✈ N219 [PTDI]
Menindaklanjuti gagasan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie untuk membeli pesawat jenis N-219 (Nurtanio), belum lama ini atasnama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, Gubernur melayangkan surat ke PT Dirgantara Indonesia (DI), menanyakan tata cara pembelian pesawat dan pengelolaannya.
Seperti diketahui, pesawat Nurtanio yang diresmikan Presiden Jokowi beberapa waktu itu, merupakan buatan PT DI yang bekerjasama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).
“Kita sudah mengirim surat ke PT DI. Nanti rencananya PT DI akan mengundang kita melakukan paparan. Dijadwalkan Januari minggu kedua 2018, tetapi kita lihat dulu mana tahu ada perubahan jadwal lagi. Nanti PT DI akan memberikan informasi tata cara pembelian pesawat,” kata Irianto.
Gubernur menjelaskan, aturan pembelian pesawat tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 82 Tahun 2004 tentang Prosedur Pengadaan Pesawat Terbang dan Helikopter. Di mana, pengadaan pesawat udara dan helikopter untuk kegiatan angkutan udara harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Udara. “Selain ke PT DI, atasnama pemerintah provinsi, saya selaku Gubernur juga sudah bersurat ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait dengan pembelian pesawat. Karena ada aturan dan tata caranya. Harus ada izin juga dari Menteri Perhubungan (Menhub) dan dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Udara,” jelasnya.
Gubernur menegaskan, dalam nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kaltara tahun 2018, dipastikan telah memasukkan anggaran rencana pembelian pesawat N-219. Untuk tahap I, anggaran yang dialokasikan untuk membeli pesawat tersebut senilai Rp 40 miliar.
“Kita akan terus koordinasikan untuk proses pengadaan pembelian pesawat ini. Karena anggarannya cukup besar, harga pesawat sekitar Rp 80 miliar. Tahap pertama Rp 40 miliar. Berlanjut tahun berikutnya Rp 40 miliar. Targetnya 2019 sudah bisa terwujud,” ujarnya.
Selain mengirimkan surat, tindak lanjut lain, PT DI juga telah meminta Pemprov untuk menguraikan kebutuhan pesawat yang akan dibeli. “Jadi kita akan siapkan kajiannya, karena ini sesuai dengan peraturan menteri tentang tata cara pengadaan pesawat, kita disuruh menguraikan kebutuhan pesawat itu. Nanti rutenya ke mana saja, siapa yang mengadakan dan kesiapan pemerintah daerah seperti apa, kita harus jelaskan di sana,” urainya.
Sebelumnya, Gubernur menegaskan, rencana pembelian pesawat N-219 Nurtanio, selain untuk menyediakan transportasi murah, tujuan pembelian pesawat tersebut karena dengan pesawat berstatus aset pemerintah akan mengurangi beban anggaran daerah yang selama ini digunakan sebagai subsidi ongkos angkut (SOA) orang dan barang.
Di samping itu, juga menjaga kontinuitas arus transportasi orang dan barang di wilayah perbatasan dan pedalaman.
“Pengoperasian pesawat ini nantinya akan bekerjasama dengan maskapai penerbangan. Yang pasti, jika Kaltara benar-benar membeli pesawat N-219, banyak keunggulan yang diperoleh. Baik dari sisi finansial, teknis maupun operasional,” ujar Irianto.
Gubernur juga menegaskan bahwa pembelian N-219 semata-mata untuk kepentingan percepatan pembangunan transportasi dan pengentasan masalah sosial masyarakat di perbatasan dan pedalaman Kaltara.
“Yang terpenting itu adalah cita-cita besar kita untuk membantu masyarakat di perbatasan,” jelas Gubernur.
Kostrad ●
Batalyon Mandala Yudha adalah Batalyon baru yang diresmikan oleh Pangkostrad pada tanggal 6 Desember 2017. Lokasi Batalyon tersebut terletak di desa Mekarsari, Jasira, Lebak, Banten. Batalyon ini merupakan Batalyon pertama yang mencakup semua kecabangan TNI-AD yang ada. Selain itu juga dipimpin oleh Komandan Batalyon berpangkat Kolonel.
Doa syukur bersama Batalyon Mandala Yudha Kostrad dihadiri oleh Danrem 064/MY beserta jajaran, ketua DPRD Lebak beserta jajaran dan kapolres Lebak di Mako Yon Mandala Yudha Kostrad, Kamis (28 Desember 2017).
Komandan Batalyon pertama adalah Letkol Inf M. Asmi. Pada usia Batalyon yang baru 22 hari Danyon mengadakan acara syukuran di satuan dengan mengundang pejabat setempat di Kabupaten Lebak. Para tamu undangan yang hadir antara lain Danrem 064/MY, Kepala DPRD Lebak, Kapolres Lebak, Dandim jajaran Korem 064/MY, Ketua Gapensi Lebak, Asda 1 Lebak, Dan Grup 1 Kopassus, Camat Jasira, Kapolsek Jasira, Danramil Jasira, Mitra usaha Lebak, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama.
Rangkaian kegiatan diawali sambutan dan ucapan terima kasih atas kehadiran para tamu undangan, dilanjutkan sambutan Danrem 064/MY yang menyampaikan kondisi situasi wilayah lebak saat ini, dan sambutan ketua DPRD tentang TNI Polri harus bersinergi dengan instansi pemerintah daerah, serta doa syukur bersama yang ditujukan untuk memperkenalkan Batalyon Mandala Yudha Kostrad kepada para pejabat sekitar Provinsi Banten umumnya dan khususnya di Kecamatan Sajira, letak dimana Batalyon Mandala Yudha Kostrad didirikan.
Dalam sambutannya Danrem 064/MY Kolonel Czi Ito Herdiato menyampaikan bahwa, Batalyon Mandala Yudha Kostrad merupakan satuan elite Kostrad yang akan menampung kurang lebih 1200 personel dan alutsista yang dimiliki TNI Angkatan Darat yang siap digerakkan dan ditugaskan untuk menjaga kedaulatan wilayah negara Republik Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, sebelum mengakhiri kegiatan dilaksanakan penanaman pohon yang dilakukan oleh para pejabat yang hadir dalam acara tersebut.
Simulator Integrated Combat Management System ●
Komando Latihan (Kolat) Koarmabar melaksanakan uji fungsi Integrated Combat Management System (ICMS) yang disaksikan oleh Irum Itjen TNI Marsekal Pertama TNI Sri Pulung di Puslat Kaprang Gedung Bambang Soesilo Kolat Koarmabar, Jakarta Pusat, Kamis (28/12).
Dalam kegiatan tersebut Irum Itjen TNI Marsekal Pertama TNI Sri Pulung didampingi Irarmabar Kolonel Laut (P) Hargianto, S.E., M.M., Irut Intel Itjen TNI Kolonel INF Fauzi, dan para Komandan Satuan jajaran Koarmabar.
Irum Itjen TNI dalam kesempatan tersebut menyaksikan pengoperasian dua simulator yakni Vehicular And Gunnery Trainer berupa simulator rantis yang dilengkapi senjata M240 Kaliber 7,62 mm dan Boat Crew And Gunnery Trainer berupa simulator combat boat yang dilengkapi 4 senjata perorangan masing-masing senjata M2 Kaliber 12,7 mm dan M240 Kaliber 7,62 mm.
Vehicular And Gunnery Trainer merupakan sistem pelatihan yang cukup intensif karena menempatkan para peserta seperti pada kondisi yang sebenarnya sehingga dapat berlatih secara efektif dalam berbagai penugasan diantaranya penjinakan bom, penembakan di atas kendaraan yang bergerak dan penembakan tanpa kendaraan. Simulator ini bermanfaat untuk menyiapkan para prajurit baik perorangan maupun tim dalam menghadapi medan tugas tempur yang sesungguhnya, meningkatkan keterampilan dan kemampuan prajurit dalam menembak.
Boat Crew And Naval Gunnery Trainer merupakan sistem pelatihan yang menempatkan para prajurit yang bertugas di kapal seperti berada pada kondisi yang sebenarnya sehingga dapat berlatih secara efektif dalam menghadapi penugasan dan ancaman yang mungkin dihadapi di laut. Simulator ini berfungsi untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan prajurit penembak dalam kondisi gerak seolah-olah sedang berada di atas boat. Simulator ini juga dilengkapi radar dan alat komunikasi serta dapat disimulasikan kondisi siang dan malam.
Puslitbang Alpalhan Balitbang Kemhan melaksanakan uji fungsi prototipe Mobile Hyperbaric Chamber di Bogor, Jawa Barat hasil kerja sama litbang dengan PT Samodra Wewaca Kusuma pada tanggal 21 Desember 2017.
Acara dihadiri oleh Kapuslitbang Alpalhan Brigadir Jendral TNI Abdullah Sani, Kalakesla Kolonel Laut (K) dr. Herjunianto, Sp.PD, MMRS, Kabid Matra Laut Puslitbang Alpalhan Kolonel Laut (KH) Ir. Indra Usmansyah, Perekayasa Madya Puslitbang Alpalhan Balitbang Kemhan Kolonel Inf Yan Namora, Tim OJT dan Tim PPHP serta PT Samodra Wewaca Kusuma.
Prototipe Mobile Hyperbaric Chamber adalah sistem terapi medis dengan memasukan pasien ke dalam suatu ruangan khusus untuk menghisap oksigen tekanan tinggi (100%) atau pada tekanan barometer tinggi (hyperbaric chamber) yang diangkut dalam kendaraan yang dirancang khusus. Mobile Hyperbaric Chamber digunakan untuk terapi di lapangan sehingga dapat bergerak dinamis kemana diperlukan, selain itu dilengkapi dengan kendaraan pendukung berupa kendaraan Hyperbaric Supporting untuk mengangkut pasien.
Uji fungsi prototipe Mobile Hyperbaric Chamber meliputi uji Sistem Hyperbaric Chamber, uji kendaraan dan uji kekedapan. Namun setelah dilakukan uji fungsi tersebut masih ditemukan beberapa titik kebocoran pada Sistem Hyperbaric Chamber dan masih ada sistem mekanik yang belum berfungsi seperti yang diharapkan, sehingga perlu dievaluasi dan dilakukan penyempurnaan agar mencapai standar kelaikan operasional Mobile Hyperbaric Chamber.
Sigma class TNI AL ●
Indonesia sebagai negara maritim harus memperkuat aspek pertahanan. Namun, hal tersebut masih sulit diwujudkan bila alokasi anggaran di bidang pertahanan belum ideal.
Anggota Komisi I DPR Teuku Riefky Harsya mengatakan, hingga 2004, anggaran pertahanan Indonesia relatif sederhana. Kemudian, di 2005, disusunlah sebuah rencana strategis (renstra) TNI yang terbagi dalam 4 tahap selama 20 tahun.
Tujuan penyusunan renstra untuk membentuk postur ideal TNI sebagai bagian dari pembentukan TNI yang profesional dan modern yang diarahkan agar dapat menjawab berbagai kemungkinan tantangan, permasalahan aktual, dan pembangunan kapabilitas jangka panjang yang sesuai dengan kondisi geografis dan dinamika masyarakat.
Peningkatan profesionalisme prajurit TNI itu harus diimbangi dengan meningkatkan kesejahteraan melalui kecukupan penghasilan prajurit, penyediaan dan fasilitas rumah tinggal, jaminan kesehatan, peningkatan pendidikan dan penyiapan skema asuransi masa tugas.
“Tentunya, untuk mencapai postur ideal tersebut dibutuhkan anggaran yang memadai. Karena itu pula, anggaran pertahanan sejak 2005 mulai meningkat. Signifikansi lonjakan anggaran dapat dilihat mulai tahun 2010 (renstra tahap II) di mana pada masa itu, program Minimum Essential Forces (MEF) mulai diterapkan,” ujarnya, Rabu (27/12/2017).
Menurut Riefky, kebijakan pembangunan MEF terdiri dari 3 tahap selama 15 tahun atau mulai 2010 hingga 2024. Kebutuhan anggaran MEF seluruhnya adalah sebesar Rp 471,28 triliun di mana kebutuhan anggaran masing-masing tahap adalah sebesar Rp 157,1 triliun.
Selama 10 tahun masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), praktis anggaran pertahanan Indonesia mengalami peningkatan signifikan hingga 400%. Kebutuhan Renstra TNI pada tahap II yang bertepatan dengan akhir periode kepemimpinan SBY terpenuhi hingga 97,38% dari kebutuhan yang ada, yakni Rp 255,7 triliun dari Rp 262,57 triliun.
Beralih ke kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertepatan dengan dimulainya renstra TNI tahap III atau 2015-2019. Kebutuhan anggarannya sebesar Rp 907,20 triliun. Apabila ditambahkan dengan kekurangan anggaran renstra tahap I dan II, secara keseluruhan kebutuhan anggara renstra tahap III, Rp 1.379,23 triliun.
Pihaknya mengaku gembira ketika Presiden Jokowi mewacanakan peningkatan anggaran pertahanan hingga 1,5% dari GDP. Hal tersebut menandakan adanya kelanjutan dari program tersebut kendati masih belum sepenuhnya terealisasi. Namun dapat dipahami karena pembangunan nasional bukan hanya sektor pertahanan atau TNI saja melainkan banyak hal. Kendati janji adalah janji dan pemerintah harus bekerja ekstra keras bagaimana caranya dapat mewujudkan anggaran pertahanan sebesar 1,5% dari GDP.
“Penagihan terhadap pemenuhan anggaran pertahanan bukan semata pemenuhan janji tapi memang sebuah kebutuhan bagi bangsa ini. Sebagai negara dengan luas daratan hampir 2 juta km2 dan luas laut hampir 8 juta km2, Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan pulau-pulaunya yang mencapai lebih dari 17.000 pulau,” katanya.
Besarnya bangsa Indonesia memerlukan kontrol dan perhatian yang besar karena alih-alih menjadi khazanah yang menguntungkan, khawatir malah dimanfaatkan oknum atau sekelompok orang untuk merongrong Indonesia.
Menurut Riefky, sebuah negara idealnya memiliki anggaran pertahanan sebesar 2 hingga 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB)-nya. Tidak ada negara yang kekuatan pertahanannya mampu menjaga kepentingan nasional bila anggaran pertahanannya di bawah 1,5% dari PDB.
“Peta kekuatan militer negara-negara di kawasan Asia Tenggara menunjukkan bahwa rasio anggaran pertahanan masing-masing negara terhadap PDB pada umumnya berada di atas 1 hingga 2% dengan alutsista yang sangat modern. Singapura, Brunei dan bahkan Myanmar memiliki anggaran di atas 3% dari PDB-nya,” tuturnya.
Rasio pertahanan Indonesia terhadap PDB di bawah 1% dengan kondisi alutsista yang sebagian sudah tua atau kedaluwarsa dan banyak di antaranya sudah tidak laik pakai. Dihadapkan pada situasi kekurangan jumlah dan ketidaksiapan alutsista/alut lainnya, jika tidak dilakukan upaya percepatan penggantian, peningkatan, dan penguatan akan menyulitkan bagi TNI untuk menjalankan tugasnya yaitu menegakkan kedaulatan negara, keselamatan bangsa dan menjaga keutuhan wilayah NKRI.
Bila melihat statistik pengeluaran anggaran pertahanan negara-negara di Asia Tenggara, pengeluaran Indonesia nomor dua, USD 8,2 miliar di bawah Singapura USD 10 miliar. Namun, apabila dilihat berdasarkan rasio perbandingan persentase terhadap PDB, anggaran pertahanan Indonesia di negara-negara di kawasan Asia Tenggara hanya lebih tinggi dari Laos.
“Penagihan terhadap pemenuhan anggaran pertahanan bukan semata pemenuhan janji tapi memang sebuah kebutuhan bagi bangsa ini. Sebagai negara dengan luas daratan hampir 2 juta Km2 dan luas laut hampir 8 juta Km2, Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan pulau-pulaunya yang mencapai lebih dari 17.000 pulau,” katanya.
Besarnya bangsa Indonesia memerlukan kontrol dan perhatian yang besar karena alih-alih menjadi khazanah yang menguntungkan, khawatir malah dimanfaatkan oknum atau sekelompok orang untuk merongrong Indonesia.
Menurut Riefky, sebuah negara idealnya memiliki anggaran pertahanan sebesar 2 hingga 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB)-nya. Tidak ada negara yang kekuatan pertahanannya mampu menjaga kepentingan nasional bila anggaran pertahanannya di bawah 1,5% dari PDB.
“Peta kekuatan militer negara-negara di kawasan Asia Tenggara menunjukkan bahwa rasio anggaran pertahanan masing-masing negara terhadap PDB pada umumnya berada di atas 1 hingga 2% dengan alutsista yang sangat modern. Singapura, Bruinei dan bahkan Myanmar memiliki anggaran di atas 3% dari PDB-nya,” tuturnya.
Rasio pertahanan Indonesia terhadap PDB di bawah 1% dengan kondisi alutsista yang sebagian sudah tua atau kedaluwarsa dan banyak di antaranya sudah tidak laik pakai. Dihadapkan pada situasi kekurangan jumlah dan ketidaksiapan alutsista/alut lainnya, jika tidak dilakukan upaya percepatan penggantian, peningkatan, dan penguatan akan menyulitkan bagi TNI untuk menjalankan tugasnya yaitu menegakkan kedaulatan negara, keselamatan bangsa dan menjaga keutuhan wilayah NKRI.
Bila melihat statistik pengeluaran anggaran pertahanan negara-negara di Asia Tenggara, pengeluaran Indonesia nomor dua, USD 8,2 miliar di bawah Singapura USD 10 miliar. Namun, apabila dilihat berdasarkan rasio perbandingan persentase terhadap PDB, anggaran pertahanan Indonesia di negara-negara di kawasan Asia Tenggara hanya lebih tinggi dari Laos.
Riefky menjelaskan, Singapura mengalokasikan anggaran pertahanan sekira 22% dari pengeluaran total pemerintah tahunan atau sekira 3,3 % dari PDB. Pendekatan jangka panjang negara untuk anggaran pertahanan diarahkan mempertahankan level kemampuan tinggi Angkatan Bersenjata Singapura (SAF) dan mengejar SAF sebagai generasi lanjut angkatan bersenjata yang modern.
Persentase anggaran pertahanan dari PDB Singapura capai 3.3%, lebih tinggi dari rata-rata global yang ada di kisaran 2% PDB, namun angka tersebut masih jauh di bawah batas maskimal anggaran pertahanan Singapura yang punya batas hingga 6% PDB.
Persoalannya, “Paman Sam” adalah sebuah negara yang memang secara fisik besar sehingga harus dilindungi oleh militer yang besar juga. Sementara Singapura luasnya hanya 710 km2, tidak lebih luas dari Jakarta yang mencapai 740 km2. Jika Singapura mengeluarkan dana yang besar untuk melindungi negaranya yang kecil, maka sangat masuk nalar apabila Indonesia mengeluarkan dana yang jauh lebih besar untuk militer atau pertahanannya.
“Sementara anggaran pertahanan Indonesia hanya 0,9% dari PDB. Atau diibanding rasio APBN, anggaran pertahanan Indonesia hanya 0,82%. Berdasarkan persentase terhadap PDB, maka idealnya anggaran pertahanan Indonesia minimum berkisar antara Rp150 – 200 triliun (1,5 – 2% dari PDB),” ujarnya.
Perhitungan tersebut, kata Riefky, sesuai dengan pembangunan MEF. Apabila Indonesia menginginkan agar postur pertahanan lebih berwibawa di mata internasional, maka dapat mencapai Rp 400 hingga maksimal Rp 600 triliun (4-6% dari PDB). Anggaran tersebut sangat wajar apabila melihat luasnya geografi Indonesia.
Hal tersebut selaras dengan agenda besar pemerintahan Jokowi JK adalah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim internasional dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki kekuatan maritim. Negara berkekuatan maritim memang tidak identik dengan kekuatan pertahanan maritim. Tetapi untuk mencapai kondisi ideal, maka pemerintahan Jokowi JK harus tetap melanjutkan agenda pembangunan pertahanan sebagai upaya menjaga kedaulatan Indonesia yang sebagian besar berdimensi laut.
“Saat ini, laut Indonesia masih banyak memiliki lubang-lubang yang sangat mudah ditembus baik oleh militer asing maupun kegiatan kriminal. Luas perbatasan laut dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia mencapai 5 juta kilo persegi. Di situ perlu ditempatkan kapal-kapal militer untuk menjaga keamanan dan kedaulatan laut sebagai upaya pengamanan aset strategis dan sumber daya yang ada di laut,” katanya.
Menurut Riefky, untuk menjaga keamanan dan kedaulatan tersebut, biayanya sangat mahal. Contohnya, empat Kapal Freegat yang baru dibeli dari Belanda harganya mencapai USD 800 juta atau sekira Rp 9,3 triliun, belum termasuk aksesorisnya. Bila ditambah aksesoris harganya mencapai USD 900 juta atau setara Rp 10,5 triliun. Sementara untuk memastikan keamanan laut, dibutuhkan lebih banyak kapal sejenis itu.
“Masalah-masalah yang dihadapi dalam pertahanan nasional adalah pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), mengatasi peningkatan kekuatan militer dari negara lain, fasilitas yang belum memadai seperti kapal selam dan pesawat Sukhoi. Indonesia akan diperhitungkan oleh negara lain jika kekuatan dan pertahanan maritimnya bagus. Namun, melihat dari perkembangan alat-alat tempur dan fasilitas yang dimiliki masih jauh dari negara lain,” katanya.
Untuk mendukung visi maritim dalam rangka mewujudkan negara maritim, maka salah satu yang harus diprioritaskan adalah membangun armada pertahanan maritim dana yang akan dibutuhkan untuk memperkuat pertahanan di bidang maritim sangat banyak. Berdasarkan studi yang ada, sambung Riefky, khusus untuk pembangunan armada maritim yang kuat diperlukan anggaran sebesar USD 10 miliar atau sekira Rp 118 triliun. Sementara itu, kebutuhan anggaran untuk pertahanan nasional secara umum adalah sekira Rp 800 triliun untuk 20 tahun ke depan.
✈ N219 [PTDI] 
