Dokumentasi sejumlah prajurit Korps Marinir TNI AL bermanuver setelah mendarat di Pantai Banongan, Situbondo, Jawa Timur, Jumat (29/7/2016). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Latihan Marinir Terpadu 2016 yang melibatkan ratusan prajurit dan beberapa material tempur untuk meningkatkan kesiapan satuan Korps Marinir TNI AL sebagai pasukan pendarat dalam operasi amfibi. (ANTARA/Sersan Kepala Marinir Kuwadi)
Pasukan Brigade Infantri 1 Korps Marinir TNI AL, Gedangan, Sidoarjo Jawa Timur, menggelar apel kesiapan menjelang pelaksanaan Latihan Satuan Tempur Pasukan Marinir-1 2016 yang akan dilaksanakan di daerah latihan Asembagus, Situbondo.
Komandan Brigade Infantri 1 Korps Marinir TNI AL, Kolonel Marinir Sugianto, Kamis, mengatakan, gelar kesiapan itu juga mengecek kesiapan prajurit beserta materialnya yang akan melaksanakan Latihan Satuan Tempur Pasukan Marinir 1 2016 yang akan dilaksanakan di daerah latihan Asembagus, Situbondo.
"Dengan dilaksanakan pengecekan, maka kekurangan-kekurangan yang ada dapat dipenuhi atau dilengkapi sebelum melaksanakan latihan sehingga dalam latihan nanti dapat berjalan dengan aman, lancar dan benar-benar tanpa kecelakaan," katanya.
Ia mengemukakan, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan secara teknis dan taktis satuan tempur Pasukan Korps Marinir TNI AL serta profesionalisme sesuai kesenjataan masing-masing satuan.
Totalnya Rp 900 Miliar 
Bakamla
Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya TNI Arie Soedewo menyebut ada 3 proyek yang tengah dikerjakan. Ketiga proyek itu diduga yang 'dimainkan' oleh Eko Susilo Hadi yang ditangkap KPK.
Dari penelusuran detikcom di lpse.bakamla.id, Kamis (15/12/2016), 3 proyek yang dimaksud Arie telah selesai lelang semua. Ketiganya yaitu long range camera, monitoring satellite dan pengadaan backbone coastal surveillance system.
Untuk long range camera, nilai pagu paketnya Rp 102.057.071.000. Lelang diikuti 32 peserta dengan pemenang lelang PT Zhasa Putra Deratama dengan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Rp 101.897.953.520,29.
Kemudian untuk monitoring satelit, nilai pagunya Rp 402.710.273.000. Lelang diikuti 41 peserta dengan pemenang lelang Melati Technofo Indonesia dengan HPS Rp 402.273.025.612.
Lalu untuk backbone coastal surveillance system, nilai pagunya Rp 400.000.000.000. Lelang diikuti 31 peserta dengan pemenang lelang CMI Teknologi dengan HPS Rp 399.805.206.746.
Sejauh ini KPK belum mengungkap rinci proyek terkait kasus suap yang menjerat Eko Susilo yang menjabat Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerja Sama Bakamla. "Ini pengadaan-pengadaan barang di Bakamla, satelit monitoring," sebut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat dikonfirmasi terpisah.
Rencananya KPK akan menggelar konferensi pers tentang operasi tangkap tangan Eko Susilo hari ini. (dhn/fdn)
[PT DI]
PT Dirgantara Indonesia (PTDI) mulai menjajal kemampuan terbang pesawat CN235 bikinannya yang dipesan oleh Senegal, pagi tadi (15/12/2016). Dua orang penerbang dan dua orang enjinir ikut serta dalam uji terbang ini
Uji terbang CN-235 Senegal yang dipimpin oleh Kepala Pilot Uji PTDI Capt Esther Gayatri Saleh ini terbang selama sekitar 1,5 jam dari hangar PTDI Bandung, Jawa Barat.
Seluruh kru yang ikut uji terbang terlihat mengenakan perlengkapan terjun. Ini merupakan prosedur tetap agar jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kru masih memiliki kesempatan untuk terjun dan menyelamatkan dirinya.
Setelah rangkaian uji terbang rampung, CN235-220 Senegal rencananya akan dikirim tahun depan. Pengiriman akan dilakukan dengan ferry flight. Pengalaman pengiriman CN-235 pertama milik Senegal memakan waktu sekitar satu minggu.
Saat ini Senegal telah mengoperasikan satu unit CN235-220 untuk digunakan di beragam misi, mulai dari angkut VVIP, hingga misi evakuasi medis. Sebelumnya, di akhir November lalu PTDI juga telah berhasil menyelesaikan pesawat CN235 pesanan Royal Thai Police.
Author: Remigius Septian
F16 Skadron Udara 16 [@Bams]
Putusan Pengadilan Militer memidana penjara seumur hidup Brigadir Jenderal Teddy Hernayadi adalah momentum pemberantasan dan pencegahan korupsi pengadaan alat utama sistem persenjataan. Namun, momentum dapat hilang karena beratnya vonis mengesankan kasus korupsi besar (grand corruption) teratasi sistem yang ada.
Terlebih, kasus itu menyangkut pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari Amerika Serikat. Media massa antara lain menyebut pengadaan jet tempur F-16 dan helikopter serang Apache. Justru karena alutsista itu berasal dari AS, pengusutannya lebih mudah.
Kemudahan pengusutan karena AS dan sebagian anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) telah memiliki standar pengadaan alutsista dan ekspor senjata yang ketat, terbuka, dan mudah ditelusuri aparat hukum sekiranya ada indikasi korupsi. Transparansi informasi juga menyangkut mekanisme ekspor alutsista AS, termasuk beragam barang bekas, seperti F-16 Blok 25 yang diekspor ke Indonesia.
Mengungkap ekspor
Badan Pemerintah AS yang mengurus ekspor senjata, yakni US Defense Security Cooperation Agency (DSCA), telah menerbitkan informasi mengenai ekspor F-16 Blok 25 yang diperbarui dan ditingkatkan kapabilitasnya, serta helikopter serang Apache AH-64D, berikut rincian persenjataan dan radarnya, masing-masing satu dan dua hari setelah penyampaian pemberitahuan kepada Kongres AS tahun 2011 dan 2012. Mekanismenya adalah bila dalam 30 hari Kongres tak mengajukan keberatan, prosesnya berlanjut. Ekspor barang yang lebih kecil ke Indonesia juga diungkapkan, misal rudal udara ke permukaan Maverick (2012) dan rudal udara ke udara jarak menengah AIM-120C7 (2016).
Meskipun tidak semua informasi pengadaan alutsista disampaikan kepada publik global secara terbuka, informasi tersebut masih dapat ditelusuri oleh Pemerintah Indonesia. Auditor internal Pemerintah Indonesia dan BPK, misalnya, dapat menelusuri apakah keterlambatan pengiriman alutsista karena keterlambatan atau kekurangan pembayaran dari pihak kita atau kendala teknis di pihak AS, seperti ketidaklengkapan suku cadang. Apalagi, April 2015, sebuah jet tempur F-16 dari Proyek Peace Bima Sena II gagal terbang dan terbakar. Ini memperkuat indikasi adanya masalah.
Meskipun transparansi pengadaan alutsista dari AS dapat membantu pengusutan suatu kasus korupsi, kisahnya akan berbeda dalam pengadaan alutsista dari negara lain yang relatif lebih tertutup dari AS, seperti dari Rusia dan Tiongkok. Apakah keterlambatan rudal buatan Tiongkok C705 meluncur di hadapan Presiden Joko Widodo pada September 2016, misalnya, semata-mata kendala teknis ataukah itu petunjuk indikasi penyimpangan pengadaan?
Mengenai transparansi pengadaan alutsista, Ketua KPK Agus Rahardjo mengusulkan transparansi anggaran pertahanan dan pengadaan alutsista. Bahkan, di Kompas edisi 28 November 2016, ia meminta rencana induk pengadaan alutsista yang konsisten. Dengan demikian, tidak ada perubahan pembelian persenjataan.
Masalahnya, transparansi tidak mungkin bersifat asimetris dan itu relatif sulit dipenuhi untuk pengadaan dari luar anggota NATO. Data lembaga riset pertahanan seperti SIPRI tidak sepenuhnya bisa diandalkan. Hal ini terutama menyangkut biaya pengadaan alutsista, yang diasumsikan nilai alutsista bekas adalah 40 persen dari yang baru dan 66 persen untuk alutsista yang diperbarui. Padahal, pengusutan indikasi korupsi membutuhkan nilai yang pasti, bukan asumsi umum.
Yang lebih penting adalah pengadaan alutsista bertujuan membangun kapabilitas penangkalan (deterrence) sehingga ancaman militer dan bersenjata dapat dicegah, termasuk perang terbuka. Penangkalan tidak akan efektif jika terlalu terbuka, apalagi jika pihak lain telah mengetahui pengadaannya telat dan kualitas senjatanya tidak setara dengan negara tetangganya.
Transparansi terbatas
Transparansi juga harus terbatas untuk pengadaan produksi sendiri, apalagi berasal dari riset anak bangsa. Selain dapat mengorbankan hak kekayaan intelektual, keterbukaan informasi berisiko menggagalkan riset tersebut. Pihak lain dapat mencegah akses pengadaan komponen tertentu yang belum dapat dibuat sendiri. Saat ini keunggulan antar alutsista semakin ditentukan oleh komponen tertentu, seperti radar AESA pada jet tempur.
Konsistensi akan rencana induk lebih sulit diterapkan karena perubahan teknologi yang sangat cepat dan dinamika negosiasi antarnegara dan antarperusahaan. Terlebih, jika rencana induk memuat daftar belanja alutsista secara detail. Penentuan spesifikasi teknis tertentu malah seperti menyampingkan aturan umum pengadaan barang dan jasa, serta berisiko menghilangkan kompetisi terbuka di antara penyuplai.
Perencanaan berbasis kapabilitas dapat menjadi jalan keluar sepanjang pengadaan alutsista terintegrasi dengan unsur-unsur pembangunan lini pertahanan (defence lines of development), seperti konsep dan doktrin, infrastruktur, latihan, personel, logistik, informasi, keterpaduan operasional, dan sebagainya. Dalam pengadaan tank tempur utama Leopard, infrastruktur penyimpanan baru disiapkan setelah keputusan pembelian dilakukan. Jika ini masih terjadi, kita perlu akselerasi pembenahan manajemen pertahanan.
Pada akhirnya, komunitas pertahanan, baik disiplin strategi pertahanan maupun manajemen, industri dan teknologi pertahanan, perlu duduk bersama dengan komunitas aparat penegak hukum. Pengadaan alutsista perlu memiliki standar yang mencerminkan transparansi, akuntabilitas, serta integritas pelaku tanpa menoleransi keamanan informasi dan kapabilitas pertahanan.
Fahmi Alfansi P Pane
Alumnus Pascasarjana Manajemen Pertahanan Program Kolaborasi Universitas Pertahanan Indonesia dan Cranfield University, Inggris
Lanud Diperluas 15 Hektare ke Arah Barat 
⚒ Ilustrasi pesawat TNI AU [Tempo]
Letak Kalimantan Utara (Kaltara) yang berada di perbatasan mendapat perhatian Panglima Komando Operasi TNI AU (Pangkoopsau) II, Marsekal Muda TNI Umar Sugeng Hariyono.
Selasa (13/12) kemarin, Pangkoopsau II mengunjungi Lanud Tarakan menggunakan pesawat TNI AU AI 7304. “Ini merupakan kunjungan kerja untuk melihat langsung perkembangan lanud dibawah Komando Operasi TNI AU (Koopsau) II. Lanud Tarakan merupakan lanud ke 17 dari 20 lanud yang berada dibawah Koopsau II,” tuturnya.
Selain melihat perkembangan lanud yang berada dibawah Koopsau II, Umar juga ingin melihat secara langsung kesiapsiagaan lanud dalam mendukung operasi untuk mengamankan perbatasan.
“Lanud-lanud yang berada di bawah Koopsau II harus selalu siap siaga mendukung segala operasi, dengan begini negara kita tetap aman dari ancaman luar,” imbuhnya.
Umar melihat perkembangan Lanud Tarakan sejauh ini sudah sangat pesat, hal ini terlihat sudah adanya pembangunan shelter pesawat yang ditargetkan tahun 2019 akan selesai.
“Dengan adanya shelter pesawat ini, maka kedepan satu flight pesawat tempur mulai dari F16, Sukhoi, Hawk, T50, Super Tucano dan lain-lainnya akan di-standby-kan di Lanud Tarakan. Jumlahnya juga bervariasi mulai 8 hingga 10 pesawat, namun sifatnya hanya sementara,” ucapnya.
Kedepan Lanud Tarakan akan diperluas, dengan adanya lahan seluas 15 hektare pemberian Pemkot Tarakan. “Pak Wali Kota Sofian Raga rencananya akan memberikan lahan di sebelah barat dari Lanud Tarakan, luasnya mencapai 15 hektare. Ini akan digunakan untuk pembangunan Lanud Tarakan,” ungkapnya.
Dirinya juga meminta Komandan Lanud Tarakan Kolonel Pnb Umar Faturrohman untuk melakukan koordinasi dengan Wali Kota Tarakan Sofian Raga, terkait rencana memperpanjang landasan menjadi 2.500 meter.
“Dengan panjang landasan menjadi 2.500 meter dapat mendaratkan segala jenis pesawat TNI AU dalam rangka operasi, khususnya pengamanan perbatasan,” pungkasnya. (jnr/ddq)
Pembangunan Shelter Lanud Hampir Rampung
Pembangunan shelter pesawat tempur di Lanud Tarakan saat ini sedang berjalan. [ELIAZAR/KALTARA POS]
Sebagai salah satu pangkalan udara yang ada di daerah perbatasan, pembangunan sejumlah fasilitas Lanud Tarakan akan menjadi prioritas Mabes TNI. Salah satunya pembangunan shelter pesawat tempur yang saat ini tahap pembangunannya sudah hampir selesai. Tidak hanya itu, setelah shelter pesawat tempur di Lanud Tarakan sudah siap, nantinya akan ada pesawat tempur yang akan disiagakan di Lanud Tarakan. Hal tersebut disampaikan langsung Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara II (Pangkoopsau II), Marsekal Muda TNI Umar Sugeng Hariyono.
“Untuk kesiapsiagaan kita di perbatasan ini, sehingga negara ini memang aman dari ancaman luar. Kalau misalnya sudah jadi (pembangunan shelter, Red), kita akan tempatkan pesawat tempur tapi sifatnya masih standby,” kata Marsekal Muda TNI Umar Sugeng Hariyono di sela-sela kunjungannya ke Lanud Tarakan, kemarin (13/12).
Meski hanya bersifat stand by, lanjut Umar, pihaknnya akan menempatkan satu flight. Adapun jumlah pesawat tempur satu flight terdiri atas 8 sampai 10 pesawat tempur. “Jadi nanti pesawat tempur yang akan stand by itu ganti-ganti. Seperti kemarin ada pesawat T50, Sukhoi, F16 dan yang lain juga akan giliran stand by disini,” jelasnya.
Ditambahkan Umar, dalam perkembangan pembangunan Lanud Tarakan juga mendapatkan respons yang positif dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan. Dalam kunjungannya kemarin, Umar sempat bertemu dengan Wali Kota Tarakan yaitu Ir Sofian Raga. Dalam pertemuan tersebut Sofian mengatakan akan memberikan lagi tanah dengan jumlah 15 hektare (ha) kepada Lanud Tarakan.
“Landasan juga sudah dikoordinasikan dengan Pak Wali Kota. Akan diperpanjang menjadi 2.500 meter sehingga semua pesawat bisa mendarat di Tarakan,” bebernya.
Selain itu, dengan perkembangan Lanud Tarakan yang begitu pesat maka pihaknya juga akan menambah porsonel Lanud Tarakan. Bahkan pihaknya juga akan menempatkan sejumlah pasukan khusus TNI AU di Lanud Tarakan. “Personel akan mengikuti seperti dari lanud Tipe C menjadi Tipe B dan sarana prasarananya akan ada penambahan. Jadi pasukan khas juga akan ada nanti, diantaranya Paskhas, dan Satuan Radar juga akan ada,” tutupnya. (zar)
Dokumentasi sejumlah prajurit Korps Marinir TNI AL bermanuver setelah mendarat di Pantai Banongan, Situbondo, Jawa Timur, Jumat (29/7/2016). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Latihan Marinir Terpadu 2016 yang melibatkan ratusan prajurit dan beberapa material tempur untuk meningkatkan kesiapan satuan Korps Marinir TNI AL sebagai pasukan pendarat dalam operasi amfibi. (ANTARA/Sersan Kepala Marinir Kuwadi)
