Bakamla Akan Bangun Kantor Sistem Peringatan Dini di Belitung

Ilustrasi KN Nipah-321 (Bakamla)

Bakamla RI akan membangun National Maritime Security System (NMSS) di Kabupaten Belitung.

Langkah ini diawali dengan pertemuan antara Bakamla RI dan Pemerintah Kabupaten Belitung mengenai penyediaan lahan untuk pembangunan Kantor Sistem Peringatan Dini.

Adapun pembahasan rapat ini mencakup beberapa poin penting, yaitu penyediaan lahan untuk pembangunan fasilitas pemantauan dan infrastruktur pendukung, pemanfaatan teknologi modern dalam mendukung pengawasan keamanan laut di wilayah Belitung, pelibatan sumber daya manusia lokal dalam upaya pengamanan wilayah perairan Belitung, peningkatan kapasitas masyarakat pesisir untuk mendukung keamanan maritim.

Rencananya SPD Bakamla RI berlokasi di Tanjung Rusa, Kecamatan Membalong. Dengan lahan seluas 1 hektar yang berstatus tanah clean and clear dan siap untuk digunakan.

  📡 Bakamla  

Pengembangan Drone Tempur Elang Hitam Masih Berlanjut

Ilustrasi UCAV ANKA akan digunakan tiga matra TNI. (TAI)

PT Dirgantara Indonesia (PTDI) menyatakan masih terus mengembangkan Pesawat Udara Nirawak Medium Altitude Long Endurance (PUNA MALE) Elang Hitam yang pernah masuk daftar prioritas riset nasional. PUNA MALE Elang Hitam adalah pesawat nirawak jenis drone tempur atau kombatan yang hingga akhir 2021 lalu masih dikerjakan konsorsium besar Kementerian Pertahanan, TNI AU, PTDI, Institut Teknologi Bandung, PT Len Industri, dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

"Saat ini fase pengembangan dalam tahapan untuk percobaan penerbangan pertama,” kata Direktur Produksi PTDI, Batara Silaban, di sela-sela media gathering PTDI dan Kementerian Pertahanan di hanggar PTDI di Bandung, Jumat 27 September 2024. Batara tidak merinci kapan pengujian penerbangan itu dijadwalkan. Dia hanya menyebutkan sedang berusaha menyelesaikan perhitungannya. "Tentu kalau secara plan kami harapkan bisa diterbangkan dalam waktu tidak terlalu lama,” kata dia.

Batara menegaskan kalau proyek PUNA MALE Elang Hitam ini tetap berjalan meski saat ini tengah berjalan pula kerja sama transfer teknologi dari UAV ANKA milik Turkish Aerospace Industry. Pemerintah lewat Kementerian Pertahanan pada tahun lalu telah meneken kontrak pembelian sebanyak 12 unit drone tempur yang berada di kelas yang sama dengan yang dituju Elang Hitam tersebut.

Menurut Batara, Elang Hitam dirancang menjadi pesawat nirawak yang mengusung misi surveilance. Pesawat mampu beroperasi 12-24 jam dalam sekali penerbangan dengan ketinggian maksimum terbang hingga 20 ribu kaki dan jangkauan terbang hingga 250 kilometer. “Salah satu kemampuannya bisa melakukan surveilance hampir 24 jam. Roadmap pengembangannya memang itu, kemampuan surveilance, apa lagi negara kita kepulauan maritim,” tutur Batara.

Batara mengatakan, PUNA MALE Elang Hitam akan menggunakan mesin penggerak propeller. Saat ini, dia menambahkan, tengah dikejar dalam waktu dekat adalah membuktikan konsep pesawat tersebut memang bisa terbang.

Sebelumnya, dalam keterangannya pada tahun lalu, Kepala Pusat Riset Teknologi Penerbangan BRIN, Fadilah Hasyim, mengungkap kalau PUNA MALE Elang Hitam tak lagi menjadi prioritas riset. BRIN, kata Fadilah, beralih menerapkan skema riset berbeda yang lebih mengarah pada teknologi pesawat udara nirawak. Konsekuensinya, Elang Hitam dipinjamkan secara utuh dan lengkap kepada PTDI.

  🛩 Tempo  

Intip Perawatan Pesawat Militer di Bandung

Pesawat militer milik Filipina melakukan perawatan di Bandung. Perawatan meliputi struktur, sistem dan pemasangan air conditioner (AC).

Pekerja memperbaiki bagian sayap pesawat NC 212i milik Militer Filipina di Hanggar PT Dirgantara Indonesia (PT DI) di Bandung, Jawa Barat.

PT DI melakukan perawatan dua pesawat NC 212i milik militer Filipina yang meliputi perawatan struktur, sistem dan pemasangan air conditioner (AC) pada pesawat.

Perbaikan ini ditargetkan akan selesai pada akhir Oktober 2024 mendatang.

 Berikut penampakannya : 

  📸 detik  

PT DI Bidik Perakitan Akhir, MRO, Uji Terbang dan Sertifikasi KF-21

Pesawat tempur KF-21 Boramae (KAI) ★

PT Dirgantara Indonesia (DI) membidik untuk terlibat dalam perakitan akhir, uji terbang, sertifikasi, kemudian pemeliharaan dan perbaikan (MRO) jet tempur KF-21 Boramae hasil kerja sama RI-Korea Selatan (KFX/IFX) manakala prototipe pesawat itu masuk tahap produksi massal.

Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Amperiawan saat bertemu wartawan di fasilitas produksi PT DI, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat, menjelaskan PT DI setidaknya harus berjuang untuk masuk dalam rantai produksi pesawat hasil kerja sama RI-Korsel tersebut.

Oleh karena itu, Gita menyampaikan PT DI saat ini fokus mempersiapkan kemampuannya untuk ikut terlibat dalam produksi massal pesawat tempur generasi 4.5 KFX/IFX KF-21 Boramae.

“Harus ada keseriusan ke depan kita punya kemampuan di bidang produksi fighter (pesawat tempur). Jadi, apapun programnya di berbagai macam ofset, tujuannya cuma satu, bagaimana PT DI mampu ke depannya membangun fighter,” kata Gita Amperiawan.

Kementerian Pertahanan RI sebagai wakil Pemerintah RI menyesuaikan kontribusi dananya terhadap proyek kerja sama membangun pesawat tempur KF-21 buatan Korea Aerospace Industries (KAI) dengan Pemerintah Korea Selatan. Kontribusi yang diberikan Indonesia pun terhadap proyek KFX/IFX itu saat ini sebesar 600 miliar won atau sekitar Rp 6,95 triliun dari komitmen awal sebesar 1,6 triliun won atau sekitar Rp 18,5 triliun.

Produksi pesawat tempur KF-21 Boramae (KAI)

Dari penyesuaian itu, Gita menyebut PT DI pun saat ini dalam tahap menyusun capaian-capaian apa saja yang dapat dilakukan oleh perusahaan plat merah tersebut.

“PT DI itu sedang menyiapkan untuk mampu. Itu yang pertama. Kedua, PT DI perlu menyusun semua capaian-capaian dengan biaya itu sehingga biaya yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah untuk program KFX ini memang bermanfaat (worthy). Pertanggungjawaban kami kepada bangsa dari belanja anggaran untuk KFX ini sedang kami siapkan,” kata Direktur Utama PT DI.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan RI Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha saat ditanya mengenai ofset KFX/IFX yang diterima Indonesia setelah penyesuaian kontribusi itu menyebut Pemerintah RI saat ini berunding soal kerja sama alih teknologi proyek kerja sama pembuatan pesawat tempur itu setelah adanya penyesuaian.

“Ada beberapa alih teknologi (ToT) akan didapatkan dari kerja sama pengembangan bersama pesawat tempur KFX/IFX, yaitu kemampuan produksi bagaimana mendesain, membangun pesawat tempur, membuat beberapa komponen meliputi sayap, ekor, beberapa bagian body belakang pesawat, dan beberapa pylon/adapter untuk persenjataan dan sensor, melakukan final assembly (perakitan akhir), uji terbang, dan re-sertifikasi untuk pesawat IFX,” kata Karo Humas Setjen Kemhan RI saat dihubungi di Jakarta pada 20 Agustus 2024.

Dia melanjutkan ToT yang diincar Pemerintah Indonesia dalam proyek gabungan itu juga terkait kemampuan operasi dan pemeliharaan, yang mencakup integrated logistics support, perawatan pesawat tempur KFX/IFX, pengembangan sistem latihan untuk pilot dan teknisi, serta kemampuan untuk menyelesaikan masalah (troubleshooting) saat operasional.

“Kemudian, kemampuan modifikasi dan upgrading, yaitu melakukan desain integrasi dan re-sertifikasi unique requirement berupa drag chute, eksternal fuel tank, dan air-refueling, serta melakukan integrasi sistem persenjataan baru, avionik, sensor, dan elektronik,” sambung Edwin melanjutkan alih teknologi yang diharapkan diterima Indonesia dalam proyek kerja sama itu.

  ★ antara  

Pesawat N219 Sudah Masuki Tahap Produksi

 🛩 Target Perdana untuk Versi Amphibi N219 @ BIAS 2024 (PTDI)

Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (PTDI) Gita Amperiawan mengatakan, pesawat N219 sudah memasuki tahap serial produksi. “Sudah, karena kontrak sudah berjalan,” kata dia di sela Media Gathering dengan Kementerian Pertahanan di Hanggar PTDI di Bandung, Jumat, 27 September 2024.

Gita mengatakan, kontrak perdana yang sudah masuk dalam tahap pengerjaan adalah 6 unit pesawat N219 pesanan Kementerian Pertahanan untuk TNI Angkatan Darat. Dari 6 unit itu, salah satunya adalah varian N219 Amphibi. “Mudah-mudahan yang pertama di delivery itu Amphibi,” kata dia.

PTDI menargetkan pada akhir 2026 sudah memasuki proses sertifikasi. Targetnya pada 2027 proses sertifikasi rampung dan produksi perdana N219 Amphibi diserahkan pada Kementerian Pertahanan.

Gita mengatakan, pesawat N219 akan menjalani serangkaian proses sertifikasi agar bisa memenuhi persyaratan pesawat militer, termasuk untuk versi Amphibi. Pesawat N219 basic yang ada saat ini baru mengantongi sertifikasi TC (Type Certificate) yang diterbitkan Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) Kementerian Perhubungan pada Desember 2020 lalu.

“Kalau kemudian kita menjual ke Angkatan Dareat, maka kita melakukan verifikasi namanya. Verifikasi dari semua dokumen yang sudah kita submit yang kita selesaikan dengan DKKPU, kemudian diverifikasi oleh Indonesia Defence Airworthiness Authority (IDAA), itu dikerjakan untuk bisa dijual ke militer,” kata Gita.

Gita mengatakan, selanjutnya untuk proses sertifikasi N219 Amphibi di DKPPU tidak perlu mengulang dari awal. “Akhir 2025 atau awal 2027 Insyaallah kita akan menyelesaikan (sertifikasi) Amphibi, tapi hanya amandemen TC (Type Certificate),” kata dia.

Sebelum memasuki fase tersebut, PTDI akan melakukan serangkaian peningkatan kemampuan pesawat N219 Basic menjadi pesawat N219 Basic Amphibious. “Itu belum dipasang Float (pengapung) di bawah, tapi performance dia sudah Basic Aircraft Amphibious, itu sekaligus akan meningkatkan performance N219 Basic karena akan membawa Float,” kata Gita.

Gita mengatakan, yang terpenting dari fase pengembangan N219 adalah masuk ke pasar. “Kita harus masuk ke market, karena dari market-lah sebenarnya feedback customer itu terjalin. Jadi improvement itu harus berdasarkan requirement customer di pengoperasian, jadi kita akan lihat,” kata dia.

 🛩 300 Miliar dari Bappenas 
Direktur Produksi PTDI Batara Silaban mengatakan, pengembangan N219 Amphibi tersebut mendapat bantuan pembiayaan dari Bappenas sebesar Rp 300 miliar. “Rp 300 miliar dari Bappenas untuk Amphibi,” kata dia di sela Media Gathering tersebut, Jumat, 27 September 2024.

Batara mengatakan, proses pengembangan N219 Amphibi tersebut akan dikerjakan sekaligus masuk ke serial produksi. “Dalam development kali ini betul-betul ujungnya serial produksi,” kata dia.

Pengembangan yang sedang dilakukan saat ini, kata Batara, tujuannya untuk menaikkan kemampuan pesawat N219 Basic. Dia mencontohkan desain sayap yang rancangan awalnya memiliki daya angkut 6.300 kilogram akan ditingkatkan menjadi 7 ribu kilogram. “Itu sendiri sudah jalan sekarang dengan kemampuan PTDI. Kita punya kemampuan dan fasilitas,” kata dia.

Batara menambahkan, dari 6 unit pesawat N219 pesanan Kementerian Pertahanan untuk TNI Angkatan Darat tersebut satu di antaranya N219 Amphibi. “Jadi dari 6 itu, satu konfigurasinya Amphibi. Sisanya itu militarry transport. Kalau Amphibi itu ada floating-nya,” kata dia.

Saat ini pengembangan N219 Amphibi sudah mencapai 34 persen. “Target kita first flight itu (Semester 2) 2026, sertifikasi 2027,” tambah Batara.

Batara mengatakan, sejumlah daerah perairan sudah dibidik untuk menjadi waterbase pengujian perdana N219 Amphibi. Di antaranya Kepulauan Riau serta Karimun Jawa. “Yang sudah siap di Kepulauan Riau,” kata dia.

PTDI menargetkan akhir tanun 2027 pesawat N219 Amphibi sudah diserahkan pada Kementerian Pertahanan. “Akhir 2027 delivery ke customer,” kata dia.

Kebutuhan pesawat N219 Amphibi di Indonesia juga sudah dihitung oleh PTDI. “Ada kebutuhan dan sudah dilakukan kalkulasi untuk jenis N219 Amphibi ini kurang lebih sebanyak 54 unit. Tim PTDI sudah melakukan survei di berbagai tempat di Indonesia. Salah satunya di provinsi yang ada tourism,” kata dia.

Kepala Biro Humas Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha mengatakan, Kementerian Pertahanan berkomitmen untuk mendukung kemajuan industri pertahanan dalam negeri, termasuk PTDI.

“Kita bisa lihat dari apa yang sudah dicapai oleh PTDI ini bukan hanya mandatory tapi memang kita harus mengembangkan industri pertahanan dalam negeri kalau kita mau lebih maju lagi ke depannya,” kata dia di sela Media Gathering tersebut, Jumat, 27 September 2024.

  🛩 Tempo