Sebelum Pesanan Datang 
Diketahui, Indonesia memesan 42 unit Rafale dari Perancis (Dassault Aviation)
Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono mengatakan, produsen alat utama sistem senjata (alutista) yang dipesan TNI AU, akan melakukan survei terlebih dulu, sebelum alutsista diserahkan.
Proses survei itu akan dimulai pada akhir bulan ini. Meski begitu, Tonny enggan mengungkap siapa produsen yang akan melakukan survei tersebut.
"Mohon maaf tidak saya sebutkan (asal pabrik dan alutsistanya) nanti akan survei bagaimana kesiapan kita. Apa yang harus kita bangun sarana prasarana dan sebagainya," kata KSAU ditemui di Mabes AU, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (9/4/2025).
Ia menambahkan, survei dilakukan produsen untuk memastikan bahwa TNI AU tidak memiliki kendala ketika alutsista yang dipesan nantinya telah tiba.
Meski tak menyebut produsen yang dimaksud, KSAU mengatakan, salah satu kesiapan yang akan dicek terkait rencana kedatangan jet tempur Rafale ke Indonesia.
"Semuanya. Semuanya. Kalau yang sudah berkontrak lama, kita sudah persiapkan. Untuk persiapan Rafale kita juga masih progres, on progres karena itu sudah perencanaan lama," ujar Tonny.
Diketahui, Indonesia memesan 42 unit Rafale dari Perancis, pada saat Presiden Prabowo Subianto masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan di era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Untuk tahap pertama, enam unit Rafale akan tiba di Indonesia pada tahun depan.
Jet tempur omnirole besutan Dassault Aviation itu dibeli Indonesia dengan kesepakatan sekitar 8,1 miliar Dollar AS, yang mencakup pesawat, persenjataan, pelatihan, serta dukungan logistik.
😡 Mereka Videokan saat Menyiksa hingga Tewas
Ilustrasi. Aparat gabungan TNI-Polri saat melakukan evakuasi terhadap salah satu guru yang meninggal dunia pascapenyerangan dari KKB di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Minggu (23/3/2025). (Sumber: KOMPAS.COM/Dok Operasi Gabungan TNI-Polri)
Kementerian Pertahanan menegaskan, apa yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata atau Organisasi Papua Merdeka di Yahukimo melanggar hukum nasional dan hukum internasional.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Informasi dan Hubungan Masyarakat (Infohan) Kemhan, Brigjen TNI Frega Wenas, Kamis (10/4/2025).
“Mereka menggunakan kekerasan dan bahkan mereka memvideokan, ada beberapa dokumentasi ketika mereka menyiksa dan bahkan memotong-motong korbannya sampai dengan tewas di tempat,” ucap Frega.
“Tentunya ini sangat disayangkan, kegiatan OPM bukan hanya melanggar hukum nasional, tetapi juga hukum internasional. Apalagi dia melawan warga sipil yang masuk sebagai non-kombatan dan tidak bersenjata,” lanjut.
Oleh karena itu, kata Frega, Kemhan berharap propaganda yang dinarasikan pihak OPM soal TNI dapat diluruskan. Sebab, korban pembantaian OPM adalah masyarakat sipil bukan anggota TNI yang menyamar.
“Ini juga perlu diluruskan, diklarifikasi, dan tentunya kita juga akan melakukan segala upaya bersama dengan stakeholder lain untuk menegakkan kedaulatan, kemudian kita menjamin keutuhan wilayah dan menjaga keselamatan bangsa, termasuk juga masyarakat yang ada di Papua baik orang asli maupun pendatang,” tegasnya.
Di samping itu, Frega menuturkan, sebagai pembuktian, TNI juga akan mengedepankan peran Polri dalam melakukan evakuasi korban pembantaian OPM. Hal ini dilakukan untuk membuktikan jika korban yang dibantai benar-benar bukan TNI yang menyamar.
Sebelumnya, Organisasi Papua Merdeka atau Kelompok Kriminal Bersenjata mengeklaim telah membunuh lima anggota TNI yang menyamar sebagai penambang emas ilegal di Kali Kabur, Korowai, Yahukimo, Papua Pegunungan. OPM pun menyatakan akan melakukan eksekusi mati kepada siapa pun yang melakukan penyamaran di wilayah Papua.
Ilustrasi Pulau Madura (Ist)
TNI AL baru saja mendapat hibah tanah dari Pemerintah Kabupaten Sumenep pada Kamis (10/4). Aset tersebut bakal digunakan oleh Angkatan Laut untuk menambah kekuatan tempur. Mereka berniat membangun pangkalan baru di Pulau Madura.
Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali yang menerima hibah tersebut secara langsung dari Bupati Sumenep H. Achmad Fauzi Wongsojudo di Markas Komando Armada (Koarmada) II Surabaya. Menurut dia, pangkalan baru di Pulau Madura akan menambah fasilitas TNI AL di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II).
TNI AL melihat bahwa Pulau Madura merupakan salah satu daerah strategis. Sangat cocok dibangun pangkalan baru oleh TNI AL. Apalagi Sumenep menjadi pintu gerbang vital bagi perdagangan dan jalur pelayaran internasional yang menghubungkan berbagai wilayah di Indonesia dan dunia.
”TNI AL akan semakin kuat dan mampu menjalankan tugasnya dengan optimal, sementara masyarakat Sumenep dan Madura pada umumnya akan mendapatkan berbagai manfaat dari kehadiran pangkalan ini, baik dalam hal pembangunan daerah maupun peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat setempat,” ungkap KSAL.
Pangkalan tersebut akan dibangun di atas lahan seluas 10,17 hektare. Lokasinya berada di Selat Madura, salah satu lokasi penting dan strategis bagi Angkatan Laut. Karena itu, TNI AL merasa sangat berkepentingan memiliki pangkalan di lokasi tersebut.
Rencananya pangkalan yang akan dibangun adalah Pangkalan TNI AL atau Lanal dengan komandan pangkalan perwira menengah berpangkat kolonel. Nantinya lanal tersebut akan mendukung berbagai operasi keamanan laut dan memperkuat sistem pertahanan negara di wilayah timur Indonesia.
Laksamana Ali menyampaikan bahwa keberadaan lanal di Sumenep akan menjadi simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan antara TNI AL dan masyarakat Madura. Untuk itu, dia menghaturkan terima kasih atas hibah tanah yang sudah diberikan kepada TNI AL.
Turkiye berhasil uji terbang pesawat Gen V KAAN (TAI)
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginannya mengikutsertakan industri pertahanan Indonesia dalam proyek pengembangan jet tempur 5.0 Turki "Kaan" yang saat ini sedang dilakukan Turkish Aerospace Industries (TAI).
Keinginan joint development Kaan ini disampaikan langsung Prabowo kepada Presiden Recep Tayyip Erdogan saat menyampaikan pernyataan bersama (joint statement) selepas keduanya bertemu empat mata dan memimpin pertemuan bilateral di Ankara pada Kamis (10/4).
Selain jet tempur, Prabowo juga berharap RI-Turki dapat mengembangkan bersama kapal selam dengan kolaborasi antara industri pertahanan kedua negara.
"Indonesia berkeinginan untuk ikut serta dalam kerja sama pengembangan jet tempur generasi ke-5 Kaan, dan juga pembangunan, pengembangan kapal selam bersama industri Turki," kata Presiden Prabowo saat menyampaikan pernyataan bersama di Istana Kepresidenan Turki, Ankara, Kamis (10/4) waktu setempat.
Presiden Prabowo juga menyebut Indonesia dan Turki sepakat untuk membentuk perusahaan patungan (joint-venture) antara perusahaan pertahanan Indonesia dan Turki.
Walaupun demikian, ia tidak menyebutkan lebih lanjut perusahaan pertahanan apa saja yang diproyeksikan terlibat dalam joint-venture ini. Presiden juga tidak menyebutkan proyek pengembangan kapal selam apa yang dibidik oleh RI.
Sementara itu, Kaan merupakan jet tempur generasi ke-5 yang telah dikembangkan oleh Turkish Aerospace Industries sejak 2010.
Prototipe pertama jet tempur buatan dalam negeri (indigenous) Turki itu sukses menjalani uji terbang pertama dan keduanya pada 2024. Gelombang pertama produksi jet tempur Kaan direncanakan rampung pada 2028-2029 untuk Angkatan Udara Turki.
Selain masalah pertahanan, Prabowo dan Erdogan sepakat memperluas akses pasar dan menghapus hambatan-hambatan dagang antara dua negara. Prabowo dan Erdogan juga langsung menginstruksikan menteri masing-masing agar segera merampungkan negosiasi preferential trade agreement (PTA), yang merupakan langkah awal menuju perjanjian ekonomi komprehensif (CEPA) Indonesia-Turki.
Presiden Prabowo dan Presiden Erdogan bertemu empat mata (tête-à-tête), kemudian keduanya memimpin pertemuan bilateral antara delegasi Pemerintah RI dan Pemerintah Turki. Hasil pertemuan itu yang kemudian disampaikan ke hadapan wartawan Istana Kepresidenan Turki dan beberapa wartawan Istana Kepresidenan Indonesia di Istana Kepresidenan Turki, Ankara.
Presiden Prabowo menyambangi Istana Kepresidenan Turki dalam rangka kunjungan kenegaraan balasan, setelah Presiden Erdogan berkunjung ke Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 12 Februari 2025.
Dalam rangkaian pertemuan itu, delegasi RI yang mendampingi Prabowo terdiri atas Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, dan Duta Besar RI untuk Turki Achmad Rizal Purnama.
Presiden Erdogan juga didampingi oleh menteri-menterinya, termasuk Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan.
Prabowo tiba di Ankara, Turki, disambut Erdogan. (Firda Cynthia Anggrainy Al Djokya/detikcom)
Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Philips Vermonte menyatakan bahwa kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Turki akan mempererat hubungan bilateral kedua negara melalui kerja sama strategis yang mendukung prinsip multilateralisme.
"Dunia saat ini telah bergerak ke arah bilateralisme, yang sebagian didorong oleh rivalitas geopolitik antara Amerika Serikat dan China," kata Philips dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Meski bilateralisme dapat membantu dua negara merespons ketidakpastian dan dampak rivalitas geopolitik, kata Philips, dunia ini terlalu kompleks untuk ditangani hanya oleh dua negara.
Dikatakan Philips, Indonesia dan Turki memiliki modal kuat untuk terus mengedepankan semangat multilateralisme di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
Alasannya, kedua negara dikenal konsisten dalam mendorong penyelesaian damai, dialog, dan inklusivitas, menjadikan keduanya mitra dalam memperkuat kerja sama internasional.
"Seperti, Developing Eight (D-8) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk mendorong aksi kolektif dalam agenda pembangunan, serta menumbuhkan rasa solidaritas dan tanggung jawab bersama di antara negara-negara berkembang," ujarnya.
Sebagai kekuatan menengah yang berpengaruh, kata Philips, kedua negara memiliki suara yang diperhitungkan dalam isu reformasi PBB, Bank Dunia, IMF, dan berbagai lembaga multilateral lainnya.
Selain itu, Indonesia dan Turki juga memiliki hubungan strategis dengan negara-negara sehaluan, termasuk partisipasi aktif dalam forum MIKTA untuk merealisasikan sistem internasional yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan negara berkembang.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Internasional Esenboga, Ankara, Turki, Rabu (9/4), sekitar pukul 18.58 waktu setempat.
Kepala Negara dijadwalkan berpidato di Parlemen Turki pada Kamis siang di Ankara sebagai agenda pertama kunjungannya. Selanjutnya, Presiden Prabowo akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Istana Kepresidenan Turki dan disambut Presiden Recep Tayyip Erdogan.
Keduanya akan menggelar pertemuan empat mata, memimpin pertemuan bilateral, serta menyaksikan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman kerja sama.
Prabowo dan Erdogan juga akan memberikan pernyataan bersama usai pertemuan.
