Pengamanan di wilayah perbatasan RI dengan Timor Leste oleh personel Komando Daerah Militer IX/Udayana diperketat menjelang Pemilu Presiden (Pilpres) pada 9 Juli 2014.
"Kami terus menjaga kewaspadaan di wilayah perbatasan," kata Panglima Kodam IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Wisnu Bawa Tenaya seusai memimpin gelar pasukan pengamanan Pilpres 2014 di Denpasar, Jumat.
Jenderal TNI bintang dua itu telah menginstruksikan Komandan Korem di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan pengawasan di daerah perbatasan dengan negara yang beribu kota Dili itu.
"Kami memiliki pasukan Bataliyon di TTU (Timur Tengah Utara) dan Danrem juga melakukan kegiatan di sana," ucapnya.
Salah satu yang diantisipasi oleh TNI, lanjut Wisnu, adalah upaya penyelundupan termasuk penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) dan barang berbahaya lain.
"Kami lakukan terus (pengawasan) dan sudah banyak pula yang mencoba menyelundupkan BBM dan sudah kita tangkap," katanya.
Dia menjelaskan bahwa situasi terkini di Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat dilaporkan aman dan terkendali meski suasana perpolitikan Tanah Air memanas menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden.
Khusus wilayah Provinsi Bali, dia mengharapkan agar masyarakat bekerja sama dengan aparat keamanan termasuk TNI/Polri bersama dengan pemerintah daerah guna menjaga keamanan terlebih Pulau Dewata merupakan daerah tujuan wisata dunia.
"Khususnya Bali yang menjadi pusat perhatian dunia," katanya.
Meski Bisa Bikin Pesawat dan Kapal Perang 
Industri pertahanan tanah air mampu menghasilkan produksi berkualitas ekspor. Berbagai produk pertahanan seperti senjata, amunisi, pesawat angkut militer, kapal bahkan kendaraan tempur pun telah dipakai oleh militer luar negeri.
Sejumlah BUMN industri strategis seperti PT Dirgantara Indonesia (PTDI), PT Pindad, dan PT PAL telah memproduksi sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Produk pertahanan yang dibuat, proses pembinaan, pengawasan, hingga penjualannya berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan.
Staf Ahli Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Bidang Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga Silmy Karim menerangkan, penjualan produk pertahanan ke luar negeri awalnya dibuka oleh pemerintah dalam hal ini Kemenhan. Kemudian Kemehan memfasilitasi pertemuan antar pemerintah (government to government/G to G) serta kegiatan promosi. Seperti saat roadshow Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin menawarkan pesawat karya PTDI, CN295 ke negara-negara Asia Tenggara.
"Atase pertahanan kita dibekali dengan material promosi industri pertahanan dalam negeri. Kedua setiap kunjungan pejabat tinggi Indonesia, dalam hal ini pejabat Kemhan seperti Menhan dan Wamenhan juga secara aktif ikut promosikan," kata Silmy saat berbincang dengan detikFinance, Rabu (2/7/2014).
Untuk proses selanjutnya adalah antara produsen dengan pemerintah (business to government/B to G). BUMN dan swasta melakukan kerjasama penjualan produk pertahanan dengan pemerintahan setempat.
"Tetapi kita bawa eksekusi dalam bentuk B to G. Industri pertahanan Indonesia langsung ke pemerintahan di luar negeri," jelasnya.
Shilmy mengakui, masuknya perusahaan pertahanan dalam negeri ke pasar internasional merupakan loncatan yang baik. Meski demikian, Indonesia belum sampai pada tahap bertarung secara ketat dengan raksasa produsen alutsista dunia.
"Kita perlu perjuangan dan waktu bersaing head to head sehingga kita saat ini lebih memilih pola kerjasama seperti dengan Airbus Military. Kita bagi wilayah pemasaran untuk berbagai produk seperti CN295. Kawasan Asia yang pegang adalah PTDI," sebutnya.
Sementara itu, Direktur Niaga dan Restrukturisasi PTDI Budiman Saleh menerangkan, pihaknya selama ini memperoleh dukungan Kemenhan di dalam proses penjualan produk pesawat.
Untuk penjualan dan transaksi, PTDI langsung melakukan kerjasama dengan pemerintahan luar negeri seperti saat PTDI menjual 2 unit pesawat NC212i senilai US$ 18 juta untuk keperluan Angkatan Udara Filipina. "Kita lakukan B to G," sebutnya.
★ detik
Seiring dengan digelarnya Pilpres 2014, Indonesia akan memiliki presiden baru menggantikan Presiden SBY yang akan habis masa jabatannya pada Oktober mendatang. Panglima TNI Jenderal Moeldoko berjanji akan terus mengawal proses suksesi kepemimpinan tersebut hingga selesai dan berjalan damai.
"Pak Presiden dan Pak Wapres, saya selaku Panglima TNI dan jajaran akan kawal dan amankan atas apa yang bapak hasilkan. Dan khususnya kami seluruh prajurit akan kawal dan amankan jalannya pemerintahan hingga akhirnya terjadi proses alih kekuasaan dengan soft landing," tegas Jenderal Moeldoko.
Hal itu diungkapkan dalam acara buka puasa bersama Presiden SBY dan Wapres Boediono di Mabes TNI, Cilangkap, Jaktim, Rabu (3/7/2014).
Moeldoko memuji Presiden SBY yang telah membangun kekuatan TNI sejak awal menjabat. Kini, kekuatan TNI mampu bersaing dengan negara-negara di kawasan dan dapat turut andil dalam upaya perdamaian di berbagai daerah utamanya pada konflik Laut Cina Selatan.
"Saya tidak bisa bayangkan, kalau perkembangan Laut Tiongkok Selatan seperti itu, tapi perkembangan alutsista kita masih seperti yang lalu. Kita masih andalkan alutsista AMX13 yang sudah sangat tertinggal, oleh karena itu berikan aplaus kepada Presiden," puji Moeldoko disambut tepuk tangan hadirin.
Moeldoko juga memuji SBY dimana selama kepemimpinannya selama 10 tahun mampu menciptakan kondisi dalam negeri yang kondusif. Moeldoko mencontohkan perkembangan Aceh, Palopo, dan lain-lain. Di luar negeri, Moeldoko merujuk kondisi seperti di Arab dan Ukrania dimana kondisi dalam negeri dua negara tersebut kini tengah memanas.
"Kita lihat perkembangan di Arab dan Ukraina, tapi Pak Presiden sudah mampu ciptakan stabilitas dalam negeri sangat baik untuk saat ini," tuturnya.
Di penutup sambutannya, Moeldoko juga mendoakan Presiden SBY dan Ibu Negara Ani Yudhoyono agar tetap sehat di detik-detik jelang masa kepemimpinannya berakhir.
"Terakhir, Bapak Presiden dan Ibu Negara, semoga dalam keadaan sehat wal afiat. Karena sejatinya kehadiran Bapak meski sudah selesai jalankan tugas sebagai Presiden, tapi tetap dibutuhkan bangsa ini," tutupnya.
Unggul karena hemat energi 
Para peneliti di China telah menyelesaikan pengujian kapal selam mini tanpa awak baru, media pemerintah China melaporkan.
Laporan tersebut menyebutkan bahwa para peneliti di Universitas Tianjin telah berhasil menyelesaikan uji laut dari Haiyan, kendaraan otonom tak berawak bawah air (autonomous underwater unmanned vehicle/UUV).
"Selama uji coba, kendaraan (UUV) diuji selama 21 hari berturut-turut dan berhasil mencapai kedalaman 1.094 meter. Dengan daya tahan 30 hari, kendaraan berbentuk torpedo ini berjalan di bawah air dengan kecepatan maksimum mendekati 6 kilometer per jam," kata laporan itu.
Untuk saat ini, Haiyan masih dikembangkan sebagai kapal selam sipil untuk tujuan eksplorasi ilmiah biologi maritim, dasar laut dan membantu misi pencarian dan penyelamatan, menurut Want China Times.
UUV seperti ini memang bukan hal baru di dunia, sebelumnya AS telah mengerahkan UUV-nya yang terkenal "Bluefin-21" untuk membantu pencarian pesawat Malaysia yang hilang MH370. Meskipun tidak berhasil, Bluefin-21 mampu memindai sebagian besar area pencarian besar di Samudera Hindia Selatan pada sembilan misi penyelamannya.
Haiyan berdimensi panjang 1,8 meter, diameter 0,3 meter, berat sekitar 70 kilogram dan memiliki jangkuan 1.000 kilometer.
Haiyan juga bukanlah UUV pertama China. Beijing sudah memiliki kendaraan otonom bawah air yang lebih besar dan lebih cepat. Namun Haiyan dianggap memiliki keunggulan karena lebih hemat energi, dengan demikian akan meningkatkan daya tahannya di dalam air. Haiyan juga memiliki sistem komputasi yang lebih modern dan dapat mengirimkan informasi secara real time dan dapat mengambil keputusan sendiri terkait perjalannya di laut.
Meskipun Haiyan saat ini masih dikembangkan untuk penggunaan sipil, universitas-universitas riset di China memiliki hubungan yang erat dengan militer China, sehingga sangat dimungkinkan Haiyan akan digunakan oleh Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China (PLAN). Mungkin dimodifikasi untuk membuat versi yang bersenjata.
Bahkan, laporan media pemerintah China tersebut mengatakan bahwa Haiyan juga dapat dikembangkan lagi oleh PLAN untuk misi tempur dan robot patroli, melakukan misi yang lama dan bebahaya seperti pencarian ranjau dan pendeteksi kapal selam, dan sebagai pelindung bagi kapal-kapal China.
Potensi Haiyan dilengkapi dengan fitur ASW (anti kapal selam) mungkin akan sangat berguna bagi rencana PLAN, yang mana China saat ini gencar meningkatkan kekuatan tempur maritimnya. China menilai kelemahannya dalam ASW akan dieksploitasi oleh angkatan-angkatan laut saingannya seperti Jepang, Vietnam dan Amerika Serikat. Yang mana kapal selam serang akan menjadi kunci bagi negara-negara rival China seperti AS untuk mengeliminasi kemampuan anti akses China.
Sebagai drone bawah air, Haiyan akan memberikan keuntungan bagi PLAN dalam upayanya untuk mendeteksi kapal selam musuh untuk selanjutnya dihancurkan dengan pesawat atau dengan peralatan tempur PLAN lainnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Jeffrey Lin dan P.W. Singer dalam blog Eastern Arsenals mereka:
"Biasanya, area deteksi pesawat ASW dilakukan dengan sonobouy, sonar kecil berpelampung yang dijatuhkan dari udara di suatu area. UUV memiliki daya tahan yang lebih baik daripada sonobuoy, yang mana umurnya hanya dalam hitungan jam. UUV yang lebih besar (Haiyan empat kali lebih besar dari sonobuoy AN/SSQ-62E 16kg Angkatan Laut AS) berarti mereka dapat membawa beberapa jenis sensor untuk memantau perubahan suhu air, konduktivitas, optical backscatter dan akustik. Dalam misi untuk mendeteksi kapal selam silent, menggunakan beberapa jenis sensor akan lebih meningkatkan kemungkinan untuk menemukannya. UUV akan beroperasi di wilayah yang lebih luas. Dan tidak seperti stasiun sonar tetap di bawah air, UUV dapat dengan cepat dikerahkan melalui kapal atau dijatuhkan dari udara ke daerah baru yang tidak terkover (seperti selat Taiwan atau Laut China Selatan), dimana mobilitas UUV akan mempersulit upaya musuh untuk mengacaukan atau menghancurkannya."
Haiyan akan memberikan manfaat langsung untuk China. Sebelumnya, media China menuduh Vietnam mengerahkan penyelam tempur (pasukan katak) untuk operasi pengacauan anjungan minyak Haiyang Shiyou 981 di Laut China Selatan. Menurut Want China Times, beberapa media China berspekulasi bahwa Haiyan akan dikerahkan untuk mendeteksi penyelam tempur ini dan pasukan khusus lainnya yang dikerahkan oleh musuh untuk mengganggu dan menyabotase aktivitas China di perairan yang disengketakan.
Namun analis menilai bahwa Haiyan kemungkinan besar tidak akan digunakan china untuk misi di anjungan minyak yang wilayahnya disengketakan dengan Vietnam, tapi di masa depan tampaknya akan sangat mungkin digunakan China di Laut China Selatan.
BUMN produsen kapal, PT PAL (Persero) memang masih dalam penanganan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). PAL memiliki kinerja keuangan relatif negatif alias berdarah-darah pasca krisis ekonomi 1998. Kondisi keuangan PAL perlahan tapi pasti mulai membaik.
Paling menggemparkan, pada awal 2014, PAL berhasil menjual 2 unit kapal perang tipe Strategic Sealift Vessel (SSV) dengan nilai kontrak US$ 90 juta kepada militer Filipina.
"Buat AL Filipina, itu juga order kapal perang terbesar pertama ke luar negeri," kata Dirut PAL, Firmansyah seperti dikutip, Rabu (2/7/2014).
Untuk memenangkan tender pengadaan kapal perang, BUMN RI harus bersaing ketat dengan produsen kapal dari 6 negara.
Selain kapal perang, PAL memiliki produk unggulan yang terkenal yakni Kapal Kargo Star 50. Kapal raksasa berjenis box shape bulk carrier (double hull) tersebut memiliki bobot 50.000 dead weight tonnage (DWT). Kapal Kargo 50 Star buatan PAL ini telah dijual ke Jerman, Hong Kong hingga Turki.
PAL juga saat ini tengah mempersiapkan fasilitas pengembangan dan produksi kapal selam di Surabaya Jawa Timur. Targetnya awal 2015, kapal selam bisa diproduksi pada galangan milik perseroan.
Proses produksi kapal selam pesanan TNI AL tersebut, paling cepat dimulai akhir 2014. Masa pengerjaan membutuhkan waktu 4 tahun.
"Dari 2014 bisa jadi 2018 atau butuh 4 tahun," kata Firmansyah.
Untuk mendukung rencana ini, PAL telah membangun fasilitas pengembangan dan perawatan kapal selam di Surabaya. Untuk mendirikan fasilitas tersebut, PAL mengguyur anggaran US$ 250 juta.
"Investasi US$ 250 juta. Kita betul-betul mulai dari nol," jelasnya.
Untuk mengembangkan kapal selam type DSME 209 tersebut, PAL menggandeng perusahaan kapal asal Korea Selatan, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME). Firmansyah menyebut pembangunan fasilitas produksi dan perawatan di Indonesia karena TNI AL masih membutuhkan tambahan kapal selam.
"Memang dari penjelasan kemenhan TNI AL butuh 12 unit. Sekarang kita baru punya 2 masih butuh banyak," sebutnya.
Pengamanan di wilayah perbatasan RI dengan Timor Leste oleh personel Komando Daerah Militer IX/Udayana diperketat menjelang Pemilu Presiden (Pilpres) pada 9 Juli 2014.
