RI Siagakan Kapal Perang dan Sukhoi ke Dekat Australia

Indonesia memindahkan kapal perangnya mendekat ke perbatasan dan menyiagakan pesawat tempur untuk menggagalkan kemungkinan kapal Australia masuk ke perairan Indonesia dalam operasi menyetop para pencari suaka.

Su30 Mk2 (Kaskus)

Pekan lalu, Canberra mengakui bahwa kapal-kapal angkatan laut mereka telah melanggar teritorial Indonesia, ketika menggelar operasi menghalau kapal-kapal yang membawa para pencari suaka agar tidak memasuki Australia.

Sejumlah kapal perang Indonesia telah dikerahkan dan empat radar pertahanan udara telah diprogram untuk memonitor dari dekat perbatasan maritim, demikian diungkapkan harian The Jakarta Post yang mengutip juru bicara militer Indonesia.

“Jika kami mengetahui ada pelanggaran perbatasan, pangkalan udara kami di Makassar akan siap,“ kata juru bicara angkatan udara Komodor Udara Hadi Tjahjanto.

“Australia bisa dijangkau dari sana,“ kata dia.

Pangkalan udara Sultan Hasanuddin di Makassar, ibukota Sulawesi selatan, adalah pangkalan bagi 16 pesawat tempur Sukhoi Su-27 dan Su-30 buatan Rusia.

Stand by

Juru bicara komandan angkatan laut Laksamana Pertama Untung Suropati mengatakan bahwa kapal-kapal perang yang dipindahkan ke arah perbatasan Australia termasuk diantaranya adalah fregat, kapal cepat bertorpedo, kapal cepat rudal dan korvet.

“Semua kapal-kapal ini sedang dipindahkan, berpatroli di perairan,“ kata dia kepada harian Indonesia tersebut.

Australia sebelumnya telah meminta maaf atas pelanggaran laut yang mereka lakukan dan berjanji akan memastikan itu tidak akan terjadi lagi.

Indonesia telah menarik pulang duta besarnya di Australia dan menunda sejumlah kerjasama dalam bidang militer dan kepolisian terkait laporan bahwa intelijen Australia mencoba menyadap percakapan telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, istri dan sejumlah menterinya pada 2009.

Canberra meminta bantuan Jakarta untuk menahan aliran para pencari suaka yang sebagian besar berasal dari Timur Tengah dan Asia Tengah yang mencoba memasuki Australia melalui perairan Indonesia dengan kapal-kapal nelayan Indonesia.(ab/hp (afp,ap,rtr)

  ● Dw.de  

TNI AL Pesan Beberapa Kapal Perang

Surabaya ♞ TNI Angkatan Laut telah memesan kapal perang yang saat ini tengah dibangun, diantaranya adalah tiga buah kapal selam, di mana dua kapal selam sedang dibangun di Korea Selatan dan satu kapal dibangun di PT PAL Surabaya. Selain itu dua kapal Perusak Kawal Rudal jenis Frigat 105 meter, serta tiga kapal fregat jenis Multi Roll Light Frigate (MRLF) dari Inggris.

Demikian dikatakan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Marsetio saat memberikan pengarahan kepada para peserta Apel Komandan Satuan (AKS) Tahun 2014, bertempat di gedung Graha Samudera Bumimoro (GSB), Kobangdikal, Surabaya, Kamis (23/1/2014). “Dua kapal MRLF akan tiba pada bulan April dan September tahun 2014, sehingga pertanggungjawaban TNI Angkatan Laut tentang pembangunan kekuatan yang telah diberikan negara, akan kita tunjukkan kepada rakyat dan bangsa kita, melalui Sailing Pass pada HUT TNI Oktober nanti,” tegas Kasal.

Kasal Laksamana TNI Dr. Marsetio juga menambahkan, selain kapal-kapal tersebut, TNI Angkatan Laut juga akan membangun dua kapal hidrografi dari Prancis, selain itu juga kapal jenis Tall Ship pengganti KRI Dewaruci dengan panjang 92 Meter yang nantinya akan mampu menampung sekitar 200 Kadet Akademi Angkatan Laut (AAL), serta pembelian 11 helikopter antikapal selam. Sedangkan dari dalam negeri, TNI Angkatan Laut juga telah memesan lagi 16 Kapal Cepat Roket (KCR) 60 Meter, dan 16 Kapal KCR 40 Meter yang dibangun dari berbagai galangan kapal dalam negeri, yakni di Batam dan Banten, kemudian memesan pula Kapal Angkatan Laut (KAL)-28 dan dua kapal perang jenis Landing Ship Tank (LST).

Pada kesempatan tersebut, Kasal Laksamana TNI Dr. Marsetio menyampaikan pula bahwa, untuk menuju World Class Navy salah satunya dibutuhkan komponen kekuatan pertahanan yang besar, apalagi mengingat Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia, maka pada tahun ini TNI AL sedang terfokus pada proses pengadaan alutsista yang proses pembangunannya disesuaikan dengan Undang-Undang Industri Pertahanan Indonesia. “Ke depan, secara bertahap kita akan bangun alutsista di negeri kita sendiri, sehingga hal ini membangkitkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi industri pertahanan negara kita,” ujarnya.

AKS merupakan rangkaian dari kegiatan Rapim TNI AL Tahun 2014 dan Olah Yudha Renstra Tahun Anggaran 2015. Kegiatan ini diikuti oleh 650 peserta, yang terdiri dari: Para Pati Struktural TNI Angkatan Laut, Pati non-Struktural Angkatan Laut, para komandan strata jabatan Kolonel sampai dengan strata jabatan Mayor di seluruh Komando Utama (Kotama) TNI Angkatan Laut, para Kepala Unit Pelaksana Teknis Balakpus, para Asrena, Asintel, Asops, Aspers, Aslog Kotama dan Lantamal, para LO TNI Angkatan Laut yang berada di Kodam, Kostrad, dan Kohanudnas, Seklem Seskoal, Dirrena Kobangdikal, Dirrenbang AAL, serta perwira lainnya.

Dalam kegiatan AKS disampaikan beberapa permasalahan di lingkungan TNI Angkatan Laut sesuai bidang. Paparan disampaikan oleh beberapa asisten Kotama yang ditunjuk, di antaranya Asintel Pangarmabar, Asops Pangarmatim, Aspers Dankormar, Dirlog Kobangdikal, Direnbang AAL, serta paparan tentang evaluasi kecelakaan alutsista oleh Kolonel Laut (P) Antonius W.U.

Kegiatan AKS ini diselenggarakan setiap tahun dan bertujuan menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap kebijakan-kebijakan Pemimpin TNI Angkatan Laut, dalam pembinaan dan pembangunan kekuatan ke dalam pelaksanaan tugas yang diemban oleh Komandan Satuan di lapangan. Diharapkan melalui Rapat Pimpinan (Rapim) dan Apel Komandan Satuan (AKS) TNI Angkatan Laut Tahun 2014, serta Olah Yudha Renstra Tahun Anggaran 2015, timbul kesamaan pemahaman seluruh perwira terhadap berbagai kebijakan pemimpin TNI Angkatan Laut, sehingga menjadi faktor pendorong bagi para pelaksana program dan kegiatan untuk lebih bersinergi dalam pembangunan TNI Angkatan Laut yang berkualitas, efektif dan efisien.

Demikian berita Dinas Penerangan Angkatan Laut.

  ● TNI AL  

RI Akan Tingkatkan Patroli Laut Untuk Cegah Pelanggaran Australia

Jakarta ♼ Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto, geram atas aksi kapal Angkatan Laut Australia, yang beberapa waktu lalu menerobos perairan Indonesia saat mengusir perahu yang ditumpangi para pencari suaka. Pelanggaran batas wilayah itu diakui sendiri oleh pemerintah Australia pekan lalu.

"Pemerintah Australia di bawah pimpinan Perdana Menteri Tonny Abbot juga harus paham dan mengerti apa arti kedaulatan RI, yang dilanggar begitu saja oleh AL Australia," kata Djoko di Jakarta, Rabu 22 Januari 2014.

Menurut Djoko, pengembalian pencari suaka yang sudah masuk wilayah negara manapun, termasuk Australia seharusnya diurus bersama Komisi PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR) dan Organisasi Migrasi Internasional (IOM). Kerjasama itu diatur dalam amanat Perserikatan Bangsa-Bangsa.

"Indonesia akan terus meningkatkan patroli keamanan laut untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali," kata dia.

Sebelumnnya, Komandan Operasi Perbatasan Kedaulatan Australia, Letnan Jenderal Angus Campbell, menyatakan pelanggaran tersebut terjadi secara tidak sengaja. Campbell menjamin Australia tak akan mengulangi kesalahan yang sama.

Sikap Menko Polhukam terkait kebijakan Abbott dinilai tepat

Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana menilai tepat dan mengapresiasi sikap tegas pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto dalam menindaklanjuti pernyataan Perdana Menteri Australia Tony Abbott terkait pencari suaka.

"Peringatan Menko Polhukam merupakan respons tepat atas kebijakan unilateral yang arogan dari PM Tony Abbott," kata Hikmahanto melalui keterangan pers diterima di Jakarta, Rabu.

Hikmahanto sependapat dengan Djoko bahwa Australia dibawah kepemimpinan PM Tonny Abbot, dalam mengeluarkan setiap kebijakannya, harus menghargai kedaulatan negara-negara lain, termasuk Indonesia.

"Pemerintah Australia harus paham dan mengerti apa arti kedaulatan RI yang dilanggar begitu saja oleh Angkatan Laut Australia," ujar akademisi Universitas Indonesia itu.

Hal yang menjadi penekanan penting yang telah diutarakan Djoko, kata Hikmahanto, adalah "pengembalian pencari suaka yang sudah masuk wilayah negara manapun, maka negara itu harus mengelola sesuai amanat Konvensi tentang Pengungsi", dan harus bekerja sama dengan lembaga resmi UNHCR dan IOM.

Patroli aparat di perbatasan juga, kata dia, harus ditingkatkan untuk menghadang upaya pengembalian pencari suaka secara sepihak oleh Australia.

Lebih lanjut, ujar Hikamahanto, sikap Abbott yang merujuk pada kedaulatan Australia untuk membenarkan kebijakan menghalau kapal-kapal pencari suaka ke Indonesia sangat bertentangan dengan Konvensi Pengungsi 1951. "Karena para pencari suaka telah dilabel sebagai imigran gelap tanpa dilakukan penyaringan." ujarnya.

Oleh karena itu, kata Hikmahanto, sikap Abbott melambangkan Australia sebagai negara maju, yang dikhawatirkan pengambilan kebijakannya tidak memandang Hak Asasi Mania (HAM).

"Padahal secara tradisional negara seperti Australia yang menceramahi banyak negara berkembang terkait penghormatan HAM," ujarnya.(*) 

  ♞ Vivanews | Antara  

Netralitas TNI Harus Dipatuhi Prajurit

BANDUNG ♼ Pangdam III Siliwangi, Mayjen TNI Dedi Kusnadi Thamim, mengatakan, netralitas TNI harus dipatuhi seluruh prajurit saat pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2014.

Jika ada oknum anggota TNI di lingkungan Kodam III Siliwangi yang melanggar ketentuan tersebut, pimpinan tidak akan segan-segan menjatuhkan sanksi tegas.

"Saya sudah sampaikan kepada satuan komandan serta prajurit harus netral saat Pemilu nanti," kata dia saat silaturahmi dengan wartawan di Makodam III Siliwangi, Kamis (23/1).

Menurut Pangdam, setiap ada kesempatan bertemu dengan para prajurit dirinya selalu menyampaikan pesan tersebut. Bahkan, kata dia, perintah tersebut disampaikan secara jelas kepada para prajurit mulai dari perwira hingga tamgama.

"Saya selalu ingatkan seluruh prajurit agar tidak terjerumus politik praktis. Pesan tersebut selalu saya sampaikan. Kalau ada yang termukti melanggar tentu akan diambil tindakan tegas," ujar jenderal bintang dua ini.

Netralitas TNi, kata Dedi, tak hanya berlaku bagi personel prajurit. Secara kelembagaan, kata dia, TNI juga menjunjung tinggi netralitas yang telah diamanatkan dalam undang-undang tersebut.

Ia mencontohkan netralitas TNI secara kelembagaan. Antara lain fasilitas milik TNI baik itu aset bergerak maupun tidak bergerak dilarang digunakan untuk kegiatan pemilu.

"Kantor dan asrama TNI tidak boleh dipasangi atribut parpol. Demikian pula dengan kendaraan milik TNI tidak boleh digunakan kampanye dan dipasangi atribut parpol," katanya.

  ♞ Republika  

Overhaul Kapal Selam U-209

Cakra Class (Kaskus)

All hands,

Setelah sekitar tujuh tahun silam menjalani overhaul di Korea Selatan, kapal selam kelas U-209 milik kekuatan laut Indonesia akan kembali menjalani overhaul yang kesekian kalinya. Pembedanya adalah nanti kapal selam itu akan kembali dioverhaul di galangan perkapalan BUMN di Ujung dan tak lagi dikirim ke galangan DSME. Pertanyaannya, mengapa kapal selam yang belum genap 10 tahun di-overhaul tersebut kini harus menempuh proses yang sama lagi?

Terdapat beberapa masalah teknis yang menyelimuti kapal selam pertama kelas U-209 kepunyaan Angkatan Laut Indonesia. Ada masalah akibat "pembedahan" di Korea Selatan yang mempengaruhi daya tahan lapisan lambung kapal selam terhadap air laut. Masalah itu jelas mengancam kelaikan operasional sistem senjata bawah air itu. Belum lagi masih adanya berbagai peralatan CMS lama pada kapal selam itu, karena saat di-overhaul oleh DSME peralatan itu tak termasuk dalam kontrak untuk dimodernisasi. Modernisasi CMS dan berbagai subsistem lainnya baru terdapat dalam kontrak ketika kapal selam kedua di-overhaul.

Apabila overhaul yang dilakukan oleh Korea Selatan di masa lalu dilaksanakan secara benar, sebenarnya tak perlu ada lagi overhaul dalam jangka waktu 15 tahun. Kini dengan rencana overhaul di PT PAL, tentu amat gampang untuk menebak siapa yang akan digandeng oleh galangan BUMN tersebut sebagai mitra. Apakah galangan pembuat kelas U-209 yang asli ataukah galangan pembuat kelas U-209 versi fotokopi?

  ● Damnthetorpedo