Ini terkait klaim China pada 90 persen wilayah Laut China Selatan.
Reklamasi daratan oleh China di Laut China Selatan. Foto diberikan oleh pemerintah Filipina (Reuters)
Wakil Duta Besar China untuk RI, Liu Hongyang, menegaskan kembali, bahwa antara Indonesia dan negaranya tidak ada masalah sengketa Pulau Natuna. Pulau yang terletak dekat Riau itu, ujar Liu, memang milik Indonesia.
Demikian ungkap Liu yang ditemui di Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), pada Kamis, 26 Juni 2014. Menurut Liu, hal tersebut telah dijelaskan oleh Pemerintah China kepada Indonesia.
"Telah ada kesepakatan antara Menteri Luar Negeri Ali Alatas dengan Menlu Qian Qichen bahwa Natuna memang milik Indonesia. Sementara RI mendukung kedaulatan di Pulau Nansha," kata dia.
Penjelasan, imbuh Liu, bahkan telah disampaikan secara rinci ke Pemerintah RI.
China mengklaim 90 persen wilayah perbatasan Laut China Selatan seluas 3,6 juta kilometer persegi. Klaim China itu dikenal dengan batas sembilan garis putus-putus (nine dash lines).
Laman china.org.cn, melansir klaim itu didasari peta kuno armada Laut China pada abad kedua sebelum masehi. Isinya mengklaim China sebagai penemu Kepulauan Nansha (Spratly).
Walau Indonesia tidak masuk ke dalam kategori negara pengklaim dalam sengketa Laut China Selatan, klaim teritori itu tumpang tindih setidaknya dengan sebagian wilayah perairan timur laut Kepulauan Natuna, Provinsi Riau. Di perairan tersebut, setidaknya ada tiga blok eksplorasi minyak dan gas bumi milik Indonesia.
Menurut pakar hukum laut internasional, Hasjim Djalal, Indonesia telah dua kali berupaya menanyakan hal tersebut kepada China secara resmi. Pertama, tahun 1994 silam dengan mengirim utusan diplomatik resmi. Namun, saat itu tidak ada jawaban.
Upaya kedua, dilakukan tahun 1995, ketika Menlu Ali Alatas berkunjung ke Beijing. Saat itu pertanyaan Ali dijawab Menlu Qian, bahwa China tidak punya masalah dengan Indonesia.
Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa pun telah mengajukan keberatan soal nine dash lines tersebut ke PBB tahun 2010 silam.(umi)
★ Viva
Drone pada dasarnya untuk penyerangan, bukan pengawasan. 
Pesawat Puna Pelatuk di Lanud Halim Perdanakusuma
Dalam 10 tahun terakhir, minat militer Amerika untuk perangkat pengintai dan pertahanan telah memicu pengembangan drone. Northrop Grumman, Boeing, General Atomics dan Lockheed Martin merupakan empat besar manufaktur drone. Jepang dan Tiongkok pun mulai melirik drone atau Unmanned Aerial Vehicle (UAV) untuk mempertahankan wilayah keduanya yang berbatasan.
Business Insider pernah melaporkan bahwa pasar drone untuk kebutuhan militer akan mencapai US$ 8,2 triliun pada 2022 nanti. Dalam laporan tersebut diprediksi bahwa Amerika tidak akan lagi mendominasi sebagai konsumen drone.
Tiongkok dan Rusia akan menggantikan posisi Amerika. Bahkan dari sisi pengembangan, Tiongkok dan Rusia akan memiliki kemampuan untuk menyaingi drone Amerika dalam kurun 10 tahun ke depan. Kedua negara telah berkomitmen untuk menginvestasikan sekian dana untuk riset dan perkembangan drone, khususnya drone untuk kegiatan militer yang lengkap dengan persenjataan.
Dana riset yang tidak mencukupi membuat pengembangan drone buatan lokal Indonesia mengambang. Dari beberapa drone yang dimiliki, hampir semua berupa prototipe. Meski ada beberapa yang telah siap terbang namun infrastrukturnya masih harus ditunggu.
PUNA
Sejatinya, riset pengembangan teknologi drone telah berlangsung di Indonesia sejak tahun 2000. Namun segala aspek yang menyertainya membuat pengembangan drone tidak bisa dilakukan oleh lembaga tertentu saja. Akhirnya dibentuklah konsorsium yang melibatkan PT Dirgantara Indonesia (DI), Lembaga Elektronik Nasional (LEN), BPPT dan LAPAN. Masing-masing lembaga, berturut-turut memiliki fungsi produksi, penyediaan sistem komunikasi dan elektronik, dan riset pengembangan.
Di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), drone disebut sebagai Lapan LSU atau Lapan Surveillance Unmanned (LSU) Aerial Vehicle. Sama halnya dengan Pesawat Udara Nirawak (PUNA) di BPPT. Selain untuk memonitoring bencana, pemetaan wilayah, dan pertahanan negara, drone atau PUNA sejatinya bisa memiliki kemampuan untuk menjadi alat perang agar menjadi pelengkap persenjataan TNI.
Pengamat persenjataan militer Indonesia, Haryo Ajie Nogoseno, mengatakan jika TNI saat ini memiliki dua jenis UAV/PUNA modern, Wulung dan Heron, hasil kerja konsorsium. Wulung disebutnya sebagai UAV yang lebih menarik karena adopsinya menandakan lompatan tinggi bagi kemandirian alutsista dalam negeri.
Malah, kata Ajie, Indonesia akan kedatangan 12 PUNA yang akan diletakkan di squadron Lanud Supadio, Pontianak tahun ini. Meski ke-12 PUNA, yang terdiri dari 8 Wulung dan 4 Heron ini, akan mampu menjaga pertahanan wilayah Indonesia namun masih terbatas pada pengawasan wilayah. PUNA tersebut belum bisa dijadikan alat persenjataan pendukung perang.
“Tentunya lebih canggih Heron. Kemampuan terbangnya 350km secara terus menerus selama 52 jam dengan kecepatan 207 km/jam. Heron layak menjadi drone pengintai. Sedangkan Wulung memiliki jarak jelajah 200km yang didukung mobile ground station, hanya dimungkinkan untuk pengamatan data secara realtime,” papar pendiri situs Indomiliter.com ini.
Jika Wulung merupakan buatan lokal anak bangsa, 4 PUNA Heron dikatakannya sebagai buatan Israel Aerospace Institute (IAI). Oleh karena itu, lanjut Ajie, Indonesia wajib menguasai teknologi UAV.
"Bila kita dapat menguasai teknologi UAV, bukan hal yang sulit bila nantinya Indonesia ingin mengembangkan UCAV (Unmanned Combat Aerial Vehicle), yang dipersenjatai," katanya.
Indonesia Tak Butuh Drone?
Sama seperti negara asing lainnya, PUNA bisa difungsikan sebagai alat penjaga perbatasan wilayah, apalagi Indonesia dengan luas wilayah yang besar diselingi beberapa kepulauan. Selama ini Indonesia selalu dipusingkan dengan batas wilayah dan sering berseteru dengan Malaysia.
Menurut Pengamat Militer, Muhadjir Effendi, fungsi drone sebagai alat pertahanan akan lebih tepat digunakan untuk operasi militer, terutama serangan darat.
“Secara umum, fungsi drone adalah untuk menyerang, bukan untuk menangkap para pelanggar hukum. Drone akan lebih efektif untuk memantau perbatasan daratan,” katanya.
Dalam kegiatan pengawasan wilayah, Mohammad Dahsyat, Kepala Bidang Teknologi Hankam Matra Udara BPPT, memprediksi jumlah ideal yang harus dimiliki Indonesia adalah sekitar 15. Namun jumlah tersebut bukan menunjuk ke jumlah unit drone, melainkan jumlah pangkalan PUNA yang harus dibangun. Dalam masing-masing pangkalan itu diisi oleh minimal 3 unit PUNA yang bekerja secara terus menerus selama 24 jam untuk melakukan pengawasan.
"Tentunya dengan luas wilayah yang besar seperti Indonesia, mungkin lebih banyak lagi. Idealnya mungkin minimal 15 pangkalan untuk mengawasi wilayah secara komprehensif. 15 pangkalan ini bisa lebih atau kurang tergantung kecanggihan teknologinya," ujar Mohammad.
Akan tetapi, lanjutnya, untuk saat ini, Indonesia membutuhkan minimal 3 pangkalan di setiap daerah. Daerah tersebut, khususnya adalah yang sering terjadi pelanggaran hankam.
Kendala Pengembangan PUNA
Di Indonesia, dana yang minim dan pesimisme masyarakat Indonesia terhadap produk lokal membuat teknologi UAV tersendat. Pemerintah seolah tak peduli dengan teknologi pesawat tanpa awak ini. Jika UAV saja belum bisa dibuat, jangan pernah berharap untuk merencanakan Unmanned Combat Aerial Vehicle (UCAV).
"Sejak 2004, masuk ke program Litbang BPPT. Dana yang dihabiskan kurang lebih 20 miliar. Kalau jumlah drone yang dimiliki TNI, mereka yang lebih tahu. Untuk yang di BPPT, karena drone atau PUNA adalah sebuah sistem maka yang siap terbang ada 4 unit. Hanya 4 itu yang memiliki kelengkapan sistem," ujar Mohammad.
Angka ini sangat jauh jika dibandingkan dengan dana riset drone yang digelontorkan Amerika. Menurut situs Singularityhub.com, dana riset PUNA untuk tahun 2001 hingga 2013 lalu menghabiskan US$ 26 miliar. Jika dihitung rata-rata per tahun, dana riset tersebut mencapai US$ 2,1 miliar atau sekitar Rp 21 triliun.
LAPAN, yang membuat Lapan Surveillance Unmanned (LSU) Aerial Vehicle, saat ini telah mengembangkan seri 05 yang berfungsi untuk pemetaan. Lembaga swasta yang melakukan riset ini, kata Kepala Pusat Teknologi Penerbangan Lapan, Gunawan S. Prabowo, ada beberapa seperti UAVindo dan Proboaero di Bandung, sedangkan di Jakarta terdapat 5 perusahaan sejenis. Selain Wulung, BPPT juga tengah memproduksi Sriti. Bahkan dalam kurun 5 tahun ke depan, BPPT akan mengembangkan PUNA yang lebih canggih dari Wulung, diberi nama Medium Altitude Long Endurance (MALE).
"Untuk desain pesawat, 100 persen sudah kita sendiri. Tapi untuk sistem komunikasi, sistem kendali masih tergantung dengan komponen dari Eropa maupun Amerika Serikat," kata Kepala Program Pesawat Udara Nirawak (PUNA) BPPT, Joko Purwono.
Untuk biaya pembuatan memang membutuhkan investasi mahal. Satu buah drone diperkirakan memakan biaya 300 juta. Sedangkan untuk jasa penyewaan drone, meski murah namun tidak bisa diterapkan untuk kegiatan pengawasan negara. Demikian juga dengan sistem komunikasinya. Meski bisa menggunakan ground station, teknologi satelit dinilai lebih mumpuni.
"Kalau sewa biasanya untuk keperluan sipil namun untuk militer biasanya punya sendiri. Sebagai ilustrasi, untuk pengambilan foto kelas UAV yang short range, untuk perkebunan dengan hanya beberapa luas wiliayah, sekitar Rp 10 juta sampai Rp 30 juta, tergantung dengan perjanjiannya pekerjaannya," papar Mohammad.
Oleh karena itu, katanya, akan lebih menguntungkan jika riset terkait drone terus dilakukan sampai bisa memproduksi banyak PUNA untuk banyak fungsi. Keuntungannya adalah, selain menciptakan lapangan kerja baru, drone buatan sendiri juga bisa dikostumisasi sesuai kebutuhan, bahkan kerahasiaan negara lebih terjamin.
"Secara ekonomi memang tidak terjadi capital flight karena duit mengalir di negeri kita sendiri. Yang paling penting adalah jaminan keamanan rahasia negara. Beda sekali jika kita menyewa atau membeli dari asing. Selain itu kita juga bisa menekan risiko terhadap nyawa pilot dan operator," kata Mohammad.
Ketergantungan perangkat asing akan memberikan kekhawatiran tersendiri terkait pengintaian keamanan negara. Artinya, sudah saatnya Indonesia menghentikan ‘kecanduan’ perangkat asing. Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan teknologi macam drone. Sumber daya sudah mumpuni, tinggal menunggu keseriusan pemerintah dalam hal pendanaan demi pertahanan negara.
Indonesian Armed Forces (TNI) Head of Information Center, Admiral Sagom Tamboen, commented on American journalist Allan Nairn's report. Nairn previously revealed the killing of Aceh's activists in 2009 on his blog, with all leads pointing at the Special Corps.
Sagom said Nairn has made a fake repor, by saying the the Special Corps was behind it, and that the killing was under order from a superior officer in Jakarta. "It can be refuted by two undeniable facts," he said.
The first fact is that according to Helsinki MoU, Indonesian non-organic TNI must be withdrawn from the area. Therefore since 2006, there has been no non-organic TNI in the area, including that of the Special Corps. The second fact is that during the General Election 2009, TNI has never had reports from the police of electoral supervision agency over such case of civilian killing in Aceh.
Therefore, Sagom said Allan Nairn was incorrect, thus popping question as to whether what the true intention of Nairn's lie. Sagom later explained that Nairn's story was based on a testimony of the perpetrator, which is highly unlikely. "What is important right now is that we must be careful towards cheap issues that attempt to tear this nation apart," he said in a closing remark.
Elik Susanto
The sky high cost of fighter aircraft acquisition is forcing developing countries to embark on their own programs in the process challenging the price and performance of American and European fighters.
Turkey, South Korea, India, China and Pakistan claim to beat out western aircraft on cost. Though their technology may be inferior to that of Western or Russian aircraft, the level of equipment and armaments on these aircraft is considered ‘sufficient’ for their air forces.
What should worry airplane manufacturers such as Lockheed Martin, Boeing, Eurofighter, Dassault and Saab is that some of the fighter plane manufacturers from the developing countries are eyeing the export market for relatively lower-priced fighter aircraft. This has come at a time when some countries in Asia, Africa and South America are looking to replace their Vietnam-era planes such as the F-5s, Mirage F-1s and MiG-21s with more modern planes.
The South Korean KFX project which is aimed at producing F-16-class fighter jets is slated to fructify by 2023 and deploy 120 units over the following several years.
“The KFX may prove that smaller nations, when combining funds and resources, can produce a near fifth-generation aircraft that approaches the capability of a fighter produced by countries with far greater resources, such as the U.S., Russia and China. But this is unlikely. KFX, if completed, may be appealing to less wealthy nations who cannot afford the F-35”, Richard Weitz, director of the Center for Political-Military Analysis at the Hudson Institute was quoted as saying in the New York times.
Japan, whose military industry was blunted after World War II, is trying to get back into the global defence business. Its planned Mitsubishi ATD-X ShinShin developed by Japanese Ministry of Defense Technical Research & Development Institute is a first of its kind jet fighter with some advanced technology not even available in western fighters.
This fighter plane is being developed as a 5th gen fighter to form the mainstay of the Japanese Self Defence Forces. Japan plans to replace its aging fleet of F-4s and F-15s planes.
The U.S. RAND Corporation published a report on China's arms exports, claiming that the J-10 fighter jet sold for less than US$40 million; whereas by contrast, the U.S. F-16, a similar class aircraft in active service, costs US$65 million. FC-1 fighter jets, K-8 jet trainer and light attack aircraft produced from joint research and design between China and Pakistan.
Reports say that Myanmar is looking to purchase a license to domestically produce the J-17 aircraft, which is called the FC-1 Xiaolong in China. If the report is accurate, it would make Myanmar the first foreign purchaser of the jet. Currently, only Pakistan’s Air Force operates the J-17.
The JF-17 is a lightweight single engine multi-role combat aircraft developed jointly by China and Pakistan.
It can be armed with a variety of bombs and missiles including PL-5EII, PL-9C and PL-12 AAMs, C-802A anti-ship missiles, general purpose bombs, and laser guided munitions and countermeasures on its 7 hard points (four under wing, 2 wingtip, 1 under fuselage). The aircraft’s standard set of armaments are supplemented by a 23 mm GSh-23-2 twin barrel cannon or 30 mm version of the same.
The standard export price for the JF-17 Block I is $20 million and Block 2 being $25 million. Pakistan Air Force is the lone operator of the JF-17 with 54 aircraft operational including 6 prototypes.
Pakistan is the most likely buyer for the J-31, at this moment following their joint development work on the JF-17 Thunder advanced fighter.
J-31 is a twin-engine, mid-size fifth-generation jet fighter. It is said to be equipped with twin Russian RD-93 engines.
Turkey hopes that the indigenous TF-X will fly by 2023. Turkey’s aerospace powerhouse, Turkish Aerospace Industries (TAI), has been debating three designs.
Turkey's Defense Industry Executive Committee (SSIK) decided to design, develop, and manufacture an indigenous next generation air-to-air combat fighter which would replace Turkey's F-16 fleet and work together with the F-35.
India’s Light Combat Aircraft (LCA), also called Tejas has been long in development but the program has accelerated over the last few years with a limited series of aircraft flying with the Indian Air Force. The aircraft is the Saab Gripen class and is rumored to satisfy the Indian Air Force’s demand for a replacement for the MiG-21.
Prajurit TNI berjaga di perbatasan Indonesia - Timor Leste di Desa Looluna, Belu, Nusa Tenggara Timur (4/7). ANTARA/Yudhi Mahatma
Pemerintah Indonesia dan Timor Leste masih mempersoalkan masalah perbatasan antara kedua negara di atas lahan seluas 1.211,7 hektare yang terdapat di dua titik batas yang belum terselesaikan.
"Masih ada dua titik perbatasan kedua negara yang belum diselesaikan antara Indonesia dan Timor Leste," kata Kepala Seksi (Kasie) Operasional Korem 161 Wira Sakti Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Letnan Kolonel Waris Ari Nugroho, Rabu, 25 Juni 2014.
Dua titik batas yang masih dipersoalkan antara kedua negara yakni wilayah di Desa Oepoli, Kabupaten Kupang, yang berbatasan dengan distrik Oecusse, Timor Leste, dengan luas 1.069 hektare.
Di daerah itu terdapat satu desa yakni Naktuka yang dihuni 45 kepala keluarga berada di zona bebas, namun mereka lebih mendapat perhatian dari pemerintah Timor Leste. "Pemerintah Indonesia tidak mengurusi warga di Naktuka, sehingga mereka diurusi oleh negara tetangga," katanya.
Batas lainnya yang masih bermasalah terletak di Bijai Suna, Desa Oben, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), yang juga berbatasan dengan distrik Oecusse, Timor Leste, seluas 142,7 ha. "Tidak ada penduduk di lokasi sengketa itu," katanya.
Selain dua batas wilayah yang belum disepakati itu, katanya, terdapat satu titik batas yang sudah disepakati antara kedua negara, yakni Subinah, TTU. Namun masyarakat di perbatasan menolak batas wilayah yang telah ditetapkan itu, sehingga sering terjadi konflik antarwarga dua negara di wilayah perbatasan itu. "Kami sudah tempatkan personil TNI untuk mengamankan wilayah itu," katanya.Sengketa Perbatasan, Satu Pulau Bisa Lepas 
Sejumlah warga melambaikan bendera menyambut kedatangan helikopter M1 milik TNI AD saat mendarat di perbatasan Indonesia - Timor Leste di Desa Looluna, Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) (4/7). ANTARA/Yudhi Mahatma
Pulau Batek, salah satu pulau terluar yang terletak Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) terancam menjadi milik Timor Leste, jika masalah perbatasan antarnegara di kecamatan itu tak segera diselesaikan.
"Jika mengikuti patok batas pemerintah Timor Leste, maka Pulau Batek akan menjadi milik mereka," kata Kepala Staf Kodim 1604 Kupang, Mayor (Inf) Dwi Kristianto kepada Tempo di Kupang, Jumat, 25 Oktober 2013.
Pulau Batek adalah satu dari empat pulau terluar di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dijaga oleh anggota TNI. Empat pulau terluar itu adalah Pulau Batek, Ndana Rote, Ndana Sabu, dan Mengudu di Sumba Timur.
Menurut dia, berdasarkan pemahaman warga Distrik Oekusi, Timor Leste, patok batas antar-kedua negara berada di Nonotuinan atau sungai kecil di bagian barat, sedangkan pemahaman warga dan pemerintah Indonesia batas antar-kedua negara berada di Noelbesi atau sungai besar di bagian timur.
"Jika mengikuti pemahaman batas Timor Leste, maka Pulau Batek masuk ke wilayah Timor Leste, bukan Indonesia," katanya.
Dengan belum adanya kesepakatan batas antar-kedua negara itu, maka ditetapkan zona bebas di Desa Naktuka, Kecamatan Amfoang Timur. Kedua belah pihak dilarang beraktifitas di zona tersebut.
Sementara itu, Bupati Kupang, Ayub Titu Eki mengatakan penyelesaian masalah batas antara Indonesia dan Timor Leste khususnya di wilayah Naktuka, Kabupaten Kupang menjadi urusan pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah hanya melakukan pendekatan adat agar tidak terjadi konflik di perbatasan kedua negara.
"Jika diserahkan ke pemerintah daerah, pasti masalah sudah selesai, karena dilakukan secara adat," katanya.
Reklamasi daratan oleh China di Laut China Selatan. Foto diberikan oleh pemerintah Filipina (Reuters)
