Namun ancaman yang mengintai kedaulatan wilayah RI cukup tinggi
Jet tempur F-35 yang sedang mengudara. (iStockphoto/rypson) ☆
Pengamat pertahanan militer yang juga Peneliti senior Marapi Consulting & Advisory Beni Sukadis menilai larangan Indonesia membeli jet tempur F-35 tak akan menimbulkan pengaruh signifikan.
Pasalnya, menurut Beni, belum ada urgensi bagi Indonesia untuk memiliki jet tempur buatan Lockheed Martin generasi termutakhir tersebut.
"Tidak akan terjadi apa-apa buat RI (jika tidak beli F-35)," kata Beni saat dimintai keterangan melalui pesan singkat oleh CNNIndonesia.com, Kamis (5/11).
Di samping itu, Beni menilai pemerintah AS memiliki hitung-hitungan sendiri dengan tak mengizinkan RI membeli F-35. Salah satunya, dengan menawarkan alternatif jet tempur lain yang bisa diboyong ke nusantara.
"AS tetap tolak, tapi tawaran F-16 viper, namun dalam negosiasi, kelihatannya AS berupaya memberikan jalan keluar dengan menawarkan F-15, setingkat di atas F-16V," kata dia.
Selama ini, keinginan Indonesia untuk memenuhi Minimum Essential Force (MEF) fase ketiga sepanjang 2019-2024 memang cukup tinggi.
Itulah yang kemudian membuat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto gencar mengajukan penawaran untuk membeli berbagai alat utama sistem persenjataan canggih dari berbagai negara, termasuk dari Amerika Serikat.
Di samping, memperkuat alutsista sendiri sudah digadang-gadang Prabowo kala menjadi calon presiden dalam Pilpres 2019 lalu.
Rencana pembelian Sukhoi yang terbaru dari Rusia sejauh ini belum ada titik terang, kemudian Prabowo juga sempat melawat ke Austria dan Prancis untuk membidik alutsista baru bagi TNI.
"Sebenarnya SU 35 dari Rusia [itu tergolong canggih]. Cuma kan belum jelas soal kelanjutannya. Kemudian Rafale Perancis yang masih dalam masa penjajakan," kata dia.
Diakui Beni, kebutuhan mendapatkan kekuatan alutsista baru--salah satunya dengan ambisi mendapatkan F-35--itu diperlukan karena ancaman yang mengintai kedaulatan wilayah RI cukup tinggi.
"Indonesia merasa ada potensi ancaman dari Utara sehingga perlu alutsista yang punya efek penggentaran (deterrence) atas ancaman tersebut," kata Beni.
Titik utara yang dimaksud Beni adalah situasi di Laut China Selatan, di mana China tengah berambisi untuk mengakuinya sebagai bagian teritorialnya. Di sisi lain, Amerika Serikat bahkan Australia pun turut terjun di kawasan laut tersebut untuk menghalau pengaruh China.
"Tentunya pesawat yang canggih dianggap memillki keunggulan dari segi senjata dan lain-lain," kata Beni.
Sebelumnya, Duta Besar Indonesia untuk AS, Muhammad Lutfi mengatakan soal penolakan Amerika terkait keinginan Prabowo memboyong F-35 ke Tanah Air.
F-35 sendiri merupakan pesawat generasi ke-5 atau produk terbaru dari jet tempur seri F buatan Lockheed Martin.
Oleh karena itu, kata Luthfi, Indonesia perlu memiliki seri 4 dan 4,5 terlebih dahulu sebelum dapat memboyong jet tempur tersebut dari AS.
(tst/kid)
⚓️ Setelah Transfer Teknologi 
30FFM destroyer, Jepang menawarkan desain destroyer baru ke Indonesia [Navy Recognition]
Pemerintah Jepang sedang mempromosikan rencana untuk mengekspor kapal pengawal Pasukan Bela Diri Maritim (MSDF) ke Indonesia.
Hal ini terungkap dari penjelasan pejabat kedua negara, melalui diskusi via zoom Menhankam Jepang dan Indonesia, Senin (2/11/2020) lalu jam 18.30 waktu Jepang selama 30 menit.
"Indonesia akan mengimpor empat kapal pengawal (fregat) dari Jepang dan telah menginformasikan pihak Jepang bahwa mereka ingin membangun empat kapal fregat Jepang di Indonesia setelah transfer teknologi, dan kedua negara kini sedang melanjutkan diskusi mengenai hal ini," ungkap sumber Tribunnews.com, Rabu (4/11/2020).
Kapal pengawal (fregat) yang diekspor oleh Jepang, jenis "30FFM", yang baru akan diperkenalkan ke Pasukan Bela Diri Maritim pada tahun 2022, sedang dibahas kementerian pertahanan lebih lanjut.
Kapal perusak atau destroyer atau fregat Jepang 30FFM yang akan dibeli 4 unit oleh Indonesia]
Kapal 30FFM adalah kapal pengawal yang dapat digunakan untuk berbagai operasi seperti memindahkan ranjau menggunakan pesawat tanpa awak, dan total ekspor diperkirakan mencapai 300 miliar yen, untuk 4 unit kapal tersebut.
Jika kontrak Indonesia dengan Jepang terealisasi, itu akan menjadi kasus pertama Jepang mengekspor kapal pengawal ke negara lain.
"Kita percaya bahwa menjual kapal pengawal ke Indonesia akan membantu menahan China, yang memperluas kegiatan ekspansi lautnya, dan menstabilkan situasi di kawasan Asia," tambahnya.
Renstra TNI AL 2020-2024
Ilustrasi peluncuran UAV Lapan di KRI TNI AL [LAPAN] ☆
Kabar baik datang dari dunia militer Indonesia. Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut (Asops KSAL) Laksda TNI Didik Setiyono menyebut ke depannya drone akan dimanfaatkan sebagai salah satu bagian daripada kekuatan TNI Angkatan Laut (AL).
Hal itu disampaikan Didik dalam Seminar Maritim Seskoal Tahun 2020 bertajuk "Membangun Kembali Budaya Maritim Indonesia melalui KKI dan SPMI yang ditayangkan daring, Selasa (3/11/2020).
"Penggunaan teknologi drone apakah akan diterapkan di TNI AL? Bahwasanya betul drone akan diterapkan di Angkatan Laut," kata Didik.
Lebih lanjut disebutkan Didik, hasil dari likuidasi dan validasi organisasi baru di tubuh TNI AL yang membuat jabatan Danpuspenerbal akan dijabat oleh Perwira Tinggi Bintang Dua berdampak pada pembentukan Divisi Drone nantinya. Hal itu pun tertuang dalam rencana strategis (Renstra) TNI AL Tahun 2020-2024.
"Dengan adanya validasi organisasi Puspenerbal yang dipimpin bintang dua, salah satunya akan dibentuk divisi drone. Ini yang disiapkan dalam Renstra 2020-2024," tuturnya.
Dia menuturkan, pengadaan drone dapat dimasukan ke dalam bagian alutsista. Menurutnya, bilamana membahas drone, bisa dilihat dari dua sudut pandang, yaitu masa perang dan masa damai.
"Dalam masa perang bisa kita jadikan sebagai kepanjangan mata dan telinga sebagaimana fungsi pesawat yang saat ini masih kita gunakan. Kalau masa damai kita bisa gunakan untuk patroli membantu kapal-kapal dan drone untuk memberikan informasi kepada kami bahwa di sana ada pelangggaran, di sana ada aktivitas dan lain-lain," tuturnya.
Pesawat P-8 Poseidon
Terkait penguatan alutsista di tubuh TNI AL, Didik menjekaskan pihaknya juga telah mengajukan pengadaan kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan) terkait dengan pesawat mata-mata P-8 Poseidon. Akan tetapi, pengadaan tersebut belum pasti disetujui oleh pemerintah.
"Kemarin ada diskusi di Mabesal bahwa TNI AL itu membutuhkan pesawat P-8 Poseidon dan kita sudah sampaikan ke Kementerian Pertahanan dan kita nanti akan melaksanakan 4 tahap. Apakah nanti disetujui atau tidak, tetapi Angkatan Laut sudah menginisiasinya," katanya.
⚓️ Rencanakan Kerja Sama Pertahanan 
Kemhan RI Prabowo Subianto bersama dengan Duta Besar (Dubes) Kerajaan Denmark untuk Indonesia H.E. Lars Bo Larsen [Kemhan RI]
Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Prabowo Subianto baru saja mendapatkan kunjungan kehormatan Duta Besar (Dubes) Kerajaan Denmark untuk Indonesia H.E. Lars Bo Larsen, Selasa 3 November 2020 di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta.
Dilansir PikiranRakyat-Cirebon.com dari Kemhan RI, kunjungan itu untuk memperkenalkan diri sehubungan tugas barunya sebagai Dubes Denmark untuk Indonesia, sekaligus agar mempererat dan meningkatkan hubungan dan kerjasama bilateral Indonesia dan Denmark yang sudah terjalin sangat erat.
Kepala Biro Humas Setjen Kemhan Brigjen TNI I. E. Djoko Purwanto, S.E., M.M., menjelaskan bahwa pertemuan Menhan RI dan Dubes Denmark menjadi kesempatan yang baik bagi kedua pihak untuk membicarakan peningkatan kerjasama kedua negara khususnya di bidang pertahanan.
Menhan RI menyampaikan ucapan selamat datang dan bertugas di Indonesia kepada H.E. Lars Bo Larsen selaku Dubes Kerajaan Denmark yang baru, diharapkan kerjasama kedua negara akan semakin terus meningkat.
Menurut Menhan RI pentingnya untuk meningkatkan kerjasama Indonesia dan Denmark khususnya di bidang ekonomi dan kerjasama di bidang industri pertahanan yang saling menguntungkan bagi kedua negara.
Ilustrasi Iver Huitfeldt class, diberitakan akan diakuisisi TNI AL [istimewa]
Untuk itu, diharapkan kedepan kedua negara melalui Kementerian Pertahanan masing-masing dapat duduk bersama membicarakan dan membahas dokumen kesepakatan kerjasama pertahanan, sebagai payung hukum bagi upaya peningkatan kerjasama di berbagai bidang khususnya industri pertahanan.
Terkait kerjasama industri pertahanan, kedua negara memiliki peluang kerjasama pengembangan dan produksi bersama dalam pembuatan kapal – kapal perang untuk memperkuat dan memenuhi kebutuhan Alutsista TNI AL.
Turut mendampingi Menhan RI pada kesempatan tersebut sejumlah pejabat Kemhan antara Wamenhan RI Sakti Wahyu Trenggono, Sekjen Kemhan Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto, M.D.S., Dirjen Strahan Kemhan Mayjen TNI Dr. rer. pol. Rodon Pedrason, M.A., Dirjen Renhan Kemhan Mayjen TNI Budi Prijono dan Kabalitbang Kemhan Marsda TNI Julexi Tambayong.
Selanjutnya, turut pula Dirjen Pothan Kemhan Mayjen TNI Dadang Hendra Yudha, Kabaranahan Kemhan Marsda TNI Yusuf Jauhari, S.Sos., M.Eng. dan Karo TU Setjen Kemhan Brigjen TNI Rui FGP Duarte.***
⚓️ Plans to Export MSDF Destroyer to Indonesia 
Japan is considering to export the Maritime Self-Defense Force's destroyer to Indonesia [Japan MoD]
Japan plans to export Maritime Self-Defense Force destroyers to Indonesia, The Yomiuri Shimbun has learned from government-related sources in both countries.
If realized, it would be the first time for Japan to export destroyers and is expected to be the largest export of Japanese defense equipment. The move is also likely to further the development of Japan’s “free and open Indo-Pacific” vision.
According to the sources, possible destroyers to be exported to Indonesia include the 30FFM, which Japan is planning to put into commission in 2022. The destroyer can perform various functions such as mine removal using unmanned aircraft.
Indonesia has told Japan that it wants to import four ships and construct four more ships in Indonesia through technology transfers. The project is expected to be worth about ¥300 billion.
The Indonesian government is working to strengthen its naval strength, being wary of Chinese ships sailing in its exclusive economic zone (EEZ) near the Natuna Islands in the South China Sea. The Japanese government believes that the export of destroyers will be a warning to China and bring stability to surrounding waters.
30FFM destroyer [Navy Recognition]
Prime Minister Yoshihide Suga visited Indonesia in late October and agreed with Indonesian President Joko Widodo to proceed with talks on a bilateral agreement on defense equipment and technology transfer to enable Japan to export defense equipment.
Senior officials of the MSDF had visited Indonesia in late September with officials from Mitsubishi Heavy Industries Ltd., the main manufacturer of the 30FFM destroyer. On Monday, the defense ministers of the two countries held a videoconference.
Japan has its “three principles on transfer of defense equipment and technology” in which exports of defense equipment are limited to those that contribute to peace or national security. Based on this, the government will hold talks with Indonesia on the export of destroyers.
Indonesia has also received a proposal from an Italian shipbuilding company and has indicated its intention to decide on a contractor after considering the price and the participation of domestic companies.
In August, the Japanese government allowed the export of its air defense radar to the Philippines, its first export of defense equipment. It is also proposing exports to Vietnam, Malaysia and India, believing the expansion of sales channels is important for maintaining the domestic defense industry.
