Memperingati HUT ke 70 Sekolah Penerbang TNI AU
Ilustrasi Parade Udara TNI AU [jeff prananda] ☆
Memperingati hari ulang tahun ke-70 Sekolah Penerbang TNI AU, Lanud Adisutjipto akan menggelar Gebyar Dirgantara Yogyakarta 2015. Acara ini akan digelar pada 19-20 Desember.
"Lahirnya sekolah penerbangan TNI AU menjadi bagian sejarah dari keberadaan Lanud Adisutjipto," ujar Komandan Lanud Adisutjipto Marsekal Pertama TNI Imran Baidirus.
Hal ini disampaikan Imran dalam keterangan persnya, Yogyakarta, Jumat (20/11/2015). Berbagai rangkaian acara digelar, dan seluruh potensi dikerahkan. Diharapkan acara ini bisa menciptakan rasa cinta terhadap kedirgantaraan pada masyarakat.
"Tujuannya bagaimana kita memperkenalkan potensi dan kekuatan di Lanud Adisutjipto," imbuhnya.
Sebanyak 57 pesawat milik TNI AU dan 3.000 personel TNI AU siap beraksi dalam acara yang baru pertama kali digelar ini. Di antaranya pesawat tempur T50, F16 dan pesawat Sukhoi.
"Akan ada tim aerobatics helikopter, Pegasus," kata Imran.
Tak hanya itu, akan dibuka pendaftaran joyflight menggunakan pesawat CN 295 bagi masyarakat umum. Pesawat ini akan terbang melitasi area militer Yogyakarta.
Di kesempatan yang sama, Ketua Pelaksana Acara Kolonel Pnb Azhar Adhitama menjelaskan ada acara Fun Run di landasan Jupiter, lomba mewarnai anak-anak, lomba fotografi dengan tema dirgantara, Static Show pesawat tempur, dan drum band TNI AU.
Terdapat lomba Disc Jockie (DJ) yang akan digelar pasa saat Jupiter beraksi.
"Banyak musisi yang ingin mengisi soundtrack tim Jupiter. Selama ini masih diambil dari lagu Bendera Cokelat. DJ nanti akan dikolaborasikan dengan dinamika aerobatics," kata Azhar.
Hingga saat ini, kata Azhar sudah ada dua musisi yang memasukkan karyanya untuk soundtrack Jupiter.
"Ada Sheila On 7 dan Pas Band," tuturnya. (sip/try)
Membangun Lanud TNI AU Natuna menjadi pangkalan militer terpadu
Operasi Senyap, memantau kapal-kapal penangkap ikan di perairan Natuna menggunakan pesawat jenis Pilatus. [TEMPO/Ijar Karim] ☆
Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Agus Supriatna mengatakan, pangkalan udara TNI AU Natuna dirancang untuk menjadi pangkalan militer terpadu.
"Kami memang bercita-cita membangun Pangkalan Udara TNI AU Natuna menjadi pangkalan militer terpadu, menjadi Pearl Harbor-nya Indonesia," kata Agus di Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat, 20 November 2015.
Menurut Agus, Pearl Harbor merupakan pangkalan militer Amerika Serikat terbesar di Kepulauan Hawaii. Sedangkan Pangkalan Udara TNI AU Natuna kini tipenya masih C dan akan ditingkatkan menjadi tipe B yang dikomandani seorang kolonel.
Untuk saat ini, kata Agus, Kementerian Pertahanan menurunkan lebih dari Rp 200 miliar sebagai dana penguatan Pangkalan Udara TNI AU Natuna dan diharapkan sudah selesai pada 2016.
Pangkalan Udara TNI AU Natuna diperkuat karena perairan di sana jalur pelayaran strategis dan juga untuk memantau keamanan di perbatasan Indonesia dengan negara-negara lain. "Sehingga, jika ada negara lain yang saling mengklaim, tetapi Indonesia berdiri di wilayah itu sebagai pihak ketiga akan ikut menjaga keamanan," katanya.
Pearl Harbour di Pulau Oahu, Kepulauan Hawaii, Amerika Serikat, berada sangat jauh dari tanah induk Amerika Serikat. Pulau Natuna juga berada di tepi Laut Cina Selatan yang sejak beberapa tahun terakhit makin menghangat sejalan klaim sepihak Cina atas hampir seluruh perairan itu.
Jadilah Pulau Natuna dan Kepulauan Natuna menjadi pagar penting bangsa ini menghadapi berbagai dampak dinamika di Laut Cina Selatan.
Diduga menabrak bangkai kapal KM Sejahtera Lestari
Kapal BC 7003 Bea Cukai kandas di Belawan ☆
Dua unit kapal patroli milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karam di perairan Belawan, Sumatera Utara, pada Kamis pagi, 19 November 2015.
Kedua kapal itu, pada malam sebelum kandas, baru saja pulang selesai melakukan patroli gabungan di sekitar perairan Aceh.
Diduga, air yang sedang surut, kedua iringan kapal itu ternyata melewati bangkai kapal KM Sejahtera Lestari, yang karam beberapa waktu lalu. Lalu kapal BC 9002 kandas di bagian depan setelah terkoyak cukup lebar.
Kejadian itu diketahui setelah TNI Angkatan Laut Satuan Radar Medan Labuhan menerima sinyal bahaya dari kapal patrol Bea dan Cukai bernomor lambung BC 9002 dan BC 7003 sekira pukul 08.35 WIB.
"Dari unsur Armada Barat TNI AL mengerahkan tiga kapal yang beroperasi di sekitar lokasi karam, yaitu KAL Tarihu, Patkamla Tapak Kuda, dan KRI Cut Nyak Dien yang tiba di lokasi 5-10 menit kemudian,” kata Kepala Dinas Penerangan Koarmabar, Letnan Kolonel Ariris Miftachurrahman, pada Jumat, 20 November 2015.
KRI Cut Nyak Dien lantas membantu mengarahkan posisi kapal BC 9002 agar tak tenggelam sepenuhnya. Namun saat memberi bantuan, radio komunikasi KRI Cut Nyak Dien kembali menerima kabar buruk. Kapal patroli Bea dan Cukai bernomor BC 7003, juga karam di dekat lokasi BC 9002.
Berdasarkan laporan, Kapal BC 7003 milik Kantor Wilayah BC Karimun Kepulauan Riau, juga mengalami kerusakan yang sama, yakni terkoyak di bagian haluan.
Tiga kapal penolong berhasil mengevakuasi 17 kru dan sejumlah barang penting dari BC 7003, seperti tiga pucuk senjata SS1 V3, dua pucuk pistol P9, peralatan radar, serta alat komunikasi.
R Evy Suhartantyo, Kepala Bidang Penindakan dan Sarana Operasi Kanwil Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau, membenarkan salah satu kapal yang kandas adalah milik BC Kanwil Karimun.
"Ya, benar BC 7003 berasal dari Pos Bea Cukai Tanjung Balai Karimun yang baru saja selesai membantu BC 9002 dalam melakukan patroli, di perairan Aceh,” ujarnya pada Jumat, 20 November 2015.
Kedua kapal Bea dan Cukai dalam kondisi hampir tenggelam sepenuhnya. Kapal dilaporkan tampak menungging. Haluan kapal juga tampak sejajar dengan permukaan laut.
Sebelumnya, KRI Matacora juga mengalami nasib yang sama, diduga kandas dan tenggelam di sekitar lokasi itu akibat menabrak tubuh bangkai kapal KM Sejahtera Lestari.
Dari Sukhoi sampai Beriev BE-200
Atraksi pesawat TNI AU ☆
Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Agus Supriatna mengungkapkan, pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI AU akan dimulai pada tahun 2016 hingga 2019 mendatang.
Sejumlah alutsista yang akan dibeli ialah mulai dari pesawat F-16, Sukhoi-35, dan pesawat pemadam kebakaran Beriev BE-200.
"Pembelian alat-alat sistem persenjataan TNI AU yang lebih modern dibanding sekarang dimulai tahun depan hingga 2019," kata Agus seusai mengikuti upacara pelantikan lulusan Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) 2015 di Lapangan Dirgantara Lanud Adi Soemarmo, Karanganyar, Jumat (20/11/2015).
Menurut dia, sejumlah pembelian pesawat yang sudah dianggarkan selama tiga tahun mendatang adalah F-16 dari Amerika Serikat atau Sukhoi-35 dari Rusia. Kedua jenis pesawat itu ditujukan untuk mengganti jenis pesawat F-5.
Selain itu, TNI AU juga akan membeli helikopter angkut dan pesawat angkutan berat seperti Hercules.
Pesawat terbang multifungsi juga akan dibeli untuk digunakan dalam kegiatan SAR dan bencana, seperti Beriev BE-200, yang mampu membawa muatan hingga 15 ton untuk memadamkan kebakaran.
"Kami juga akan menambah pemasangan alat radar untuk menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada 2016-2019, banyak peralatan yang akan dibeli dengan kondisi baru dan lengkap," tutur jenderal bintang empat ini.
Menyinggung soal helikopter VVIP, Kepala Staf Angkatan Udara mengatakan, pembelian tiga unit helikopter atau pesawat Force One untuk kepresidenan atau tamu VVIP itu sesuai dengan rencana anggaran.
"Helikopter VVIP atau pesawat Force One harus baik, aman, dan nyaman. Sebab, Bapak Presiden dan Wakil Presiden merupakan lambang negara Indonesia," ujar dia.
Et tu, Jakarta?
When KRI patrol at Natuna [defence.pk] ☆
Miles Yu, Kamis, November 19, 2015
In a rare move to avoid further isolation in a region where it has territorial disputes with nearly all of its maritime neighbors, China made a major concession last week by publicly clarifying and acknowledging Indonesia’s sovereign right to the Natuna Islands in the South China Sea.
The region has been witnessing a dramatic rise of tensions since January, when China began a massive sand-pumping project to greatly expand the tiny isles of Mischief Reef and Subi Island in the Spratly Islands chain in the South China Sea.
The Natuna Islands chain, which sits between the northwestern tip of Indonesia on the island of Borneo and the southern tip of Vietnam, consists of about 270 islands that form part of Indonesia’s Riau Islands Province with some 70,000 residents.
On Nov. 12, China shocked the countries in the region by issuing a first-ever public statement on the Natuna Islands. According to Hong Lei, China’s Foreign Ministry spokesman, “The Indonesian side has no territorial claim to China’s [Spratly Islands]. The Chinese side has no objection to Indonesia’s sovereignty over the Natuna Islands.”
This is significant because, although the Natuna Islands are outside of China’s self-designated “Nine-Dash-Line” that lays claim to virtually all of the South China Sea, Natuna’s 200-miles exclusive economic zone (EEZ) protrudes into the area defined by the Nine-Dash-Line. To publicly recognize Indonesia’s sovereign right to the Natunas means China’s acknowledgment of Indonesia’s legitimate claim to an EEZ inside China’s self-claimed Nine-Dash-Line.
And this is not something that China has been willing to do, partly because of the inexact nature of the so-called Nine-Dash-Line and partly because China does not want to show weakness to its smaller neighbors who challenge its maritime claims. Beijing’s failure to clarify with Indonesia the competing claims on the Natuna Islands and the EEZ lies at the root of the angst felt by Jakarta for decades.
Traditionally, Indonesian officials have preferred low-key diplomacy with China on the Natuna situation. And China needs Indonesia, too, as the largest and weightiest country in the ASEAN bloc where four members — the Philippines, Vietnam, Malaysia and Brunei — openly dispute China’s maritime claims.
Several past Indonesian leaders have said they received private assurances from China that, since the two countries do not have an island dispute inside the Nine-Dash-Line, China would not dispute Jakarta’s sovereignty over the Natuna Islands. But Beijing has deliberately avoided public discussion of the EEZ issue, which fueled doubts for many in Jakarta over Beijing’s sincerity in those private assurances. Some argued that China was pursuing a Fabian strategy to wear Indonesia down so that the EEZ issue would eventually evaporate.
But Beijing misread Jakarta, because Indonesia seems to have grown increasingly impatient with Beijing’s strategic ambiguity on the EEZ situation.
To make things worse, China began its massive sand-pumping project to reclaim and augment small islands in the Spratly’s chain, further angering not only Vietnam and the Philippines, but also Japan, Australia, the United States and Indonesia. The maritime waters just north of the Natuna Islands have suddenly become the potential flash point of a general war involving the navies of several of the world’s most powerful nations.
The Philippines has been among the most tenacious challengers to China’s ambitions in the South China Sea, having brought Beijing to an international arbitration court in The Hague, where the ruling in favor of Manila is widely expected.
China has been irate over the lawsuit. The official Chinese media has lambasted Manila and the government has emphatically refused to participate in any legal challenge. Last month, however, the Permanent Court of Arbitration in The Hague ruled against Beijing’s attempt to deny the court’s jurisdiction over the matter.
Frustrated by China’s refusal for a clarification and inspired by the Philippine success in The Hague, Jakarta decided to play hardball with Beijing, too.
Under the newly elected President Joko Widodo, Indonesia has stepped up military fortifications on the Natuna Islands. Weeks ago, he ordered more Su-27, Su-30, and F-16 fighter planes and P3-C maritime surveillance and anti-submarine aircraft to the islands, adding more troops to the military base there to demonstrate Indonesia’s resolve to protect its territory and the EEZ areas around the Natunas.
Then, on Nov. 11, Jakarta dropped a bombshell on Beijing. The Indonesian security chief Luhut Panjaitan told reporters that if dialogue with China on the Natuna islands did not yield any result soon, Indonesia might follow the footsteps of the Philippines and bring China to the international arbitration court for a clarification.
The next day, China’s Foreign Ministry spokesman Mr. Hong made history by finally, and openly, announcing China’s willingness to accept Indonesia’s sovereign claim to the Natuna Islands.
Mr. Hong did not mention anything in his statement about the Nine-Dash-Line or the Natunas’ EEZ. But he did not have to, because as long as China acknowledges Indonesia’s claim, the waters within 200 nautical miles automatically fall into the range, potentially challenging the legitimacy of China’s vague Nine-Dash-Line.
Ilustrasi Parade Udara TNI AU [jeff prananda] ☆
