Harus satu tingkat lengkap dari apa yang kita miliki 
✈ Ilustrasi pesawat TNI AU [TNI AU]
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna menyampaikan sejumlah saran terkait rencana pembelian pesawat tempur untuk memperkuat alat utama sistem persenjataan (alutsista).
"Begini, kalau memilih pesawat atau alutsista itu harus satu tingkat lengkap dari apa yang kita miliki," katanya, usai menjadi pembicara diskusi "Technology and Security: What's Next?" di @amerika Pacific Place, Jakarta, Sabtu.
Ia mencontohkan Indonesia sekarang sudah memiliki pesawat tempur Sukhoi Su-27 dan Su-30, berarti sebaiknya ke depan memperkuat pertahanan udara dengan tipe Su-35.
"Kita punya pesawat F-16 tipe A/B Block 15 25, ya (mestinya) yang Block 70 Viper. Jangan macem-macem, beli pesawat macem-macem," kata Agus mencontohkan lagi.
Apalagi, mantan Kepala Staf Umum TNI itu mengingatkan bahwa sistem pemeliharaan alutsista, termasuk pesawat tempur juga tidak mudah.
"Yang mudah sekarang, enggak usah beli macem-macem, untuk tempur ya itu. Karena sistem pemeliharaan juga tidak mudah," kata Agus.
Sebelumnya diwartakan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke sejumlah negara, salah satunya Prancis pada 11-13 Januari lalu untuk mempererat kerja sama pertahanan kedua negara.
Dalam kunjungan itu, dikabarkan bahwa Pemerintah Indonesia tertarik membeli 48 jet tempur Dassault Rafale dan 4 kapal selam Scorpene buatan Prancis.
Surat kabar lokal Prancis, mengutip sumber Kementerian Pertahanan Perancis menyebut Pemerintah Indonesia juga tertarik membeli 2 kapal perang Korvet Gowind produksi Prancis.
Namun, Wamenhan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan kunjungan Prabowo ke Prancis itu baru sebatas melihat-lihat alutsista yang dimiliki negara itu, belum sampai ke rencana pembelian.
"Kalau namanya melihat kan boleh, masa gak boleh? Kan belum tentu beli," katanya.
Kapal pengawas perikanan Hakurei Maru yang dihibahkan oleh Jepang kepada Indonesia. [ANTARA/Biro Perikanan Jepang]
Pemerintah Jepang menghibahkan satu buah kapal pengawas perikanan Hakurei Maru kepada Indonesia, disertai bantuan dana untuk perbaikan dan perlengkapan komponen kapal sebesar 2,2 miliar yen (atau sekitar Rp 274 miliar).
Penyerahannya diresmikan melalui penandatangan pertukaran nota di Jakarta pada Jumat oleh Direktur Urusan Asia Pasifik Kementerian Luar Negeri RI Santo Darmosumarto dan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishii.
"Indonesia mengalami kerugian akibat penangkapan ikan ilegal, namun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia belum memiliki kapal yang mampu untuk mengawasi laut," ujar Shimizu Kazuhiko, Konselor Bidang Ekonomi Kedutaan Besar Jepang di Jakarta.
Kazuhiko melanjutkan bahwa hal itu menjadi dasar pemberian kapal pengawas dari biro perikanan Jepang tersebut yang bertujuan "meningkatkan kemampuan pihak berwenang dalam mengawasi penangkapan ikan di laut Indonesia."
Selain itu, Jepang mengharapkan hibah berupa unit kapal pengawas dan bantuan dana perbaikan perlengkapan komponen kapal dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hakurei Maru yang dihibahkan adalah kapal pengawas yang diproduksi tahun 1993, dengan panjang mencapai 63,37 meter dan tonase standar internasional sebesar 741 ton, berkapasitas penumpang maksimal 29 orang.
"Setelah Maret 2020, kami akan melaksanakan pelatihan perbaikan, penggunaan, dan pelayaran kapal tersebut. Penyerahan akan dilakukan kepada pihak KKP pada tahun 2021," kata Kazuhiko menjelaskan.
Pemberian hibah berupa kapal pengawas perikanan, kata Kazuhiko, merupakan yang pertama kali dilakukan oleh pemerintahan Jepang kepada negara lain.
Hibah ini juga disebut berkaitan dengan peningkatan kapasitas penegakan hukum di wilayah maritim Indonesia yang akan berkontribusi dalam mewujudkan konsep "Samudera Hindia yang bebas dan terbuka".
✈ Seahawk MH60R [heliopsmag]
The Indonesian Navy (Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Laut: TNI-AL) has submitted an IDR 4.59 trillion (USD 320 million) request for six utility helicopters to the country's finance ministry.
A declassified copy of the request was provided to Jane's by a military source at Singapore Airshow 2020, which runs from 11-16 February.
This document was submitted to the ministry in late January 2020, together with a separate USD 375 million funding request for eight attack helicopters.
According to information from the document, the funding is sought from the country's national defence budget for the fiscal years spanning 2020-24.
Kerjasama Dengan BUMNIS Inhan 
Prototipe Rudal RN01SS, kerjasama Kemhan dan Inhan [istimewa]
Dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan melaksanakan pengembangan Industri dan teknologi pertahanan guna mendorong dan memajukan pertumbuhan Industri Pertahanan.
Kementerian Pertahanan melalui Ditjen Pothan Kemhan melaksanakan Program Pembinaan Potensi Teknologi Industri Pertahanan (Binpottekindhan).
Program Reverse Engineering System Rudal TA. 2020 merupakan Program Binpottekindhan yang diinisiasi oleh konsorsium Industri Pertahanan yaitu PT. Dirgantara Indonesia (Persero), PT. Pindad (Persero), PT. Dahana (Persero), PT. Len Industri (Persero), dan PT. TRESS.
Pada hari Kamis 13 Februari 2020, Ditjen Pothan Kemhan yang diwakili oleh Brigjen TNi Aribowo Teguh Santoso, S.T., M.Sc., Sesditjen Pothan Kemhan dan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) yang diwakili oleh Dr. Gita Amperiawan, Dirtekbang PT. Dirgantara Indonesia (Persero) menandatangani Kontrak Reverse Engineering System Rudal TA. 2020.
Sesditjen Pothan Kemhan menyampaikan kepada PT. Dirgantara Indonesia (Persero) selaku Lead Integrator dari Konsorsium Rudal bahwa melalui program Binpotekindhan TA. 2020 ini agar melaksanakan Kontrak tersebut sesuai rencana melalui pentahapan yang benar serta mendokumentasikan sesuai ketentuan.
Diharapkan dengan penguasaan teknologi Rudal tersebut dapat mewujudkan kemandirian Industri Pertahanan dalam memproduksi Rudal Nasional guna mengisi kebutuhan TNI dalam menjaga kedaulatan NKRI.
Kegiatan penandatanganan kontrak Reverse Engineering System Rudal Program Binpottekindhan TA. 2020 berjalan lancar. (Red Bag Datin/Dittekindhan)
✈ N219 [PTDI]
State-owned aerospace company PT Dirgantara Indonesia (PTDI) has been approached by the country’s navy to develop a militarised version of the N219 Nurtanio twin-turboprop aircraft, the company confirmed with Jane’s at Singapore Airshow 2020.
The indigenously developed aircraft, which derives its design from the Airbus Military C212 Aviocar, made its maiden flight in August 2017 from the Husein Sastranegara International Airport in Bandung, Indonesia.
“The Indonesian Armed Forces have approached us to develop a military-specifications variant of the aircraft, including for maritime patrol operations,” said Igan Satyawati, vice-president of business development and marketing at PTDI.
“To meet their requirements, we will study how the aircraft can be structurally reinforced and balanced out, such that it can be mounted with sensors and other equipment related to operations such as maritime patrol,” she added.
“However, these are future plans, and at this point of time, our team is focused on attaining certification from the Civil Aviation Authority of Indonesia for the aircraft,” she emphasised. The certification is expected to complete in 2020.
The N219 has an overall length of 16.7 m, a height of 6.2 m, and a wingspan of 19.5 m. The aircraft has a maximum take-off weight of 7,030 kg (15,498 lb) and can deliver a maximum payload of 2,313 kg.
