Pulau Wanus berada di utara Papua Nugini [wikipedia]
Kementerian Pertahanan Australia akan mendatangi Indonesia untuk memberi penjelasan detail soal rencana mereka bekerja sama dengan Amerika Serikat membangun pangkalan militer di Papua Nugini.
Pemerintah Australia sejauh ini baru memberitahukan rencana mereka soal pangkalan militer di Papua Nugini ke Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu.
Penjelasan lebih mendalam akan disampaikan bersamaan dengan acara pertemuan bilateral Indonesia-Australia Defence Strategic Dialogue (IADSD) di Sentul, Bogor, 21-22 November 2018.
"Pemerintah Australia sudah memberitahukan rencana ini secara resmi kepada Menhan. Hal ini juga akan disampaikan oleh Kemhan Australia kepada Indonesia secara detail pada kesempatan pertemuan bilateral IADSD di Sentul," ujar Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan RI Brigjen Totok Sugiharto kepada CNNIndonesia.com.
Totok mengatakan pangkalan militer yang dibangun AS-Australia di Papua Nugini dimaksudkan untuk menghambat kehadiran China di kawasan pasifik. China diketahui sudah membuka jalur optik ke Papua Nugini sebagai bagian dari strategi The Belt and Road Initiative China.
"Australia dan Amerika telah sepakat memperkuat kehadiran kekuatan Militer Australia sebagai bentuk keseimbangan kekuatan China di kawasan ini," kata Totok.
Totok mengatakan pemerintah Indonesia menyambut baik upaya kementerian pertahanan Australia untuk menjelaskan duduk perkara tentang rencana pembangunan pangkalan militer di Papua Nugini.
Wakil Presiden AS Mike Pence pada Sabtu (17/11) telah mengumumkan rencana kerja samanya dengan Australia untuk membuat sebuah pangkalan militer yang akan diletakkan di kawasan Papua Nugini.
Amerika juga sekaligus mengadakan kerja sama dengan Limbrum Naval Base atau pangkalan laut milik pertahanan Papua Nugini. Rencananya, Australia dan AS akan mengubah Pulau Manus menjadi pangkalan militer di wilayah yang berbatasan langsung dengan Papua tersebut. (dni/gil)
Sikapi AS-Australia, RI Butuh Pangkalan Militer di Papua
Markas TNI AL di Sorong [wikimapia]
Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence mengumumkan kerjasamanya dengan Australia untuk membangun sebuah pangkalan militer yang akan diletakkan di kawasan di Papua Nugini. Amerika juga sekaligus mengadakan kerjasama dengan Lombrum Naval Base atau pangkalan angkatan laut milik pertahanan Papua Nugini.
Menanggapi langkah Negara Paman Sam tersebut, Pengamat Militer dan Pertahanan Indonesia Muradi mengingatkan pemerintah Indonesia bahwa itu bukan sebuah kabar baik. Oleh sebab itu, Indonesia pun disebutnya harus menyikapi dengan membangun fasilitas serupa di Papua.
"Dari segi pertahanan keamanan dengan membangun pangkalan militer jangan dianggap membangun sebagai perkawanan. Itu salah. Itu dianggap sebagai kompetitor di bidang pertahanan dan keamanan," kata Muradi kepada CNNIndonesia.com, Minggu (18/11).
Untuk itu, Muradi mengusulkan agar Indonesia membangun pangkalan pertahanan serupa di sekitar pulau Papua yang merupakan wilayah Indonesia.
"Kita harus mempercepat proses pembangunan Membangun Mako Kostrad (Komando Strategis Angkatan Darat) dan Mako Marinir supaya ada efek gentar," ujar Muradi.
Efek gentar atau efek deteren itu, kata dia, perlu dibangun sebagai pesan untuk negara-negara lain terkait kedaulatan Indonesia.
Pembangunan pangkalan militer ini dilakukan agar negara lain tidak semena-mena dengan Indonesia. Papua diharapkan bisa menjadi basis pertahanan dan militer Indonesia ke depan.
"Logikanya kalau bukan sebagai musuh minimal kompetitor dan minimal kita waspada," ujar Muradi.
Pengajar di lingkungan Universitas Padjadjaran itu mengatakan dalam sejumlah buku pertahanan dan keamanan Australia, Indonesia adalah salah satu negara yang dianggap sebagai ancaman. Atas dasar itu, kata Muradi, tidak heran ketika Australia membangun pangkalan militer di wilayah yang berbatasan dengan Indonesia.
"Australia masih memandang Indonesia sebagai ancaman bersama China. Jadi memang kalau membangun [pangkalan militer] itu bukan hal yang baru. Situasi ini sudah kita prediksi jauh hari," ujar Muradi.
Sejauh ini, Muradi bilang, Indonesia belum melakukan tindakan signifikan mengantisipasi pergerakan militer dari negara lain. Padahal, negara lain Seperti Singapura secara gamblang menyatakan Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi ancaman.
"Singapura jelas-jelas mereka itu terancam, bisa terlihat dari pernyataanya soal negara yang perlu diperhitungkan adalah negara dengan mayoritas Islam terbesar yang mana Indonesia. Dalam hal ini minimal kita merumuskan ancaman dari luar seperti apa," ujar dia.
Sebelumnya, Wapres AS Mike Pence pada Sabtu (17/11) mengumumkan kesepakatan negaranya dan Australia untuk membangun pangkalan laut di Papua Nugini, juga bekerja sama dengan pemerintahan negara tersebut.
"Kami akan bekerja dengan dua negara ini untuk melidungi kedaulatan dan hak maritim di Kepulauan Pasifik," kata Pence dikutip dari AFP (17/11).
Dikutip dari kantor berita yang sama, gerakan AS itu dilihat sebagai bentuk 'pergerakan' atas pengaruh China di kawasan Pasifik.
Kabar bahwa China ingin membangun fasilitas militer di Fiji seperti di Pulau Blackrock, Manus atau vanuatu telah tercium pihak Australia dan informasi ini mengalir sampai Gedung Putih. Kedua negara pun disebut khawatir keinginan China ini akan menyaingi keseimbangan kekuatan angkatan laut di pasifik Selatan.
➶ For export to Indonesia 
ANKA UAV with TNI AU logo at Indo Defence 2018
Turkish Aerospace Industries (TAI) has passed yet another significant threshold in its efforts to meet Indonesia's need for satellite-controlled, mid-altitude and long-endurance unmanned aerial vehicles (UAVs). The company has made an offer for two systems consisting of six aerial vehicles to be provided for the Indonesian Air Force. Thanks to the outstanding features of TAI's Anka UAV in terms of technique, industrial participation and cost, the defense giant made it on the short list consisting of two companies selected from among four rivals. The Indonesian Ministry of Defense initiated an international procurement process on June 28 to procure UAV systems. TAI submitted an offer on Aug. 24.
TAI held an "Industrial Day" in Jakarta on Aug. 14 during the preparation process. At the event, design, production and main integrator capabilities that the company undertakes across many different platforms were transferred to Indonesian defense and aerospace companies, and comprehensive negotiations were held with them to achieve the targeted industry cooperation.
At the Indo Defense 2018 Fair, which was held from Nov. 7 to Nov. 10 in Jakarta, a real-sized Anka was exhibited among the systems that participated in the tender - which Indonesian authorities interpreted as a very clear indicator of the cooperation desired and the importance attributed to the tender.
It is possible that the cooperation potential to flourish in the field of aerospace, especially UAVs, under the leadership of Anka in Indonesia, might also be reflected on other projects in the upcoming period. This is considered as a positive, long-term and win-win business model by Indonesian decision makers who want to reduce their dependence on foreign markets and appeal to global markets by developing their own industry.
ANKA, an advanced Medium Altitude Long Endurance (MALE) class UAV, performs day and night, all-weather reconnaissance, target detection/identification and intelligence missions, featuring autonomous flight capabilities including automatic take-off and landing.
➶ Akan menyusul dan ditempatkan di pintu masuk Indonesia 
Ilustrasi ASTER 30
Dengan luas wilayah udara lebih dari lima juta kilometer persegi, Indonesia memerlukan payung udara yang mumpuni untuk melindungi kedaulatan nasionalnya.
Salah satu pemangku kepentingan di tubuh militer Indonesia adalah Korps Artileri Pertahanan Udara di TNI AD yang hari ini memperingati hari jadinya yang ke-72 di Pusat Pendidikan Artileri Pertahanan Udara TNI AD di Batu, Jawa Timur.
Sejauh ini, pengadaan paling akhir persenjataan modern korps dengan warna baret coklat muda itu di antaranya baterai peluru kendali Starstreak dari Thales, Inggris, yang memakai dua pijakan, Mistral (Rheinmetal, MBDA), radar bergerak-pengendali misi CM-200 (Prancis) dan Mistral Coordination Post. Semuanya diadakan beberapa tahun sebelum 2018 pada fase kedua rencana strategis Kekuatan Esensial Minimum kedua (2014-2019).
Bersama dengan sistem man-portable air-defense systems (MANPADS) RBS-70 buatan SAAB, Swedia, yang diadakan pada awal dasawarsa ’90-an, mereka masuk ke dalam kelas peluru kendali anti serangan udara alias darat-ke-udara jarak pendek, dengan jangkauan di bawah 12 kilometer.
“Proyeksi ke depan, kami akan mengembangkan satuan artileri pertahanan udara di perbatasan dan cakupan-cakupan kekuatan akan masuk ke Indonesia timur. Peluru kendali jarak pendek sudah ada dan akan dilengkapi dengan peluru kendali jarak menengah,” kata Komandan Pusat Kesenjataan Artileri Pertahanan Udara TNI AD Brigjen Toto Nugroho.
“Kami sudah mengajukan spesifikasi teknis kepada satuan atas dan instansi terkait, dan sudah mulai melakukan kajian,” kata dia.
Dalam daftar arsenal peluru kendali kelas menengah —jarak tempuh sekitar 100 kilometer— terdapat banyak pilihan, di antaranya ASTER 30 dari MBDA (Prancis), Medium Extended Defence System dari Amerika Serikat, Italia dan Jerman (meliputi THAADS dari Boeing Company, Amerika Serikat), NASAMS 2 (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) yang berbasis AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile), dan kemudian dinamai SLAMRAAM (Surfaced Launched AMRAAM), juga S-300 dari Rusia.
Dia katakan, sistem pertahanan titik bergerak itu akan ditempatkan di kawasan pintu-pintu masuk Indonesia atau terkait dengan itu dan dalam operasinya mampu beroperasi secara gabungan dengan korps lain di TNI AD ataupun matra lain TNI.
Pengadaan peluru kendali jarak menengah, kata dia, sesuai dengan paradigma baru tentang hakekat dan pengertian ancaman nasional dari udara. “Dulu, pengertiannya adalah pesawat udara, namun kini meliputi peluru kendali, mortir dan UAV. Semua berpotensi menjadi ancaman dan kita harus melakukan lompatan besar dengan cara menguasasi dan memiliki teknologi-teknologi terkait,” katanya.
Dia juga menekankan akan keperluan peluru kendali jarak pendek yang mampu bergerak bersama satuan bergerak di lingkungan TNI AD, mulai dari batalion infantri dan infantri mekanis, kavaleri hingga zeni.
Hingga saat ini, arsenal yang mendukung misi itu adalah RBS-70 —yang telah diremajakan kedua kali hingga mampu dioperasikan melewati batas paling maksimal usia pakainya, yaitu 30 tahun— dan kini sudah dikembangkan generasi terbarunya, RBS-70 NG.
Sistem peluru kendali buatan SAAB, Swedia, ini sangat kompak dan mobil, bahkan tiga personel dengan memakai kekuatan ototnya bisa memindahkan dia secara senyap ke puncak-puncak gedung tinggi.
“Kami juga sudah melakukan kajian, apakah yang berbasis kendaraan roda penggerak rel sehingga mampu mengikuti pergerakan satuan manuver ataupun yang dioperasikan perorangan secara mandiri,” katanya.
➶ Senilai Rp 260 Juta Miliar per unit 
Helikopter AS365 N3+ Dauphin Basarnas
PT Dirgantara Indonesia (PT DI) berhasil meraih kontrak baru untuk penjualan dua unit helikopter Search and Rescue (SAR). Penjualan ini terjadi setelah Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) mengajukan pengadaan dua unit helikopter medium intermediate AS365 N3+ Dauphin. Helikopter ini dikembangkan atas kerja sama antara PT DI dan Airbus Helicopter.
Menurut keterangan tertulis PT DI, helikopter ini dijual seharga Rp 260 miliar per unit, dengan nilai kontrak sebesar Rp 520 miliar untuk pengadaan dua unit AS365 N3+ Dauphin.
Proses pembiayaan menggunakan anggaran multiyears selama 2 tahun.
Lantas apa keunggulan helikopter SAR ini?
Pertama, helikopter AS365 N3+ Dauphin mampu terbang di lingkungan panas dan lembab serta mampu bermanuver. Helikopter ini juga memiliki sistem autopilot terbaik dan merupakan satu-satunya sistem autopilot yang dikembangkan untuk lebih berfokus pada ketinggian, bukan kecepatan.
“Helikopter SAR dengan kemampuan terbaik karena dilengkapi teknologi FMS (Flight Management System), instrumen yang digunakan pilot untuk mengatur rencana terbang (Flight Plan) meliputi jalur yang akan dilewati pesawat, kecepatan saat take-off, cruising dan landing, serta informasi lainnya yang harus disiapkan sebelum penerbangan dimulai yang tentunya akan menambah pengalaman SAR,” tulis PT DI.
Keunggulan lainnya ialah helikopter yang dapat lepas landas dari atas kapal laut, seperti di atas Sigma Class Ship, yaitu kapal patroli dengan kemampuan untuk mengarungi samudera untuk patroli maritim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), pencarian dan penyelamatan (SAR) dan anti kapal selam.
Kelima, Helikopter AS265 N3+ ini mampu mengangkut beban hingga 4.300 kg atau 12 orang dengan kecepatan maksimal 269 km per jam dengan ketahanan terbang mencapai 4,3 jam. Keenam, helikopter karya Airbus dan PT DI ini memiliki kabin yang lapang dengan pintu geser lebar cocok untuk mengangkut dan mengevakuasi korban.
“Memiliki Fenestron atau rotor belakang dalam sirip tertutup yang senyap, dengan jarak blade/pisau yang tidak sama dan dapat meredam tingkat kebisingan, efisiensi tinggi, kemudahan pemeliharaan serta telah teruji,” tutupnya.
Kontrak pengadaan helikopter ini merupakan yang ketiga kalinya didapatkan oleh PT DI dari Basarnas. Sebelumnya, PT DI telah menyerahkan empat unit helikopter SAR medium Class AS365 N3+ Dauphin kepada Basarnas. Dengan rincian, dua unit helikopter diserahkan pada tanggal 18 Februari 2014 dan dua unit helikopter diserahkan pada tanggal 15 November 2016.
Maket R80
Langkah baru kembali diambil PT Regio Aviasi Industry (RAI) selaku perusahaan pembuat pesawat R80. Tak lama lagi, pesawat yang diinisiasi oleh Presiden RI ketiga, BJ Habibie ini akan punya versi militernya.
“Kita bekerjasama dengan PT Tehnika Ina dalam pengembangan dan pemasaran bersama pesawat R80 versi militer sebagai bagian dari industri pertahanan,” ujar Direktur Utama PT RAI, Agung Nugroho usai penandatanganan kerjasama dengan PT Tehnika Ina di sela-sela ajang Indo Defence Expo 2018 di Jakarta, Rabu (7/11/2018).
Dijelaskan Agung, dalam pengembangan versi militer ini, kedua pihak secara bersama akan merumuskan platform pengembangannya lebih lanjut.
“Tehnika Ina juga akan membantu sosialisasi R80 di industri pertahanan serta mengindetifikasikan potensi pasar dan mitra untuk R80 versi militer,” ujar Agung yang didampingi Direktur Utama PT Tehnika Ina, Panca Tazakka.
Direktur Utama PT RAI, Agung Nugroho bersama saat penandatanganan kerjasama dengan Direktur Utama PT Tehnika Ina, Panca Tazakka di ajang Indo Defence Expo 2018.
Untuk diketahui, selain untuk pesawat angkut sipil, R80 dapat dikembangkan untuk kebutuhan militer. Salah satunya adalah bagi kebutuhan pesawat patroli maritim dan udara.
“Pesawat penumpang yang bisa menjadi ‘platform’ (dasar) untuk beberapa misi, bisa bikin full penumpang, full kargo, setengah penumpang dan setengah kargo. Bisa juga sebagai untuk patroli udara dan maritim. Jadi ‘submarrine killer’,” kata Agung.
♘ Tribunnews
Markas TNI AL di Sorong [wikimapia]
