Jakarta ♼ Berikut Video interview Bersama Jenderal TNI Moeldoko dari Net Tv yang diambil dari Youtbe :
♞ Youtube
Rabu, 01 Januari 2014
Selasa, 31 Desember 2013
Bakorkamla berubah menjadi Bakamla
Jakarta ☆ Pemerintah mengubah nama Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) menjadi Badan Keamanan Laut guna meningkatkan penguatan peran komando pengendali keamanan laut agar operasional keamanan menjadi efektif dan efisien.
"Perubahan menjadi Bakamla merupakan turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 serta persetujuan Presiden RI tanggal 24 Desember 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang No 6 Tahun 1996 Tentang Revitalisasi Bakorkamla menjadi Bakamla," kata Kepala Pelaksana Harian Bakorkamla Laksamana Madya (Laksdya) TNI Bambang Suwarto, di Bakorkamla, Jakarta, Senin.
Selanjutnya Bakamla akan bertugas sebagai Komando Pengendalian Keamanan Laut (Kodal Kamla) berbasis Early Warning System, yang ada ditargetkan terbentuk pada 2014.
Ketika berubah menjadi Bakamla maka fungsi Bakorkamla yang awalnya hanya melakukan koordinasi berbagai pemangku kepentingan keamanan di laut, menjadi garda terdepan saat operasi pengamanan laut. Secara operasional, sebanyak 12 pemangku kepentingan keamanan di laut akan ikut agenda Bakamla.
"Dari yang multiagency single task menjadi single agency multitask," jelas Bambang.
Bambang mengatakan perubahan status itu justru akan menghemat anggaran operasional. Jika anggaran operasional dulu ada di masing-masing pemangku kepentingan, maka ke depan akan dialihkan ke Bakamla. "Jika dulu mengeluarkan sepuluh, maka bisa dihemat menjadi lima," katanya mencontohkan.
Meski operasional ada di bawah Bakamla, sumber daya manusia tetap dari 12 stakeholder lain. Seperti, Bakamla masih membutuhkan alat utama sistem senjata (alutsista) dari TNI Angkatan Laut. Untuk soal kriminal di laut, pihak kepolisian masih menjadi garda terdepan penegakan hukumnya.
Sinergitas dengan pemangku kepentingan dipandangnya sangat penting dengan mengedepankan Integrated Maritime Surveilance System (IMSS) sebagai pengawasan utama di perairan.
"IMMS ini nanti kita integrasi. Pasti menjadi lebih mudah karena dukungan operasi disatu tempat. Target 2014, para pemangku kepentingan di laut harus menjadi lebih aman. Kita memacu dan optimalkan program yang ada. Mensinergi dari sistem operasional," kata Bambang.
Sekretaris Utama Bakorkamla, Dicky R Munaf, menambahkan penguatan kewenangan Bakorkamla menjadi Bakamla dinilai efektif meningkatkan keamanan di laut.
"Pembentukan Bakamla sebagai perintah dari dua Perpres sebelumnya yang mensyaratkan agar 80 persen tingkat ketertiban di laut terealisasi," katanya.
Tahun depan, Bakorkamla juga akan meningkatkan sistem deteksi dini dengan memperkuat radar. Keberadaan satelit akan jadi sangat penting untuk deteksi potensi kejahatan di laut.
Terkait anggaran, Dicky menambahkan bahwa langkah Presiden sudah tepat karena dengan Bakamla akan ada efisiensi anggaran dan personel.
"Jika tidak sedang operasi, personel Bakorkamla saat ini antara 400-500 orang. Tapi, begitu operasi, dengan banyaknya kapal, bisa mencapai 3.000 orang. Itu sudah termasuk dengan personel dari pemangku kepentingan lain," katanya.
Anggota Komisi I DPR RI, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati menegaskan perubahan Bakorkamla menjadi Bakamla, harus semakin meningkatkan kemampuan maritime security untuk menjaga kawasan NKRI.
"Namun demikian tentu harus dijaga dengan divisi pertahanan yang jelas dan optimal," kata politisi Hanura ini.
Ia menambahkan, untuk mengantisipasi konflik kepentingan atau ego struktural dengan 12 institusi terkait, pemerintah harus membuat aturan atau perundang-undangan sehingga tugasnya terintegrasi.***2***(S037/I007)
"Perubahan menjadi Bakamla merupakan turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 serta persetujuan Presiden RI tanggal 24 Desember 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang No 6 Tahun 1996 Tentang Revitalisasi Bakorkamla menjadi Bakamla," kata Kepala Pelaksana Harian Bakorkamla Laksamana Madya (Laksdya) TNI Bambang Suwarto, di Bakorkamla, Jakarta, Senin.
Selanjutnya Bakamla akan bertugas sebagai Komando Pengendalian Keamanan Laut (Kodal Kamla) berbasis Early Warning System, yang ada ditargetkan terbentuk pada 2014.
Ketika berubah menjadi Bakamla maka fungsi Bakorkamla yang awalnya hanya melakukan koordinasi berbagai pemangku kepentingan keamanan di laut, menjadi garda terdepan saat operasi pengamanan laut. Secara operasional, sebanyak 12 pemangku kepentingan keamanan di laut akan ikut agenda Bakamla.
"Dari yang multiagency single task menjadi single agency multitask," jelas Bambang.
Bambang mengatakan perubahan status itu justru akan menghemat anggaran operasional. Jika anggaran operasional dulu ada di masing-masing pemangku kepentingan, maka ke depan akan dialihkan ke Bakamla. "Jika dulu mengeluarkan sepuluh, maka bisa dihemat menjadi lima," katanya mencontohkan.
Meski operasional ada di bawah Bakamla, sumber daya manusia tetap dari 12 stakeholder lain. Seperti, Bakamla masih membutuhkan alat utama sistem senjata (alutsista) dari TNI Angkatan Laut. Untuk soal kriminal di laut, pihak kepolisian masih menjadi garda terdepan penegakan hukumnya.
Sinergitas dengan pemangku kepentingan dipandangnya sangat penting dengan mengedepankan Integrated Maritime Surveilance System (IMSS) sebagai pengawasan utama di perairan.
"IMMS ini nanti kita integrasi. Pasti menjadi lebih mudah karena dukungan operasi disatu tempat. Target 2014, para pemangku kepentingan di laut harus menjadi lebih aman. Kita memacu dan optimalkan program yang ada. Mensinergi dari sistem operasional," kata Bambang.
Sekretaris Utama Bakorkamla, Dicky R Munaf, menambahkan penguatan kewenangan Bakorkamla menjadi Bakamla dinilai efektif meningkatkan keamanan di laut.
"Pembentukan Bakamla sebagai perintah dari dua Perpres sebelumnya yang mensyaratkan agar 80 persen tingkat ketertiban di laut terealisasi," katanya.
Tahun depan, Bakorkamla juga akan meningkatkan sistem deteksi dini dengan memperkuat radar. Keberadaan satelit akan jadi sangat penting untuk deteksi potensi kejahatan di laut.
Terkait anggaran, Dicky menambahkan bahwa langkah Presiden sudah tepat karena dengan Bakamla akan ada efisiensi anggaran dan personel.
"Jika tidak sedang operasi, personel Bakorkamla saat ini antara 400-500 orang. Tapi, begitu operasi, dengan banyaknya kapal, bisa mencapai 3.000 orang. Itu sudah termasuk dengan personel dari pemangku kepentingan lain," katanya.
Anggota Komisi I DPR RI, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati menegaskan perubahan Bakorkamla menjadi Bakamla, harus semakin meningkatkan kemampuan maritime security untuk menjaga kawasan NKRI.
"Namun demikian tentu harus dijaga dengan divisi pertahanan yang jelas dan optimal," kata politisi Hanura ini.
Ia menambahkan, untuk mengantisipasi konflik kepentingan atau ego struktural dengan 12 institusi terkait, pemerintah harus membuat aturan atau perundang-undangan sehingga tugasnya terintegrasi.***2***(S037/I007)
♞ Antara
Indonesia Eyes Russian and S. Korean Subs
 |
| Amur Class Russian Submarine |
While there is no confirmation from the military on the exact number of submarines, Bantarto Bandoro, a senior lecturer at the Indonesian Defense University, said the conjecture was correct.
“However, there are probably only five that are operational,” he told the Jakarta Globe on Monday.
Bantarto said such a number was seen as inadequate for guarding Indonesia’s vast sea area and defending it from an attack when compared to neighboring countries such as Malaysia, Singapore, Thailand and Vietnam.
Bantarto said recent developments in Northeast Asia, where China is in dispute with Japan and South Korea due to its claim over the entire South China Sea, could make the region unstable.
“That’s why it’s understandable that we strengthen our defense capacity, and one way of doing that is buying more submarines,” he said.
Defense Minister Purnomo Yusgiantoro said previously that Indonesia was faced with two options for strengthening its naval fleet, either by procuring used submarines from Russia, or buying new ones from South Korea.
However, Gen. Moeldoko, the chief of the Indonesian Military (TNI), and Navy chief of staff Adm. Marsetio hinted on Sunday that the country could buy submarines from both countries so as to have at least 12 units, the minimum number seen as adequate to deter outside attacks.
“Currently we are still studying and calculating the plan to strengthen our defense capacity. It would be great if we could acquire the Kilo-class submarines, which have a long firing range for guided missiles,” Moeldoko said on Sunday.
The “Kiloklav” Kilo-class submarine can hit a target 400 kilometers away from below the ocean’s surface.
Earlier, Marsetio said a Navy technical team would be sent to Russia in January to study an offer from that country to sell submarines to Indonesia.
“If Indonesia were to buy the Russian submarines, the country would be the first in Asia to have Kilo-class submarines,” he said, citing that this was an important and essential move for this country, where seas make up two thirds of its territory.
Defense Minister Purnomo said recently that negotiations were underway with Russian government concerning the submarine purchase.
“We would prefer ones equipped with Club S guided missiles that could hit a target 400 km away,” Purnomo said.
Club S guided missiles are launched from under the water to hit floating targets, he said. “This type of war equipment is a killer missile.”
He said the submarines Indonesia wants to buy must be suitable for the country’s eastern regions, where the ocean is deep.
Missile boats
 |
| "Like Amur Class ... Sir" |
Indonesia will also acquire three submarines from South Korea, Marsetio said.
According to Bantarto, buying new South Korean submarines with higher price tags will still be cheaper for the navy’s operations.
“[This way], we don’t have to overhaul our infrastructure, including our submarine dock, which would be costly,” he said.
The Defense Ministry said last year that Indonesia was planning to more than double its submarine fleet by 2020.
Ministry spokesman Brig. Gen. Hartind Asrin said the submarines would be a vital component in the defense of Indonesia’s maritime borders.
President Susilo Bambang Yudhoyono vowed earlier this year that the Indonesia’s military will continue to replace outdated equipment and add new hardware to adequately defend the nation.
Yudhoyono slashed defense purchases during his first term to free up money for economic and social policies, but later increased defense spending in the wake of domestic criticism and the repeal of the US defense assistance ban.
Defense comprised the largest share of government spending at Rp 83 trillion ($7.65 billion) this year, up from Rp 77.7 trillion in 2012.
Yudhoyono said in August that he had requested more money for the military’s budget “to improve the readiness and reliability of the armed forces in safeguarding territorial sovereignty, in executing defensive tasks of the state during peacetime, and in participating in maintaining world peace.”
Purnomo said the purchase of the submarines and other defense equipment sends a message that the president has taken a progressive step toward modernization of the Indonesia defense system so that “we can keep up with Asean members.”
Jika Indonesia Perang, Paling Hanya Bertahan 3 Hari
Jakarta ☆ Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo mengatakan jika suatu saat Indonesia perang dengan negara lain, hanya akan bertahan paling lama 3 hari, kenapa?
Susilo mengatakan, Indonesia akan kalah perang dengan negara lain hanya dalam waktu 3 hari, lantaran Indonesia tidak memiliki ketahanan energi yang cukup baik. Lain jika dibandingkan dengan negara lain yang memiliki ketahanan energi yang baik.
"Zero strategic kita. Kita nggak punya ketahanan energi, kalau Indonesia ini diblokir sana sini, kapal perang kita punya, pesawat tempur kita punya tapi mau diisi bahan bakarnya pakai apa? Pakai air?" tegas Susilo di acara Penyerahan Surat Penugasan Kepada Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2014, di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (31/12/2013).
"Kalau suatu saat kita perang, dalam 3 hari kita bisa meninggal," imbuhnya.
Susilo mengungkapkan Indonesia tidak punya cadangan BBM yang disimpan secara khusus jika terjadi hal darurat seperti bencana alam atau terjadi perang.
"Cadangan BBM kita nol! Bandingkan dengan Malaysia yang punya 30 hari, Jepang dan Korea 50 hari, Singapura 50 hari," tegas dia.
Susilo menambahkan yang dimiliki Indonesia saat ini adalah cadangan operasional yang digunakan setiap hari, yang disediakan badan usaha yang menyalurkan BBM subsidi, tersebar di SPBU-SPBU dan Depo BBM.
"Cadangan operasional itu pun hanya 17 hari, bandingkan dengan Malaysia yang punya 25 hari, Singapura 50 hari, Korea 50 hari," tandasnya.
Susilo mengatakan, Indonesia akan kalah perang dengan negara lain hanya dalam waktu 3 hari, lantaran Indonesia tidak memiliki ketahanan energi yang cukup baik. Lain jika dibandingkan dengan negara lain yang memiliki ketahanan energi yang baik.
"Zero strategic kita. Kita nggak punya ketahanan energi, kalau Indonesia ini diblokir sana sini, kapal perang kita punya, pesawat tempur kita punya tapi mau diisi bahan bakarnya pakai apa? Pakai air?" tegas Susilo di acara Penyerahan Surat Penugasan Kepada Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2014, di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (31/12/2013).
"Kalau suatu saat kita perang, dalam 3 hari kita bisa meninggal," imbuhnya.
Susilo mengungkapkan Indonesia tidak punya cadangan BBM yang disimpan secara khusus jika terjadi hal darurat seperti bencana alam atau terjadi perang.
"Cadangan BBM kita nol! Bandingkan dengan Malaysia yang punya 30 hari, Jepang dan Korea 50 hari, Singapura 50 hari," tegas dia.
Susilo menambahkan yang dimiliki Indonesia saat ini adalah cadangan operasional yang digunakan setiap hari, yang disediakan badan usaha yang menyalurkan BBM subsidi, tersebar di SPBU-SPBU dan Depo BBM.
"Cadangan operasional itu pun hanya 17 hari, bandingkan dengan Malaysia yang punya 25 hari, Singapura 50 hari, Korea 50 hari," tandasnya.
♞ detik
Panglima TNI lepas satuan tugas Konga XX-K ke Kongo
Jakarta ☆ Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko melepas 175 anggota Satuan Tugas Kontigen Garuda (Konga) XX-K untuk bertugas selama satu tahun bersama misi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Stabilisasi di Republik Demokratik Kongo (Mission de l'Organisation des Nations Unies Pour la Stabilisation en Republique Democratique du Congo/MONUSCO)."Mereka akan berangkat pada Selasa malam (31/12) dan akan melaksanakan tugas pemelihara perdamaian dunia di Democratic Republic of Congo selama satu tahun," kata Panglima TNI, yang menjadi inspektur upacara pelepasan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa.
Ia mengatakan pasukan itu akan menggantikan Satuan Tugas Kizi TNI Konga XX-J/MONUSCO yang masa tugasnya berakhir pada Desember 2013.
Satuan Tugas Kizi TNI Konga XX-K beranggotakan 175 orang yang terdiri atas 148 TNI Angkatan Darat, 18 TNI Angkatan Laut, lima TNI Angkatan Udara, dan empat personel dari Mabes TNI.
Satuan tugas itu dipimpin oleh Mayor CZI Nurdihin Adi Nugroho (abituren Akademi Militer Tahun 1998) yang dalam keseharian menjabat sebagai Komandan Detasemen Zeni Bangunan-2 Kodam VI/Mulawarman.
Menurut Moeldoko, Satuan Tugas Kizi TNI Konga XX-K/MONUSCO akan melakukan pemeliharaan jalan dari Dungu ke Ngilima, pemeliharaan rutin Runway Dungu, pembangunan hanggar Helipad, pengaspalan taxi way, dan pembuatan jembatan di Moke Faradje.
Pasukan juga akan membangun jalan dari Faradje ke Gilima sepanjang 24 kilometer dan perbaikan jalan Dungu- Faradje sepanjang 140 kilometer serta melanjutkan tugas pasukan sebelumnya.
Sebelum berangkat ke Kongo, pasukan Konga XX-K/MONUSCO telah melakukan latihan penyiapan di Pusat Misi Penyelenggara Perdamaian (PMPP) TNI Sentul Bogor, Jawa Barat, selama satu bulan.
♞ Antara
Langganan:
Postingan (Atom)
