TNI AU Lanud Halim Perdanakusuma - (panoramio)
Setelah keluar izin Amdal terkait rencana pembangunan kereta cepat Jakarta - Bandung, kini muncul surat dari Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) yang menyatakan sikap tidak setuju lahannya dipakai.
Berdasarkan sumber INILAHCOM, mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tanggal 24 April 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah, Surat Menteri Pertahanan Nomor B/70/M/1/2016 tanggal 15 Januari 2016 tentang rekomendasi penggunaan lahan Kemhan/TNI dhi. TNI AU.
Kemudian, Surat Kasau Nomor B/39-09/32/16/Disfaskonau tanggal 13 Januari 2016 tentang tanggapan atas penggunaan BMN TNI AU Lanud Halim Perdanakusuma oleh PT Kereta Cepat Indonesia China.
Mengacu dasar diatas, dengan hormat dilaporkan bahwa lokasi pembangunan stasiun kereta cepat atau HST (high speed train) Jakarta - Bandung dan stasiun LRT (light rail transit) di Komplek Trikora Lanud Halim Perdanakusuma pada lokasi yang direkomendasikan Kementerian Pertahanan kepada Kementerian BUMN tidak dapat disetujui.
Karena, Lanud Halim Perdanakusuma sebagai pangkalan militer merupakan objek vital yang perlu mendapat pengaman khusus untuk pelaksanaan tugas dan perannya dalam rangka operasi pertahanan udara dan penerbangan VVIP.
Sebab, didalamnya juga terdapat sejumlah 300 unit perumahan prajurit, masjid, pura agung, taman sari, sekolah 3 unit (SD Angkasa 7, SMPN 80 dan SMU Angkasa), mess organik 2 unit, kantor dan laboratorium psikologi TNI AU.
Di samping itu, hasil sosialisasi menunjukkan bahwa seluruh prajurit menolak keberadaan stasiun kereta cepat Jakarta - Bandung dan stasiun LRT di Komplek Trikora Lanud Halim Perdanakusuma dan rencana tersebut meresahkan prajurit TNI AU yang bermukim di Komplek Trikora Lanud Halim Perdanakusuma dan hal ini akan berdampak negatif pada pelaksanaan tugas.
Untuk mewadahi kepentingan umum, lokasi pembangunan stasiun kereta cepat Jakarta - Bandung dan stasiun LRT disarankan pada lokasi tanah eks Cipinang Melayu seluas 20 ha (kebutuhan yang direncanakan sekira 8 ha).
Terhadap lokasi yang disarankan perlu dilakukan pembahasan teknis secara khusus berkaitan dengan aspek intelijen strategis dan faktor pengamanan obyek vital, prosedur pemanfaatan aset/BMN serta hal-hal teknis lainnya sesuai ketentuan. [ris]
6 Prototypes will be Produced by 2021 
An artist's concept of KF-X fighter (Korea Times)
Korea officially kicked off a project to develop indigenous high-tech fighter jets, Thursday, with the goal of producing six prototypes by 2021 and completing development by 2026.
Officials from all entities involved held their first meeting at the headquarters of Korea Aerospace Industries (KAI), the main contractor, in Sacheon, South Gyeongsang Province.
They are the Defense Acquisition Program Administration (DAPA), the U.S. defense giant Lockheed Martin, the Indonesian Defense Ministry and Indonesia's state-run defense firm PT Dirgantara Indonesia (PTDI).
The government plans to spend 8.5 trillion won in the development of the KF-X, and an additional 10 trillion won to produce 120 jets by 2032 to replace the Air Force's aging fleet of F-4s and F-5s.
DAPA said the nation will domestically develop some 90 items necessary for the aircraft, including the active electronically scanned array (AESA) radar, and electronic optics targeting pod (EOTGP), which the U.S. government earlier refused to hand over to Korea for security reasons.
"Our goal is to localize 65 percent of the components for the aircraft," DAPA said in a release.
The project will also proceed with the help of Lockheed Martin which will transfer 21 technologies used in the F-35 stealth fighter. In early December, the U.S. government approved the transfer of the technologies in a "large frame," according to DAPA.
For its part, the Indonesian government will invest some 1.6 trillion won in the project, and its defense firm will participate in the process of design and component production. The country will also be given one prototype and technology data afterward.
But concerns still remain over the possibility that the U.S. might once again refuse to approve the handover of some of the technologies requested by Seoul, as negotiations between DAPA and Lockheed officials are still ongoing to list the details, as hundreds of technical items are part of them.
DAPA head Chang Myoung-jin said earlier that negotiations will continue for the next two to three years.
In addition, some critics are still skeptical about whether the nation will be able to domestically develop the AESA radar and other integral technologies by the target deadline.
As part of efforts to manage such risks involving the multi-million-dollar project, the National Assembly established a subcommittee comprised of professors and experts in the aerospace field to consistently monitor the costs and schedule of the development process, according to DAPA.
It said in a release, "We will dispatch professional manpower comprised of DAPA and Air Force officials to KAI headquarters from the end of this month in an effort to maximize oversight."
KAI President and CEO Ha Sung-yong said, "We will concentrate all our capacity to succeed in the KF-X project and contribute to the nation's economy."
Before its official kickoff, the program had suffered a severe crisis after the U.S. government refused in April to allow Lockheed to hand over four core technologies — the AESA radar, the EOTGP, the infrared search and radio frequency (RF) jammer and the infrared search and tracking (IRST) system.
A transfer of a total of 25 technologies was included in an offset deal signed in September of 2014 with Lockheed Martin in return for Korea's purchase of 40 F-35s.
Amid growing skepticism about the feasibility of the KF-X program at the time, DAPA said that the nation could domestically develop them and the U.S. government had promised to approve the transfer of the other 21 technologies.
Jadi Alasan Utama Pemerintah Ajukan Revisi UU Terorisme 
Ilustrasi aksi Paspampres hadapi teror. [Agung Pambudhy]
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo memutuskan untuk merevisi UU Nomor 15 Tahun 2003. Aspek pencegahan menjadi alasan berat untuk merevisi UU ini.
"Pertama faktor pencegahan yang sebelumnya dalam Undang-undang Terorisme itu lebih pada sifatnya penindakan ya. Yang tidak bisa kita mengantisipasi pencegahan, sekarang kita perluas," kata Menkum HAM Yasonna Laoly saat jumpa pers usai rapat di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (21/1/2016).
Yasonna menjelaskan, faktor pencegahan itu termasuk di dalamnya mengenai masa penahanan. Pemerintah mengusulkan agar masa penahanan pelaku teror diperpanjang.
"Termasuk kalau memang secara nyata-nyata dan jelas bahwa orang yang bersangkutan sudah melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengancam keselamatan negara dan termasuk di luar negara pergi berperang untuk kepentingan negara lain, karena terorisme adalah kejahatan global, maka termasuk ada bagian yang akan kita bahas termasuk pencabutan paspornya," papar Yasonna.
Pemerintah juga ingin ada regulasi khusus bagi WNI yang kembali ke Indonesia dari negara berkonflik. Opsi pemasangan semacam alat hingga pencabutan paspor diusulkan dalam revisi nanti.
"Kalau sebelumnya izin harus minta dari ketua pengadilan, nanti akan kita bicarakan cukup hakim misalnya untuk mengajukan permohonan izin supaya cepat. Tetap kita mengedepankan prinsip praduga tak bersalah tetap akan kita jaga, kita juga harus menjaga dari potensi-potensi yang mengganggu dengan perbuatan terorisme," imbuh Yasonna.
Namun, upaya merevisi UU ini tidak serta merta mendapat dukungan dari semua pihak. Seperti yang diungkapkan oleh Koordinator KontraS, Haris Azhar.
Menurutnya pemerintah harusnya melakukan evaluasi terlebih dulu UU Terorisme itu sebelum mengusulkan untuk merevisi. Bahkan Haris mengatakan, sebaiknya lembaga keamanan terkait yakni kepolisian dan Badan Intelijen Negara (BIN) yang lebih perlu dibenahi dan diperkuat.
"Harus dijelaskan dulu apa masalahnya, harus evaluasi lebih dulu, di mana letak kesalahan dan kekurangan dari kinerja aparat yang ada saat ini," ujar Haris Azhar saat berbincang dengan detikcom, Kamis (22/1/2016).
Haris juga mengkritisi lemahnya informasi intelijen, sehingga terjadi aksi teror bom dan penembakan di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat.
"Ini yang harusnya dievaluasi. Kenapa bisa sampai terjadi. Kalau sudah tahu, kapan hal tersebut diketahui? Apakah sudah diberikan informasinya ke pihak yang bisa menindak? seperti polisi. Kalau belum atau tidak tahu, kenapa dan kemana saja sampai tidak tahu? Jadi apa hubungannya dengan revisi," ujar Haris.
Selain KontraS, ahli hukum Tata Negara Refly Harun menilai harus ada evaluasi terlebih dahulu sebelum UU itu direvisi.
"Kita harus evaluasi kelemahannya di mana," ujar Refly kepada detikcom.
Refli menegaskan, evaluasi tersebut ditujukan untuk mengetahui bagian mana dari UU Nomor 15 Tahun 2003 yang lemah. "Apakah penegakan hukumnya atau pencegahannya. Jangan berfikir hanya dengan merevisi undang-undang," kata Refly.
"Revisi undang-undang ini kan efek karena untuk menanggulangi masalah terorisme Thamrin kemarin. Mungkin perlu tindakan lain dan tidak harus mengubah peraturan", tambah alumni dari UGM itu. (jor/elz)
Untuk Menghalau Rudal
Ilustrasi drone (SplitShire) ☆
Pentagon mengungkapkan rencana untuk membekali pesawat nirawak, atau drone milik mereka dengan laser yang kuat untuk menembak rudal dari langit.
Dilaporkan The Telegraph pada Kamis (21/1), pesawat nirawak yang dipersenjatai dengan laser akan mengudara selama beberapa hari di ketinggian 65 ribu kaki, atau sekitar 19 km ketika diluncurkan dalam suatu operasi. Drone akan disertai dengan kemampuan untuk menghancurkan rudal selama fase peluncuran.
Para pejabat Amerika Serikat menilai menggunakan drone akan lebih efektif ketimbang program anti-rudal sebelumnya.
Direktur Badan Pertahanan Rudal, Wakil Admiral James Syring menyatakan bahwa kemajuan dalam teknologi laser membuat mereka dapat segera memasangkannya di dalam drone yang dapat mengudara tinggi.
"Kami telah secara signifikan menggenjot program kami dalam hal investasi dan berduskusi soal apa lagi yang dibutuhkan untuk mematangkan kemampuan ini," katanya dalam pidato di Pusat Studi Strategis dan Internasional di Washington.
Drone tersebut akan beroperasi pada ketinggian jauh di atas cuaca buruk, dan akan mengudara di sekitar tempat peluncuran.
Pada 2010, Pentagon memiliki program "Jet Laser", yakni pesawat tipe Boeing 747 yang dimodifikasi lebih dari 16 tahun dengan biaya US$ 5 miliar. Jet ini berhasil menembak jatuh rudal dalam uji coba.
Meski demikian, pesawat ini hanya bisa menembak rudal jarak dalam jarak yang dekat dengan lokasi peluncuran, sehingga rentan terhadap markas tentara dan sistem pertahanan udara. Program ini kemudian dihapus sejak empat tahun lalu.
"Mengingat daya, kualitas dan ketinggian yang cukup, ini membuktikan bahwa program ini mampu menghalau rudal balistik dalam berbagai jarak," kata Syring. Boeing 747 menggunakan laser kimia, dan setiap kali diluncurkan, pesawat perlu mendarat untuk pengisian ulang laser.
Tantangan ke depan bagi militer AS adalah mengembangkan laser dengan bobot yang lebih ringan dan jarak luncur yang lebih jauh sehingga dapat dipasangkan ke drone model terbaru, yang dapat terbang tinggi dan mengudara selama beberapa hari.
Helikopter Marinir Rusia
Helikopter K-52 Katran merupakan versi marinir dari helikopter K-52 Alligator yang sangat terkenal. Rusia mengembangkan helikopter versi marinir ini untuk ditempatkan di kapal Landing Helicopter Dock (LHD) atau kapal induk helikopter kelas Mistral yang tidak jadi diserahkan Prancis kepada Rusia. Prototipe Ka-52K diperlihatkan ke publik pada International Maritime Defence Show (IMDS), Juli 2015. [naval-technology.com]
Helikopter Ka-52K dibangun oleh JSC Russian Helicopters dengan menggunakan badan Ka-52 Alligator, yang merupakan pengembangan dari helikopter serang Ka-50. Berbeda dengan Ka-52 Alligator, seluruh badan Ka-52 Katran dilapisi dengan anti karat dan menggunakan baling-baling dan sayap yang bisa dilipat untuk memudahkan penyimpanan di dalam kapal. [naval-technology.com]
Peralatan dan sistem helikopter telah dimodifikasi agar sesuai dengan operasi angkatan laut. Sistem rotor dilengkapi dengan bearing elastomer pada pisau baling-baling untuk lepas landas. Tidak seperti helikopter Ka-52 Alligator, Ka-52 Katran menggunakan radar dual band versi "Arbalet" dengan sensor Ka-band untuk mencari serta melacak target di darat dan sensor X-band untuk target di laut. [russianhelicopters.aero]
Ka-52 Katran mengintegrasikan dua mesin turbo-shaft VK-2500 atau VK-2500P dengan tenaga maksimum saat lepas landas mencapai 2.400 tenaga kuda. Mesin ini membuat Katran dapat melaju hingga kecepatan maksimum 300 km/jam dan kecepatan jelajah 260 km/jam. Helikopter marinir Rusia ini dapat terbang hingga ketinggian 5,5 km dan kemampuan memanjat 16 meter per detik. Daya jelajah heli ini mencapai 460 km dan jangkauan feri 1.100 km. [youtube.com]
Helikopter Ka-52 Katran dipersenjatai dengan meriam otomatis kaliber 30mm yang mampu menembak 550 putaran per menit dan menghancurkan kendaraan lapis baja ringan sejauh 1,5 km, pasukan infantri pada jarak 4 km, dan target yang terbang rendah. Helikopter ini dapat membawa rudal udara ke permukaan Kh-31 dan Kh-35, sama seperti rudal yang biasa digotong jet tempur MiG-29K/KUB dan Sukhoi Su-33, yang merupakan pesawat berbasis di kapal induk. [youtube.com]
Batalnya Prancis menjual kapal LHD kelas Mistral ke Rusia tidak mebuat negara ini menghentikan proyek helikopter versi marinir Ka-52 Katran. Rusia telah menandatangani penjualan Ka-52 Katran sebanyak 46 unit kepada Mesir, negara pembeli kapal LHD kelas Mistral yang batal dijual ke Rusia. Rusia sendiri berencana membangun kapal LHD sendiri dan Ka-52 Katran akan menjadi andalan di kapal induk helikopter tersebut. [soha.vn]
★ Tempo
TNI AU Lanud Halim Perdanakusuma - (panoramio) 
