Tentara dari satuan Batalion Ke 11 Rejimen Askar Melayu DiRaja saat tiba di Tarakan, Senin (25/09). (Prokal)
Sebanyak 130 personel Batalion ke-11 Rejimen Askar Melayu DiRaja tiba di Tarakan dengan menggunakan pesawat Royal Malaysian Air Force sekitar pukul 11.26 Wita, Senin (25/9).
Kedatangan tentara asal negeri Jiran kali ini dalam rangka latihan militer bersama dengan Yonif Raider 613 Raja Alam, yang dimulai pada tanggal 25 September hingga 7 Oktober.
Komandan Brigade Infanteri 24/Bulungan Cakti (Danbrigif 24/BC) Letnan Kolonel (Letkol) Inf Jones Sasmita Muliawan mengatakan, dalam latihan milter bersama ini nantinya akan dilakukan pertukaran teknik dan taktik militer antara kedua negara.
“Jumlah personil yang akan mengikuti latihan militer bersama kali ini berjumlah 260 personil, 130 personil dari Batalion Ke 11 Rejimen Askar Melayu DiRaja dan 130 personil dari Yonif Raider 613 Raja Alam, selain itu ada juga personil pendukung yang terlibat dalam latihan militer kali ini,” ungkapnya.
Jones mengungkapkan dalam latihan militer bersama kali ini, akan dilakukan latihan simulasi serangan militer di wilayah pemukiman penduduk.
“Nanti akan ada simulasi latihan militer di pemukiman penduduk, untuk tempat latihan akan di lakukan di Kompi C dan Kelurahan Juata Laut,” tuturnya.
Dirinya menampik bahwa latihan militer bersama dengan negara Malaysia ini berkaitan dengan memanasnya situasi di Filipina, di mana militer Filipina sedang berusaha menaklukan kelompok ISIS di Kota Marawi.
“Tidak ada kaitannya dengan itu, latihan militer bersama ini sudah menjadi agenda tahunan, tahun sebelumnya dilaksanakan di Kota Kuching, Sarawak, selain itu kegiatan ini juga sebagai salah satu cara mempererat kerja sama antara kedua negara,” ujarnya.
Terpisah Panglima 3 Briged Tentera Darat Diraja Malaysia (TDM) Brigjen Mohd Bustaman mengatakan, latihan militer bersama ini sudah dilakukan selama 41 tahun, tujuannya tidak lain untuk meningkatkan kekuatan tempur tentara.
“Personil yang kami bawa dari Batalion ke-11 Rejimen Askar Melayu DiRaja merupakan tentara infantri biasa, sehingga adanya latihan militer bersama Yonif Raider 613 Raja Alam yang kekuatannya tempurnya di atas tentara infantri, kami berharap mendapatkan tambahan ilmu dalam hal teknik dan taktik,” ujarnya.
Dirinya menyambut baik adanya simulasi militer di pemukiman penduduk yang akan dilakukan dalam latihan militer bersama kali ini, menurutnya hal ini perlu dilakukan sebagai antisipasi bila sewaktu-waktu ada ancaman yang terjadi di pemukiman penduduk.
“Kami sangat jarang melaksankan simulasi latihan militer di pemukiman penduduk, adanya simulasi latihan militer di pemukiman penduduk ini kami akan manfaatkan sebaik mungkin sebagai bekal untuk militer kami ketika menghadapi ancaman di pemukiman penduduk,” ujarnya.
Selama ini teknik pertempuran yang dilakukan oleh Malaysia lebih bersifat konvesional, yakni mengerahkan secara besar-besaran personil maupun alutsista untuk memenangkan sebuah perperangan.
“Simulasi yang dilakukan nanti lebih menitikberatkan ke mana kemampuan individu masing-masing personil dalam melumpuhkan musuh di wilayah pemukiman penduduk, sehingga kami berharap ada ilmu yang kami bawa untuk meningkatkan teknik dan taktik pertempuran kami,” pungkasnya.
Senjata produksi Pindad
Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, membenarkan Badan Intelijen Negara (BIN) membeli 500 pucuk senjata api dari PT Pindad.
"Ini ada izin pembeliannya pada Mei 2017 yang ditandatangani Wakil Kepala BIN, Teddy Lhaksmana. Pembelian ini sudah atas izin menteri pertahanan jadi tidak ada masalah. Tinggal masalah komunikasi saja," kata dia, saat ditemui di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa.
Dia menunjukkan lampiran berkas dokumen izin pembelian senjata api yang dikirimkan ke Kementerian Pertahanan pada Mei 2017.
"Soal senjata saya rasa itu tidak ada masalah karena berdasarkan UU, pembelian senjata atau menjual senjata ataupun alat pertahanan keamanan itu harus disetujui menteri pertahanan. TNI, Polisi, Bakamla, Kemenkumhan dan Bea Cukai serta Kementerian Kehutanan harus ada izin dari menteri pertahanan," kata dia.
"Menentukan ini enggak boleh, itu boleh, ini-itu, dan lain-lain. Kalau melanggar itu ada hukumannya. Kalau enggak salah 5 tahun dan denda Rp 10 miliar. Kalau keadaan darurat jual-jual begitu hukumannya tiga kali lipat jadi 15 tahun penjara dan denda Rp 30 miliar," kata dia.
Dalam surat berkop resmi Badan Intelijen Negara dan berklasifikasi rahasia tersebut, dia menunjukkan permohonan izin pembelian senjata itu adalah untuk senapan serbu personel SS2-V2 kaliber 5,56 x 45 mm sebanyak 521 pucuk buatan PT Pindad.
Selain itu, BIN juga mengajukan permohonan pembelian amunisi tajam sebanyak 72.750 butir.
Dia menjelaskan, keputusan untuk menunjukkan dokumen rahasia pembelian senjata itu bukan bermaksud untuk memanaskan situasi saat ini, melainkan memperjelas terkait ramainya polemik soal pembelian senjata.
"Saya sebenarnya sudah malas mau ngomong. Karena sudah terlalu banyak orang yang ngomong dari pemikirannya masing-masing. Padahal yang namanya senjata itu ada aturannya. Ada UU-nya," kata dia.
Ia mengaku bukan untuk memanaskan situasi yang ada saat ini, tetapi memperjelas agar tidak terjadi lagi yang seperti ini.
"Karena saya menteri pertahanan, maka saya harus ngomong. Menteri pertahanan itu mengurusi pertahanan negara. Kalau pertahanan negara jelek, itu yang tanggung jawab saya, yang digantung saya, bukan siapa-siapa," tuturnya.
Kekuatan pada bangsa Indonesia, kata dia, ada pada persatuan dan kesatuannya. Oleh karena itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kekuatan bangsa Indonesia. "Kalau kita bersatu, tidak ada negara lain yang bisa melawan kita," tuturnya.
Sebelumnya, beredar rekaman suara Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, di dunia maya saat berbicara dalam acara silaturahmi Panglima TNI dengan purnawirawan TNI di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9).
⚓️ Jakarta continues to look for regional opportunities for its state-owned defense companies. 
Ilustrasi [Pindad]
On September 24, reports surfaced that one of Indonesia’s state-owned defense companies had received interest from Laos for some new arms sales. The reports are part of a broader development where Jakarta is seeking to strengthen its defense industry, including through selling more products to regional countries like Laos with which it is commemorating 60 years of relations this year.
As I have noted before, Indonesia, not unlike some other major Asian states, has been trying to get its state-owned defense firms, including shipbuilder PT PAL, weapons and land systems maker PT PINDAD, and aircraft maker PT DI, to sell more products abroad and to boost their level of expertise. Though some advances have been made, familiar challenges remain.
A case in point is PT PAL. Though it has seen some advances – from a contract to deliver Strategic Sealift Vessels (SSVs) to the Philippines to other reported orders from other ASEAN and African nations – the picture is not quite as sunny as Indonesian officials portray it to be.
Indonesia continues to market the products of its state-owned defense firms, and the recent Laos story that made the headlines is a case in point. As state-owned media outlet ANTARA News reported, the interest from Laos came after PT PINDAD had promoted its products to the Laos defense ministry as one of the companies participating in the Trade and Tourism Fair 2017 held by the Indonesian Embassy in Vientiane to mark the 60th anniversary of Indonesia-Laos relations. PT PINDAD’s vice president for export Ridi Djajakusuma was quoted as saying that the ministry had expressed “keen interest” in buying weapons such as short rifles and ammunition.
Laos is no stranger to Indonesian weapons, having previously purchased weapons such as pistols, rifles, and ammunition. Djajakusuma said the interest expressed this time by the ministry during their meeting on September 21 was roughly along the same lines product-wise, specifically in buying G2 elite pistols, SPR sniper rifles, and ammunition.
It will be interesting to see how this progresses as the two countries continue commemorating their 60th anniversary this year, which has already seen a flurry of activity. Security cooperation has factored into broader bilateral discussions, including at the fifth iteration of the Indonesia-Laos Joint Commission on Bilateral Cooperation held in Jakarta in July led by their two foreign ministers Retno Marsudi and Saleumzay Kommasith. Laos Prime Minister Thongloun Sisoulith is due to visit Indonesia later this year.
⚓️ Di Laut Mediterania 
Setelah menempuh perjalanan dengan jarak lebih dari 6.000 mil laut dari Indonesia sampai dengan Lebanon, akhirnya KRI Usman Harun- 359 tiba di Laut Mediterania Lebanon.
Kedatangan Kapal perang Fregate milik TNI Angkatan Laut ini disambut oleh para Prajurit Satgas Maritim TNI KONGA XXVIII-I UNIFIL selaku pengawak KRI Bung Tomo-357 yang sebentar lagi akan menuntaskan misinya sebagai pasukan penjaga perdamaian di Lebanon.
KRI Usman Harun-359 yang melaksanakan pelayaran selama 39 hari ini akan menggantikan KRI Bung Tomo-357 yang telah mengemban misi PBB selama kurang lebih 2 tahun sebagai salah satu unsur Maritime Task Force UNIFIL bersama dengan kapal perang dari Brazil, Bangladesh, Jerman, Yunani dan Turki untuk menjaga perairan Lebanon dari kegiatan kegiatan ilegal yang dapat mengancam stabilitas keamanan dan perdamaian di Lebanon.
Kedatangan KRI Usman Harun-359 di laut Mediterania Lebanon disambut oleh KRI Bung Tomo-357 dengan menggelar kegiatan latihan bersama untuk memantapkan kesiapan KRI Usman Harun-359. Dalam kegiatan ini KRI Bung Tomo-357 selaku kapal yang akan menyelesaikan misi mengirimkan Bendera PBB kepada KRI Usman Harun-359 melalui prosedur Mailbag Transfer. Pengiriman Bendera PBB lewat laut ini merupakan simbol penyerahan estafet penugasan dalam misi MTF UNIFIL dan juga sebagai bentuk penghormatan kepada kapal perang Republik Indonesia yang baru bergabung di jajaran MTF UNIFIL.
Serial mail bag transfer kedua kapal Multi Role Light Fregate milik TNI AL di perairan Lebanon ini berjalan dengan sukses karena profesionalisme dan semangat yang ditunjukkan oleh para prajurit Satgas Maritim TNI KONGA XXVIII-I/2016 dan KONGA XXVIII-J/2017. Kegiatan ini diakhiri dengan manuver break away, KRI Usman Harun-359 bergerak menuju pelabuhan Beirut, sedangkan KRI Bung Tomo-357 melanjutkan on tasknya yang ke-55.
Sebelum bergerak ke pelabuhan Beirut, beberapa orang perwira KRI Usman Harun-359 bergabung on board di KRI Bung Tomo-357 untuk mendapatkan pengenalan tentang Maritime Interdiction Operation, Hailing Procedure, Military Air Activity Report dan Proskom sebagai bagian dari proses familiarisasi tugas bagi satgas baru.
Kapal selam Type 214 [defence.pk] ☆
Pemerintah dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2018 telah menyediakan porsi penarikan pinjaman atau utang, untuk pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) bagi Kementerian Pertahanan, dan alat material khusus (alumatsus) untuk Kepolisian Republik Indonesia.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara, mengatakan sumber utang tersebut berasal dari luar negeri dan dalam negeri.
"Ya kan ada yang alatnya dari luar dan dari dalam," kata Suahasil di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/9/2017).
Dalam RAPBN 2018, pinjaman luar negeri negatif Rp 18,6 triliun, artinya pemerintah lebih besar membayar pokok pinjaman dibanding menarik pinjaman baru. Tahun depan, pemerintah akan melakukan penarikan pinjaman Rp 51,5 triliun dengan pembayaran cicilan Rp 70,1 triliun.
Penarikan pinjaman ini terdiri dari pinjaman tunai Rp 13,5 triliun, dan pinjaman proyek Rp 38,0 triliun. Pinjaman proyek ini dari pemerintah pusat Rp 27,2 triliun, diterushibahkan Rp 0,2 triliun, dan diteruspinjamkan Rp 10,6 triliun.
Dari pinjaman luar negeri tersebut, terdapat lima kementerian/lembaga terbesar pengguna utang luar negeri dengan total alokasi lebih dari 90%, antara lain seperti Kementerian Pertahanan Rp 11,7 triliun untuk alutsista, dan Kepolisian sebesar Rp 3,3 untuk alumatsus.
"Kalau beli dari luar kan buka L/C (letter of credit), bentuknya pinjaman. Kalau yang dari dalam, kan ada juga yang dari dalam, itu financing-nya dari bank lokal," jelas dia.
Alutsista yang dibeli
Utang luar negeri Rp 11,7 triliun untuk alutsista ini antara lain, Kapal PKR, ASW Helikopter, Korvet, Kapal Selam, Roket, pesawat Multipurpose Amphibious, rantis khusus Armed AVRMD dan AVFCU, radar GCI, dan Kapal Mine Counter Measure.
Sedangkan Rp 3,3 triliun untuk alumatsus yakni helikopter, labfor Mabes Polri, peralatan service, siskom di Indonesia bagian Timur yakni Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara.
Sedangkan pinjaman untuk pembelian alutsista dan alumatsus yang berasal dari dalam negeri sebesar negatif Rp 3,1 triliun, karena pemerintah melakukan penarikan pinjaman Rp 4,5 triliun dan melakukan pembayaran cicilan Rp 1,4 triliun.
Penarikan pinjaman yang totalnya Rp 4,5 triliun ini, sekitar Rp 3,5 triliun difokuskan oleh Kementerian Pertahanan untuk membiayai alutsista dan alumatsus yang diproduksi industri pertahanan dalam negeri. Sedangkan untuk Kepolisian Rp 1 triliun, pemberi pinjaman dalam negeri adalah Bank BUMN dan BUMD.
