Ketika Sang Jendral Dihadapkan Dengan Uang oleh Makelar

Pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI jadi incaran para makelar untuk ikut masuk. Mereka berniat menggelembungkan harga senjata untuk keuntungan pribadi. Para makelar juga menawarkan uang miliaran rupiah agar para jenderal mau bekerja sama.

Salah satu sepak terjang para makelar senjata ini dikisahkan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (TNI AD) Jenderal Purn Pramono Edhie Wibowo. Saat itu TNI AD berniat memesan teropong atau alat bidik untuk senapan serbu SS2 produksi PT Pindad.

Pramono terkejut saat salah satu agen menawarkan teropong dengan harga Rp 30 juta per unit. Padahal harga satu unit senjata SS2 kala itu cuma Rp 9 juta.

"Aneh, harga teropong kok lebih mahal dari harga senjata," kata Pramono Edhie.

Kisah itu ditulis dalam buku 'Pramono Edhie Wibowo dan Cetak Biru Indonesia ke Depan' karya Rajab Ritonga dan diterbitkan QailQita tahun 2014.

Terdorong rasa penasaran, Pramono mengutus anak buahnya menanyakan langsung pada pabrikan di Amerika Serikat. Ternyata harganya cuma Rp 9 juta. Namun pabrik tak mau menjual langsung ke pemerintah Indonesia karena sudah mempunyai kesepakatan dengan si makelar senjata yang telah ditunjuk di Singapura.

Tak hilang akal, si broker kemudian membujuk Jenderal Pramono agar bersedia membeli teropong itu dengan harga Rp 24 juta.

Saat itu TNI AD akan membeli 500 teropong untuk 1 batalyon. Padahal ada 100 batalyon yang memerlukan alat bidik tersebut. Jadi total TNI AD membutuhkan 50.000 teropong. Pramono pun dijanjikan akan dapat komisi lebih dari Rp 20 M.

Namun Pramono mengaku tak tergiur dengan tawaran broker senjata itu. Dia juga mengaku ingin mengikis korupsi alutsista TNI yang merugikan negara.

Pramono Edhie adalah putra komandan legendaris RPKAD Sarwo Edhie Wibowo. Sarwo dulu pernah berpesan pada anak dan menantunya.

"Pergi membawa satu kopor, pulang juga tetap satu kopor," kata Sarwo. Artinya jelas, jangan pernah mengambil apapun dari pangkat dan jabatan. Hal itu dibuktikan Sarwo, hingga akhir hayatnya dia tak punya rumah pribadi.

  ★ merdeka  

[World Article] AS akui ISIS tak cukup diserang dari udara

"Serangan udara saja tidak akan mampu melakukan ini, tidak akan menyelesaikan hal ini, tidak akan menyelamatkan kota Kobane" Presiden AS Barack Obama (AFP PHOTO / Jim WATSON)

Presiden Barack Obama berunding dengan para panglimanya Rabu waktu setempat mengenai pertempuran sulit melawan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) setelah militer AS mengingatkan bahwa serangan udara saja tidak akan bisa mencegah ISIS menguasai Kobane yakni kota Suriah di perbatasan dengan Turki.

Setelah pertemuan dengan para pejabat teras Pentagon, Obama mengaku tidak akan ada kemenangan yang mudah melawan ISIS namun koalisi internasional telah terbentuk untuk melawan para ekstremis yang mengamuk di Irak dan Suriah itu.

"Serangan kami berlanjut, bersama dengan mitra-mitra kami. Ini tetap sebuah misi yang sulit," kata Obama yang diapit para pejabat tinggi militer, kepada wartawan.

"Seperti yang sudah saya isyaratkan sejak awal, ini bukanlah hal yang akan diselesaikan dalam semalam."

Obama mengatakan ada konsensus luas tidak saja di kawasan Timur Tengah namun juga di antara negara-negara di dunia bahwa ISIS adalah ancaman terhadap perdamaian, keamanan dan tatanan dunia yang membuat perilaku barbar mereka harus diperangi.

Juru bicara Pentagon telah menawarkan sebuah penaksiran medan perang yang terang benderang bahwa kekuatan udara AS semata tidak akan menyelamatkan kota Kobane dari ofensif militan ISIS di Suriah utara.

Pesawat tempur koalisi pimpinan AS boleh saja menyasar ISIS pada setiap kesempatan namun tanpa pasukan yang kompeten di darat, maka ada batas yang bisa dicapai dengan membom dari udara, kata juru bicara Pentagon Laksamana Muda John Kirby.

"Serangan udara saja tidak akan mampu melakukan ini, tidak akan menyelesaikan hal ini, tidak akan menyelamatkan kota Kobane. Kami tahu itu. Dan kami telah mengatakan itu berulang kali," kata Kirby seperti dikutip AFP.ISIS kuasai sepertiga Kobane Pengungsi Kurdi Suriah menunggu transportasi di tengah badai pasir di perbatasan Turki-Suriah (REUTERS/Murad Sezer)

Kelompok militan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) telah menguasai lebih dari sepertiga kota Kobane yang terletak di perbatasan Suriah-Turki setelah pertempuran sengit yang menewaskan lusinan orang, lapor Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR) seperti dikutip AFP.

"Kendati menghadapi perlawanan sengit dari pasukan Kurdi, ISIS bergerak maju semalaman dan menguasai lebih dari sepertiga Kobane," kata Rami Abdel Rahman, direktur SOHR kepada AFP.

Dia mengatakan seorang pemimpin milisi Kurdi dan beberapa anak buahnya terbunuh manakala kaum militan menguasai sebuah bangunan yang mereka gunakan sebagai basis di timur laut kota itu.

SOHR mengatakan bahwa para petempur ISIS menutup sebuah area yang dipenuhi beberapa gedung pemerintah dan komando pasukan Kurdi YPG memerangi para militan itu.

Abdel Rahman mengatakan gerak maju ISIS melambat karena perlawanan dari Kurdi dan pemboman lewat udara oleh koalisi pimpinan AS.

Dia mengatakan salah satu serangan itu menerjang sebuah gedung pasukan keamanan Kurdi setelah dikuasai oleh militan ISIS. Namun meskipun diserang, ISIS kini mengendalikan sebagian besar wilayah timur kota itu dan maju dari sana ke bagian barat Kobane.

Mereka juga menguasai bagian-bagian selatan dari kota tersebut. SOHR mengungkapkan paling tidak 42 militan ISIS terbunuh dalam perang memperebutkan Kobane Rabu pekan ini, termasuk 23 orang selama serangan udara dari pasukan koalisi.

15 tentara Kurdi terbunuh, kata SOHR seperti dikutip AFP.Turki tak mau sendirian serang ISIS dari darat Tank Turki mengambil posisi di perbatasan Turki-Suriah di dekat kota Suruc, provinsi Sanliurfa, Turki (REUTERS/Umit Bektas)

Turki hari ini menyatakan tidak berharap sendirian memimpin operasi darat melawan para militan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di wilayah Suriah di tengah meningkatnya tekanan Bara terhadap Ankara untuk mengintervensi secara militer.

"Adalah tidak realistis mengharapkan Turki sendirian memimpin operasi darat," kata Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu dalam konferensi pers bersama dengan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg.

Ada tekanan yang terus meningkat terhadap Turki yang menjadi anggota kunci NATO agar menggunakan kekuatan militernya melawan militan ISIS di Suriah, namun Ankara sejauh ini tidak melakukan apa pun kendati mendapat otorisasi parlemen pekan lalu.

Pemerintah Turki mengatakan hanya siap melancarkan aksi militer jika ada upaya internasional bersama untuk menumbangkan Presiden Bashar al-Assad selain memerangi ISIS yang berusaha menguasai kota Kobane di perbatasan Turki.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan sebuah zona aman untuk pengungsi yang disangga sebuah zona larangan terbang, mesti dibuat di dalam wilayah Suriah jika Ankara mempertimbangkan aksi militer di sana.

Namun masalah pembentukan zona penyangga di Suriah tidak dibicarakan oleh negara-negara anggota NATO untuk sementara ini, kata Stoltenberg.

"Kami membicarakan masalah ini sekarang selama pertemuan kami di sini. Soal itu belum ada di meja perundingan NATO apa pun dan bukanlah masalah yang telah dibincangkan di NATO," sambung dia.

Stoltenberg tampak prihatin dengan kian menekan Turki di depan publik dengan mengatakan bahwa militan ISIS menjadi ancaman terbesar rakyat Irak, rakyat Suriah dan kawasan Timur Tengah secara umum.

"Adalah penting untuk berdiri dalam solidaritas," sambung dia, seraya mengatakan NATO menyambut otorisasi parlemen Turki bagi aksi militer melawan ISIS.

"NATO selalu siaga menyokong semua sekutunya yang tengah menghadapi ancaman," tegas dia.

Cavusoglu mengatakan perdamaian sejati tidak pernah bisa dipulihkan di Suriah tanpa perginya Assad dan rezimnya.

Dia mengatakan serangan udara pimpinan AS terhadap kelompok militan sekarang ini tidak akan cukup menciptakan perdamaian di Suriah dan operasi darat yang berkoordinasi dengan pemberontak anti ISIS mesti menjadi pertimbangan.

"Serangan udara bisa membalikkan keseimbangan kekuasaan dan menghentikan ISIS, tetapi tidak akan cukup membersihkan kawasan dari ISIS," kata Cavusoglu.

"Oleh karena itu semua opsi lain, termasuk operasi darat, mesti dipertimbangkan dan Tentara Suriah Merdeka harus didukung," kata dia merujuk pasukan pemberontak anti-Assad seperti dikutip AFP.

  ★ Antara  

BUMN Ini Gandeng Turki Produksi Tank Sekelas Marder dan Kobra

Menanti Prototype FNSS Turki bersama PT Pindad Marder 1A3 TNI AD

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) produsen senjata dan kendaraan tempur RI, PT Pindad (Persero) menggandeng FNSS Turki untuk mengebangkan medium tank sekelas Marder hingga Kobra.

Program ini merupakan salah rencana strategis pemerintah di dalam memproduksi alat utama sistem senjata (alutsista) di dalam negeri. Tahap awal, Pindad dan FNSS akan melakukan penandatanganan project agreement.

"Minggu depan ada perjanjian dengan FNSS. Ini project agreement," kata Direktur Produk Manufaktur Pindad Tri Hardjono di Subang Jawa Barat, Jumat (10/10/2014).

Kerjasama ini nantinya akan melahirkan purwarupa atau prototype medium tank. Nantinya kedua negara akan membuat purwarupa yakni 1 unit di Indonesia dan 1 unit di Turki. Setelah lahir purwarupa, proses selanjutnya adalah melakukan tahap pengujian dan sertifikasi.

Proses untuk menghasilkan purwarupa, pengujian hingga sertifikasi memakan waktu selama 3 tahun. Artinya produksi massal medium tank lokal baru dilakukan pada tahun 2017.

"Uangnya dari Kemenhan RI dan Turki," jelasnya.

Medium tank sendiri nantinya memiliki bobot antara 25 ton hingga 40 ton. Medium tank ini dilengkapi persenjataan model canon. Varian tank dengan persenjataan canon merupakan model tersulit di dalam produk tank.

"Medium tank tipe canon merupakan varian paling sulit. Secara SDM kaitan dengan ini maka kita kerjasama dengan pihak asing. Kita develop SDM dan kompetensi kita," sebutnya.

Selain menggandeng Turki, sebetulnya Pindad telah melahirkan prototype medium tank asli karya para insinyur dalam negeri. Ke depan hasil prototype tersebut akan disinergikan dengan program pengembangan medium tank bersama FNSS Turki.

"Nanti kita gabungkan," ujarnya

  ★ detik  

[Video] HUT TNI 69 Armatim

Video resmi dispen TNI AD Video diambil dari Youtube

  ★ Youtube  

Isu Proposal Referendum Papua

Pimpinan DPR Kaget dengan Isu Proposal Referendum Papua Muncul isu adanya proposal referendum Papua yang dikirim pemerintah Australia dan proposal itu sudah dibahas sebuah konferensi di Melbourne, Australia membuat kalangan DPR terperangah.

DPR akan mempelajarinya termasuk pernyataan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis yang akan memisahkan diri dengan NKRI.

"Soal isu proposal referendum Papua itu masalah yang sangat sensitif. Kalau benar tentu sangat mengejutkan kita semua. Makanya DPR akan mempelajarinya lebih lanjut," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (9/10) ketika menerima Front Pelopor yang dipimpin Rachmawati Soekarnoputri dan Sri Bintang Pamungkas serta Progres 98.

Mereka menyampaikan Petisi Rakyat kepada Fadli Zon. Ketika menerima mereka, politisi Gerindra itu didampingi Wakil Ketua DPR lainnya yakni Agus Hermanto dari unsur Partai Demokrat dan politisi Partai Golkar Azis Syamsuddin.

Begitu juga dengan pernyataan Cornelis. Fadli Zon menegaskan sikap DPR tegas dan menolaknya.

Menurut dia, kalau benar Gubernur Kalimantan Barat mengeluarkan pernyataan seperti itu jelas melanggar sumpah jabatan sebagai kepala pemerintahan.

“Kalau benar Gubernur Kalbar menyatakan itu berarti subversif dan itu tidak pantas karena melanggar sumpah jabatan sebagai kepala pemerintahan daerah. Kita perlu bersikap, dan kalau disampaikan ke DPR, akan kita tolak. Kita juga akan merevisi perjanjian internasional, karena pemerintah tidak melibatkan DPR RI,” tegas Fadli Zon.

Soal isu proposal referendum Papua itu dibeberkan dalam Sri Bintang Pamungkas saat menyampaikan petisi rakyat kepada Wakil Ketua DPR. Sri Bintang mengatakan pada tanggal 18-19 September 2014 lalu ada rapat atau konferensi di Melbourne, Australia sebagaimana halnya menjelang Timor Timur merdeka dari Indonesia.

“Sebagai pembicara dalam konferensi itu ada Kiki Syahnarki, seorang mayor jenderal, Kin Siburi dari King University Melbourne. Bahwa Jokowi telah mengirim proposal referendum Papua, dan kalau terjadi krisis seperti di Timtim, Australia siap masuk,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis akan mengusulkan referendum ke Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) kalau Parpol Koalisi Merah Putih (KMP) menjegal pelantikan Jokowi-JK. Cornelis akan ajukan tiga opsi antara lain cabut UU Pilkada, pembentukan negara bagian dan merdeka per-pulau.

Cornelis mengatakan usulan tersebut baru sekedar wacana pribadinya karena sikap elite partai seolah memperlemah rakyat. Menurutnya cara ini merupakan langkah kuno, padahal masyarakat mulai cerdas dalam menyikapi perpolitikan, namun sebaliknya demokrasi justru menurun.

"Ini baru usulan saja. Saya akan ajukan referendum kepada daerah melalui APPSI melalui ketuanya Syahrul Yasin Limpo Gubernur Sulsel," kata Cornelis pada Minggu, (5/10) lalu.

Usulan tersebut baru akan diajukan jika Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi UU MD3. Langkah itu akan ditempuh Cornelis, kalau pemilihan MPR, DPR tak berjalan dengan baik, dan ada masalah dalam pelantikan Jokowi-JK di MPR RI, karena hal itu akan menjegal jalannya pemerintahan mendatang sehingga lebih baik referendum.[rus]

  ★ rmol