Indonesia Rusia Kerjasama Antisadap

Kerjasama pertahanan kedua negara ditingkatkan.

Indonesia akan meningkatkan kerjasama pertahanannya dengan Rusia menyusul penyadapan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Australia terhadap para pejabat tinggi RI. Kesepakatan awal soal peningkatan kemitraan Rusia-Indonesia dicapai di tingkat parlemen kedua negara dalam kunjungan pimpinan parlemen Rusia ke DPR RI, Jakarta, 21 November 2013.

Selain bertemu dengan pimpinan parlemen Rusia, pimpinan DPR juga menggelar pertemuan dengan Duta Besar Rusia untuk RI selama hampir 4 jam. Dalam pertemuan yang cukup lama itu, kedua belah pihak membahas berbagai isu aktual, termasuk penyadapan terhadap Indonesia yang kini menimbulkan ketegangan diplomatik antara Jakarta dan Canberra.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyatakan, salah satu kerjasama yang bakal ditingkatkan RI dan Rusia adalah dalam teknologi sadap dan antisadap. “Saya gembira Rusia mendukung Indonesia. Kami sudah berbicara langsung (soal peningkatan kemitraan),” kata Priyo di Gedung DPR RI.

DPR mengingatkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadi target penyadapan Australia, untuk tidak terlena dengan kerjasama dengan pemerintah AS. “Indonesia juga harus meningkatkan kerjasama dengan negara lain, termasuk Rusia,” kata Priyo.

Sementara itu, Rusia menyatakan simpatinya pada Indonesia dalam menghadapi isu spionase oleh Australia dan AS. “Kami sering mendengar Amerika mengatakan kita harus menghormati hak asasi manusia dan hubungan antarnegara. Tapi tiba-tiba mereka sendiri melakukan hal yang bertentangan dengan ajaran mereka. Itu sungguh mengecewakan,” kata Wakil Ketua Parlemen Rusia Nikolai Levichev.

Kedatangan parlemen Rusia ke DPR ini berbarengan dengan rencana Komisi I DPR terbang ke Rusia untuk menemui Edward Snowden. Komisi I yang membidangi pertahanan keamanan, intelijen, luar negeri, dan komunikasi informatika itu hendak mengorek informasi lebih dalam dari Snowden mengenai berbagai aksi spionase terhadap Indonesia. Snowden diyakini memegang lebih banyak dokumen rahasia daripada yang telah ia ungkapkan.

  ♞ Vivanews 

Kemhan Bangun Pertahanan Cyber Nasional

Kementerian Pertahanan saat ini sedang membangun kemampuan pertahanan cyber nasional (national cyber defence) untuk menangkal ancaman dan serangan di dunia cyber yang dapat mengganggu kedaulatan negara dan pertahanan negara. Kemhan terbuka bagi para semua stake holder untuk turut serta dalam pembangunan kemampuan pertahanan cyber.

Demikian dikatakan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro saat menjadi keynote speacker pada acara forum “National Internet Security Day Conference” ke-3, Kamis (21/11) di Bandung. Acara tersebut membahas ketahanan Indonesia dalam penguatan dan kesiapan capacity building menghadapi keamanan internet 2014.

Acara diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan, Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII) dan Federasi Teknologi Informasi Indonesia (FTII).

Menhan mengatakan bahwa konsep pembangunan nasional cyber defence akan diawaki oleh personel-personel dari TNI AD, AU, dan AL serta terbuka juga untuk sipil yang memenuhi persyaratan. “Ini sebagai garda terdepan dalam menjawab tantangan perang informasi untuk menangkal serangan di dunia cyber”, tambah Menhan.

Lebih lanjut Menhan menambahkan, strategi pembangunan pertahanan cyber nasional tujuannya adalah menjamin ketersediaan informasi benar, akurat dan cepat, selanjutnya meningkatkan ketahanan nasional terhadap serangan cyber space, serta menjamin bahwa implementasi sistem pemerintahan aman dan tahan terhadap serangan cyber space sehingga dapat mengurangi dampaknya.

Menurut Menhan, dalam pembangunan pertahanan cyber nasional ini memerlukan penyiapan dan penguatan regulasi, tata kelola dan kelembagaan, infrastruktur dan Sumber Daya Manusia. “Pengorganisasian seluruh sumber daya dan sinergi berbagai stakeholder itu perlu dilakukan untuk membangun suatu cyber nasional. Terdiri dari individu-individu yang terampil serta ahli dalam cyber warfare”, jelas Menhan.

  ♞ DMC  

Banyak Kapal Tua di AL

Secara strategis, tenggelamnya KRI Teluk Peleng dinilai tidak signifikan karena kapal tersebut bukan kapal kombatan dan usianya yang tua. Namun, kasus itu menjadi cermin bahwa di jajaran TNI Angkatan Laut banyak kapal yang sudah tua, yang kekuatannya tidak dapat dioptimalkan, serta membutuhkan biaya perawatan tinggi.

Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama Untung Suropati, Kamis (21/11/2013), mengatakan, secara alamiah, kapal yang telah berusia tua kekuatan perangnya sudah berkurang. KRI Teluk Peleng, misalnya, sebatas digunakan untuk mengirim logistik. Karena itu, tenggelamnya kapal itu tidak terlalu signifikan dalam konteks kekuatan perang TNI AL.

”Kecuali kalau kapal-kapal ujung tombak seperti kelas Sigma, nah itu masih punya efek gentar,” kata Untung.

Hal senada dikatakan pengamat militer, Al Araf, yang mengutip data di buku Postur Pertahanan di mana ada sekitar 40 persen kapal yang dioperasikan TNI AL saat ini adalah kapal tua. Banyak kapal tua itu sebenarnya tidak layak dijalankan.

KRI Teluk Peleng adalah salah satu dari 39 kapal asal Jerman Timur yang dibeli Indonesia dalam kondisi bekas tahun 1993. Kapal itu dibuat sekitar tahun 1978, yang berarti usianya sudah 35 tahun. ”Mulai usia di atas 10 tahun, combat power kapal perang mengalami degradasi,” kata Untung.

Untung menyoroti, kapal tua membutuhkan biaya perawatan yang berlipat ganda dibandingkan dengan kapal baru. Meski demikian, sesuai kebijakan pemerintah untuk mewujudkan Kekuatan Pokok Minimum pada tahun 2014, kapal tersebut masih dipergunakan dan dalam proses menunggu giliran untuk ditiadakan.

Untung membantah kasus tenggelamnya kapal KRI Teluk Peleng itu menunjukkan buruknya perawatan kapal TNI AL. Ia mengatakan, dalam dunia AL internasional, sebuah kapal yang telah berusia 35 tahun dan masih dipakai adalah bukti bagusnya perawatan. Contoh lain adalah KRI Dewa Ruci yang telah berusia 60 tahun dan masih beroperasi. ”Kapal-kapal layar angkatannya sudah habis di seluruh dunia,” kata Untung.

Namun, banyak kapal tua segera diganti, seperti KRI Teluk Peleng yang tenggelam itu. Sekitar 15 persen dari 150-an KRI yang memperkuat TNI AL dibuat sesudah tahun 2000 dan akan terus diperbanyak.

”KRI Teluk Peleng kekuatan tempurnya tinggal 30 persen. Kalau tidak tenggelam dalam hitungan lima tahun ke depan sudah akan dikeluarkan dari inventory TNI AL,” kata Untung. Kapal terbaru TNI AL itu dibuat di Belanda, Korea Selatan, dan beberapa galangan dalam negeri.

Menurut Al Araf, penting untuk menginvestigasi mendalam untuk mengetahui sebab tenggelamnya KRI Teluk Peleng. Namun, kalau melihat dari segi umurnya, pemerintah seharusnya mengadakan penguatan TNI AL, khususnya kapal perang dengan modernisasi persenjataan.

Menurut pengamat perkapalan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, Daniel Rosyid, berbagai sebab bisa mengakibatkan tenggelamnya KRI Teluk Peleng.

”Kapal perang dengan bentuk lambung V kurus untuk bermanuver cepat, biasanya lebih jelek daripada lambung kapal niaga yang berbentuk U yang bergerak lambat. Titik berat kapal perang cenderung tinggi karena berat peralatan tempur ada di geladak. Jika kebocoran terjadi di lambung kapal mestinya tidak sampai tenggelam jika syarat panjang kebocoran dipenuhi,” katanya.

  ♞ Kompas  

Australia Harusnya Janji Tak Sadap RI Lagi

 Mantan PM Australia ini memuji respons Barack Obama. 

Mantan Perdana Menteri Australia Julia Gillard angkat suara mengenai skandal penyadapan yang dilakukan negaranya kepada sejumlah pejabat teras Indonesia, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam sebuah wawancara khusus dengan CNN, Julia mengakui, skandal ini membuat posisi Australia sulit.

Dikutip dari laman CNN edisi 21 November 2013, ini kali pertama Gillard diwawancarai setelah dipaksa turun dari kursi kekuasaan oleh partainya sendiri, awal tahun ini. Berbicara mengenai skandal penyadapan Australia, Gillard membandingkan reaksi suksesornya, PM Tony Abbott, dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Gillard memuji cara Obama mengatasi skandal penyadapan AS terhadap Kanselir Jerman Angela Merkel.

Dia mengakui, pejabat Australia memang tak selayaknya mengomentari urusan intelijen. Meski demikian, kata dia, Australia tetap bisa memberikan janji kepada Indonesia bahwa penyadapan itu tidak akan terjadi lagi di masa mendatang. "Saya kira, itu adalah respons yang layak dari Australia kepada Indonesia di masa sulit ini," kata dia.

Saat diminta tanggapannya mengenai kemarahan Jakarta paska terkuaknya skandal penyadapan badan intelijen DSD, Gillard menyarankan Pemerintah Australia meninjau ulang sistem dan prosedur keamanan nasional. "Saya rasa, ini adalah isu yang sulit bagi Pemerintah, khususnya untuk mendapat keseimbangan yang benar. Keputusan sampai di mana batasannya (intelijen), itu sulit," kata dia.

Lebih jauh, Gillard yang juga Wakil PM Australia di masa Kevin Rudd ini menilai, Pemerintah sulit menyeimbangkan antara pengumpulan informasi dengan privasi, terutama dalam menghadapi serangan teroris. Saat serangan teroris muncul, imbuhnya, rakyat Australia ramai-ramai mempertanyakan Pemerintah. "Mengapa Anda (Pemerintah) tidak tahu? Mengapa Anda tidak mengumpulkan intelijen? Mengapa Anda tidak menghentikannya?" kata Gillard.

Namun, di sisi lain, masyarakat menginginkan privasi mereka. "Saya mau privasi dan saya tidak mau telepon saya disadap," imbuhnya. Masalahnya, kata Gillard, intelijen dan privasi sangat sulit berjalan secara beriringan.

“Apakah Pemerintah selalu benar? Well, pastinya tidak. Pemerintah dibuat oleh manusia biasa dan error pasti ada. Tapi, Anda butuh sistem sebuah sistem yang memiliki checks and balances yang cukup."

  ♞ Vivanews  

Nasib Hibah Pesawat Hercules Australia

Pasca penyadapan yang dilakukan Australia terhadap telepon Presiden Indonesia dan sejumlah pejabat tinggi lainnya, Indonesia menghentikan kerjasama militer dengan Australia. Penghentian kerjasama itu diwujudkan dengan ditariknya 6 pesawat F-16 di Darwin yang akan melakukan latihan Elang Ausindo 2013. Selain itu TNI juga menghentikan latihan Kopassus dengan militer Australia di Lembang- Jawa Barat.

Kita belum tahu apa respon militer Australia atas sikap TNI. Yang jelas Indonesia pun memiiki kerjasama militer dengan Australia, dalam program hibah 4 pesawat Hercules C-130 RAAF. Dengan biaya sebesar AUS$ 63 juta, Indonesia mendapatkan empat buah pesawat atau sekitar AUS$ 15 juta / unit. Padahal harga pesawat tersebut berkisar sekitar AUS$ 75 juta/ unit. Pesawat hibah ini memiliki sisa usia produktif sekitar 30 tahun atau sekitar 18.000 jam terbang.

Pesawat Hercules C-130 Hibah dari Australia (photo : RAAF)

Pesawat Hercules C-130 Hibah dari Australia (photo : RAAF)

Akankah Australia membatalkan hibah pesawat Hercules C-130 dan menjualnya ke negara lain, atau tetap menjualnya ke Indonesia, walau Indonesia menghentikan kerjasama militer dengan mereka ?. Kita lihat perkembangannya.

  ♞ JKGR