Jenderal Budiman bicara soal masa depan teknologi militer TNI AD 
Jakarta ★ Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Budiman mengatakan, TNI AD berkomitmen untuk mandiri dalam teknologi pertahanan. Dengan kemandirian itu, risiko TNI AD untuk didikte kekuatan asing bisa dihindarkan.
"Kalau terus tergantung dengan (teknologi) asing, maka mudah diganggu, kita makin mudah dibelokkan. Untuk itu, kami harus kuasai teknologi militer," ujar Jenderal TNI Budiman di Mabes TNI AD, Jumat 16 Mei 2014.
Menurut Budiman, potensi penguasaan teknologi militer yang dimiliki Indonesia tergolong besar. Indonesia bisa mengoptimalkan teknologi komunikasi, siber, pengolahan intelijen, alat peralatan sampai satelit.
"Satelit pasti bisa disadap. Untuk itu perlu enkripsi. Kami Angkatan Darat tak gunakan satelit, hanya menggunakan OpenBTS, memang tak terlalu jauh sih, tak sampai 100 mil," ujarnya.
Untuk itu, Angkatan Darat berhati-hati dengan menggunakan nano satelit saja. Sedangkan Open BTS yang ada dimaksimalkan untuk mendukung pengawasan di kawasan perbatasan.
"Di perbatasan, kami juga pesan pesawat tak berawak (UAV) sehingga pengawasan kita lebih teknologi minded. Pengawasan kita mendekati advance," kata dia.
Lebih lanjut Budiman menegaskan, teknologi pertahanan yang dikembangkan kesatuannya itu menggunakan teknologi lokal. Soal arah kebijakan standar pengembangan teknologi, Budiman mengatakan TNI AD tak akan mengarah para negara tertentu.
"Soal teknologi informasi, kita nggak usah pilih blok. Kita ambil semuanya (blok manapun) yang terbaik, terus dikembangkan sehebat mungkin. Kita ambil ilmunya, nggak usah blok-blokan. Tapi kalau sudah kuasai teknolgi, kita harus bersikap," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Budiman menambahkan tantangan TNI AD ke depan yaitu pertempuran dengan berbasis teknologi informasi.
"Dalam jangka panjang, tetap dibutuhkan teknologi informasi. Belum lagi ancaman soft power yang mengintai kehidupan sosial, perbankan sampai PLN, dan sebagainya yang bisa diganggu dengan teknologi informasi," ujarnya.
Untuk itu, dia menilai kerjasama dengan para pakar teknologi informasi yang tergabung pada FTII ini dapat menjadi tambahan pertahanan menghadapi ancaman hard power dan soft power. Selain manfaat kekuatan pertahanan, kerjasama itu juga dipandang memudahkan visi TNI AD mandiri dalam teknologi.
"Kami buat MoU berpikir lebih jauh tentang kerjasama antara FTII dan TNI AD, kemandirian pertahanan bisa dicapai dalam waktu lebih cepat," kata Budiman. (umi)
Helikopter Apache akan ditempatkan di Natuna untuk antisipasi 
Balikpapan ★ Dalam rangka meninjau berjalannya operasi gabungan, yang bersandi Operasi Garda Wibawa di perairan perbatasan Indonesia-Malaysia, yakni di perairan Ambalat, Kaltim, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko beserta jajarannya turun langsung memastikan bahwa operasi tersebut berjalan dengan baik.
“Agenda kami ini ingin melihat berjalannya Operasi Garda Wibawa yang dilakukan operasi gabungan, baik operasi laut dan operasi udara. Jika sebelumnya memang berjalan sendiri-sendiri, kini kami satukan,” Moeldoko saat di Balikpapan, Kamis (15/5) sore.
Operasi Garda Wibawa, lanjut Panglima, dilaksanakan untuk menjaga perbatasan laut dan udara wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Sekaligus juga khusus di daerah perbatasan jalur darat akan kita tinjau. Kita tinjau satu hari saja besok (hari ini, Red.),” ujarnya.
Terkait penambahan alat utama sistem pertahanan (alutsista), dia mengatakan, penambahan alutsista akan dilakukan secara bertahap. “Untuk saat ini alutsista yang sudah ada akan digeser ke wilayah-wilayah yang sudah ditentukan,” ujarnya.
Terkait rencana sebelumnya, bahwa Kaltim akan dijadikan wilayah penempatan dua unit helikopter AH-64D Apache, Panglima menegaskan, Kaltim belum ideal.
“Kita akan tempatkan di Natuna dikarenakan perubahan laut yang ada di Cina Selatan perlu diantisipasi apabila ada situasi instability. Di sana pasti akan memunculkan spillover, nah spillover itulah yang perlu diantisipasi,” tandasnya.
Hubungan Vietnam dan China sebelumnya sempat beberapa kali dirundung ketegangan 
Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa ikut serta dalam upacara. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Jakarta ★ Sengketa klaim wilayah Laut China Selatan antara China dan Vietnam semakin memanas. Ribuan warga Vietnam membakar dan menjarah sejumlah pabrik asing, termasuk pabrik milik China, di Vietnam. Insiden terjadi sejak China mengebor minyak di kawasan sengketa. Juga karena kapal Tiongkok menabrak kapal Vietnam di laut sengketa.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa menyerukan China dan Vietnam untuk berdamai. Kedua negara tersebut harus menahan diri, menghormati komitmen-komitmen yang tercermin dalam Declaration on the Conduct (DOC) of the Parties in the South China Sea dan menghindari langkah-langkah yang dapat menambah ketegangan dan berisiko menciptakan eskalasi.
"Hanya ada satu pilihan di depan kita: yaitu penyelesaian sengketa secara damai," tegas Marty dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Jumat (16/5/2014).
"Penggunaan kekerasan, pelanggaran hukum internasional, termasuk Konvensi Hukum Laut PBB dan DOC, tidak memiliki tempat di kawasan kita sekarang ini," imbuh dia.
Dia menjelaskan, Indonesia prihatin terhadap risiko terjadinya peningkatan ketegangan ditimbulkan oleh manuver-manuver membahayakan oleh kapal laut kedua negara yang bisa menyebabkan korban luka dan kerusakan materi. Indonesia juga prihatin atas adanya insiden-insiden protes dan kekerasan yang menyebabkan korban jiwa, korban luka dan kerusakan materi.
"Indonesia telah secara aktif berkomunikasi dengan semua pihak. Kita akan terus-menerus mendesak adanya komunikasi dan sikap saling menahan diri," tandas Marty.
Hubungan Vietnam dan China sebelumnya sempat beberapa kali dirundung ketegangan. Akar perselisihan sudah muncul dalam Perang Vietnam. Pada 1954-1975: Komunis China mendukung Vietnam Utara selama Perang Vienam.
Pada 1974, China dan Vietnam Selatan terlibat dalam perang berdarah atas Kepulauan Paracel. China merebut pulau yang dikuasai Vietnam itu. Pada 1975, perang Vietnam berakhir, hubungan Vietnam-China memburuk gara-gara keterkaitan Hanoi dengan Rusia, sementara Beijing mendukung Khmer Merah.
Pada 1979, China dan Vietnam berebut perbatasan, ribuan serdadu tewas. Pada 1988, kedua negara itu memperebutkan Kepulauan Spratly. Sekitar 60 pelaut Vietnam tewas.
Pad 1991, hubungan China-Vietnam dinormalisasi, hubungan perdagangan ditingkatkan. Pada 2011, ketegangan meningkat terkait eksplorasi Beijing di Laut China Selatan.(Sss)
Cina melakukan pengeboran di wilayah teritorialnya ...? 
Bangunan yang dibangun oleh Cina di Kepulauan Spratly, Laut Cina Selatan. REUTERS / Erik de Castro
Washington ★ Kepala Staf Tentara Pembebasan Rakyat Cina Jenderal Fang Fenghui mengatakan akan melindungi tambang minyaknya di perairan Laut Cina Selatan, wilayah yang sedang diperebutkan Cina dan Vietnam. Dia memastikan tambang itu akan terus beroperasi meskipun ada protes dan kemarahan dari Hanoi.
"Yang akan kami lakukan adalah menjamin keamanan tambang minyak dan memastikan operasi terus berlangsung," kata Jenderal Fang dalam konferensi pers seusai pembicaraan dengan rekannya, Jenderal Martin Dempsey, di Pentagon, Amerika Serikat, Kamis 15 Mei 2014.
Vietnam telah mengirim kapal untuk mencoba mengganggu pengeboran. "Dan itu adalah sesuatu yang tidak dapat kami terima," ujarnya melalui seorang penerjemah.
Pernyataannya ini muncul setelah protes anti-Cina di Vietnam mengakibatkan satu pekerja Cina tewas dan lebih dari 100 orang terluka. Protes itu dilakukan dengan membakar pabrik-pabrik milik Cina.
Fang mengatakan Cina telah berusaha menahan diri dalam konflik di Laut Cina Selatan. Cina mendirikan sebuah tambang minyak setelah negara-negara lain di kawasan itu sudah mulai pengeboran. "Saya tidak percaya ada masalah dengan kegiatan pengeboran yang dilakukan Cina di dalam perairan teritorial sendiri," katanya. Namun Vietnam tidak mengakui perairan itu berada di bawah otoritas Cina.
Fang juga mengungkapkan strategi penyeimbangan Amerika untuk Asia telah dimanfaatkan oleh beberapa negara yang ingin menghadapi pertumbuhan kekuatan ekonomi Cina. "Beberapa negara tetangga memang berusaha untuk menggunakan kesempatan ini strategi rebalancing Amerika Serikat untuk membangkitkan masalah di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur," katanya.
Departemen Luar Negeri AS mengkritik upaya provokatif Cina di Laut Cina Selatan. "Kami sangat prihatin tentang perilaku berbahaya dan intimidasi semacam ini," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Marie Harf.
How well the CIWS performs on Clurit and Kujang, the AK-630 may be mounted on the rest of the TNI-AL's KCR-40-class missile craft 
KCR 40 (Silep-04)
The Indonesian Navy (Tentera Nasional Indonesia - Angkatan Laut) has equipped two of its KCR-40-class anti-ship missile craft with AK-630 close in weapon systems (CIWS).
KRI Clurit and KRI Kujang have each been mounted with the six-barrelled, water-cooled system that can fire between 1,500 to 5,000 rds/min. The weapons complement a Vektor 20 mm and two 12.7 mm machine guns on each of the vessels.
A spokesperson from state-owned shipbuilder PT Palindo Marine Industry (PT PAL) told IHS Jane's that the CIWS are currently being integrated with the vessels' search radars and will undergo further testing before being certified as fully operational. The systems will specifically be tested in their ability to detect and lock onto simulated attacks by aircraft, small boats and projectiles such as sea-skimming missiles.
Depending on TNI-AL's assessment of how well the CIWS performs on Clurit and Kujang, the AK-630 may be mounted on the rest of the TNI-AL's KCR-40-class missile craft. IHS Jane's reported in January 2012 that the TNI-AL is expected to receive a total of nine KCR-40 ships from PT PAL by 2014.
The 250-tonne ships are powered by three MAN V12 engines and feature hulls built of aluminium and high-tensile steel. The KCR-40 class can reach a top speed of 30 kt.
The company told IHS Jane's that besides the CIWS, Clurit and Kujang were also recently fitted with two transversely mounted launchers for the C-705 anti-ship missiles jointly produced by PT Pindad and China Aerospace Science & Industry Corporation. No details were given on when the weapons would be operational.
Jakarta ★ Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Budiman mengatakan, TNI AD berkomitmen untuk mandiri dalam teknologi pertahanan. Dengan kemandirian itu, risiko TNI AD untuk didikte kekuatan asing bisa dihindarkan.
