Beriev Be-200 ♆
Sejak 1997, kebakaran hutan dan lahan menggelayuti udara Indonesia. Mengatasi itu, pemerintah berencana membeli pesawat terbang amfibi pemadam kebakaran dengan kapasitas besar.
"Minimal tiga pesawat yang memiliki kapasitas besar, minimal dapat menjatuhkan air minimal 12 ton," kata Presiden Joko Widodo saat meninjau lokasi bekas kebakaran lahan, di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau, Jumat.
Anggaran membeli pesawat terbang khusus yang bisa difungsikan untuk keperluan lain-lain itu akan dibahas bersama DPR.
Sebetulnya, jajaran produk pesawat terbang amfibi ataupun konvensional untuk memadamkan kebakaran ini cukup banyak, di antaranya Canadair CL-215 (kapasitas 4.900 liter/amfibi) dan Bombardier CL-415 (6.410 liter/amfibi) buatan Kanada, dan Beriev Be-200 (12.010 liter/amfibi) buatan Beriev, Rusia, BAe 146 (11.000 liter) dari British Aerospace, Inggris.
Juga C-130 Hercules (11.000 liter) atau L-188 Electra (11.000 liter) dari Lockheed, Amerika Serikat, atau terbesar Evergreen 747 Supertanker (78.000 liter) dari Evergreen, Amerika Serikat.
Untuk pesawat terbang amfibi, dia bisa difungsikan juga sebagai pesawat transport, intai, dan sebagainya, selain memadamkan api. Dia bisa dikaryakan di darat, pesisir dan danau, hingga sungai-sungai besar.
Pada 2013, Indonesia pernah menyewa dua unit Be-200 senilai 5,4 juta dolar Amerika Serikat untuk memadamkan asap di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Walau selintas mahal, namun mereka sangat efektif dan menghemat banyak waktu dalam operasi pemadaman api.
Sementara ini, pesawat terbang dari negara sahabat yang membantu memadamkan api telah tiba, di antaranya helikopter berat CH-47 Chinook dari Singapura. Dengan bantuan internasional itu, pemerintah menargetkan dua pekan ke depan api sudah padam.
Sudah ada beberapa negara sanggup memberi bantuan, yakni Singapura, Malaysia, Korea, Rusia, Australia, dan China.
Perencanaan Kebutuhan Tahun Jamak TNI dan Polri Sangat Penting 
Badak Pindad ♆
Industri alat utama sistem persenjataan atau alutsista nasional kian maju di pasar global. Kemampuan industri strategis nasional untuk memproduksi dan mengekspor alutsista terus tumbuh seiring meningkatnya pembelian oleh para pengguna di dalam negeri, antara lain TNI dan Polri.
Peran TNI dan Polri meningkatkan belanja alutsista pada industri strategis nasional, seperti PT Pindad, PT PAL, PT Dirgan-tara Indonesia, dan PT LEN Industri, sangat penting. Apalagi, Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripuma pada 3 November 2014 mengarahkan, untuk memotivasi produksi dalam negeri, pemerintah harus berani memasukkan anggaran bagi industri pertahanan, seperti PT Pindad atau PT PAL, untuk menaikkan omzet 30 persen hingga 40 persen per tahun.
Saat ini, belanja alutsista negara dari industri strategis nasional baru sekitar 1,5 persen dari sekitar Rp 150 triliun total anggaran pertahanan dan keamanan. Pemerintah perlu lebili serius mendukung penyerapan produk dalam negeri demi memacu kemandirian industri strategis nasional.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Supiadin Ari^s Saputra, di Jakarta, Minggu (4/10), mengatakan, pengguna produk industri strategis nasional, seperti TNI, Polri, dan Kementerian Pertahanan, belum Industri Strategis Makin Maju optimal menyerap produk dalam negeri. Padahal, dari sisi kemampuan produksi dan teknologi, industri strategis nasional sebenarnya mampu memproduksi alutsista berkualitas tinggi.
”Dari hasil peninjauan Komisi I DPR ke sejumlah perusahaan, industri dalam negeri kita mampu. Tinggal bagaimana TNI mengomunikasikan kebutuhan jangka panjang mereka lalu perusahaan nasional mengembangkan dan memproduksi sesuai proyeksi itu,” kata Supiadin, yang juga pumawirawan TNI.
DPR mendorong Kemenhan bersama TNI menyusun perencanaan pengadaan alutsista jangka panjang lengkap dengan rincian spesifikasi kebutuhan agar dapat dipenuhi industri strategis nasional. Dengan demikian, kata Supiadin, industri strategis nasional bisa membuat riset, uji coba, dan memproduksi alutsista sesuai kebutuhan TNI dan Polri yang setelah diproduksi massal juga dapat diekspor.
"Terkadang pengguna mau beli produk dalam negeri, tetapi tidak ada anggaran. Di sisi lain, industri dalam negeri mengeluh, menyediakan banyak peluru dan senjata, tetapi tidak dibeli. Kuncinya pada komitmen pemerintah untuk menyediakan anggaran yang cukup bagi sektor hankam,” kata Supiadin.
Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Peijuangan Trimedya Panjaitan mencontohkan, Polri membutuhkan kapal patroli cepat untuk pengamanan wilayah perairan. Namun, Polri membeli kapal asing. Ia meminta Polri membuat perencanaan dan menyinkronkannya dengan industri strategis nasional. ”Supaya ke depan, industri nasional dapat menyediakan kebutuhan Polri akan kapal cepat,” ujamya.
Secara terpisah, Direktur Utama PT Pindad Silmy Karim mengatakan pentingnya pemerintah, TNI, dan Polri menyusun kebutuhan alutsista jangka panjang. "Dengan perencanaan yang jelas, perusahaan bisa riset dari sekarang, mempersiapkan SDM, dan dalam masa tertentu targetnya terpenuhi. Namun, tentu harus ada jaminan produk yang diproduksi akan dibeli. Jangan sampai industri dalam negeri sudah memproduksi, tetapi malah pesanannya yang tidak berkelanjutan,” katanya.
Pindad memproduksi senapan mesin ringan SS2, mortir tanpa suara melengking, peluru tembus baja, dan kendaraan tempur Anoa. SS2 sudah diekspor ke Afrika dan Timur Tengah.
PT Sari Bahari di Kota Malang, Jawa Timur, juga mampu memproduksi kepala roket asap dan memasok TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Darat sejak 2000. Perusahaan ini juga menyuplai selongsong bom untuk perang dan bom latih TNI AU sejak 2007.
Rayuan rekanan
Ketua Bidang Perencanaan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Muhammad Said Didu mengungkapkan, di Asia, sebenarnya industri strategis Indonesia hanya kalah dari Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. ’’Kalau di Asia Tenggara paling unggul,” ujarnya Penyebab utama rendahnya belanja alutsista domestik ke industri strategis nasional adalah dampak maraknya rekanan pengadaan. Rekanan ini sering kali merayu pengguna alutsista domestik untuk membeli produk-produk asing.
"Penyebab utamanya, terus terang, adalah pedagang, supplier, trader, atau rekanan masih berperan. Padahal, UU Industri Pertahanan jelas menyatakan tidak boleh membeli alutsista melalui rekanan. Harus dari pemerintah ke pemerintah atau pemerintah ke produsen. Namun, ada cara mereka (rekanan) mengakali. Pedagang perantara jadi tim ahli produsen,” kata Said. [Kompas]
♘ Garuda Militer
Pemerintah Pinjam Rp 980 Miliar ke BNI 
Salah satu dana akan dialokasi ke PAL Indonesia ♆
PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) terpilih sebagai pemenang tender untuk pembiayaan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) pada TNI/Kementerian Pertahanan RI senilai Rp 980 miliar.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Robert Pakpahan menjelaskan BNI telah melewati proses seleksi bersama dengan perbankan lainnya. Seleksi bersifat terbatas sesuai ketentuan dan dengan prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian.
"Pemenangnya pasti lewat proses, kita tenderkan banknya dan BNI pemenangnya," ungkap Robert kepada detikFinance, Jumat (9/10/2015).
Dasar hukum pelaksanaan tender adalah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan PDN oleh Pemerintah, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.08/2011 tentang Tata Cara Seleksi Calon Pemberi PDN.
BNI selanjutnya menindaklanjuti dengan menyusun komitmen kontrak Pembiayaan Dalam Negeri (PDN) dan perjanjian PDN untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan setiap kontrak pengadaan barang/jasa Alutsista. Ada setidaknya 21 kontrak yang akan dibiayai.
Robert menambahkan, kontrak tersebut ditujukan untuk perusahaan di dalam negeri. Seperti PT Pindad, PT PAL dan lainnya. Karena utang yang ditarik juga berdenominasi rupiah.
"Ini biasanya untuk beli alutsista Kementerian Pertahanan dan Kepolisian untuk membeli dari industri dalam negeri, seperti Pindad, PT PAL untuk membeli senjata, peluru, kapal dan seperti itulah," terangnya. (mkl/ang)Alasan Pemerintah Pakai Utang untuk Beli Alutsista TNI 
Mimpi TNI AU [Marina] ♆
Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mendapatkan alokasi penarikan pinjaman atau utang untuk pembelian Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) TNI setiap tahun. Pinjaman ini ada yang berasal dari dalam dan luar negeri.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Robert Pakpahan menjelaskan penarikan utang memang karena tidak tercukupinya belanja dari penerimaan dalan negeri. Sehingga untuk beberapa kelompok kebutuhan belanja menggunakan utang.
"Kalau lihat APBN kan ada pinjaman luar negeri, dan ada pinjaman dalam negeri. Ini biasanya untuk beli alutsista kalau di Kementerian Pertahanan," ungkap Robert kepada detikFinance, Jumat (9/10/2015).
Robert menuturkan untuk barang yang berasal dari negara lain atau impor, biasanya menggunakan pinjaman luar negeri yang berdenominasi valuta asing. Namun untuk yang industri dalam negeri, menggunakan denominasi rupiah yang dibantu oleh perbankan lokal.
"Untuk Kemenhan dan Kepolisian itu untuk khusus persenjataan. Kalau proyek besar kan dari luar negeri," imbuhnya.
Nilai utangnya pun berbeda-beda setiap tahun. Robert mengatakan pada periode 2015, pinjaman untuk Kemenhan secara total mencapai Rp 13,7 triliun. Dengan porsi pinjaman dalam negeri sebesar Rp 1,5 triliun, antara lain dari Bank BNI.
"Jadi penentuan Kemenhan itu kan dari Bappenas saat menghitung di belanja. Waktu pembahasan diputuskan alutsista rupiah murni, pinjaman dalam negeri dan luar negeri," kata Robert. (mkl/hen)
Nantinya dipercaya sebagai pengembang proyek sistem rudal Starstreak
Len Technopark di Subang [fokusjabar] ♆
Menteri BUMN Rini M Soemarno meresmikan Len Technopark di Subang, Jawa Barat.
Len Techopark merupakan fasilitas produksi terbaru dan akan dikembangkan juga sebagai tempat wisata teknologi bagi masyarakat luas.
Rini mengatakan, Indonesia merupakan bangsa besar sehingga PT Len juga harus berfikir besar untuk dapat menjadi perusahaan elektronika kelas dunia.
"PT Len Industri (Persero) harus berpikir besar juga hingga ke depan dapat menjadi perusahaan elektronika kelas dunia," ujar Rini dalam keterangannya, Jumat (9/10/2015).
Saat ini PT Len sedang mengerjakan proyek pembuatan peralatan komunikasi militer sebanyak 700 unit untuk TNI. Peralatan tersebut asli desain dan produksi PT Len Industri.
Peresmian fasilitas perakitan Len Technopark Subang itu dilakukan secara jarak jauh dengan teknologi streaming. Raungan sirine menandai penggunaan fasilitas pabrik baru yang rencananya akan memproduksi kabel fiber optic itu.
Len Technopark merupakan fasilitas produksi terbaru perusahaan itu yang kemungkinan akan dikembangkan sebagai tempat wisata teknologi bagi masyarakat.
Tahap pertama Len Technopark akan fokus pada pengerjaan proyek dalam bisnis elektronika pertahanan yakni Rudal Starstreak.
Kendaraan Tempur Amphibi Andalan Marinir TNI-AL
Kendaraan tempur amphibi Marinir TNI-AL jenis LVT-7 (Landing Vehicle Tracked 7) pada saat mengikuti latihan Rim of the Pasific (RIMPAC), pada Juli 2014 di Hawaii. Indonesia mendapat hibah 10 LVT-7, disepakati seluruhnya 35 kendaraan, dari Korea Selatan, pada Desember 2009. [ANTARA/M Risyal Hidayat]
Kedatangan 10 kendaraan tempur amphibi LVT-7 A1 di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, pada 7 Desember 2009. Pengiriman 25 lainnya masih harus menunggu izin dari Amerika Serikat karena kendaraan ini dibuat oleh FMC Corp. (BAE Systems Land and Armanet), pabrikan asal Amerika Serikat. [TEMPO/Subekti]
Satu dari sepuluh LVT 7 keluar dari kapal kelas LHD Dokdo milik Angkatan laut Korea Selatan, pada Desember 2009. Korea Selatan mengirim lengkap dengan suku cadang, namun tidak menyertakan persenjataan. LVT 7 Marinir TNI-AL menggunakan SMB kaliber 12,7 mm atau AGL kaliber 40 mm produksi Pindad. [TEMPO/Subekti]
Dua kendaraan tempur amphibi LVT-7 (Landing Vehicle Tracked 7) Marinir TNI-AL mengikuti latihan Rim of the Pasific (RIMPAC) 2014 di Hawaii, Juli 2014. Kendaraan yang diawaki 3 orang dan membawa 21 pasukan ini dapat berenang dengan kecepatan 12 km/jam, sedangkan di darat dapat melaju dengan kecepatan 43 km/jam, dan menjelajah sejauh 480 km. [ANTARA/M Risyal Hidayat]
LVT-7 Korps Marinir TNI-AL mendarat di Pantai Pyramid Rock, Marine Corps Base Hawaii, Kaneohe Bay, pada saat mengikuti latihan Rim of the Pasific (RIMPAC), pada Juli 2014. Kendaraan tempur amphibi LVT-7 menjadi salah satu andalan Marinir TNI-AL untuk melakukan pendaratan dan penyerbuan. [ANTARA/M Risyal Hidayat]
Kendaraan pendarat LVT-7 A1 Marinir TNI-AL ikut memeriahkan peringatan HUT TNI ke 70 di Cilegon, 5 Oktober 2015. Pada akhir Renstra TNI AL tahap 1 tahun 2014, Korps Marinir telah memiliki 15 kendaraan pendarat amfibi LVT-7 A1. [Kompas]
★ Tempo
Beriev Be-200 ♆
