Pesawat tempur F16 Viper. [Manilalivewire]
Perkembangan teknologi pesawat tempur saat ini sudah semakin canggih. Salah satunya produsen perusahaan industri pertahanan Amerika Serikat yang memproduksi pesawat F-16 Fighting Falcon.
Dari generasi ke generasi kecanggihan fitur maupun teknologi terus ditingkatkan. Namun intinya pesawat ini mempunyai ketepatan perbandingan antara berat pesawat dan tenaga yang dihasilkannya.
Diantaranya adalah kemampuan menanjak dan radius putarnya serta ditambah sistem kontrol kemudi fly-by wire. Bentuk canopy yang menggelembung memungkinkan sang pilot mendapatkan ruang pandang luas dan baik.
Sebagai informasi generasi pertama (blok 15) pesawat ini mempunyai panjang mencapai 15 meter dan lebar sayap 9 meter ini mampu membawa rudal AIM-9 Sidewinder. Sedangkan untuk F-16 generasi terakhir (blok 50) hampir semua rudal anti pesawat dapat dibawa termasuk AIM-120 AMRAAM.
Keunggulan F-16 dibanding pesawat tempur yang lainnya diantaranya pertama adalah bentuknya yang tak terlalu besar. Bentuknya yang mungil membuatnya sulit terlacak radar dan pesawat musuh kesulitan untuk menembaknya.
Pada air intake dan sirip tegaknya yang besar serta banyaknya pengait persenjataan (pylon) pada sayap membuatnya tidak stealth. Tapi kekurangan ini sedikit teratasi dengan bentuk punggung dan sayap utama yang melengkung menyatu.
Bentuk hidung F-16 mengecil ini memperkecil ruang radar namun General Dinamic berhasil mensiasati dengan menempatkan radar ukuran kecil berkekuatan dasyat, yakni APG-66 buatan Westinghouse.
Radar yang memanfaatkan prosesor sinyal digital ini mampu menyapu sasaran dibawah radius 35 mil laut dan sasaran di depan hingga sejauh 84,1 kilometer.
Sedangkan keunggulan lainnya yang merupakan ciri khasnya adalah kaca kokpit yang menggelembung hingga belakang kursi pilot. Desain seperti ini agar pilot leluasa melihat sasaran, termasuk ke arah belakang dan ke bawah.
Beberapa negara yang menggunakan F-16 generasi C/D yang telah memperkenalkan kemajuan dalam hal avionik, radar kokpit dan mesin pesawat adalah Amerika Serikat, Bahrain, Indonesia, Korea Selatan, Turki, Israel, Mesir dan Yunani.
Bahkan belum lama ini telah muncul generasi F-16 Viper yang mempunyai kemampuan dedicated untuk misi intai maritim. Keunggulan dari jet tempur generasi keempat ini, seperti hadirnya radar AESA (active electronically scanned array) dan digital flight control & auto GCAS (Ground Collision Avoidance System).
Radar dapat mempertahankan lebih dari 20 target musuh. Radar ini setipe dengan radar yang digunakan di pesawar siluman F-35 hanya saja beda versi. Jenis radar Viper sedikit lebih canggih dan memiliki kemampuan untuk membidik 3 sasaran baik di darat, udara, dan laut.
Untuk menunjang misi tempur, F-16 V yang dilengkapi conformal fuel tanks ini juga punya payload senjata lebih besar dibanding seri sebelumnya, bahkan weapon carriage lebih banyak. (Berbagai sumber/dol)
Super Flanker, Radar cross-section (RCS) yang diklaim lebih kecil oleh Sukhoi dalam generasi Su-35. (KnAAPO) ★
Rencana pemerintah membeli pesawat Sukhoi jenis terbaru SU-35 pada tahun 2016 ini mendapat respons beragam dari publik.
Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengungkapkan, rencananya Kementerian Pertahanan (Kemenhan) akan membeli sebanyak 12 pesawat Sukhoi dengan alokasi anggaran sebesar USD 840 juta.
Pihaknya akan meminta Komisi I DPR yang membahas anggaran Sukhoi untuk menolak memberikan stempel persetujuan anggaran pembelian Sukhoi sebesar USD 840 juta.
"Di mana setiap tahun APBN, mulai dari tahun 2016 - 2019 mengalokasi anggaran untuk pembelian sukhoi sebesar USD 200 juta pertahun untuk pengadaan tiga pesawat Sukhoi," ujar Uchok melalui siaran pers yang diterima Sindonews, Kamis (22/10/2015).
Dia juga mengingatkan, DPR harus mendorong Kemenhan agar tidak melalui pihak ketiga atau broker dalam pengadaan Suhkoi tersebut.
"Kalau terus-menerus pengadaan Sukhoi dilakukan oleh PT. Trimegah Rekatama, maka alokasi untuk pembelian Sukhoi setiap tahun sebesar USD 200 juta, maka akan ada potensi kehilangan uang negara sebesar 15-20 persen sebagai imbalan dalam dugaan bentuk fee," tukasnya.
Menurutnya, upaya ini bisa dicegah dengan pengadaan Sukhoi dalam skema perjanjian antar negara/pemerintah atau government to Government. Alasannya, proyek pengadaan Sukhoi nilainya sangat besar, sehingga perlu dihemat dengan menghilangkan peran broker.
"Malahan yang ada, adalah dugaan mark up anggaran. Di mana, harga satu Sukhoi dalam alokasi anggaran sebesar USD 70 juta. Maka bisa-bisa Kemenhan membeli dari broker sampai sebesar USD 98 juta," terangnya.
Beli Sukhoi Lewat Broker, Pengianat Sapta Marga ![]()
Super Flanker. (KnAAPO) ★
Center for Budget Analysis (CBA) sangat menyayangkan bila Kementrian Pertahanan dalam pembelian Sukhoi sebanyak 12 pesawat dilakukan lewat broker.
Menurut Direktur CBA Ucok Sky Khadafi, kalau terus menerus pengadaan sukhoi dilakukan oleh PT. Trimegah Rekatama sebagai broker, maka alokasi untuk pembelian sukhoi setiap tahun sebesar USD. 200 juta, ber potensi kehilangan uang negara sebesar 15 – 20 persen sebagai imbalan dalam dugaan bentuk fee.
“Jadi, tidak usah lagi melalui perusahaan broker seperti Trimarga Rekatama. Kalau masih ada prajurit TNI yang mendukung pembelian sukhoi melalui broker, artinya pengianat saptamarga,” ujar Ucok kepada liputanterkini.com di Jakarta, Kamis (22/10)
Seperti diketahui, pada tahun 2016 ini, menteri Pertahanan akan tetap membeli Sukhoi Su-35. Meski kondisi keuangan pemerintah belum stabil akibat melemahnya rupiah atas Dolar Amerika Serikat.
Menurut Ucok, bila melihat daftar usulan kegiatan pengadaan alusista kemhan/TNI melalui pinjaman dalam negeri untuk tahun 2015 – 2019, pembelian pesawat Sukhoi sebanyak 12 pesawat dengan alokasi anggaran sebesar USD 840 juta. Maka setiap tahun APBN, dari tahun 2016 – 2019 mengalokasi anggaran untuk pembelian sukhoi sebesar USD. 200 juta pertahun untuk pengadaan 3 pesawat sukhoi.
“Dari gambaran diatas, Kami dari CBA (Center for Budget Analysis) meminta kepada komisi satu, DPR, yang saat ini sedang membahas anggaran sukhoi, jangan hanya memberikan stempel menyetujui anggaran untuk pembelian sukhoi sebesar USD. 840 juta,” pintanya.
Tetapi yang terpenting, kata Ucok, adalah DPR harus mendorong kementerian pertahanan untuk pengadaan sukhoi ini jangan melalui pihak ketiga atau melalui broker seperti yang pernah dilakukan oleh PT. Trimarga Rekatama.
“Untuk itu DPR harus mendorong kementerian pertahanan dalam pengadaan sukhoi ini dalam skema perjanjian antara negara atau G to G,” tandasnya.
Pasalnya, kata Ucok, proyek pengadaan sukhoi nilainya besar sekali, dan kalau tetap melalui broker, maka tidak ada penghematan dalam pembelian sukhoi. Malahan yang ada, adalah dugaan mark up anggaran.
“Dimana, harga satu sukhoi dalam alokasi anggaran sebesar USD.70 juta, maka bisa bisa kemhan membeli dari broker sampai sebesar USD. 98 juta,” ungkapnya.
Untuk itu, Ucok meminta panglima TNI, dan TNI AU, dalam mendukung pembelian sukhoi harus melalui perjanjian antara negara, bukan melalui broker. "Karena perwakilan sukhoi ada juga di Indonesia, yakni JSC Rosoboronexport Rusia,” jelasnya.
Seperti di ketahui, Rencana pengadaan satu skuadron Sukhoi Su-35 merupakan program yang dicanangkan TNI pada masa kepemimpinan Jenderal Moeldoko. Pesawat-pesawat asal Rusia itu ditargetkan akan menggantikan satu skuadron F5 Tiger yang usianya semakin uzur.
Maret lalu Pusat Penerangan Mabes TNI menyatakan, proyek pengadaan ini telah melalui pembahasan Dewan Penentu dan Pengadaan di level angkatan dan Dewan Kebijakan Penentuan Alut dan Alutsista di tingkat Mabes.
Mayor Jenderal Fuad Basya yang kala itu menjabat sebagai Kepala Puspen Mabes TNI menuturkan, pembelian satu skuadron Sukhoi Su-35 memang akan dilakukan secara bertahap hingga target minimum essenstial force tahun 2024 tercapai.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan, Marsekal Muda Muhammad Syaugi, menuturkan pemerintah belum menentukan nominal anggaran belanja alutsista TNI untuk tahun 2016.
“Belum diputuskan oleh pemerintah, anggarannya berapa. Kami sudah ingin membeli secepatnya tapi penetapan dari Bappenas belum keluar,” ucapnya.
Terkait jumlah, Kemhan lebih memilih untuk membeli Sukhoi secara bertahap dari pada langsung membelinya dalam jumlah banyak tapi tanpa dilengkapi sistem operasi dan sistem persenjataan yang lengkap.
“Mending beli sedikit tapi lengkap dari pada banyak tapi kosongan. Sukhoi yang akan dibeli itu semuanya pesawat baru,” tuturnya.
Syaugi juga mengklaim pembelian Sukhoi Su-35 itu tidak akan menyalahi Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Imbal Dagang Dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan Dan Keamanan Dari Luar Negeri yang mensyaratkan adanya imbal dagang, kandungan lokal dan ofset pada transaksi jual beli alutsista antara pemerintah dan negara atau pabrikan asing.
“Jelas ini ada ofset dan imbal dagang. Ini tidak seperti membeli sepeda motor,” tuturnya.
Ofset merupakan keharusan pemasok alutsista asing untuk mengembalikan sebagian nilai kontrak kepada pemerintah Indonesia. Sementara itu, imbal dagang merupakan aturan yang mewajibkan adanya timbal balik antara pemerintah dan pemasok alutsista asing.
Pasal 5 PP 76/2014 mengatur, persentase imbal dagang, kandungan lokal dan ofset secara keseluruhan minimal harus mencapai 85 persen dari nilai kontrak. Adapun, besaran kandungan lokal dan ofset masing-masing paling rendah 35 persen dari nilai kontrak, dengan peningkatan 10 persen setiap lima tahun. (Lt)
Ilustrasi penghacuran kapal asing ilegal ★
Sebanyak empat buah kapal asing yang tertangkap mencuri ikan di wilayah perairan RI pada 21 September 2015 akhirnya dtenggelamkan dengan cara diledakkan terlebih dahulu.
Kapal asing yang ditenggelamkan tersebut semuanya berbendera Filipina di perairan Gusung Belalun sekitar enam mil dari Kota Tarakan oleh Komandan Gugus Tempur Laut (Guspurla) Armada Timur, Laksamana Pertama TNI, Nyoman Gede Ariawan saat memimpin langsung penenggelaman kapal-kapal tersebut, Kamis.
Usai penenggelaman, Komandan Pangkalan Utama TNI AL XIII Kota Tarakan, Laksamana Muda TNI Wahyudi H Dwiyono mengatakan, kapal asing asal Filipina yang ditenggelamkan tersebut tertangkap KRI Kakap 811 saat melakukan ilegal fishing di perairan Laut Sulawesi.
Ia menegaskan, kapal asing yang memasuki wilayah NKRI tanpa dilengkapi dokumen yang sah akan tetap ditindak tegas sebagaimana telah menjadi kebijakan pemerintah pusat sekarang serta melanggar zona ekonomi ekslusif (ZEE).
Wahyudi H Dwiyono menyatakan, secara aspek hukum pelanggaran wilayah teritorial apalagi melakukan aktivitas misalnya menangkap ikan secara ilegal maka akan disangsi hukuman berat.
"Diharapkan dengan langkah menenggelamkan kapal-kapal ini dapat memberikan efek jera. Jika belum juga jera maka tindakan serupa akan terus dilakukan tanpa intervensi karena menyangkut kedaulatan NKRI," terang Wahyudi H Dwiyono.
Selama pemerintah melakukan tindakan tegas dengan cara penenggelaman, dia mengungkapkan, kapal-kapal asing yang masuk wilayah perairan NKRI mencuri ikan menurun drastis namun TNI AL yang diberikan tanggungjawab akan terus melakukan penangkapan terhadap kapal asing ilegal.
Tujuan tindakan ini, aku dia, agar negara-negara lain tidak melecehkan RI dan tidak dipandang sebelah mata oleh pihak asing yang mana selama ini telah banyak merugikan negara dari pendapatan bidang perikanan.
Perlu diketahui, peneggelaman kapal tersebut telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perikanan pada pasal 69 ayat (4), yang intinya kapal-kapal seperti ini diizinkan untuk dilakukan penembakan atau peneggelaman bila melakukan pelanggaran.
Kapal patroli KPLP produksi Batam ★
Perwakilan nelayan di Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT), Wan Nurdin, meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, agar segera menangkap kapal asing yang marak mencuri ikan di perairan laut Sawu, NTT.
Wam Nurdin yang ditemui Kompas.com di Kupang, Selasa (20/10/2015) mengaku, praktik pencurian ikan oleh nelayan asing tersebut, dilakukan sejak 2010 lalu.
Namun hingga saat ini, tidak pernah ada upaya dari pemerintah untuk melakukan penindakan.
“Kita minta dan sangat mengharapkan bantuan dari Ibu Menteri Susi untuk segera mengirim kapal pengawas yang besar," kata dia.
Selama ini, kata Wam, justru para nelayan lokal yang berinisiatif sendiri untuk mengusir para pencuri ikan yang diduga berasal dari Filipina.
Para nelayan sudah melaporkan pencurian ikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan setempat dan Kepolisian Perairan, namun tindak lanjutnya belum maksimal.
“Pada tanggal 2 Oktober lalu, kita dapat informasi katanya ada penangkapan terhadap kapal yang memiiki jaring besar yang diduga adalah kapal asing di laut Sawu," kata dia.
"Namun selang dua hari kemudian, kapal itu pun dilepas,” beber Wam lagi.
Menurut petugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan, kapal itu memiliki kelengkapan surat dan hanya mengambil perbekalan di Kabupaten Sabu Raijua saja.
Menurut Wam, alasan itu tak masuk akal. Sebab harga kebutuhan pokok di Kabupaten Sabu Raijua sangat mahal.
“Artinya kita berharap, laut Sawu tidak digunakan untuk kapal berjaring atau kapal asing mencuri ikan," kata dia.
"Laut tersebut telah masuk dalam kawasan konservasi yang mana selama ini kita selalu dijaga,” sambungnya.
Saingi Sukhoi 
Jet tempur Gripen produksi Saab Swedia. (Flickr/Milan Nykodym) ★
Svenska Aeroplan Aktiebolag (Saab), sebuah perusahaan industri dan manufaktur Swedia yang bergerak di bidang pembuatan produk militer, secara resmi menawarkan pesawat tempur multiperan JAS 39 Gripen kepada pemerintah Republik Indonesia.
Tawaran SAAB tersebut meramaikan kompetisi antarpabrikan pada tender pengadaan pewasat tempur yang digelar Kementerian Pertahanan. Kemhan saat ini sedang mencari satu skuadron pesawat tempur baru untuk menggantikan Northrop F-5E/F Tiger II yang telah uzur.
Sebelumnya, perusahaan asal Amerika Serikat, Lockheed Martin, secara terang-terangan juga menunjukkan minat mereka untuk masuk ke proses tender tersebut dengan menawarkan F-16 Viper.
Namun dalam dua bulan terakhir, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu kerap menyebut Sukhoi Su-35 sebagai kandidat kuat pengganti F-5 Tiger yang dioperasionalkan Skuadron Udara 14 di Pangkalan Udara Iswahyudi, Magetan, Jawa Timur.
Kepala Perwakilan Saab Indonesia, Peter Carlqvist, mengatakan perusahaannya sudah mengajukan proposal penjualan Gripen kepada Kemhan. Ia berharap pemerintah RI dapat memperhatikan dan mempertimbangkan pelbagai keuntungan pada tawaran kontrak kerja sama tersebut.
Peter menuturkan, perusahaannya percaya diri dapat memenangkan tender yang digelar Kemhan. Menurut dia, Saab menawarkan sejumlah keuntungan yang tidak diajukan Sukhoi maupun Lockheed.
"Kami tidak hanya menawarkan jet tempur. Itu bukan tipikal perusahaan kami," ujarnya di Jakarta, Kamis (22/10).
Peter memaparkan, proposal Saab mencakup satu paket sistem pertahanan udara. Tidak hanya pesawat tempur, Saab juga menyertakan sistem pengintaian udara menggunakan radar Erieye.
Ada pula Tactical Data Links yang memungkinkan Tentara Nasional Indonesia mengontrol komunikasi antarkendaraan tempur, baik di udara, laut, dan darat melalui satu pintu.
Pemerintah Swedia mendukung penuh langkah Saab masuk ke proses lelang pengadaan pesawat tempur TNI Angkatan Udara. Duta Besar Swedia untuk Indonesia, Johanna Brismer Skoog, mengatakan selama ini pemerintahannya tidak pernah memberikan dukungan kepada perusahaan yang memiliki rekam jejak buruk.
"Ketika saya melihat tawaran ini, saya yakin ini merupakan paket teknologi yang sangat komprehensif bagi Indonesia," ujarnya pada kesempatan yang sama dengan Peter.
Johanna berkata, jual-beli pesawat tempur antara Swedia dan Indonesia berpotensi mulus. Apalagi, menurutnya selama ini perusahaan-perusahaan asal negara Skandinavia seperti Volvo, Ericsson, Electrolux dan Ikea telah membuktikan komitmen bisnis yang berkelanjutan di Indonesia.
"Mereka telah menunjukkan seperti apa nilai-nilai yang dianut Swedia. Mereka tidak sekedar mengejar keuntungan belaka," kata Johanna. (agk)
Pesawat tempur F16 Viper. [Manilalivewire]
