Pulau Thitu Filipina yang berbenah diri melawan agresi China [wikipedia] ★
Situasi di Laut Cina Selatan memanas. Cina semakin berani mengklaim wilayah-wilayah perairan milik negara lain di sana. Berbagai taktik dilakukan mulai dari melarang pencarian ikan, menenggelamkan kapal, hingga membentuk wilayah administrasi baru secara sepihak.
Salah satu insiden yang masih hangat adalah insiden West Capella, bulan lalu di perairan Malaysia. Di tengah pengeboran lepas laut, yang dilakukan kapal West Capella, Cina mengirimkan kapal survei dan coast guard untuk melakukan pemindaian. Menganggapnya sebagai langkah provokasi, Malaysia mengirim kapal Angkatan Laut-nya ke lokasi yang sama.
Dalam insiden tersebut, Amerika ikut terlibat. Dengan kapal perang yang dimiliki, mereka mengawal kapal Angkatan Laut Malaysia, menegaskan dukungan kepada negara-negara ASEAN. Mereka menyebutnya sebagai "presence operation", mengingatkan Cina bahwa ada Amerika juga di Laut Cina Selatan.
Reed B. Werner, Deputy Assistant Secretary of Defense untuk wilayah ASEAN, dari Kementerian Pertahanan Amerika, bercerita banyak soal situasi di Laut Cina Selatan. Tak berhenti di situ, ia juga memperingatkan Indonesia soal Cina yang semakin agresif, bahkan di tengah pandemi Corona (COVID-19). Berikut petikan wawancara eksklusif Istman Musaharun dari Tempo.co dengan Reed B. Werner via sambungan internasional pada pekan lalu.
***
Pantauan kami, Cina semakin agresif dalam mengklaim wilayah-wilayah perairan di Laut Cina Selatan. Apa sikap Amerika, sebagai sekutu negara-negara di Asia Tenggara, soal itu?
Kami memiliki perhatian khusus terhadap situasi di Laut Cina Selatan. Komitmen kami adalah mewujudkan wilayah Laut Cina Selatan yang bebas dari konflik, menghormati wilayah perairan masing-masing, dan menjunjung penyelesaian masalah secara damai.
Apa tidak khawatir dengan langkah Cina yang mulai berani masuk ke wilayah perairan negara lain dan mengklaimnya sebagai milik mereka?
Tentu kami memiliki kekhawatiran terhadap aktivitas Cina di Laut Cina Selatan. Mereka memaksa negara-negara Asia Tenggara (untuk memberikan wilayah perairan mereka) dan menghalangi akses mereka ke sumber daya laut yang penting untuk pertumbuhan ekonomi. Mereka melakukan semua itu di saat mayoritas negara-negara Asia Tenggara sibuk dengan COVID-19.
Kami terus memonitor aktivitas mereka mulai dari pengerahan armada, kapal survey, hingga kapal coast guard. Hal itu termasuk ketika mereka mengganggu pengeboran lepas laut oleh Kapal Malaysia.
Trend aktivitas Cina di Laut Cina Selatan seperti apa?
Ini bagian dari tren yang lebih besar. Sejak Januari, mereka sudah melakukan pengawalan terhadap kapal-kapal (ikan). Selain itu, secara sepihak, mereka juga melarang aktivitas perikanan, membentuk wilayah administrasi baru, dan secara terus menerus melanggar hukum internasional (UNCLOS) seperti yang terjadi di Natuna beberapa waktu lalu. Kami juga sadar aksi mereka menenggelamkan kapal Vietnam di Kepulauan Paracel April lalu.
Manuver militer mereka juga tidak professional. April lalu, kapal perang Cina mengunci senjata radar mereka ke kapal Angkatan Laut Filipina, memberi sinyal seolah-olah mereka akan menenggelamkan kapal itu. Selain itu, juga ada aktivitas pesawat yang tidak perlu. Ini jelas mengkhawatirkan dan kami terus mengawasi mereka.
Parade angkatan laut Cina di Laut Cina Selatan terlihat dari satelit pencitraan, 28 Maret 2018. CNN - Planet Labs
Pantauan Amerika, kenapa Cina tiba-tiba menjadi sangat agresif akhir-akhir ini? Apakah memanfaatkan momen pandemi COVID-19?
Kami tidak tahu pasti apa motif Cina (tiba-tiba semakin agresif) dan apakah hal tersebut berkaitan dengan pandemi COVID-19. Apa yang bisa kami katakan, Cina sadar bahwa negara-ngeara ASEAN disibukkan oleh pandemi COVID-19 dan di saat bersamaan mereka menciptakan ketidakstabilan di Laut Cina Selatan.
Apakah maksud anda mereka bersikap pragmatis terhadap situasi COVID-19?
Saya katakan kembali bahwa kami tidak tahu motif mereka, namun mereka sadar bahwa negara-negara ASEAN tengah sibuk dengan COVID-19. Virus tersebut diyakini berasal dari Cina, mereka juga tengah menanganinya, namun mereka tetap melanjutkan aktivitas di Laut Cina Selatan.
Cina sudah memiliki dua pulau buatan yang siap dengan alutsista. Bisa dikatakan mereka sudah punya posisi kuat di Laut Cina Selatan. Menurut Amerika, bagaimana negara-negara Asia Tenggara harus meresponnya?
Pertama, ingin saya sampaikan bahwa Indonesia sudah bersikap tepat dengan tidak terintimidasi oleh aktivitas Cina dan tetap menjunjung konvensi internasional.
Untuk merespon Cina yang sudah siap siaga di Laut Cina Selatan, penting bagi negara-negara Asia Tenggara untuk bersatu mendorong mundur aktivitas Cina. Itu hal yang sangat kritikal. Setiap kali Cina melanggar hukum internasional, lawanlah.
Foto satelit yang diambil, pada 8 Januari 2016, ini memperlihatkan tanggul dan dermaga yang telah selesai dibangun di Pulau Subi Reef, Kepulauan Spratly, Laut Cina Selatan. Tiongkok terus membangun infrastruktur di pulau yang masih menjadi sengketa tersebut. REUTERS/CSIS Asia Maritime Transparency Initiative/Digital Globe
Amerika bisa membantu apa untuk itu (melawan Militer Cina)?
Kami secara berkelanjutan terus membangun kapasitas militer negara-negara Asia Tenggara. Selain itu, juga membangun kesadaran mereka terhadap wilayah maritim masing-masing. Amerika membantu negara-negara Asia Tenggara untuk hal tersebut.
Amerika membantu Malaysia dengan mengirimkan drone untuk menjaga wilayah perairan mereka. Apakah Indonesia akan mendapat bantuan serupa?
Saya tidak bisa menyampaikan detail kerjasama Pentagon dengan negara lain. Namun, kami akan terus membantu (Indonesia) lewat latihan militer bersama, menyediakan bantuan keamanan, teknologi militer, serta pertukaran informasi soal situasi di Laut Cina Selatan.
Bisa dielaborasi bantuan Amerika untuk Indonesia? Mungkin "Presence Operation" seperti di Malaysia?
Apa yang kami kerjakan dengan Indonesia adalah meningkatkan bantuan keamanan.
Misalnya, perihal alutsista, kami sedang berdiskusi untuk pengadaan helikopter Apache dan perlengkapan militer lainnya yang bisa meningkatkan keamanan maritim Indonesia. Soal latihan militer bersama, akan diperluas ke situasi-situasi yang lebih kompleks. Hal itu untuk meningkatkan kemampuan Indonesia dalam mengawasi dan menjaga wilayah perairan mereka (di Laut Cina Selatan).
Kapan semua itu akan diwujudkan?
Wah, anda menanyakan hal yang susah. Seperti yang anda tahu, sekarang kami sedang menghentikan sementara operasi militer akibat pembatasan perjalanan (efek COVID-19). Jadi, untuk saat ini, masih belum jelas kapan latihan militer bersama akan digelar kembali. Semoga saja bisa sesegera mungkin.
Berarti, menunggu pandemi COVID-19 reda?
Saya percaya kami akan langsung meningkatkan latihan militer bersama (dengan Indonesia) begitu situasi memungkinkan.
Dua kapal induk kelas Nimitz milik Angkatan Laut Amerika Serikat, USS John C. Stennis (kiri) dan USS Ronald Reagan dari Armada 7 di perairan Filipina, 18 Juni 2016. Amerika Serikat menempatkan dua kapal induknya setelah suasana di Laut Cina Selatan memanas. Jake Greenberg/U.S. Navy via Getty Images
Kembali ke penyelesaian masalah di Laut Cina Selatan, bagaimana Amerika akan menyeimbangkan pendekatan militer dan diplomatik? Situasi sudah memanas di Laut Cina Selatan dan sepertinya pendekatan militer tak terhindarkan.
Ada berbagai cara untuk menyelesaikan masalah di Laut Cina Selatan. Amerika terus berkomunikasi dengan Cina. Apabila ada aktivitas mereka yang tidak wajar, kami langsung memberitahu mereka soal kekhawatiran kami. Tentu jalur diplomasi juga diandalkan oleh diplomat Amerika dan Cina.
Khusus soal militer, kami menerapkan strategi Deterrence (Pencegahan Perang). Itulah kenapa kami tetap berpatroli, menerbangkan pesawat, menggelar latihan militer, dan membentuk kerjasama pertahanan di Laut Cina Selatan. Kami juga mengingatkan Cina untuk terus mematuhi Code of Conduct dan jangan menciptakan ketidakstabilan di Laut Cina Selatan.
Saya perlu mengakui bahwa Cina tidak memiliki rekam jejak yang bagus soal mematuhi aturan internasional. Negara-negara Asia Tenggara perlu bekerja sama untuk memastikan Code of Conduct atau aturan internasional dipatuhi Cina.
Anda tadi berbicara soal menjaga komunikasi dengan Cina. Kita semua tahu bahwa hubungan Cina dan Amerika buruk. Bagaimana komunikasi kedua negara saat ini?
Saya hanya bisa mengatakan bahwa kami terus berkomunikasi secara rutin, baik terkait diplomasi maupun militer.
KRI Teuku Umar 385
Sebagai bentuk implementasi kebijakan KSAL Laksamana TNI Yudo Margono dalam menciptakan situasi kondusif, KRI Teuku Umar 385 dikirim ke wilayah perbatasan melalui diplomasi Angkatan Laut untuk melakukan latihan bersama dengan Angkatan Laut India.
Kegiatan latihan rutin yang dilakukan TNI AL melalui Guskamla Koarmada I sebagai bentuk kerjasama bilateral antara Indonesia dan India melalui Patroli Terkoordinasi India-Indonesia (Patkor Indindo-35/20).
Bersama dengan satu kapal AL milik India INS Kulish P-63, KRI Teuku Umar 385 laksanakan kegiatan Rendezvous atau RV (tugas patroli bertemu) dan latihan bersama. Tidak hanya itu, kedua kapal perang ini juga melangsungkan patroli laut guna mengamankan wilayah masing-masing.
KRI Teuku Umar 385 Jalani Latihan Bersama Kapal Perang India
Kegiatan latihan RV berlangsung selama dua hari terhitung sejak Senin 15 Juni 2020 hingga Selasa 16 Juni 2020. Berada di bawah Guskamla Koarmada I, KRI Teuku Umar 385 dipimpin oleh Komandan KRI atas nama Letkol Laut (P) Nyoman Gede Pradnyana dalam melasanakan sesi latihan INS Kulish P-63.
Menurut informasi yang diterima dari akun Instagram TNI AL Selasa 16 Juni 2020, sesi latihan yang dilakukan kedua kapal perang itu meliputi Commcheck, SURFEX-991 (latihan prosedur identifikasi kontak/hailing), MISCEX-830 (latihan manuver taktis), Photoex.
Selain itu mereka juga melaksanakan Flaghoist Drill (latihan pengibaran bendera morse), MISCEX-805 (latihan prosedur pembekalan di laut), dan Steam Fast (peran parade atau penghormatan antar kapal).
KRI Teuku Umar 385 Jalani Latihan Bersama Kapal Perang India
“Saya berharap agar setiap prajurit senantiasa menampilkan performa terbaiknya dalam setiap event dan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh,” kata Komandan Guskamla I, Laksma TNI Yayan Sofiyan.
Pangkoarmada I, Laksda TNI Ahmadi Heri Purwono juga menyampaikan bahwa kegiatan Patkor Indindo-35/20 yang sedang dilaksanakan ini adalah sebagai salah satu komitmen Indonesia, khususnya TNI AL.
Sehingga kegiatan latihan ini dapat meningkatkan hubungan bilateral kedua negara antara Indonesia dan India, serta menjalankan peran TNI AL dalam bidang diplomasi internasional.
♖ VIVAnews
Kantor Penghubung Korsel
Hubungan Korea Utara dan Korea Selatan di ujung tanduk. Setelah serangkaian ancaman, kali ini Korut benar-benar meledakkan kantor penghubung antar Korea di area perbatasannya, Selasa (16/6/2020).
"Korut meledakkan Kantor Penghubung Kaesong pukul 2:49 malam," kata kementerian yang menangani hubungan antar Korea, dalam satu peringatan yang dikirimkan ke wartawan, dikutip dari AFP.
Pernyataan ini dikeluarkan beberapa menit setelah ledakan terdengar dan asap terlihat. Kaesong, sendiri adalah wilayah Korut yang ada di perbatasan Korsel.
Ketegangan antara Korut dan Korsel meningkat setelah pemerintahan Kim Jong-Un mengancam untuk memutuskan hubungan dengan Korsel pekan lalu. Korsel dicap tidak melakukan apa-apa untuk menghentikan aksi para pembelot dan aktivis anti-Korut.
Para pembelot dan aktivis telah mengirimkan selebaran yang berisi pesan-pesan kritis soal Kim Jong Un dan hal-hal terkait pelanggaran hak asasi manusia ke perbatasan kedua Korea. Mereka juga sering mengirimkan makanan, uang kertas US$ 1, radio mini dan stik USB yang berisi drama dan berita Korsel.
Benda-benda itu biasanya dikirim dengan balon agar bisa melewati perbatasan yang dijaga ketat atau dimasukkan ke dalam botol dan dialirkan melalui sungai.
Sebelumnya pada Sabtu, adik dari Kim Jong Un sekaligus pejabat senior Partai Buruh yang berkuasa Kim Yo Jong, juga telah memerintahkan militer untuk mengambil tindakan balasan selanjutnya untuk Korsel soal perselisihan tersebut. Senin, media Korut KCNA melaporkan bahwa tentara negara juga sudah dimobilisasi perbatasan.
BBC menuliskan, Korea Utara dan Korea Selatan secara teknis masih berperang karena tidak ada kesepakatan damai yang tercapai ketika Perang Korea berakhir pada tahun 1953.
Sederet Bukti Bahwa Korut vs Korsel Makin Gawat
Korea Selatan melaporkan bahwa Korea Utara telah menghancurkan kantor penghubung antar-Korea di sisi perbatasannya pada Selasa (16/6/2020). Hal itu dilakukan tak lama setelah negara yang dipimpin Kim Jong-un itu mengancam mengerahkan militer di zona demiliterisasi.
"Korut meledakkan kantor penghubung antar-Korea," kata Kementerian Unifikasi Korsel dalam sebuah pesan teks. Langkah ini dilakukan sekitar satu minggu setelah rezim Kim Jong-un meninggalkan operasinya di fasilitas yang pernah memungkinkan kedua negara untuk berkomunikasi sepanjang waktu.
Asap dan ledakan terlihat muncul dari daerah yang dekat dengan kawasan industri di kota perbatasan Korut, Kaesong, kata Kantor Berita Yonhap. Kawasan industri itu secara bersama-sama didirikan Korut dengan Korsel, tetapi telah ditutup di tengah-tengah ketegangan antara kedua Korea.
Tempat ini juga merupakan rumah bagi kantor penghubung yang dibangun untuk memelihara hubungan antara kedua Korea. Fasilitas yang dihancurkan itu dibuka pada 2018 dan menjadi saksi bahwa kedua Korea telah menjalin komunikasi untuk pertama kalinya sejak dimulainya Perang Korea 1950-1953.
Cheong Seong-chang, Direktur Pusat Studi Korut di Sejong Institute, mengatakan tindakan terbaru yang diambil oleh Korea Utara menggambarkan keinginan kuat negara itu untuk benar-benar memutus hubungannya dengan Korsel.
"Korea Utara sedang berupaya menuju militerisasi ulang kompleks industri Kaesong," kata Cheong, menurut Bloomberg. "Dan meledakkan kantor penghubung di kompleks itu hanya akan menjadi langkah pertama pada peta jalan mereka."
Lalu bagaimana eskalasi ini terjadi?
Berawal dari Selebaran Anti Pemerintah Pyongyang
Ketegangan mulai terlihat sejak 8 Juni lalu. Pada saat itu Korut menuturkan akan memutus hubungan dengan Korsel.
Menurut AFP mengutip media Korut Korean Central News Agency (KCNA), langkah ini diambil setelah aktivis anti pemerintah Pyongyang yang berada di Korsel terus mengirimkan selebaran anti pemerintah Kim Jong-un di perbatasan.
Komunikasi akhirnya benar-benar dihentikan per 9 Juni lalu pukul 12.00 waktu setempat. Hubungan yang terputus mencakup militer, persidangan termasuk jaringan komunikasi antara pemerintah pusat Korut dengan kantor kepresidenan Korsel, Blue House (Gedung Biru).
"Pyongyang sepenuhnya memutuskan dan menutup jalur penghubung antara pihak berwenang dari Utara dan Selatan, yang telah dipertahankan melalui kantor penghubung bersama," tulis media itu.
"Kami telah mencapai kesimpulan bahwa tidak perlu duduk berhadap-hadapan dengan Korsel dan tidak ada diskusi, karena mereka hanya membangkitkan kekecewaan kami."
Sebelumnya, Korut memang mengancam melakukan ini pekan lalu. Adik perempuan pemimpin Korut Kim Jong-un, yakni Kin Yo-jong, mengancam membatalkan semua perjanjian yang ditandatangani dengan Seoul.
FILE - In this March 2, 2019, file photo, Kim Yo Jong, sister of North Korea's leader Kim Jong Un attends a wreath-laying ceremony at Ho Chi Minh Mausoleum in Hanoi, Vietnam. In her first known official statement, Kim Jong Un on Tuesday, March 3, 2020, leveled diatribes and insults on South Korea for protesting over her country's latest live-fire exercises. Believed to be in her early 30s, Kim Yo Jong is in charge of propaganda affairs and has frequently appeared at her brother’s major public events including summits with U.S. President Donald Trump and other regional leaders. (Jorge Silva/Pool Photo via AP, File)
Kecuali jika Korsel mampu menghentikan pengiriman selebaran oleh para aktivis. Ia menyebut pembelot Korut itu "sampah" dan pengkhianat.
"Pihak berwenang di Korsel akan dipaksa membayar mahal, jika mereka membiarkan situasi ini berlanjut sambil membuat banyak alasan," ujarnya dikutip dari Yoonhap.
"Jika mereka gagal mengambil langkah yang sesuai untuk tindakan tidak masuk akal ini, mereka harus bersiap dengan kemungkinan penarikan penuh (Korut) dari Kawasan Industri Kaseong ... atau membatalkan perjanjian di bidang militer Utara-Selatan."
"Jika benar-benar menghargai perjanjian Utara-Selatan dan memiliki keinginan untuk mengimplementasikannya secara utuh, mereka harus membersihkan "sampah" sebelum dengan sembarangan meniup trompet ke para pendukungnya," jelasnya lagi.
Sebenarnya setelah ini terjadi, Korsel mencoba menghubungi Korut. Namun tidak ada balasan dari negara tersebut. Korsel juga telah menuruti kemauan Korut untuk menindak para pemberontak.
Beberapa hari setelahnya, tepatnya 13 Juni lalu, KCNA kembali membuat ancaman baru pada Korsel. Korut masih melalui Kom Yo-jong bahkan berjanji melibatkan militer.
"Dengan menggunakan kekuatan saya yang disahkan oleh Pemimpin Tertinggi partai (Kim Jong Un) ... saya memberikan instruksi kepada departemen yang bertanggung jawab atas urusan dengan musuh untuk secara tegas melakukan tindakan lanjutan," tegas Kim Yo-jong.
Lebih lanjut, Kim Yo-jong mengatakan bahwa hak untuk mengambil tindakan selanjutnya terhadap musuh akan dipercayakan kepada Staf Umum tentara Korut.
Selasa (16/5/2020) mengutip DW, tentara Korut disebut melalui Staf Umum Tentara Rakyat Korea (KPD) juga mengatakan telah mempelajari "rencana aksi" untuk memasuki zona didemiliterisasi. Bahkan, ditulis media itu melansir KCNA "mengubah garis depan menjadi benteng".
"Tentara kami akan dengan cepat dan menyeluruh mengimplementasikan setiap keputusan dan perintah Partai dan pemerintah," kata KPA dalam sebuah pernyataan.
South Korean President Moon Jae-in and North Korean leader Kim Jong Un attend the inter-Korean summit at the truce village of Panmunjom, in this still frame taken from video, South Korea April 27, 2018. Also at the meeting are South Korea's National Intelligence Service chief Suh Hoon (L), Blue House Chief of Staff Im Jong-seok (3rd L), North Korean leader Kim Jong Un's sister Kim Yo Jong (R) and North Korean Foreign Minister Ri Yong Ho (3rd R). Host Broadcaster via REUTERS TVFoto: Host Broadcaster via REUTERS TV
Sebenarnya kedua negara memang terikat perjanjian di 2018. Namun media tersebut menulis Korut sudah membongkar beberapa simbol dari perjanjian tersebut di pos jaga.
Militer Korut disebut akan membuka daerah di dekat perbatasan untuk membawa para pembelot dari Korsel. Para ahli mengkhawatirkan krisis akan makin parah terjadi antara dua negara, sementara negosiasi nuklir dengan AS terhenti.
Menanggapi ancaman Korut, Kementerian Pertahanan Korsel menyerukan Pyongyang untuk menghormati perjanjian.
"Kami menanggapi situasi ini dengan serius," kata Juru Bicara Kementerian Pertahanan Choi Hyun-soo dalam sebuah pengarahan. "Militer kami menjaga postur kesiapan untuk dapat menanggapi situasi apa pun."
♖ CNBC
3 Tentara Tewas
Ilustrasi
Seorang perwira militer dan dua prajurit tentara India tewas dalam pertempuran dengan tentara China di Lembah Galwan, Ladakh, India, Senin (15/6/2020) malam waktu setempat. Demikian pernyataan resmi militer India seperti dikutip New Delhi Television Limited (NDTV), Selasa (16/6/2020).
"Selama proses de-eskalasi sedang berlangsung di Lembah Galwan, sebuah pertempuran sengit terjadi kemarin kemarin malam ditandai dengan jatuhnya korban seorang perwira dan dua tentara. Pejabat militer senior kedua negara saat ini bertemu di tempat itu untuk meredakan situasi," tulis pernyataan itu.
Seperti diketahui, tentara India dan China telah terlibat perseteruan di kawasan perbatasan antara kedua negara selama berminggu-minggu. Selain di Ladakh, militer kedua negara juga tampak bersitegang di Pangong Tso, Lembah Galwan, Demchok, dan Daulat Beg Oldie di timur Ladakh.
Sebelumnya, insiden terjadi di Danau Pongong. Militer dari kedua negara terluka akibat saling serang. Namun, pertikaian mereda setelah dilakukan perundingan.
Menurut laporan NDTV, komandan militer India dan China telah belakukan pembicaraan tingkat komandan brigade dan batalyon di daerah Lembah Galwan. Belum diketahui hasil pembicaraan dari kedua kubu tersebut.
♖ CNBC
For Malaysia and Indonesia
Lockheed Martin long-range mobile radars
The U.S. Government will provide three Lockheed Martin long-range mobile radars to Malaysia and Indonesia, as revealed by a notice of contract action dated 9 June on the US government’s System for Award Management website.
This effort is to acquire up to three transportable solid-state long-range surveillance radars.
These radars must be capable of simultaneously performing air surveillance and maritime surveillance missions in the South East Asia Theatre.
The objective is to provide secure interoperable C3I (Command Control Communications and Intelligence) and Sensor systems supporting U.S. Joint Air Operations to US Government FMS (Foreign Military Sales) customers.
These solutions provide partner nations with secure mission capability, able to interoperate both within sovereign space, and provide connectivity and interoperability with U.S. military support forces.
This period of performance will be 48 months (4 years).
♖ Military Leak
