Soal Loyalitas Tegak Lurus TNI ke Presiden 
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menekankan kepada jajarannya bahwa loyalitas TNI harus tegak lurus ke Presiden dan tidak boleh ada loyalitas ganda. Hal itu dikatakan Menhan dalam kunjungannya ke Mako Brigif 21/Komodo, Kupang, Nusa Tenggara Timur dan Kodam IX Udayana, Bali.
"Nantinya akan ke seluruh Kodam-kodam dalam rangka memberikan pengarahan kepada seluruh prajurit agar di benaknya satu tugas pokoknya, satu yang akan dilaksanakan," kata Menhan di Kodam IX Udayana, Bali, Jumat (26/12/2014).
Menhan Ryamizard menjelaskan, dengan adanya loyalitas tegak lurus, maka tidak ada perintah lain selain dari Presiden sebagai Panglima tertinggi.
"Loyalitas tegak lurus, kalau perintah dari atas ke bawah itu ya satu itu, tidak ada perintah selain dari itu," ujarnya.
"Di sini hanya satu (sambil nunjuk kepala sisi kanan). Makanya berulang-ulang saya sampaikan, nanti di Kalimantan, Papua, Sulawesi, itu yang saya sampaikan, satu," sambungnya.
Saat disinggung apakah ada loyalitas parsial sehingga Menhan mengulang-ulang penekanan loyalitas tegak lurus, Ryamizard menjawab.
"Oh iya, yang namanya rantai komando seperti itu, jadi jangan sampai Presiden ngomong apa, nanti ikut-ikut yang lain, nggak bisa dengerin," tuturnya.Di Bali, Menhan Kembali Ingatkan Loyalitas TNI Harus Tegak Lurus ke Presiden 
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu hari ini melanjutkan kunjungannya ke Bali. Menhan memberikan pengarahan kepada perwira TNI se-Bali. Dalam pengarahannya, Menhan menekankan bahwa Presiden merupakan panglima tertinggi, tidak boleh ada loyalitas ganda.
"Sebagai prajurit TNI, kita harus memiliki loyalitas tegak lurus kepada pemerintah yang menerima mandat dari rakyat, presiden joko Widodo sebagai panglima tertinggi," kata Menhan Ryamizard.
Menhan menyampaikan ini di hadapan 516 Perwira TNI se-Bali. Acara pengarahan itu digelar di Aula Sthanayudha Kodam IX Udayana, Bali, Jumat (26/12/2014).
"Saya sampaikan, saya tekankan pada kalian, loyalitas ini tak boleh ditawar-tidah, tidak ada boleh loyalitas ganda. Saya ulang, loyalitas tegak lurus, tidak ada loyalitas ganda. Tapi silaturrahmi kepada para presiden terdahulu, sejatinya adalah kewajiban, harus tetap dijaga. Presiden terdahulu adalah pemimpin kita, agar tetap menghormati presiden-presiden terdahulu," sambungnya.
Dalam kesempatan itu, Menhan juga meminta kepada seluruh jajarannya untuk meningkatkan kemampuan. Menurut Menhan, musuh nyata saat ini bukan lah perang besar-besaran. Melainkan, yaitu yang terkait dengan terorisme, bencana alam, wabah penyakit, perampokan dan pencurian sumber daya alam, pelanggaran perbatasan, perang cyber dan intelijen dan penyalahgunaan narkotika.
"Bagaimana kita memberi contoh hidup tanpa narkoba, jangan tulisan aja. Juga jangan sampai keluarga kita kena narkoba," ucapnya.
"Memang nggak ada hubungannya, ini kaitannya dengan ketahanan negara, bagaimana mempertahankan negara kalau kena narkoba," tuturnya.(idh/fjr)
Lewat Youtube, Anggota ISIS Abu Jandal Al Indonesi Tantang Panglima TNI 
Jagad dunia maya dihebohkan oleh tayangan seorang pria yang menantang Panglima TNI untuk turun ke medan peperangan di Irak dan Suriah memerangi ISIS. Video tersebut berdurasi 4 menit 01 detik.
Sebuah laman berita jihad menyebutkan bahwa pria berkupluk hitam dengan berbalut jaket loreng adalah Abu Jandal Al Yamani Al Indonesi. Abu Jandal, dalam pernyataanya tersebut menanggapi keinginan Jenderal Moeldoko untuk membangun kerjasama dengan Washington dalam menghadapi kelompok ISIS di kawasan Asia Tenggara.
Jenderal Moeldoko mengatakan kepada The Washington Times bahwa secara personal dirinya meminta Kepala Kerjasama Militer AS Jenderal Martin E Dempsey untuk mengizinkan pejabat tinggi TNI ikut berpartisipasi sebagai peninjau dalam Gugus Tugas anti ISIS di Washington.
"Pesan ini saya tunjukan kepada Moeldoko Panglima TNI, Polri, dan Banser. Kami menunggu kedatangan kalian. Kami telah mendengar bahwa kalian menginginkan untuk membantu pasukan koalisi untuk melenyapkan daulah khilafah," pernyataan pembuka Abu Jandal, dalam video yang dirilis Rabu (24/12/2014) tersebut.
Dalam pernyataanya tersebut, dia menunggu kedatangan pihak militer Indonesia di negeri yang tengah dirundung konflik, Suriah dan Irak.
"Karena sungguh, apabila kalian tidak mendatangi kami maka kami lah yang akan mendatangi kalian," tantang pria berperawakan kurus tersebut.
Belum diketahui lokasi pengambilan video tersebut. Namun, dari penelusuran detikcom, terdapat beberapa video Abu Jundal yang mengucapkan selamat Idul Fitri. Ucapan tersebut diliput salah satu stasiun tivi Al Hayat dengan latar sebuah taman yang penuh kerumunan anak kecil dan remaja dengan muka khas Timur Tengah.
Dalam pernyataan tersebut dia juga mengajak para WNI untuk bergabung dalam kelompok ISIS. Sementara itu, belum ada tanggapan dari pihak TNI terkait dengan penanyangan video tersebut. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Fuad Basya belum membalas pesan yang dikirim detikcom.(ahy/mpr)Tanggapan Menhan Terkait Anggota ISIS Tantang Panglima TNI 
Ryamizard Ryacudu (Agung/ detikcom)
Seorang pria bernama Abu Jandal Al Yamani Al Indonesi menantang Panglima TNI Jenderal Moeldoko untuk turun ke peperangan di Irak dan Suriah memerangi ISIS. Bagaimana tanggapan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu?
"Udah dengar itu, saya juga udah dengar. Itu bukan Islam itu, Islam bukan seperti itu," katanya saat dimintai tanggapan perihal tantangan melalui youtube itu usai memberikan pengarahan kepada 516 Perwira TNI se-Bali di Kodam IX Udayana, Bali, Jumat (26/12/2014).
"Aaahh, capek ngomong gitu, Islam tidak mengajarkan bunuh-membunuh orang. Itu yang merusak Islam di mata agama lain ya itu," sambungnya.
Kendati begitu, Menhan menyatakan pasti ada langkah-langkah antisipasi. "Ya ada aja lah (antisipasi), pasti, masak nggak ada," ujarnya.
"Jadi apa pun yang bunuh-membunuh itu, bukan Islam," tuturnya.
Representative delegation of the General Staff and the Air Force of the Republic of Indonesia visited enterprises SC "Ukroboronprom" and familiarized with products Aviation, rocket and artillery radar and defense industry sectors of Ukraine.
Yes, Indonesians visited SJSHC "Artem", which specializes in producing air missiles, aircraft equipment and special equipment. His attention is focused on guided air missiles "air-to-air", which can be equipped with air force Indonesia. Potential partners interested in the introduction at home Ukrainian military technology, as well as establishing joint production facilities to specialized companies.
Work radar "Kolchuga" and other systems of this type showed foreigners visiting as part of a state-owned enterprise "Research and Production Complex "Iskra" in Kiev.
Indonesians also visited SE "Zaporozhye State Aircraft Repair Plant MiGremont" that modernizes and overhaul of MiG-25, Su-27, Su-17, Su-25, Su-17 of all modifications, their components and systems.
"Ukroboronprom" confirmed their willingness to participate in the tender for the supply of equipment, including radar, the Air Force needs Indonesia.
Recall "Ukroboronprom" working closely with the Ministry of Defence and Security of the Republic of Indonesia. Concern participating companies have completed several contracts - to Asian countries supplied armored and aviation equipment, and services provided to repair and upgrade weapons.
Usianya sudah 85 tahun, namun tubuhnya masih tegap. Di dada kiri seragam hijaunya, masih tersemat wing terjun dan brevet komando. Pria itu bernama Supardi. Seorang pensiunan letnan TNI yang kenyang dengan bau mesiu di medan tempur.
"Saya Letkol, bukan letnan kolonel tapi letnan kolot," canda Supardi saat berbincang dengan merdeka.com, di sela-sela kegiatan Bogor Membara: 1945! yang digelar Bogor Historical Community di Museum Perdjoangan Bogor, Kamis (25/12).
Letnan kolot dalam bahasa Sunda artinya letnan tapi tua. Sebutan untuk mereka yang pensiun dengan pangkat letnan.
Supardi dulu masuk generasi awal pasukan khusus TNI AD. Dulu namanya masih Korps Komando Angkatan Darat (KKAD). Kini pasukan inilah yang dikenal sebagai Kopassus.
KKAD dibentuk atas prakarsa Panglima Teritorium Siliwangi Kolonel Alex Kawilarang. Tahun 1953 pasukan TNI di Jawa Barat kesulitan menghadapi perlawanan gerilya Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII).
Gerilyawan DI/TII sangat ahli bergerak di belantara hutan Jawa Barat. Pasukan reguler TNI kesulitan mengejar mereka. Karena itu Kawilarang menilai perlu ada pasukan khusus yang mampu bergerak dalam unit-unit kecil. Bisa menusuk jauh ke daerah pertahanan lawan dan bertempur dengan efektif terus menerus.
Latihan KKAD digelar di Batujajar dan Situ Lembang, Bandung Utara. begitu lulus komando, pasukan baru ini diterjunkan memburu DI/TII di Garut dan Tasikmalaya. Namanya pasukan khusus, penyergapan pun lain dengan pasukan reguler.
"Dulu pasukan bergerak pelan-pelan dalam hutan. Ranting atau daun yang diinjak dirapikan kembali, sehingga tak ada bekas pernah dilalui. Pengintaian pun dilakukan dari jarak dekat," kenang Supardi.
Dalam sebuah penyergapan, pasukan baret merah ini pernah bersembunyi dekat sekali dengan musuh. Hebatnya, kehadiran mereka sama sekali tak dirasakan patroli DI/TII.
"Jaraknya paling hanya lima meter. Saking dekatnya kita bisa rasakan sepatu-sepatu musuh itu seolah hampir menginjak kita yang tiarap. Kita tunggu seluruh patroli musuh melintas, baru disergap dari belakang," jelasnya.
Ada cerita unik dari misi penyergapan lain. Saat itu para anggota DI/TII sedang menggelar acara kenduri di markas yang terletak di tepi hutan. Mereka menyembelih kerbau dan membuat sate. Pasukan KKAD yang mengintai dari jarak dekat menunggu sampai sate matang. Setelah tercium aroma sate dan melihat musuh tak siap, mereka langsung merangsek maju.
"Langsung kita maju, kita todong. Angkat tangan semua! Mereka menyerah tanpa perlawanan. Kita makan satenya. Pasukan DI/TII yang ditahan melihat kita dengan pandangan kesal karena satenya dimakan. Kita balas pelototi, apa lihat-lihat, " kata Supardi.
Selain operasi militer, pendekatan teritorial pun dilakukan TNI. Mereka mengimbau agar sisa-sisa pasukan DI/TII yang masih bertahan segera menyerah. Kunci menghadapi gerilyawan adalah mengambil hati rakyat.[hhw]
Badan Keamanan Laut, Transformasi dari Bakorkamla.
Bertepatan dengan peringatan Hari Nusantara 2014 yang digelar di Kotabaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin (15/12), Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya secara resmi mengumumkan pembentukan Badan Keamanan Laut atau disingkat Bakamla.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Wijayanto yang sedang mendampingi Presiden Jokowi menghadiri peringatan Hari Nusantara 2014 di Kotabaru mengatakan, Bakamla dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Bakamla.
Ia menyebutkan, Bakamla memiliki tugas pokok melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. “Pembentukan Bakamla menandakan era baru sinergitas operasi keamanan laut yang didukung oleh Sistem Peringatan Dini dan Unit Penindakan Hukum yang terpadu,” kata Andi seperti dilansir setkab.go.id.
Tugas menjaga keamanan dan kegiatan operasi keamanan di laut semula dikerjakan oleh Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan, Menteri keuangan, Menteri Kehakiman, dan Jaksa Agung Nomor : KEP/B/45/XII/1972; SK/901/M/1972; KEP.779/MK/III/12/1972; J.S.8/72/1;KEP-085/J.A/12/1972 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Keamanan di Laut dan Komando Pelaksana Operasi Bersama Keamanan di Laut.
Guna meningkatkan koordinasi antarberbagai instansi pemerintah di bidang keamanan laut, pada tahun 2003 melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Nomor Kep.05/Menko/Polkam/2/2003 maka dibentuk kelompok Kerja Perencanaan Pembangunan Keamanan dan Penegakan Hukum di Laut.
Selanjutnya melalui serangkaian seminar dan rapat koordinasi lintas sektoral, pada 29 Desember 2005, maka ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut yang menjadi dasar hukum dari Bakorkamla.
Kini, dengan terbitnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014, maka Bakorkamla telah berubah nama menjadi Bakamla dengan kekuasaan yang lebih besar dalam mengamankan laut di seluruh Tanah Air.
Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982, telah menetapkan tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sebagai alur pelayaran dan penerbangan oleh kapal atau pesawat udara internasional. Ketiga ALKI tersebut dilalui 45% dari total nilai perdagangan dunia atau mencapai sekitar US$ 1.500 triliun. Sayangnya, posisi geografis yang penting itu belum dimanfaatkan dengan baik. Terbukti, kita belum punya pelabuhan-pelabuhan transit bagi kapal niaga internasional yang berlalu-lalang di tiga ALKI tadi.
Mengingat posisi strategis serta potensi maritim luar biasa maka selayaknya Indonesia bisa sebagai Poros Maritim Dunia. Sudah tentu akan semakin banyaknya aktivitas maritim di perairan dan pesisir Indonesia sehingga tidak menutup kemungkinan akan banyak terjadi tindakan pelanggaran hukum baik secara hukum internasional maupun peraturan perundang-undangan Indonesia.
Presiden Jokowi secara gamblang di Kotabaru menyatakan pembentukan sea coast guard (Bakamla) adalah suatu keharusan untuk menjaga kedaulatan perairan NKRI. Indonesia sudah sangat dirugikan triliunan rupiah setiap tahun dengan berbagai kejahatan di laut seperti illegal fishing, illegal logging, dan penyelundupan.
Indonesia telah memiliki instansi yang mengawal mengenai tentang pertahanan dan kedaulatan Indonesia seperti TNI AL. Namun saat ini masih belum memiliki satu instansi atau badan yang memiliki konsentrasi untuk menjaga keamanan dan keselamatan laut. Karena itu, dengan demikian sudah semestinya Indonesia memiliki satu badan yang memiliki komando untuk menjaga keamanan dan keselamatan laut di dalam wilayah yuridiksi Indonesia.
“Sekarang ini banyak instansi yang berwenang dalam penegakan hukum untuk keamanan di laut. Tapi itu bukan menjadikan rasa aman kepada pelaku kemaritiman malahan jadi semakin tidak nyaman, ” ungkap pakar hukum laut Universitas Indonesia Candra Motik Yusuf.
Sinergi Lembaga
Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno, saat wawancara khusus dengan Jurnal Maritim di kantornya, beberapa waktu lalu mengungkapkan pembentukan Bakamla sudah disetujui oleh semua pemangku kepentingan yang terkait keamanan dan penegakan hukum di laut.
Setidaknya, rapat-rapat Rapat pembahasan Peraturan Pemerintah tentang Bakamla diikuti pejabat dari Bakorkamla, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara, Kejaksaan Agung, Bea Cukai, dan Polairud.
Pembentukan Bakamla adalah amanat dari Undang-Undang No 32 Tahun 2014 tentang Kelautan bahwa harus dibentuk satu badan yang memiliki tugas, pokok, dan fungsi sebagai penjaga keamanan dan keselamatan di laut. Beleid ini untuk menjawab keresahan kalangan pelayaran maupun pengguna jasa kelautan karena selama ini mengaku bingung dengan banyaknya instansi pemerintah di laut.
Sinergitas antarlembaga dalam menjaga keamanan laut dibuktikan ketika Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Antar-Lembaga Mirza Keumala menerima kunjungan kehormatan (courtessy call) Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), Laksdya Maritim Desi Albert Mamahit, di ruang kerjanya, di Gedung Karsa, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rabu (19/11/2014). “Dikarenakan perlu adanya sinergitas dalam pengamanan wilayah perairan Indonesia, guna mendukung program pemerintah yang memusatkan pembangunan di bidang maritim,” jelas Menhub.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menekankan kepada jajarannya bahwa loyalitas TNI harus tegak lurus ke Presiden dan tidak boleh ada loyalitas ganda. Hal itu dikatakan Menhan dalam kunjungannya ke Mako Brigif 21/Komodo, Kupang, Nusa Tenggara Timur dan Kodam IX Udayana, Bali.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu hari ini melanjutkan kunjungannya ke Bali. Menhan memberikan pengarahan kepada perwira TNI se-Bali. Dalam pengarahannya, Menhan menekankan bahwa Presiden merupakan panglima tertinggi, tidak boleh ada loyalitas ganda.
