Saya Hanya Menjalankan Kebijakan Perbatasan

Pengerahan Kapal ke perairan Indonesia (ABC)

Jakarta ♼ Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Moeldoko mengatakan dia menghargai upaya Australia mengembalikan manusia perahu (boat people) yang hanya diangkut oleh kapal berawak warga Indonesia ke Australia.

Hal tersebut, kata dia, disampaikan panglima angkatan bersenjata Australia pada dua pekan lalu. Moeldoko membantah mendukung upaya Australia mengembalikan semua jenis pengembalian manusia perahu ke Indonesia.

"Yang dibicarakan adalah kalau kapal dari Indonesia, kru (kapten) dari Indonesia," kata Moeldoko di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Kamis (9/1).

Moeldoko menekankan dia tidak dalam posisi menerima atau menyetujui pengembalian manusia perahu yang dilakukan Australia.

Namun selama pembawa manusia perahu merupakan kapal berawak Indonesia maka Indonesia, kata dia, menerima pengembalian karena hal tersebut sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk menjaga perbatasan.

"Jawaban saya apa, bukan menyetujui. Bukan. Saya memahami langkah-langkah taktis itu. Dasar saya apa, karena ada dalam UN Declaration mengatakan setiap negara berhak melindungi atas kedaulatan wilayahnya," lanjut dia.

Hal tersebut disampaikan Moeldoko menyusul pemberitaan sejumlah media yang mengatakan dia mendukung pengembalian manusia perahu ke Indonesia yang disampaikannya kepada media saat berada di markas besar TNI, Cilangkap.

Komunikasinya dengan panglima angkatan bersenjata Australia adalah mendiskusikan hal tersebut.

Moeldoko mengatakan dia hanya menjalankan kebijakan perbatasan dan tidak mencampuri politik luar negeri kedua negara.

"Nah, saya berproyeksi kalau tugas itu diberikan pada saya, saya juga akan melakukan hal yang sama. Jadi itu konteksnya," kata Moeldoko.

  ♞ Berita Satu 

TNI Akan Beri SBY Gelar Jenderal Besar

★★★★★

Jakarta ♼ Panglima TNI Jenderal Moeldoko berniat memberikan gelar jenderal besar kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Niat tersebut disampaikan Moeldoko dalam sambutan acara Rapat Pimpinan TNI-Polri tentang persiapan pengamanan Pemilihan Umum 2014.

"Kami, TNI, tak salah kiranya kalau Jenderal Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono mendapatkan anugerah jenderal besar," kata Moeldoko di akhir sambutannya, Kamis, 9 Januari 2014. "Saya kira sangat tepat kita berikan kepada Presiden."

Hingga saat ini, TNI baru menganugerahkan gelar atau penghargaan jenderal bintang lima kepada tiga orang, yaitu mantan Presiden Soeharto, Abdul Harris Nasution, dan Sudirman. Gelar ini diberikan dalam waktu yang berdekatan pada Oktober 1997.

Petinggi TNI-Polri saat itu memberikan langsung gelar tersebut pada Soeharto dan AH Nasution pada 1 Oktober di kediaman masing-masing. Para petinggi itu adalah Panglima TNI Jenderal Feisal Tanjung, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Wiranto, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Arief Nurhayadi, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Satria Tubagus dan Kepala Kepolisian Jenderal Dibyo Widodo.

Sedangkan gelar bagi Sudirman disampaikan kepada keluarganya di Yogyakarta oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Abdul Wahab Mokodongan pada 2 Oktober 1997.

Menurut Moeldoko, ada pertimbangan khusus sehingga SBY dianggap layak menerima penghargaan sebagai jenderal besar. "Semangat yang kuat dari SBY untuk membangun TNI yang handal," katanya. 

Presiden Tolak Penghargaan dari TNI

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menolak penghargaan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Presiden menilai, kemajuan TNI adalah bentuk dari tanggung jawabnya, bukan semata untuk mendapatkan gelar atau penghargaan.

Hal itu diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi dalam konferensi pers di Istana Presiden, Jakarta, Kamis (9/1). Ia mewakili Presiden untuk memberi tanggapan terharap rencana Panglima TNI Moeldoko yang hendak memberikan penghargaan kepada SBY dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri tahun 2014 di PTIK, Jakarta, pagi tadi.

Meski begitu, lanjut Sudi, Presiden tetap mengapresiasi niat baik TNI yang hendak memberikan penghargaan kepadanya atas jasa memodernisasi alutsista.

"Presiden menyampaikan terima kasih atas apresiasi dan segala macam yang dibeberkan Panglima TNI tentang berbagai hal yang telah dilakukan Presiden. Utamanya dalam meningkatkan kekuatan pertahanan, meningkatkan modernisasi alutsista TNI, dan hal-hal kebijakan lain yang memajukan TNI. Presiden mengatakan bahwa itu memang yang seharusnya dilakukan presiden dan juga tugas dan kewajiban dari beliau," kata Sudi.

"Itu merupakan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh beliau sebagai Presiden. Jadi tidak diperlukan penghargaan seperti itu. Ke depan, memang tugas TNI tidak semakin ringan. Oleh karena itu, kita ingin TNI lebih siap dan Presiden akan memimpin untuk menjaga keutuhan NKRI ini secara konstitusional," jelasnya.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, mengusulkan agar Presiden SBY diberikan gelar Jenderal Besar. Presiden, nilai Moeldoko, menjadi sosok di balik reformasi TNI.

  ♞ Tempo | Berita Satu 

3 Hercules TNI AU Dukung Serpas Yonif 141/Muara Enim

Palembang ♼ Tiga pesawat Hercules C-130 milik TNI AU dari Skadud 31 dan Skadud 32 tiba dan mendarat di Lanud Palembang dalam rangka mendukung pergeseran pasukan Batalyon Infanteri 141/Muara Enim, Sumatera Selatan, selesai melaksanakan penugasannya di wilayah Kalimantan Timur, Selasa sore (7/1).

Setelah ketiga pesawat Hercules C-130 TNI AU yang membawa pasukan mendarat, acara dilanjutkan dengan Upacara Penerimaan, di apron Bravo Lanud Palembang, dengan Inspektur upacara (Irup), Kasdam II/Sriwijaya, Brigjen TNI Toto S. Moerasad, S.IP, M.M., diikuti seluruh pasukan dari Yonif 141/Muara Enim.

Hadir sebagai undangan pada Upacara tersebut Pejabat Militer jajaran Kodam II/Sriwijya, Danlanal, Danlanud Palembang Letkol Pnb Ramot Sinaga, Pejabat jajaran Polda Sumsel dan Pejabat Sipil.

  ♞ TNI  

Sosialisasi Penyusunan Rencana Induk Bandara Husein Sastranegara

Bandung ♼ Bandara Husein Sastranegara yang berada di lingkungan TNI AU Lanud Husein Sastranegara Bandung, yang sekarang keberadaannya sudah tidak layak menjadi Bandara Internasional, akan dikembangkan kembali menjadi kawasan yang lebih reprensentatif untuk kebutuhan 5 tahun mendatang menjadi standar Bandara.

Hal tersebut terungkap dalam Sosialisasi Rencana Induk Bandara Husein Sastranegara, di ruang Dayang Sumbi Hotel Jayakarta, Bandung, Selasa (8/1).

Sosialisasi yang menghadirkan tiga pembicara, dari Konsultan PT. Hasfarm Dian Bapak Suherman, ibu Asri dari Kementerian Perhubungan, dan Ibu Ida dari Angkasa Pura, bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh stakeholder tentang substansi rencana induk tersebut.

Pada kesempatan yang sama Komandan Lanud Husein Sastranegara Kolonel Pnb I Nyoman Trisantosa, S.IP., juga menyampaikan beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan standar Bandara, diantaranya, masalah jadwal penerbangan yang cukup padat di bandara Husein Sastranegara tidak mengganggu jadwal kegiatan penerbangan TNI Angkatan Udara sehingga tidak berbenturan dengan kegiatan penerbangan komersil.

Danlanud Husien Sastranegara meminta kepentingan kegiatan penerbangan militer harus menjadi prioritas pertama, selain itu pengaturan parkir pesawat dapat diatur dengan baik, sehingga tidak mengganggu kegiatan operasional penerbangan TNI AU.

Ditempat yang sama perwakilan Mabesau Letkol Sus Mahendra juga mempertanyakan permasalahan yang berkaitan dengan legalitas, yaitu masalah aset TNI AU yang dipakai Angkasa Pura sering mendapat temuan dari BPKP, hingga mendapatkan nilai disk claimer.

Hadir pula dalam acara tersebut, Kepala Dinas Operasi Lanud Husein Sastranegara Letkol Pnb Herdi Arif Budiyanto., Kepala Dinas Logistik Letkol Kal Ariyanto Nurcahyadi, Kepala Bapeda Propinsi Jabar, Kadisbudpar Kota bandung, Dishub Jabar, dan Instansi Penerbangan terkait.

  ♞ TNI  

Praktisi Hukum Internasional Sayangkan Pernyataan Panglima TNI Soal Australia

Patroli AL Australia mencegat perahu pencari suaka.(Credit: ABC)

Jakarta ♼ Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Hikmahanto Juwana menyayangkan pernyataan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko yang membolehkan Angkatan Laut Australia menghalau para pencari suaka ke wilayah Indonesia.

"Ada tiga alasan mengapa pernyataan tersebut disayangkan," kata Hikhahanto dalam siaran persnya yang diterima Antara, Rabu malam.

Hikmahanto menyatakan, hal tersebut untuk menanggapi pemberitaan pada Rabu (8/01) di harian nasional berbahasa Inggris yang memberitakan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko membolehkan AL Australia menghalau para pencari suaka ke wilayah Indonesia patut disayangkan. Bahkan Panglima TNI menyatakan Indonesia tidak perlu tersinggung (offended) karena ia telah mengizinkan.

Hikmahanto mengatakan, tiga alasan itu pertama seharusnya Panglima TNI konsisten dengan kebijakan yang diambil oleh Menko Polhukham yang menentang kebijakan PM Tony Abbott untuk menghalau para pencari suaka ke wilayah Indonesia (boat turnback policy).

"Menkopolhuham telah mendapat pendelegasian dari Presiden sebagai otoritas di Indonesia untuk menangani masalah perbatasan dengan Australia," jelasnya.

Kedua lanjut Hikmahanto, Panglima TNI sebaiknya waspada atas upaya adu domba yang sedang dilakukan oleh pemerintah Australia. Pemerintah Australia melalui berbagai cabang pemerintahnya sedang berupaya agar Indonesia mau menerima kembali para pencari suaka dalam perjalanan mereka ke Australia.

Kebijakan ini merupakan janji kampanye PM Tony Abbott ketika pemilu. Bahkan untuk mempertahankan kursi PM-nya maka pemerintah Australia tidak segan-segan memperdaya berbagai unit dalam pemerintahan Indonesia.

"Di sini penting Panglima TNI agar dalam satu garis komando dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan tidak boleh melakukan kompromi sendiri," ujarnya.

Sedangkan ketiga kata Hikmahanto masalah pencari suaka sebenarnya tidak dapat dilihat dari sisi kemanusian belaka. Ini karena para pencari suaka sengaja mencelakakan keselamatan mereka saat menyeberangi laut dalam perjalanan mereka ke Australia.

Mereka selanjutnya, kata Hikmahanto, akan mengontak otoritas Australia agar mendapat bantuan. Harapan mereka adalah mereka akan dievakuasi dan didaratkan di Australia.

Menghadapi modus inilah kemudian PM Tony Abbott mempunyai kebijakan menghalau kapal pencari suaka.

Hikmahanto menjelaskan, Abbott membentuk "Sovereign Border Operation" yang dikomandoi oleh Jenderal berbintang tiga.

Dalam konteks demikian Panglima TNI tidak seharusnya membolehkan AL Australia menghalau para pencari suaka ke wilayah Indonesia. Ini agar kedaulatan Indonesia tegak dan tidak dilecehkan oleh Pemerintah Australia.

  ♞ Antara