Dibentuk, Pasukan Khusus untuk Tangani Konflik Komunal

Jakarta | Pasukan khusus terdiri dari personel polisi dan TNI harus dibentuk khusus menangani konflik komunal.

Pembentukan pasukan khusus sebagai jalan tengah meredam gejolak masyarakat dalam memahami penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri.

“Saya bermimpi, kenapa kita tak membuat pasukan khusus untuk penanganan konflik. Pasukan itu terdiri dari personel Polisi dan TNI. Semacam pasukan gabungan,” kata sosiolog dari Universitas Indonesia, Imam B. Prasodjo dalam diskusi bersama Gubernur Lemhanas Budi Susilo Soepandji di Kantor Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Jakarta, Kamis (7/2).

Pembentukan pasukan khusus, tambah Imam, juga bisa melerai debat kusir mengenai perlu atau tidaknya TNI diturunkan dalam menangani konflik. “Karena berkali-kali terjadi berantem antara tentara dan polisi. Bahkan di kalangan polisi sendiri, saat terjadi konflik agama di Ambon, justru terjadi konflik,” jelasnya.

Imam melihat, justru yang akan menjadi persoalan dari pembentukan pasukan khusus ini adalah, apakah polisi mau berbagi anggaran. “Untuk persoalan anggaran ini, akan susah lagi,” ujar dia.

Imam juga menyarankan, secara bertahap porsi fungsi represif dari polisi dan TNI dikurangi dan dialihkan ke fungsi preventif. Menurutnya, polisi dan TNI justru harus menjadi negosiator atau mediator dalam menangani konflik. “Mayoritas warga kan bukan penjahat, masa aparat kita lebih mengedepankan pendekatan represif,” ujar dia.

Saat ini peran-peran bimas di kepolisian maupun babinsa di TNI justru identik dengan peran-peran buangan. Ditambah, kata Imam, anggaran untuk preventif justru sangat sedikit. Jenjang karir dan prestise juga cenderung condong memihak anggota-anggota yang ada di korps represif seperti Densus 88 dan Brimob. “Dari sudut kepangkatan, mereka cepat naik,” ujarnya.

 JALAN MENUJU UU KAMNAS

Gubernur Lemhannas Budi Susilo Soepandji mengatakan penerbitan Inpres merupakan jalan tengah untuk mengatasi konflik yang semakin kompleks. “Karena RUU Keamanan Nasional (Kamnas) hingga akhir 2012 masih buntu, sedangkan kebutuhan penyelesaian konflik komunal sangat mendesak, maka Inpres dikeluarkan,” kata Budi.

Dia menambahkan, Inpres dibutuhkan untuk bisa memudahkan perbantuan TNI ke Polri. Inpres juga dikeluarkan untuk optimalisasi peran Polri dan TNI agar selalu berdampingan meredam konflik.

Budi melihat, penerbitan Inpres merupakan upaya agar rakyat di daerah konflik bisa diselamatkan.

“Selain itu, penggunaan TNI yang menggunakan anggaran negara juga bisa optimal. Jadi, bukan dalam konteks melanggar HAM atau menghilangkan demokrasi, tapi untuk menjaga keutuhan bangsa. Maka TNI perlu diberdayakan,” jelasnya.

Budi menjelaskan, pembahasan mengenai RUU Kamnas memang masih buntu. Bahkan, dalam diskusi yang digelar Lemhannas sendiri, banyak penanggap yang masih khawatir UU ini akan membangkitkan kekuatan kekuatan TNI yang bisa melanggar HAM.

Namun demikian, Lemhannas mengkaji, dalam konteks keamanan yang lebih luas, UU Kamnas diperlukan untuk mengiptimalkan peran TNI dan Polri. “Agar kedua aparat keamanan itu tak berjalan sendiri-sendiri dan justru merugikan masyarakat,” katanya.

Keberadaan UU Kamnas, lanjutnya, karena Indonesia adalah negara demokratis sehingga dibutuhkan aparat keamanan yang senantiasa bertindak dalam koridor hak demokrasi dan Pancasila.

“Lagipula kondisi saat ini sudah jauh berbeda. TNI sudah berkomitmen tak mau berpolitik. Mereka juga menegaskan hanya mau diberdayakan sebagai kekuatan pertahanan,” kata mantan direktur jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan, ini.((aby/d))

  ● Poskota  

TNI AL bangun Lantamal XII di Sorong, Papua

Jayapura | TNI-AL saat ini tengah mempersiapkan penambahan satu lagi pangkalan utama TNI-AL (lantamal) di tanah Papua.

Komandan Lantamal V Jayapura Brijen TNI Putu Wijamahaadi di Jayapura mengatakan, lantamal yang akan dibentuk adalah Lantamal XII yang berkedudukan di Sorong.

Dikatakan, nantinya Lantamal XII akan membawahi lanal yang berada di kawasan Papua Barat termasuk Fasharkan Manokwari.

Dengan terbentuknya Lantamal XII, kata Brigjen TNI Putu Wijamahaadi, maka di Tanah Papua terdapat tiga lantamal.

Ketiga lantamal itu masing masing Lantamal X Jayapura, Lantamal XI Merauke dan Lantamal XII Sorong.

Ketika ditanya kapan Lantamal XII diresmikan, Dan Lantamal X Jayapura mengakui belum mengetahui dengan pasti karena saat ini sarana dan prasarananya masih terus dilengkapi.

"Belum dipastikan kapan peresmiannya karena masih harus melengkapi berbagai fasilitas penunjang," aku Brigjen TNI Wijamahaadi.

Komandan Lantamal X Jayapura mengakui dengan adanya penambahan lantamal diharapkan kasus kasus pelanggaran yang terjadi di laut dapat berkurang.

Apalagi wilayah perairan Lantamal XII termasuk kawasan yang rawan kasus pencurian ikan, kata Brigjen TNI Putu Wijamahaadi.(E006)

  ● Antara  

Fighter IWJ Laksanakan Penembakan Air To Ground

Untuk mengasah naluri tempur seorang fighter dalam menghancurkan sasaran harus terus diasah, terkait hal tersebut penerbang tempur Lanud Iswahjudi selama delapan hari mulai. Senin (4/2) mengadakan latihan menembak dari udara ke darat (Air To Ground), di Air Weapon Ring (AWR) Pulung Ponorogo, Selasa (7/2).

Hal tersebut merupakan latihan profisiensi rutin yang dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan seluruh penerbang, karena untuk menjadi penerbang tempur yang handal dan professional tidak hanya mampu menerbangkan pesawat, bermanufer, mengejar maupun dikejar oleh pesawat lawan, namun ketepatan menembak dan menghancurkan sasaran merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang fighter.

Dalam latihan penembakan dengan menggunakan bom latih asap BDU 33 dan Rokecting menggunakan FFAR 2,75 inch, Lanud Iswahjudi melibatkan pesawat tempur F-16 Fighting Falcon dari Skadron Udara 3, dan Pesawat tempur HS Hawk MK-53 dari Skadron Udara 15, mengingat Skadron Udara merupakan salah satu ujung tombak pelaksanaan operasi udara dalam menegakkan kedaulatan wilayah NKRI.

Selain itu, latihan penembakan “Air To Ground” tersebut merupakan ajang uji ketangkasan kemampuan bagi para penerbang tempur dalam ketepatan menembak atau menghancurkan sasaran sekaligus untuk meningkatkan kemampuan tempur yang handal dan profesional. Terkait hal tersebut maka setiap penerbang akan melaksanakan bombing, dan straffing gun di daerah sasaran yang telah ditentukan.

Sementara itu Komandan Lanud Iswahjudi, Marsma TNI Yuyu Sutisna, S.E., berpesan kepada para penerbang dan ground crew maupun pendukung lainnya selama latihan berlangsung, untuk selalu berhati-hati, mengutamakan safety dalam setiap kegiatan dan senantiasa melakukan pengecekan ulang terhadap pesawat, sehingga latihan dapat berjalan lancar sesuai yang dijadwalkan.

  ● TNI-AU  

☆ Memoar Ventje H.N. Sumual (8)

Artikel dikutip sebagian teknis militer berserta sejarahnya dari Buku Memoar Ventje H.N. Sumual. Suntingan Sdr. Edi Lapian, Frieke Ruata dan BE Matindas. - Terbitan Bina Insani Jakarta 2009.

Konflik politik TNI AD - Awal Yang Nyaris Tiada Akhir

Saya sedang mengikuti pendidikan SSKAD di Cililitan Jakarta ketika terjadi peristiwa 17 Oktober 1952. Pimpinan MBAD mengerahkan demonstrasi massa rakyat mengobrak-abrik ruang Parlemen. Sederet meriam dihadapkan ke istana Presiden dan Gedung Parlemen. KSAD dan semuan Panglima menuntut Presiden untuk membubarkan Parlemen. Berikut saya kutip sedikit kesaksian Mangil, mantan Komandan DKP Tjakrabirawa, tentang situasi di Istana Negara pada hari itu.

“Pagi itu saya berangkat dari rumah pukul 06.30. Saya kaget, melihat didepan Istana, sejumlah meriam dengan moncong mengarah tepat ke Istana,” kenang AKBP Purn. Mangil Martowidjojo, Komandan Polisi Pengawal Pribadi Presiden, dalam pernyataan tertulis tahun 1999, terbit dalam buku bertajuk Kesaksian Tentang Bung Karno. “...sewaktu lewat belakang Istana, saya semakin kaget melihat beberapa Panser berjajar ditepi sungai, meriamnya tepat diarahkan ke Istana Negara juga.”

Meski sudah menyatakan dirinya Polisi Pengawal Presiden, Mangil tetap dilarang masuk oleh pasukan yang sedang melakukan pengepungan. Mangil tidak boleh masuk ke Istana karena, “Saudara tidak meakai tanda kain putih dileher......” Perwira Mobile Brigade tersebut tidak kehabisan akal.

“Saya segera mengambil sapu tangan, kebetulan warnanya putih. Saya robek dan ikatkan dipundak. Saya dekati lagi pasukan yang mengepung itu. Kapten Kavaleri itupun segera mengizinkan saya masuk. Saya melenggang bebas masuk halaman Istana dan berpikir, Kapten model opo iki, gampang banget diapusi karo bocah Wonogiri...”

 Menurut Mangil, “Saya lihat Bapak sedang olahraga pagi, jalan kaki keliling halaman Istana bersama Kombes Ating, Kepala Kepolisian Jakarta, dikawal oleh anak buah saya AKP Sardi. Setelah melihat Bapak dalam keadaan aman, saya perintahkan Peltu CPM Mimbar, Komandan Peleton Pasukan Pengawal Istana, mengecek meriam yang ada didepan Istana, diisi peluru atau tidak?”

Beberapa saat kemudian Mimbar melapor, semua meriam dipastikan sudah di isi peluru tajam dan siap ditembakkan! Mangil berpikir, “......walah, bocah gendeng!, kalau meriamnya sampai meledak, seluruh Istana pasti akan hancur, dan kita akan diterbangkan jadi bubur sampai ke Pasar Ikan!.”

“Seingat saya, mereka yang pagi itu datang menghadap Bapak ialah Kolonel Simatupang, Kolonel Nasution, Letkol S.Parman, dan beberapa perwira AD lainnya. Di dekat pos jaga depan Istana, saya lihat seorang perwira mondar mandir dengan gelisah sambil matanya sesekali melirik ke Istana, seakan-akan menunggu isyarat atau menanti rekan-rekannya yang sedang menghadap Bapak. Saya perintahkan anggota saya mengusirnya. Setelah perintah dilaksanakan, Agen Polisi Pardi melaporkan. Tugas sudah saya laksanakan, namanya Kemal Idris, Mayor Angkatan Darat.”....demikian kesaksian Mangil.

Malamnya saya bertemu Joop Warouw, Kepala Staf TT Indonesia Timur yang sedang berada di Jakarta. Kami mengobrol lama dipinggir jalan Gunung Sahari. Dengan kami ada juga Mayor Muhammad, dulu perwira Mabes TKR yang ditempatkan di Laskar KRIS, jadi dia sudah biasa dan akrab bergaul dengan kami orang-orang Kawanua. Kami mendiskusikan kejadian tadi pagi.

Bung Joop mengecam langkah KSAD Nasution dan para Panglima daerah yang melampaui garis politik prajurit itu. Ia marah Presiden ditekan-tekan seperti itu. Muhammad juga begitu, membela Bung Karno. Sekembalinya ke Makassar, Warouw menegur keras Panglimanya, Kolonel Gatot Subroto, yang ikut gerakan 17 Oktober itu. Warouw bahkan kemudiannya bertindak terlalu jauh, mendepak Pak Gatot dari kedudukannya sebagai Panglima TT VII, dan mengenakan tahanan rumah.

Saya sendiri tidak berpihak kepada kubu manapun berkenaan peristiwa 17 Oktober itu. Latar belakang konflik ini adalah perhadapan antara, disatu pihak Kolonel AH. Nasution beserta sejumlah perwira ex-KNIL yang dibilang mengutamakan ”profesionalisme tentara/pengembangan teknis militer” dan dipihak lainnya, yaitu Kolonel Bambang Supeno beserta ex-PETA dan ex-Laskar yang dibilang “mengutamakan semangat juang/politik nasionalisme”. Nah, dalam perhadapan kubu-kubu pemikiran seperti itu, saya berada didalam kedua-duanya. Walaupun saya dari latar belakang laskar, tapi saya juga sangat menilai pentingnya pengembangan kemampuan teknis serta profesionalisme tentara. Dalam SSKAD sekarang pun saya sedang menikmati mendapat banyak ilmu baru, sesuai program pengembangan teknis militer yang dikembangkan KSAD Nasution.

Peristiwa 17 Oktober itu adalah suatu masalah besar, masalah kenegaraan, menimbulkan pro dan kontra yang meluas. Akibatnya banyak, dan parah sekali. Inilah yang menjadi awal konflik besar yang simpang siur dari politik praktis kaum militer di Indonesia. Bahkan pribadi-pribadi dan pihak-pihak yang semula menilai tepat untuk tidak terlibat, kenyataannya harus tergulung dalam konflik yang kelak berkembang multi-polar.

Pergolakan Sekitar Peristiwa 17 Oktober 1952

Peristiwa 17 Oktober sangat berbuntut panjang, konflik demi konflik yang berentetan. Tidak hanya selesai dengan diberhentikannya para perwira yang terang-terangan berkonflik itu, Kolonel AH. Nasution dan Mayjen TB. Simatupang diberhentikan., Kolonel Bambang Supeno sudah terlebih dahulu diberhentikan dari Inspektur Infanteri AD oleh Nasution sebelum peristiwa 17 Oktober. Peristiwa demi peristiwa berikutnya terus saling berangkai.
Pemerintah mengganti Nasution dengan Kolonel Bambang Sugeng, mantan Panglima Brawijaya. Ia dari kelompok Bambang Supeno, yang lainnya termasuk Kolonel Lubis, Kolonel Suhud dan sejumlah Letkol dan Mayor. Warouw tidak dari awal dalam kelompok yang kemudian disebut “Anti 17 Oktober” ini. Mungkin hanya karena memiliki pandangan politik yang sama, yang pula oleh sejumlah perwira dalam kelompok ini dihayati sebagai politik Sapta marga karena sejalan dengan Presiden.

Ketika KSAD Bambang Sugeng hendak mengukuhkan Letkol Joop F. Warouw sebagai Panglima TT-VII, Pemerintah setuju. Tapi Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX protes keras dengan meletakkan jabatan. Pada hari Warouw akan dilantik, Pemerintah mengubah keputusan, hendak membatalkan pelantikan Warouw dan mengangkat Kolonel Sadikin. Sebaliknya, KSAD Bambang Sugeng yang menjadi keberatan dan mengajukan untuk berhenti, dan itu memang terlalu beresiko bagi Sadikin, Panglima TT-VII yang pro 17 Oktober itu. Sadikin menolak, maka, Warouw tetap Panglima Indonesia Timur. Ketika KSAD Bambang Sugeng hendak memindahkan Kolonel Sudirman dari Brawijaya, Sudirman juga membangkang, dna baik MBAD maupun Pemerintah tidak bisa berbuat banyak. Kondisi seperti inilah yang membuat KSAD Mayjen Bambang Sugeng kewalahan, sehingga berkali-kali menyatakan pengunduran diri dari KSAD, tapi tak dikabulkan oleh Pemerintah. Mayjen TB. Simatupang diberhentikan dengan cara meniadakan jabatan KSAP, tapi menarik fungsi KSAP ke tangan Menteri Pertahanan itu, masalah-masalah barupun segera bermunculan.
Sebab Pemerintah, disamping kurang memiliki wawasan mengenai profesinalisme militer serta seluk beluk teknis militer, juga kenyataannya Pemerintah selalu dengan gampang berubah arah, berubah keputusan. Pemerintah hanya menjadi permainan para politikus partai-partai yang berkuasa, sehingga tentara bakal diombang ambingkan oleh segala kepentingan. Misalnya, ketika Menteri Pertahanan yang menggantikan Sri Sultan, Mr. Iwa Kusumasumantri berencana mempersenjatai pasukan-pasukan laskar baru. Umumnya para perwira TNI menolaknya dengan keras, baik yang pro maupun kontra 17 Oktober. Mereka melihat ini gejala yang sangat berbahaya, mereka menantang dengan keras.
Dibawah pemerintahan PM Ali Sastromidjojo yang menggantikan PM Wilopo pada Juli 1953, Menhan Iwa Kusumasumantri mengangkat Kolonel Zulkifli Lubis sebagai Wakil KSAD dan Letkol Abimanyu serta Letkol Sapari sebagai Asisten di SUAD. Ketiga-tiganya dari kelompok anti 17 Oktober. Tentangan dari sejumlah pihak pun muncul, terutama dari kelompok pro 17 Oktober.
Pertengahan 1954 Kolonel Zulkifli Lubis mengambil inisiatif untuk mengajak Letkol Sutoko, Letkol S.Parman, dan Letkol Suprapto, 3 perwira pro 17 Oktober untuk duduk bersama merumuskan jalan rekonsiliasi total AD. KSAD Bambang Sugeng memfasilitasi, puncaknya diadakan Konfrensi di Jogja pada Februari 1955 yang dihadiri hampir 300 orang perwira, menghasilkan Piagam Keutuhan Angkatan Darat atau yang lebih dikenal dengan nama Piagam Yogya.
Tapi ternyata suasana tenang dalam kekompakan ini tidak berlangsung lama, lantaran digoncang lagi oleh Pemerintah. Dimulai dengan Pemerintah yang tidak menggubris tuntutan KSAD Bambang Sugeng untuk segera merealisasikan hasil-hasil Piagam Yogya. Pemerintah hanya sibuk dengan macam-macam urusan, memang waktu itu sedang menghadapai Konfrensi Asia Afrika di Bandung. Juga Pemerintah hanya fokus kepada menghadapi Pemilu 1955. Akibatnya Bambang Sugeng lagi-lagi minta berhenti. Kali ini pemerintah mengabulkannya.

Diangkat dalam Team Asistensi Pimpinan AD - Untuk Penyelesaian Masalah

Wakasad Kolonel Zulkifli Lubis, dalam kapasitasnya sebagai caretaker KSAD, menyiapkan rencana pemilihan KSAD baru oleh Pemerintah. Ia menyusun kriterianya sebagai pokok-pokok pikiran yang diputuskan Konfrensi Yogya. Antara lain adalah senioritas. Maka masuklah nama-nama calon KSAD dengan urutan senioritas, Kolonel Simbolon, Kolonel Gatot Subroto, dan Kolonel Zulkifli Lubis. Adapun Kolonel Djatikusumo menolak untuk dicalonkan.

Namun yang diangkat oleh Pemerintah adalah Kolonel Bambang Utoyo yang sama sekali tidak masuk nominasi., dan langsung dinaikkan pangkatnya menjadi Mayor Jenderal. Zulkifli Lubis pun langsung melancarkan boikot, Pemerintah membalasnya dengan men-skors Lubis. Kolonel Mursito yang diangkat Pemerintah untuk menggantikan Lubis menolak, sementara Lubis menggalang para panglima daerah, situasi semakin meruncing.

Puncaknya, akan digelar perundingan penyelesaian antara perwira-perwira AD kelompik Lubis dan Pemerintah. Rencana perundingan untuk menuntaskan masalah ini adalah hasil keputusan pertemuan antara KSAD pilihan Pemerintah Mayjen Bambang Utoyo, dan tiga perwira senior AD, Kolonel Sungkono, Kolonel Gatot Subroto, dan Kolonel Dr. Azis Saleh.

Angkatan Darat, yang dalam perundingan dengan Pemerintah nanti akan dipimpin oleh WKSAD Kolonel Zulkifli Lubis, segera mengadakan persiapan matang. Untuk itu, dibentuklah Team Asistensi Pimpinan AD. Di samping untuk mendampingi Lubis dalam perundingan itu, tim ini juga segera merumuskan garis-garis pokok yang akan diperjuangkan dalam perundingan dengan Pemerintah. Tim ini terdiri dari 6 orang perwira : Kolonel Dr. Azis Saleh, Letkol Sapari, Letkol Abimanyu, Letkol AJ. Mokoginta, Letkol Herman Pieters, dan saya sendiri Letkol Ventje HN. Samuel.

Saya dan Pieters adalah yang paling muda. Herman Pieters ini adalah orang yang terpelajar. 10 tahun lampau saja, 1945 ia sudah menjadi Asisten Gubernur Militer. Waktu itu juga, umur 20 tahun ia menjadi Perwira Penghubung PM Sutan Sjahrir. Anggota tim lainnya adalah senior kami. Pak Azis Saleh sudah lama di SUAD, Abimanyu Panglima Siliwangi, Sapari Deputi KSAD, sedangkan Mokoginta Komandan SSKAD.

Banyak analisa dan penjelasan yang disusun oleh tim kami. Namun garis besarnya adalah harus mengangkat KSAD yang baru, serta harus sesuai dengan kriteria yang telah diajukan oleh AD. Mayjen Bambang Utoyo kami minta mengundurkan diri dengan sukarela, dan Pemerintah menerima pemberhentian dengan hormat Bmabang Utoyo. Pemerintah juga harus segera mencabut skors yang dikenakan terhadap WKSAD Zulkifli Lubis.

Dalam perundingan dengan Pemerintah pada pertengahan Juli 1955, Pemerintah tetap bertahan mengenai KSAD. Pihak kami juga sama kerasnya, masing-masing ngotot. Cuma 1 poin yang tercapai, skorsing WKSAD dicabut.

Angkatan Darat tetap mendesak masalah KSAD. Ditambah bermacam masalah politik, pertengahan Juli 1955 Menhan Iwa Kusumasumantri meletakkan jabatan. PM Ali Sastromidjojo mengajak WKSAD Zulkifli Lubis berunding lagi. Pemerintah mengajak kompromi, yaitu akui saja dulu formalitas status Bambang Utoyo sebagai KSAD, nanti kemudian akan diberhentikan. Tapi AD tetap menolak kompromi. Pertengahan Agustus 1955, Kabinet Ali bubar. Wapres Hatta, karena Presiden sedang berangkat Haji menunjuk Burhanuddin Harahap menjadi Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan.

Pak Burhanuddin dulu pernah memimpin Pasukan Hizbullah dibawah komando sektor saya di Jogja. Burhanuddin dari Partai Masyumi yang menguasai kabinet. Keputusan Pemerintahan yang baru adalah, masalah 17 Oktober dinyatakan selesai. Para perwira seperti Gatot Subroto, Nasution, Suwondo, dan sebagainya harus dibukakan pintu untuk masuk berdinas kembali. Sedangkan, perjuangan Zulkifli Lubis cs. Dikabulkan. Pemerintah mempensiunkan KSAD Mayjen Bambang Utoyo, selanjutnya Pemerintah mengangkat KSAD baru, berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan AD, termasuk kriteria senioritas. Calon-calonnya adalah: Maulidin Simbolon, Nasution, Gatot Subroto, Alex Kawilarang, dan Zulkifli Lubis.

Skenario Soekarno Mengangkat Kembali Nasution sebagai KSAD

Presiden Soekarno pada akhir 1955 sudah lain sama sekali dengan Soekarno pada sekitar Peristiwa 17 Oktober 1952. Sangat lain, bahkan untuk beberapa hal sudah sangat bertolak belakang dan berputar 180 derajat dalam rentang waktu 3 tahun yang penuh dengan gejolak politik ini. Kalau pada 1952 Soekarno membela kelompok politisi yang mneguasai Parlemen dan menentang para pimpinan AD, sekarang ia berbalik mengutuk para politisi parpol itu, baik secara emosional politis maupun segala konsepsi politik. Dulu Soekarno dengan tegas memecat Nasution yang dikatakannya mempunyai pemikiran akan mendirikan negara dalam negara, sekarang Nasution akan diangkat kembali menjadi KSAD, tidak mematuhi Piagam Jogja.

Langkah Bung Karno merangkul Nasution segera dipadukan dengan sekaligus usahanya mengambil hati para politisi Muslim. Caranya, bukan saja menolak Kolonel Simbolon yang menjadi pilihan utama KSAD dan didukung oleh semua kalangan, tapi penolakannya itu sengaja diungkap secara eksplisit – bahwa presiden tidak mau karena Simbolon beragama Kristen!. Dan ini disebar secara bisik-bisik sehingga menumbuhkan kesan konfidens pada Soekarno oleh para politisi Islam yang jadi targetnya itu.

Joop Warouw mengeluh kepada saya. Ia sangat kaget dan kecewa luar biasa, ketika mengetahui sikap dan tindakan Soekarno seperti itu. Ceritanya, Presiden bicara dengan Komandan CPM Letkol Prajogo, Soekarno mengatakan bahwa ia tidak suka Simbolon jadi KSAD karena Simbolon seorang Kristen. Dia tidak tahu kalau Prajogo itu juga Kristen-Katholik. Waktu bertemu Bung Joop, dia lantas cerita pertemuannya dengan Soekarno.

Bung Joop merasa sangat kecewa. Ia merasa kehilangan. Karena sejak lama dia sangat mengagumi Bung Karno. “Selalu pidato-pidato tentang nasionalisme, persatuan bangsa, tapi ternyata begitu?! Pemimpin negara macam apa itu..?!” keluh Joop.

Sejak itu, saya amati sikap Bung Joop terhadap Soekarno berubah. Ketaatannya hanya sekadar formalitas hubungan hirarki organisasional antara seorang Panglima Daerah Militer dan Panglima Tertinggi APRI. Walaupun Soekarno tidak tahu akan perubahan itu, Soekarno sendiri tetap memperlakukan Bung Joop seperti biasanya. Menjadi andalannya. Skenario menaikkan Nasution menjadi KSAD berjalan mulus. Akhir Oktober 1955 Kolonel AH. Nasution diangkat kembali menjadi KSAD. Pangkatnya kemudian dinaikan menjadi Mayor Jenderal.

● Diposkan Erwin Parikesit (kaskuser)

Jerman Akan Dengarkan Indonesia Masalah LCS

Jakarta | Langkah Indonesia mengupayakan perdamaian di kawasan Laut China Selatan akan didengar Menteri Luar Negeri Jerman Guido Westerwelle yang mengungungi Indonesia pada 10-11 Februari mendatang, kata Duta Besar Jerman untuk Indonesia Georg Witschel.

"Kami percaya Indonesia telah melakukan pekerjaan istimewa dan apa yang kami lihat adalah banyak sekali kesepakatan untuk mengurangi konflik (di kawasan Laut China Selatan) atau sengketa teritorial yang mungkin terjadi," kata Witschel dalam jumpa pers di Kedutaan Jerman Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan Menteri Westerwelle akan membahas isu kawasan Laut China Selatan bersama Menteri Marty Natalegawa dan Sekretaris Jenderal ASEAN Le Luong Minh.

"Saya kira menteri kami akan bertanya ke Menteri Marty tentang posisi ASEAN dan China terkait tata perilaku (di Laut China Selatan). Jadi, itu adalah proses pembelajaran," kata Witschel.

Jerman, menurut Witschel, akan mendengar dan belajar dari Indonesia mengenai hubungan ASEAN - China dan hubungan intra-ASEAN dengan China.

"Kami menghargai (posisi Indonesia) dan mendengarkan, tapi kami tidak dapat membantu secara aktif. Kami telah tahu tentang klaim wilayah yang terjadi di Laut China Selatan. Kami tidak terlibat dan tidak memihak dalam sengketa itu," kata Witschel.

Menteri Luar Negeri Jerman diperkirakan akan membahas pula isu ekonomi, G20, Suriah, Mali, nuklir Iran, dan Palestina.

 ● Antara