Kronologi penangkapan kapal maling ikan di Natuna [the diplomat] ☆
Wilayah Laut China Selatan masih menjadi pertikaian oleh negara-negara yang tergabung dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Asean, seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, Taiwan dan Brunei dengan Tiongkok. Ini dikarenakan Negeri Tirai Bambu mengklaim hampir semua wilayah perairan tersebut.
Menurut profesor bidang Kajian Strategis dan Studi Maritim Tiongkok di US Naval War College Peter Dutton cara tercepat untuk menyelesaikan konflik tersebut adalah dengan bersatunya negara-negara Asean dan merumuskan klarifikasi bersama.
“Karena setiap negara punya kepentingan ekonomi di sana. Jadi penting sekali untuk Indonesia dan negara terkait menyatakan sikap terkait sengketa di sana. Lebih baik seperti itu daripada terjadi ketidakseimbangan di kawasan dan melanggar standar internasional,” ujar dia dalam telekonferensi dari Boston, Amerika Serikat (AS), kepada wartawan di Kedutaan Besar AS, Jakarta, Rabu (30/3).
Saat disinggung mengenai Code of Conduct (CoC) di Laut China Selatan yang sedang digodok Asean, Dutton memandang hal itu tidak menyelesaikan masalah. Sebab CoC bersifat tidak mengikat sehingga tidak memberikan efek jera.
“Salah satu tantangan dari Code of Conduct ini adalah bagaimana caranya supaya dapat mengikat. Harus ada konsekuensi jika ada yang melanggar Code of Conduct dan itu harus diperhatikan secara hati-hati,” tutur Dutton.
Selain itu, lanjut Dutton, dokumen hasil dari CoC ini juga harus menetapkan batasan jelas atas sumber daya yang ada di Laut China Selatan, jangan hanya masalah kedaulatan. Pasalnya, masalah wilayah sebenarnya sudah diatur jelas dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS).
“Harus ada hasil yang jelas tak hanya mengenai mana pulau saya dan pulau kalian, tapi juga mana sumber daya saya, mana sumber daya kalian, mana ikan saya, mana ikan kalian. Apakah minyak ini milik saya atau kalian? Mereka harus segera mencari win win solution,” papar Dutton.
Ia menilai sikap Indonesia selama ini sudah benar. Indonesia mampu membuktikan konsistensinya, memainkan peran penting dan aktif meminta negara-negara Asean untuk menahan diri.
“Meski berperan hanya di belakang layar, tetapi Indonesia menunjukkan kepemimpinan yang bagus dan posisi publik yang jelas,” pungkas dia.
Bahkan Dutton melihat Indonesia telah menjadi model bagi seluruh kawasan soal ketegasan batas Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) dalam UNCLOS tiga puluh tahun yang lalu.
Dutton menilai Indonesia sebagai negara yang secara alami menjadi pemimpin di Asean (berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk), dan dapat menyerukan pihak-pihak pengklaim di Laut China Selatan untuk menegakkan norma hukum berdasarkan UNCLOS serta hukum internasional lainnya di kawasan tersebut.
“Hal itu adalah sikap yang penting untuk menunjukkan di mana posisi Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan di Laut China Selatan melalui jalur damai,” kata dia.
Sandera 10 WNI & Warga Asing 
Kapal pembawa batu bara yang berangkat dari Banjarmasin menuju Filipina itu dibajak pada Senin malam pekan ini di perairan Sulu. (Facebook/Peter Tonsen Barahama) ☆
Kelompok militan Abu Sayyaf membajak dan menculik 10 WNI dari perairan Filipina pekan ini. Pembajakan di wilayah ini memang telah menjadi momok sejak lama.
Menurut pengamat terorisme dari Universitas Indonesia, Ridlwan Habib, pembajakan kapal telah dilakukan Abu Sayyaf sejak tahun 1994. Wilayah Filipina Selatan, salah satunya Sulu, yang didiami Abu Sayyaf memang memiliki tradisi lama, yaitu pembajakan kapal.
"Pembajakan di laut sudah mereka lakukan lama, sejak tahun 1994 sudah dimulai. Ini memang tradisi mereka sebagai bangsa bajak laut," kata Habib kepada CNN Indonesia.com, Kamis (31/3).
"Sulu itu suku pelaut, dan mereka memang menghidupi diri dengan membajak sejak tahun 1800-an," lanjut Habib.
Kapal pembawa batu bara yang berangkat dari Banjarmasin menuju Filipina itu dibajak pada Senin (27/3) malam di perairan Sulu. Menurut laporan Filipina, dua anggota Abu Sayyaf naik ke kapal itu dan membajaknya.
Kelompok yang telah berbaiat kepada ISIS ini meminta imbalan sekitar Rp15 miliar kepada pemerintah Indonesia untuk pembebasan para WNI.
Menurut Habib, peristiwa kali ini cukup mengagetkan. Pasalnya, dalam 3-4 tahun terakhir Abu Sayyaf tidak lagi melakukan pembajakan, melainkan penculikan dan penyerangan di darat.
"Kapal itu membawa batu bara senilai Rp4 miliar, dan WNI 10 orang, jumlah tebusannya juga cukup besar," kata Habib.
Insiden di laut yang melibatkan Abu Sayyaf terakhir kali terjadi pada Desember 2011, saat warga Australia, Warren Rodwell diculik dari rumah kapalnya di Zamboanga Sibugay.
Rodwell dibebaskan pada 23 Maret 2013 dalam keadaan sangat lemah. Dia bebas setelah dibayarkan tebusan sebesar 4 juta peso atau lebih dari Rp 1 miliar.
Mendompleng ISIS
Habib menjelaskan, Abu Sayyaf memiliki 300-400 personel yang terbagi menjadi 16 kelompok kecil di empat provinsi, yaitu Tawi-tawi, Jolo, Sulu dan Basilan.
Pembagian ke dalam kelompok kecil ini dimaksudkan agar Abu Sayyaf tetap berdiri walau kelompok mereka di suatu wilayah dihancurkan.
"Selama ini mereka mengandalkan penculikan untuk membeli senjata dan uang tebusan. Uang ini juga ditukar logistik, suplai amunisi, ini khas Abu Sayyaf," lanjut Habib.
Abu Sayyaf berbaiat pada ISIS pada Agustus 2014. Menurut Habib, ini adalah strategi Abu Sayyaf sebagai kelompok militan kecil untuk mendompleng organisasi teroris yang lebih besar.
"Karakternya selalu mendompleng gerakan yang lebih besar. Dulu Abu Sayyaf mendompleng al-Qaidah, berlindung di balik bendera kelompok itu. Ini strategi mereka," ujar Habib.
Ideologi Abu Sayyaf, lanjut dia, juga selalu berubah-ubah.
"Tahun 1991 ideologi mereka adalah memerdekakan Filipina selatan. Tahun 2001 mereka menganut ideologi bandit, dengan menculik dan merampok. Akibatnya terjadi perpecahan faksi," jelas dia. (ama)
Juga Sandera Belasan Warga Asing
Selain 10 Warga Negara Indonesia (WNI), sejumlah warga negara asing lainnya juga disandera kelompok Abu Sayyaf hingga kini. Warga negara asing yang masih disekap itu terdiri atas warga Kanada, Italia dan Belanda.
Seperti dilansir media lokal Filipina, inquirer.net, Kamis (31/3/2016), warga negara asing yang diculik kelompok Abu Sayyaf terdiri atas warga negara Belanda Ewold Horn, warga Jepang Toshio Ito yang juga dikenal sebagai pemburu harta karun, warga China Yahong Tan Lim, dua warga Kanada John Ridsdel dan Robert Hall, warga Norwegia Kjartan Seekingstand dan warga Italia Rolando del Torchio.
Sedikitnya tujuh warga Filipina juga dilaporkan masih diculik kelompok yang sama. Mereka terdiri atas Hajan Perong dan Joshua Bani yang merupakan pedagang ikan dari Tawi Tawi, pengusaha Filipina Dennis Cabadunga, kemudian Antonio Tan dan cucunya Ray yang merupakan pengusaha keturunan Filipina-China, lalu Ronnie Bancale yang disebut sebagai pedagang ikan, dan warga Filipina bernama Marites Flor.
Bersama 10 WNI yang disandera, berarti total ada 24 sandera yang kini disekap kelompok Abu Sayyaf. Tidak diketahui pasti sejak kapan belasan warga negara asing dan juga warga Filipina itu disandera kelompok ini.
"AFP (Angkatan Bersenjata Filipina) melakukan semua hal yang bisa dilakukan untuk mengidentifikasi kelompok di balik ini semua dan menyelamatkan para korban," ucap juru bicara AFP, Brigadir Jenderal Restituto Padilla kepada wartawan setempat.
Kelompok Abu Sayyaf yang memisahkan diri dari masyarakat, dikenal akan aksi keji pengeboman, penculikan hingga pemenggalan korbannya. Kelompok ini mengklaim menyandera 10 WNI yang merupakan awak kapal tugboat Brahma 12 yang menarik kapal tongkang Anand 12 yang berisi 7 ribu ton batubara.
Kelompok ini meminta tebusan sebesar 50 juta peso atau setara Rp 15 miliar. Mereka juga memberikan ultimatum agar tebusan dibayarkan paling telat 8 April 2016. Apabila tidak dipenuhi, maka sandera akan dibunuh.
Sementara itu, militer Filipina atau AFP menolak tawaran militer dan polisi Indonesia untuk membantu upaya penyelamatan 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf. "Sesuai konstitusi kami, kami tidak mengizinkan keberadaan militer (negara lain) di wilayah ini tanpa perjanjian," ucap Padilla. (nvc/ita)
Ilustrasi: Sukhoi dan F 16 ☆
Ketegangan terjadi di atas Laut Baltik saat pesawat yang membawa Menteri Pertahanan Rusia, Sergey Shoigu "dipepet" sejumlah jet tempur Typhoon milik NATO.
Seperti dilaporkan IBTimes.com, pesawat tempur jenis Typhoon milik NATO terus mendekati pesawat Menteri Pertahanan Rusia hingga jarak dua kilometer.
Padahal saat itu, pesawat yang membawa Sergey ke Kaliningrad barat Rusia juga dikawal oleh beberapa jet tempur Sukhoi Su-27. Beruntung insiden ini tak sempat menimbulkan kontak senjata di antara para pesawat tempur canggih tersebut.
Dalam laporan tersebut juga tak disebutkan berapa lama jet-jet tempur NATO membayangi pesawat Sergey. Laut Baltik merupakan wilayah strategis. Aliansi militer 28 anggota NATO telah memperkuat kehadiran militernya di bekas tiga negara Soviet, seperti; Estonia, Latvia dan Lithuania.
Ketegangan Rusia dan NATO terus memuncak setelah terjadi krisisi di Ukraina. AS dan Eropa menuduh Moskow mengacaukan situasi di Ukraina dan telah memberlakukan sejumlah sanksi terhadap tokoh-tokoh Rusia dan pro-Rusia.
Moskow, bagaimanapun menolak bahwa mereka melakukan intervensi dalam krisis Ukraina. (IBTimes)
Kapal selam pesanan Indonesia , KRI 403 baru baru ini diluncurkan di Korea Selatan [def.pk] ♚
Dengan akan bertambahnya kapal selam, TNI AL bersiap akan membangun pangkalan kapal selam ketiga di perairan Laut China Selatan atau dikenal sebagai perairan Natuna.
Menurut website militer IHS Janes, perencanaan ini akibat adanya insiden di perairan Natuna. Perencanaan ini telah dibicarakan oleh Panglima TNI bersama anggota DPR, baru baru ini.
Bila tak ada perubahan, pangkalan ini akan menjadi homebase kapal selam pesanan Indonesia dari Korea Selatan, DSME 209/1400.
♚ Garuda Militer
Ilustrasi. (Reuters/Tim Wimborne) ♚
Pakar pertahanan dan militer Connie Rahakundini Bakrie meminta pemerintah Republik Indonesia tak terbawa emosi dalam menyikapi persoalan pertahanan dan keamanan di perairan nusantara.
Ketegangan di perairan Natuna, Kepulauan Riau, yang beratasan dengan Laut China Selatan, menurut Connie, tak perlu sampai dibawa ke ranah internasional.
“Kita seringkali terbawa emosi. Natuna ini, tiba-tiba mau kita bawa menjadi kasus internasional," kata Connie.
Padahal, ujar Connie, jika pemerintah RI membawa insiden kapal coast guard China yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Natuna ke Mahkamah Hukum Internasional (International Tribunal For The Law of the Sea), maka posisi Indonesia akan sangat lemah.
Lemahnya posisi Indonesia, kata Connie, ialah karena International Maritime Organization (IMO) hanya mengenal dua jenis kapal, yakni government ship (kapal pemerintah) dan war ship (kapal perang). Sementara kapal yang digunakan Indonesia untuk menindak kapal China adalah kapal dengan kode KP atau kapal perikanan.
"Dari perspektif China, mereka bisa mengecek (hukum) internasional dan menemukan tidak ada jenis kapal ini, tidak peduli apakah ini kapal pemerintah atau bukan," kata Connie.
Ia menjelaskan, meski kapal perikanan sudah terdaftar sebagai kapal pemerintah secara hukum, namun jenis kapal ini belum terdaftar dalam IMO. Oleh sebab itu Connie menyarankan agar pemerintah RI segera mendaftarkan kapal perikanan ke IMO agar mendapatkan pengakuan sebagai kapal penindak di wilayah perairan.
"Jangan sampai China mengklaim ada kapal tidak dikenal menyerang kapal mereka," ujar Connie.
Selain persoalan pendaftaran kapal perikanan, pemerintah RI disarankan membuat pembagian yang jelas antara kapal Badan Keamanan Laut (Bakamla) dengan kapal TNI Angkatan Laut, terutama terkait pertahanan keamanan di perairan Indonesia.
"Sehingga ada pembenahan siapa bermain (bertanggung jawab) di wilayah mana di lautan kita, agar tidak terjadi tumpang tindih," ujar Conny.
Saran-saran tersebut telah disampaikan kepada Presiden Jokowi dalam pertemuan yang berlangsung di Istana Merdeka kemarin. Pertemuan itu dihadiri oleh perwakilan Forum Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia (FDIP-UI).
Terkait insiden di Natuna itu, Kementerian Luar Negeri RI masih menunggu respons dari China terkait nota protes yang dilayangkan pemerintah Indonesia.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke Pengadilan Hukum Laut Internasional. Langkah itu bakal ia tempuh jika China tetap berkeras mengklaim perairan Natuna masuk dalam zona perikanan tradisional China.
Insiden penangkapan kapal KM Kway Fey 10078 yang berbendera China terjadi karena pemerintah menduga kapal tersebut mencuri ikan secara ilegal di perairan Natuna, pada 19 Maret.
Saat Patroli KP Hiu 11 milik Kementerian Perikanan dan Kelautan mengamankan delapan ABK KM Kway Fey 10078, muncul kapal penjaga perbatasan atau coast guard China yang melakukan intervensi dan menabrak kapal tangkapan.
Akibat hal tersebut, pemerintah Indonesia bereaksi keras. Nota protes disampaikan kepada pemerintah China terutama terkait pelanggaran hak berdaulat dan yurisdiksi Indonesia, serta pelanggaran terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan aparat Indonesia di Zona Ekonomi Ekslusif dan di landas kontinen Indonesia. (agk)
Kronologi penangkapan kapal maling ikan di Natuna [the diplomat] ☆
