Jumat, 17 Januari 2020

Dua Menteri Melirik Kapal Denmark

Kapal "Ocean Going"  dengan panjang 150 meter https://1.bp.blogspot.com/-B9QBGIUWqcY/XhUPbKsB4QI/AAAAAAABKCM/c7fhORYBeMQV-82kTyjtO2rE5UOh9cqfgCLcBGAsYHQ/s320/Brian%2BAitkenhead.jpgIlustrasi Fregat Iver Huitfeldt class [Brian Aitkenhead]

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di bawah Menhan Prabowo Subianto telah membeli kapal panjang hingga 150 meter atau 'Ocean Going'. Kedua memang sempat membahas soal pengadaan kapal Ocean Going beberapa waktu lalu.

"Pak Prabowo saya lihat angkatan laut udah beli ocean going, akan beli dari Denmark. Itu memang kapal yang ocean going yang 138 meter yang bisa 150 meter. Jadi dia bisa berlayar fregat ini di laut bebas. Kita itu selama 72 tahun merdeka belum punya ocean going," kata Luhut di Jakarta, Jumat (17/1).

Setelah pengadaan untuk Kemenhan, maka selanjutnya kapal sejenis ocean going bisa dibeli untuk kebutuhan Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk mengamankan laut Indonesia.

"Nah sekarang ini nanti kalau Bakamla selesai. Kita juga ingin nanti Bakamla punya seperti itu. Bukan fregat tapi sekelas kapal supaya kapal coast guard bisa juga berlayar di Natuna, ZEE," katanya.

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya juga menyampaikan sedang menyiapkan realisasi pengadaan kapal patroli laut skala besar termasuk di Laut Natuna. Program jangka panjang ini akan menggunakan sumber daya dalam negeri, tak perlu dari luar.

"Bikin kok kita bikin. Dua, bikin dalam negeri ya. Sama ada dua jenis yang satu fregate yang satu namanya OVP. Jadi dua sama dua, empat kapal," kata Trenggono di Istana, Senin (6/1).

"Ohhh industri dalam negeri dong industrinya," katanya.

Prabowo Subianto juga menyambangi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Keduanya sempat membahas persoalan dengan China di Natuna.

Usai pertemuan, Luhut bilang bahwa Indonesia akan membeli kapal panjang sejenis ocean going. Kapal tersebut akan memperkuat pengamanan laut Indonesia.

"Jadi ke depannya, Pak Bowo tadi juga sudah bilang akan memperbanyak kapal angkatan laut. Dan tadi saya usul supaya ada ocean going, kapal yang lebih panjang," kata Luhut di kantornya, Jumat (3/1/20).

"Kita belum pernah punya selama republik ini merdeka. Jadi sekarang ini yang tadi dengan Pak Bowo itu, mau beli yang 138-140 meter frigate," lanjutnya.

Dia mengaku, kapal-kapal patroli laut yang dimiliki Indonesia selama ini belum cukup untuk menjangkau semua kebutuhan pengamanan.

Selama ini kapal coast guard yang dimiliki relatif berukuran kecil sehingga berpengaruh pada kemampuan armada di dalamnya.

"Karena di situ kalau kamu beli kapal 105 meter, baru 2 hari kamu udah muntah darah," katanya

  CNBC  

Prabowo Akan Kunjungan Kerja ke Rusia

Melirik Alutsista Rudal https://i1.wp.com/defense-update.com/wp-content/uploads/2011/12/bastion.pngIlustrasi rudal Bastion [istimewa]

Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Prabowo akan melanjutkan diplomasi pertahanan ke Rusia.

Salah satu isu yang akan dibahas adalah Prabowo punya perhatian mengenai misil.

"Banyak hal, (di) Rusia. Pak Prabowo juga yang menjadi salah satu concern dia (adalah) misil," ujar Dahnil di Kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (16/1/2020).

Kunjungan kerja Prabowo ke berbagai negara di belahan dunia merupakan bagian dari diplomasi pertahanan.

Salah satu tujuannya adalah memodernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI.

Setelah selesai bertandang ke Rusia, kata Dahnil, Prabowo nantinya akan melaporkan rentetan lawatannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Iya semuanya (dilaporkan ke Presiden), akan beliau kasih pertimbangan. Makanya yang turun langsung Pak Prabowo," ucap Dahnil.

"Kenapa? Banyak hal, lah, tambah lagi kan harus perhatikan geopolitik dan geostrategisnya," kata dia.

Sejak dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 23 Oktober 2019, Prabowo sudah mengunjungi sejumlah negara.

Negara itu di antaranya Malaysia pada 14 November 2019, Thailand pada 17 November 2019, Turki pada 27-29 November 2019, dan China pada 15 Desember 2019.

Kemudian disusul Jepang pada 20 Desember 2019, Filipina pada 27 Desember 2019, Perancis pada 11-13 Januari 2020, dan Jerman pada 16 Januari 202.

  Kompas  

Indonesia Segera Borong Kapal Patroli

Bukan Perang https://3.bp.blogspot.com/-B_26h827rqA/XAfc6aGzlsI/AAAAAAAALt4/T-wdgG49sy8jwPFAUSxPyd_x9j_ulA8SQCPcBGAYYCw/s320/Bakamla%2B1101%2BEjdAO.jpgIlustrasi kapal terbesar Bakamla, KN 1101 [istimewa]

Pemerintah Indonesia segera memborong kapal patroli untuk ditempatkan di Laut Natuna Utara. Kabar ini disampaikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melalui juru bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak di Jakarta Kamis (16/1).

Prabowo ingin memperkuat Badan Keamanan Laut (Bakamla) dengan menambah jumlah armada coast guard. Anggaran pembelian kapal patroli tersebut pun dijanjikan segera dicairkan. Langkah Menhan memperbanyak armada kapal patroli ini patut diapresiasi.

Memperkuat armada penjaga laut di Natuna Utara merupakan salah satu solusi terbaik dalam menjaga wilayah hak berdaulat Indonesia dari gangguan kapal asing, terutama China, yang kerap masuk untuk mencuri ikan. Selama ini kapal patroli milik Bakamla dianggap tidak cukup kuat untuk menandingi kecanggihan coast guard milik China yang datang untuk mengawal kapal-kapal pencuri ikan mereka.

https://1.bp.blogspot.com/-disqFLEMe0w/XiE4V2r7ksI/AAAAAAAAMZU/l3a0yBcFYEUJlVKcgQCfM6OnbhwG2WFpgCLcBGAsYHQ/s1600/OPV%2B80M%2BPatrol%2BVessel%2Bmilik%2BBakamla.jpgOPV 80M Bakamla [istimewa]

Memang Indonesia bisa saja mengerahkan kapal perang untuk menggertak coast guard China sebagaimana respons yang ditunjukkan saat ini. Ada tiga kapal perang dikirim ke Natuna, yakni KRI Karel Satsuit Tubun (KST) 356, KRI Usman Harun (USH) 359, dan KRI Jhon Lie 358. Namun, pertanyaannya, apa tepat kapal perang TNI AL dikerahkan ke wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang sejatinya “hanya” merupakan wilayah hak berdaulat Indonesia?

Bukankah kapal perang seharusnya hanya dikerahkan untuk mengamankan wilayah teritorial Indonesia? Dalam perkara ribut-ribut dengan China di Laut Natuna Utara ini memang banyak terjadi kerancuan dalam memahami antara hak berdaulat dan wilayah kedaulatan.

Di wilayah yang menjadi hak berdaulat kita, yang jaraknya 200 mil dari daratan terluar Indonesia, kapal asing dari negara mana pun pada dasarnya boleh saja melintas. Jikapun ingin menangkap ikan, kapal asing ini harus mendapatkan izin dari Indonesia.

Hak Indonesia atas Natuna Utara ini didasarkan pada United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Inilah dasar hukum internasional dalam penetapan batas ZEE.

https://1.bp.blogspot.com/-DT-H9arVvHg/W63_fWGG_6I/AAAAAAAALdM/xkFDqcbMzsERS1Uk7tRjK9R7oD5dFdTcgCPcBGAYYCw/s1600/OPV%2B95%2BPAL_1028571695897640960_n.jpgDesain OPV 95 PAL Indonesia [PAL]

Lain lagi jika bicara wilayah kedaulatan yang batasnya 12 mil dari pantai. Jika wilayah teritorial ini yang diganggu asing, memang sudah wajib hukumnya kita berperang. Adapun dalam konteks ketegangan di Laut Natuna Utara saat ini, belum terjadi pelanggaran atas kedaulatan Indonesia.

Kembali ke soal pembelian kapal patroli untuk Bakamla, memang sudah waktunya penguatan armada dilakukan. Bakamla sampai saat ini baru memiliki sekitar 40 unit kapal berbagai jenis. Jumlah ini minim untuk Indonesia sebagai negara kepulauan.

Dengan menambah armada patroli, Bakamla tidak lagi mudah kalah gertak dari coast guard China. Intinya, pendekatan seperti ini jauh lebih elegan ketimbang memanas-manasi diri untuk berperang.

Apalagi, jika dicermati, perkara yang muncul di Natuna Utara memang lebih dominan ke urusan perebutan sumber daya. Di wilayah ini potensi perikanannya lebih dari 1 juta ton per tahun. Belum lagi potensi minyak dan gas bumi.

https://1.bp.blogspot.com/-5fGHTiL_Yug/XhaBIIz3ByI/AAAAAAAAMYY/CcRLT4mea_chP8lz9ni8axRFS-tUua7QwCPcBGAYYCw/s1600/OPV%2B90%2BTesco%2BIndomaritim%2BPutut%2BReza%2Bon%2BTwitter.pngDesain OPV 90 Tescomaritim [Putut Reza]

Cadangan minyak diperkirakan mencapai lebih 14 juta barel, sedangkan gas bumi 112 juta barel. Siapa yang tidak tergiur dengan kekayaan alam itu?

China mengklaim wilayah ini karena didasarkan pada Nine Dash Line atau sembilan garis putus-putus yang mereka buat secara sepihak. Adapun terhadap UNCLOS 1982, mereka meratifikasi kendati tidak mau mengakuinya.

China mengklaim ZEE Indonesia dengan dasar peta Traditional Fish Ground mereka. Artinya, akan terus terjadi ketegangan antardua negara ini. Namun meskipun Laut Natuna Utara akan terus menjadi ganjalan dan memicu tensi panas Indonesia dengan China, itu tidak berarti perang adalah solusinya.

Maka itu pendekatan diplomasi tetap harus dikedepankan. China harus diajak berbicara agar bersedia menghormati Indonesia di Laut Natuna Utara.

https://1.bp.blogspot.com/-wvsPeq3C4Zc/XiE4XfwSOoI/AAAAAAAAMZY/XUwRRzV5ks4XWdjrh7eIVtwOR4fUJ7_lACLcBGAsYHQ/s1600/OPV%2B90%2BDRU.jpgDesain OPV DRU [screenshoot]

Selain memperkuat armada patroli Bakamla, solusi lain untuk memperkuat klaim kita atas Natuna Utara adalah dengan memperbanyak nelayan tradisional kita di sana. Sudah tepat langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mendorong nelayan Indonesia untuk datang menangkap ikan di sana. Ini perlu terus dilakukan, tidak hanya ketika tensi dengan China memanas.

Kasus di Natuna Utara ini sudah selayaknya pula menyadarkan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan anggaran pertahanan Indonesia dalam APBN. Tampak ada korelasi antara lemahnya daya gertak kita di Natuna Utara dengan ketersediaan anggaran di APBN.

Jika pada 2019 anggaran pertahanan berjumlah Rp108,4 triliun, seharusnya ada penambahan dalam jumlah signifikan pada 2020 ini dengan memberi penguatan pada belanja armada untuk instansi di luar TNI, terutama Bakamla.

Selain itu ke depan peran Bakamla juga harus diperkuat, jangan lagi terus bergantung kepada TNI untuk mengamankan wilayah laut. Saatnya Bakamla harus menjadi lembaga mandiri, khususnya terkait dengan kepemilikan kapal dan peralatan pendukung lainnya. (nun)

  sindonews  

Rusia Pesan Tank Boat Buatan Indonesia

 https://1.bp.blogspot.com/-s5i05rLNuSQ/WC2D2_yhDVI/AAAAAAAAJio/fFwkcq6sS0ULb3PuXL2yyRdmE3ovhQTPwCPcBGAYYCw/s1600/15068419_TB%2BX18%2BCredit%2Bto%2BTankBoat.com.jpgIlustrasi pegelaran tank boat [Tank Boat]

Rusia telah memesan tank boat buatan PT Lundin, yang berbasis di kota Banyuwangi, Jawa Timur. Hal itu disampaikan oleh Duta Besar Indonesia untuk Rusia Wahid Supriyadi.

Ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri Indonesia di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2020), Wahid mengatakan Moskow memesan satu unit tank amfibi, yang bisa berjalan di darat yang juga perairan dangkal, seperti rawa.

"Itu tank yang bisa di darat dan juga air dangkal, seperti di sungai atau rawa-rawa," terang Wahid.

"Saya waktu melihat disana ada satu unit yang masih dikerjakan. Tapi yang sudah diekspor tiga, itu yang pakai bahan komposit yang kekuatannya empat kali dari baja dan memiliki kecepatan 150 kilometer per jam," sambungnya.

Ini bukan kali pertama PT. Lundin mengekspor produk buatan mereka ke Rusia. Tahun 2018 lalu, mereka juga mengekspor tujuh kapal buatannya ke Rusia, yaitu kapal rib (rigit inflatable boat) jenis carbotech.

Saat itu Direktur PT Lundin, John Lundin mengatakan, kapal itu mempunyai lambung sepanjang 12 meter. Dengan ukuran lambung sepanjang itu, kapal berteknologi tinggi ini diklaim sebagai kapal tercepat di Indonesia bahkan Asia.

Dua model kapal carbotech lainnya produksi PT. Lundin juga telah digunakan untuk operasi militer di Swedia dan Rusia.

“Kami banyak menerima pesanan kapal untuk militer, seperti dari Bangladesh, Hong Kong, Malaysia, Brunei, Singapura,” jelas Lundin kala itu. (ian)

 ♖ Sindonews  

Kamis, 16 Januari 2020

TNI Berhasil Temukan Markas KKB di Intan Jaya, Papua

 https://kicknews.today/wp-content/uploads/2018/12/Ilustrasi-patroli-TNI-758x426.jpgIlustrasi pasukan TNI patroli di Papua [istimewa]

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih mengonfirmasi bahwa pasukan TNI telah menemukan markas kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang selama ini berulah di Kabupaten Intan Jaya, Papua.

Wakil Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Dax Sianturi menyebutkan, markas KKB tersebut ditemukan di sebuah perkampungan di Distrik Titigi pada Selasa (14/1/2020).

Menurut dia, pasukan TNI sempat melepaskan tembakan yang akhirnya membuat para anggota KKB kabur.

"Kita sempat lepaskan tembakan dua kali, yang pertama diyakini berhasil mengenai salah seorang KKB yang kemudian digotong oleh teman-temannya ke dalam sebuah honai," kata Dax saat dihubungi, Kamis (16/1/2020).

Dari pantauan di lapangan, menurut Dax, jumlah anggota KKB yang ada di perkampungan tersebut sekitar 70 orang.

Selain itu, jumlah senjata api yang ada di markas KKB tersebut sekitar 20 pucuk senjata.

Namun, setelah para anggota KKB kabur, pasukan TNI tidak melakukan pengejaran.

"Saat ini kita siaga I untuk mengantisipasi adanya balasan dari KKB," kata dia.

Dax menyebutkan, KKB yang ada di Distrik Titigi merupakan gabungan dari dua kelompok, yaitu kelompok pimpinan Lekagak Telenggen dan Militer Murib.

Kedua kelompok tersebut sebelumnya bermarkas di wilayah Kabupaten Puncak.

Belum diketahui mengapa mereka berada di Intan Jaya.

 Asal-usul senjata KKB 

Sebelumnya, Kapolda Papua Irjen Polisi Paulus Waterpauw mengatakan, pihaknya menduga ada senjata yang digunakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua berasal dari Lumajang, Jawa Timur.

Menurut Paulus, berdasarkan informasi yang diperoleh pihaknya, ada senjata rakitan berspesifikasi modern yang dirakit di Lumajang.

Senjata tersebut terindikasi sudah masuk di Papua.

Menurut Paulus, hal ini merupakan pekerjaan besar bagi TNI-Polri untuk melakukan pengusutan.

"Senjata rakitan ini terindikasi sudah masuk di Papua," kata Paulus, di Timika, Minggu (12/1/2020).

Selain itu, senjata dan amunisi yang digunakan KKB juga diduga kuat dipasok dari luar negeri.

Dalam beberapa kasus sebelumnya, berhasil diungkap penyelundupan senjata dan amunisi ke Papua.

Penyelundupan senjata tersebut dari negara Papua Nugini (PNG) dengan melewati jalur-jalur tikus di perbatasan negara Republik Indonesia-PNG.

 ♖ Kompas  
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...