Kamis, 30 Juni 2016

10 Ribu Kapal Asing Mencuri Ikan di Indonesia

Salah satu aksi satgas 115

Ancaman pencurian ikan di perairan laut Indonesia masih mengkhawatirkan. Catatan Kementerian Kelautan dan Perikanan, saat ini ada 10 ribu kapal asing yang berlindung di balik bendera Indonesia dan terus melakukan pencurian ikan.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengatakan, banyaknya kapal asing itu terungkap setelah diadakan audit kepatuhan terhadap izin 1.132 kapal asing yang berbendera Indonesia.

"Dengan dasar pengeluaran izin kapal itu, berlindung kurang lebih 10.000 kapal asing lainnya. Yang berpuluh tahun bekerja menangkap dan mencuri ikan di Indonesia," ujarnya dalam sambutannya di Rapat Koordinasi Nasional Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) di Istana Negara Jakarta, Rabu, 29 Juni 2016.

Menurut Susi, saat ini pihaknya telah membekukan 261 izin terkait perikanan dan menerbitkan 48 surat peringatan pada kapal-kapal asing berbendera Indonesia. Pihaknya juga telah membentuk Satgas 115, yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 115 tahun 2015.

Saat ini, Satgas 115 telah membagi empat wilayah operasi berdasarkan tingkat kerawanan pencurian ikan. Yakni perairan Aceh, Natuna, Arafura, serta periaran Sulawesi, Maluku dan perbatasan Timor Leste.

"Satgas 115 juga bekerjasama dan bermitra dengan negara-negara organisasi Internasional seperti Norwegia, AS, Australia, interpol, Papua Nugini, UNODC, Timor Leste, untuk mendapatkan informasi intelijen mengenai keberadaan kapal-kapal asing yang masuk perairan Indonesia," kata Susi.

Sehingga, dengan itu berhasil ditahan kapal-kapal yang merupakan target pengejaran kapal perikanan ilegal Internasional. Penegakan hukum telah dijalankan, termasuk penangkapan kapal-kapal dari China di perairan Natuna.

"Salah satu dari kapal Tiongkok yg ditangkap di Natuna telah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Negeri Pontianak," katanya.

Hingga saat ini, kata Susi, masih ada 10 kapal yang diproses di Pengadilan Perikanan di Ambon, dan satu kapal yang masih dalam proses di Pengadilan Sabang.

"Penenggalaman kapal hingga saat ini 176 kapal. Dari kapal yang ditenggelamkan 162 berbendera asing yaitu Vietnam 63, Filipina 43, Malaysia 30 dan Thailand 21. Serta masing-masing dua kapal berbendera Nugini dan satu kapal berbendera Tiongkok," ujarnya menjelaskan.

Ada juga kapal yang tanpa kebangsaan. Sedangkan kapal berbendera Indonesia yang ditenggelamkan berjumlah 14. "Pada Juli 2016, Satgas 115 akan kembali menenggelamkan sekitar 30 kapal yang sudah siap selesai proses hukumnya.” (mus)

 Jokowi Puji Upaya Satgas 115 Tindak Illegal Fishing

Presiden Joko Widodo menilai maraknya pencurian ikan bisa terjadi dalam periode lama, karena adanya ego sektoral. Hal ini menghilangkan kekompakan pada kesatuan kerja unit pengawas dan keamanan.

Akibatnya, kapal asing bisa bebas mengambil kekayaan laut Indonesia, tanpa pernah tersentuh hukum.

"Berapa setiap hari lalu lalang illegal fishing sebelumnya? Paling sedikit 7000 kapal. Kenapa enggak tertangani? Karena belum ada kekompakan antar aparat kesatuan kita," jelas Presiden saat memberikan arahan kepada Peserta Rapat Koordinasi Nasional Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal yang disebut Satgas 115, di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 29 Juni 2016.

Tidak kompaknya institusi pemerintah dalam menindak pun terlihat sampai ke luar negeri. Pelaku illegal fishing pun semakin berani, secara terus-menerus, mengambil kekayaan laut Indonesia.

"Memang bertahun-tahun kelemahan kita adalah ego sektoral, antarkementerian tidak bekerja sama, antarkesatuan tidak bekerja sama. Kelemahan kita di situ dan itu dilihat oleh mereka, sehingga mereka berani masuk sampai ribuan banyaknya. Enggak mungkin mereka masuk tanpa kalkulasi," jelas Jokowi.

Jokowi yang didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, serta Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, mengungkapkan sudah 176 kapal ditenggelamkan. Menurutnya, angka itu cukup besar dibandingkan jumlah tindakan yang dilakukan negara lain. Ketegasan sikap ini, kata Jokowi, juga memberikan dorongan psikologi bagi aparat di lapangan.

"Sekarang, kalau kita lihat di bawah, prajurit atau di atasnya sedikit, bisik-bisik menyampaikan, pak kami sekarang bangga bisa membusungkan dada karena kita ditakuti oleh mereka, oleh kapal-kapal asing yang mengambil sumber daya laut kita," jelas Jokowi.

Untuk itu, Presiden meminta Satgas 115, sesuai Peraturan Presiden Nomor 115 tahun 2015, konsisten melakukan penindakan, sehingga Indonesia bisa memanfaatkan sumber daya laut secara optimal, tanpa bisa dijarah pihak lain.

"Jangan berhenti, ini tidak boleh berhenti. Konsistensi ini perlu sekali agar mereka melihat bahwa kita serius, kita sangat serius menangani ini," katanya.

Presiden berharap, Satgas 115 yang terdiri dari TNI AL, Polri, Badan Keamanan Laut, dan Kejaksaan RI, bisa semakin menakuti para pencuri ikan. "Sekarang silakan masuk, silakan main-main kalau ingin mencoba Satgas 115, kalau ingin mencoba," ucap Jokowi disambut tepuk tangan hadirin.

 KKP Hanya Punya 35 Kapal

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menghendaki Indonesia punya angkatan laut yang kuat. Selain untuk menjaga laut dari illegal fishing, penguatan armada TNI AL juga untuk mewujudkan ambisi sebagai poros maritim dunia.

Bangun TNI AL kita supaya lebih besar dan kuat armadanya. 70% wilayah laut kita, maka TNI AL harus diperkuat. TNI AU juga diberdayakan dengan kecepatannya,” kata Susi saat rapat koordinasi Satgas 115 Illegal Fishing di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (29/6/2016).

Menurut Susi, dengan luas perairan 3,26 juta meter persegi, armada kapal perang TNI AL yang juga berfungsi sebaga kapal patroli, jauh dari kata cukup.

Dalam pengejaran kapal ikan asing, KKP hanya punya 35 kapal yang sebagian besar kecil, nggak kuat dengan gelombang besar. Punya TNI AL juga nggak bisa dibandingkan dengan wilayah laut kita yang luas,” ujar menteri asal Pangandaran ini.

Di akhir sambutannya pula, tak lupa Susi menutupnya dengan slogan TNI AL yang berarti di lautan kita jaya.

Jalasveva Jayamahe,” ucap Susi.
 

  Vivanews  

[RIP] Korban Tewas Bom Turki Bertambah

Capai 36 Orang, 150 Orang Terluka http://images.cnnindonesia.com/visual/2016/06/29/aa21033a-075a-477b-a40c-fae14f527eaf_169.jpg?w=650Jumlah korban tewas dalam serangan bom bunuh diri di bandara Ataturk, Turki, kini sudah mencapai 36 orang, sementara sekitar 250 lainnya terluka. (Reuters/Murad Sezer)

Jumlah korban tewas dalam serangan bom yang dilakukan oleh tiga pelaku bom bunuh diri di bandara internasional utama Istanbul, Turki, terus bertambah dan kini sudah mencapai 36 orang, sementara sekitar 250 lainnya terluka.

Menurut laporan Reuters, serangan terjadi pukul 21.50 pada Selasa (28/6) ketika seorang penyerang melepaskan tembakan di gerbang keberangkatan dengan senapan otomatis, membuat para penumpang lari mencari perlindungan. Tak lama kemudian tiga penyerang meledakkan diri dengan bom bunuh diri di sekitar gerbang kedatangan, menurut keterangan saksi mata.

Polisi sempat melepaskan tembakan untuk menghentikan dua pelaku serangan sebelum mereka mencapai sebuah pos pemeriksaan keamanan di gerbang kedatangan, namun tak lama mereka sudah meledakkan diri, kata seorang pejabat Turki.

Pejabat yang tak mau dipublikasikan namanya itu menyatakan bahwa sebagian besar korban tewas merupakan warga Turki, meski terdapat pula beberapa orang warga asing di antara korban.

"Ada ledakan besar, sangat keras. Atap hancur. Di dalam bandara itu mengerikan, Anda tidak bisa mengenalinya, kerusakannya sangat besar," kata Ali Tekin, salah satu warga Turki yang tengah berada di ruang kedatangan bandara untuk menjemput tamu saat serangan itu terjadi.

Sementara Paul Roos, 77, mengaku dia melihat salah satu penyerang melempaskan tembakan "secara acak" di gerbang keberangkatan.

"Dia hanya menembaki siapa pun yang berada di depannya. Dia mengenakan pakaian serba hitam. Wajahnya tidak ditutupi. Saya berjarak sekitar 50 meter darinya," kata Roos, seorang warga Afrika Selatan yang akan kembali ke Cape Town bersama istrinya setelah berlibur di Turki selatan.

"Kami kemudian menunduk di belakang meja tapi saya lalu berdiri dan mengawasinya. Dua ledakan meledak sesaat dengan jeda tak lama. Saat itu dia sudah berhenti menembak," kata Roos.

  CNN  

Anggaran Pertahanan Bertambah Tahun Ini

Satu jet tempur Sukhoi Su-35 Rusia mendarat di pangkalan militer Khmeimim, Suriah. (Vasily Maximov / AFP - Getty Images)

Tahun ini, militer Indonesia akan memiliki anggaran yang lebih besar untuk meningkatkan jumlah alat utama sistem persenjataan (Alutsista) yang dimilikinya. Sebelumnya, DPR telah menyetujui adanya peningkatan anggaran pertahanan negara untuk tahun ini.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyampaikan bahwa sebagian besar anggaran kemungkinan akan digunakan untuk meng-upgrade persenjataan militer, serta meningkatkan kemampuan pertahanan di Kepulauan Natuna.

Peningkatan anggaran sebesar 10 persen, menjadi Rp 108,7 triliun, terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di wilayah Laut Cina Selatan. Tiongkok mengklaim hampir seluruh wilayah itu, yang kemudian beradu klaim dengan Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei.

Indonesia memang tidak termasuk dalam pihak yang bersengketa. Namun, perhatian Jakarta mengarah kepada Beijing yang menyatakan bahwa perairan sekitar Kepulauan Natuna, yang berada dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, merupakan “traditional fishing grounds” nelayan Tiongkok.

Setelah melakukan rapat terbatas di atas KRI Imam Bonjol yang berlayar di perairan Natuna, Presiden Joko Widodo menegaskan untuk meningkatkan patroli di wilayah perbatasan Indonesia tersebut. “Saya ingin militer dan penjaga pantai kita segera meningkatkan kemampuan teknologi radar, serta kemampuan patroli yang lebih baik,” ujarnya.

A400M Airlifter in flight at ILA Berlin Air Show. (airbusgroup.com)A400M Airlifter pada acara ILA Berlin Air Show. (airbusgroup.com)

Dibandingkan tahun lalu, Indonesia telah meningkatkan anggaran pertahanannya sebesar 16 persen. Ryamizard menjelaskan bahwa peningkatan itu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan Indonesia demi menghadapi berbagai potensi ancaman yang bisa datang. Menurutnya, Indonesia harus memperkuat kemampuan maritim negara dengan memenuhi Minimum Essential Force (MEF), melalui pengadaan pengadaan satelit, sistem pesawat tak berawak, dan peningkatan kemampuan mobilitas.

Militer Indonesia telah memasukkan beberapa persenjataan ke dalam daftar belanjanya. Beberapa di antaranya adalah:

☆ Jet tempur Sukhoi Su-35,
☆ Rudal udara-ke-udara jarak menengah Raytheon AIM-120 (AMRAAM),
☆ Pesawat transportasi militer A400M, dari Airbus,
☆ Kapal selam diesel dari Rusia, Perancis dan lainnya,
☆ ShinMaywa Industries’ US-2 amphibious, search and rescue fixed-wing aircraft dari Jepang,
☆ Jet tempur Korea Fighter Experimental (KF-X).

Indonesia telah menandatangani kontrak sebesar 1,3 miliar dolar AS dengan Korea Selatan untuk bersama-sama mengembangkan jet tempur Korea Fighter Experimental.. [straitstimes.com]
 

  Jakarta Greater  

Rabu, 29 Juni 2016

Tujuh Ribu Prajurit Kepung Lokasi Sandera Abu Sayyaf



Ilustrasi pasukan Filipina

Sebanyak 7.000 pasukan tentara Filipina mengepung lokasi penyanderaan warga negara Indonesia yang diculik kelompok bersenjata Abu Sayyaf.

"Mereka (Filipina) sudah melaksanakan operasi. Harapan kita agar sandera itu tetap selamat, dan kita mengekor dulu," kata Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di Istana Negara Jakarta, Rabu 29 Juni 2016.

Sebab itu, kata Ryamizard, meski kini Filipina telah memberi lampu hijau agar Indonesia dapat membantu pergerakan perburuan kelompok bersenjata di negaranya. Saat ini, tentara Indonesia memilih menunggu pergerakan yang dilakukan tentara Filipina. "Kalau kita nambah-nambah kacau lagi. Kan belum terkoordinasi," kata Ryamizard.

Terkait lokasi penyanderaan, Ryamizard mengaku telah mendapatkan bayangan lokasi sandera. Ia mengatakan medannya tidak terlalu sulit. Pulau itu juga tidak terlalu besar. "Sudah di bawah kemarin. Pokoknya sudah dari gunung ke pantai," katanya.

Untuk itu, aparat keamanan dari Indonesia masih menunggu reaksi dari Filipina terlebih dahulu. Yang penting, sudah ada kesepahaman bahwa Filipina sudah mengizinkan Indonesia untuk masuk.

"Ke depan bisa saja mengejar sampai ke dalam. Begitu masuk kita cuma bilang kita masuk, iya oke, kita masuk, kita kejar sampai ke dalam. Itu yang terakhir," katanya.

Pasukan Raider Siaga

Prajurit TNI di Komando Daerah Militer (Kodam) VI Mulawarman mengaku belum mendapatkan informasi berkaitan dengan kesepakatan Indonesia dan Filipina untuk terlibat dalam proses pembebasan sandera yang dilakukan kelompok bersenjata Abu Sayyaf.

"Kami masih belum terima surat atau pun telegram dari Mabes TNI terkait masalah itu," kata Kepala Penerangan Kodam VI Mulawarman, Letkol Inf Subagiyo, Selasa 28 Juni 2016.

Pekan lalu, di Filipina. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu bersama Menteri Pertahanan Filipina Gazmin T. Voltaire memang telah membuat kesepakatan kerjasama keamanan laut dari aksi perompakan.

Salah satu kesepakatan adalah diizinkannya Indonesia untuk bisa ‘menyerbu’ atau melakukan pengejaran kepada pelaku kejahatan terhadap warga negara Indonesia ke Filipina. Dasarnya adalah perjanjian bilateral antara RI dan Filipina pada tahun 1975.

"Bagaimana perencanaannya, mereka setuju untuk kita masuk ke laut kemudian nanti bagaimana kita ke darat," kata Ryamizard di Jakarta, Selasa 28 Juni 2016.

Meski demikian, hasil pertemuan itu, kata Ryamizard, baru bisa direalisasikan untuk pembebasan sandera di kemudian hari, bukan untuk pembebasan sandera kali ini.

"Untuk sandera ini (7 ABK WNI) kan sudah kejadian. Kemarin itu, yang akan datang tidak boleh terjadi lagi," ujar dia.

Terlepas dari itu, Subagiyo memastikan bahwa personel TNI, khususnya dari kesatuan Raider, akan terjun ke Filipina jika memang sewaktu-waktu dibutuhkan.

"Kami sampai saat ini masih monitor dan mengikuti perkembangan," katanya.
 

  Vivanews  

Proyek Pangkalan Militer Natuna Harus Selesai Dalam 3 Tahun


Presiden Joko Widodo hari ini mengadakan rapat terbatas membahas soal Kepulauan Natuna dengan sejumlah menteri. Rapat itu untuk menindaklanjuti kunjungan Jokowi pekan lalu ke Natuna, menyusul pencegatan kapal TNI Angkatan Laut atas kapal China yang ketahuan menyusup ke Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di perairan kepulauan tersebut.

Pemerintah, kata Jokowi, ingin menjadikan Kepulauan Natuna sebagai pangkalan induk pertahanan negara di ujung terluar. Terkait hal itu, akhir tahun ini atau paling lambat mulai tahun depan, Indonesia dipastikan akan memulai pembangunan pangkalan militer untuk tiga matra, yakni laut, darat dan udara di Kepulauan Natuna.

Kepastian pembangunan itu disampaikan oleh Menteri Koodinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan. "Iya kita harapkan akhir tahun ini mulai bangun. Pembangunan itu untuk tiga tahun mulai 2017-2019," ujar Luhut di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu, 29 Juni 2016.

Karena itu, menurut mantan kepala kantor staf kepresidenan tersebut, paling lambat awal tahun 2017, proyek penguatan pertahanan Indonesia di dekat kawasan Laut China Selatan itu akan direalisasikan.

Untuk anggarannya, Luhut masih enggan membocorkan, berapa banyak rupiah yang harus dirogoh pemerintah. "Awal tahun depan. Anggarannya masak saya kasih tahu kamu," ungkap dia.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, juga pernah mengungkapkan bahwa pemerintah akan membangun pangkalan militer di sejumlah wilayah perbatasan Indonesia, tak hanya di kepulauan Natuna. Upaya itu untuk memperkuat kawasan perbatasan.

"Tahun 2017, perbatasan harus diperkuat dengan pangkalan militer," ujar di kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis 19 Mei 2016.

Senada, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Mahfudz Sidik juga pernah menyampaikan bahwa rencana pembangunan pangkalan militer Indonesia di Kepulauan Natuna sudah ada sejak tahun 2015.

DPR sendiri juga telah menyetujui pengalokasian anggaran sebesar Rp 450 miliar untuk pembangunan pangkalan militer Indonesia di Kepulauan Natuna. "Kita menyetujui usulan TNI untuk melakukan realokasi atau pergeseran anggaran sekitar Rp 450-an miliar untuk kebutuhan penguatan pangkalan TNI di Natuna," kata Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, di kompleks Parlemen di Jakarta, Senin, 21 September 2015 lalu.

DPR pun sudah menyatakan dukungannya atas rencana itu. Anggaran pun sudah disiapkan meski terbatas di APBN 2015 dan APBN Perubahan 2016. "Dibutuhkan tambahan anggaran sekira Rp 1,3 triliun dari sebelumnya sekira Rp 400 miliar," ungkapnya kemudian pada Kamis, 24 Maret 2016 lalu.

Namun, anggaran tersebut baru untuk pembangunan pangkalan militer. Belum termasuk persenjataan tiga matra TNI. Sementara untuk kebutuhan senjata, peralatan dan anggota TNI yang akan disiagakan pemerintah, masih dilakukan kajian sesuai kebutuhan. "Target 2017 harus selesai," kata Mahfudz.

Untuk diketahui, TNI sesungguhnya sudah bersiaga sejak lama mengantisipasi konflik perebutan kawasan itu. Sejak 1996, ribuan personel TNI disiagakan di Natuna maupun di Kepualuan Anambas, yang lokasinya tidak jauh dari daerah kaya minyak itu.

Indonesia belum bersengketa langsung dengan Tiongkok. Sebelum isu peta Tiongkok dengan sembilan garis titik-titik menyinggung Natuna pada 2009, Vietnam dan Filipina yang diketahui sering perang urat saraf dengan Negeri Tirai Bambu itu.

TNI mencurigai Tiongkok sengaja memasukkan bagian dari Kepulauan Natuna dalam Nine-Dash Line, batas tidak jelas yang digunakan pada peta Tiongkok untuk mengklaim sekira 90 persen dari laut di daerah itu. (ren)

Pesawat Tempur dan Kapal Selam Akan Ditempatkan di Natuna
Pemerintah memastikan Kepulauan Natuna akan menjadi basis pertahanan militer untuk wilayah Indonesia di laut. Untuk itu, akan ada penambahan anggaran pertahanan untuk penyiapan kawasan tersebut.

Menurut Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, sejumlah infrastruktur yang akan disiapkan cukup banyak. Mengingat Natuna merupakan perbatasan Indonesia di laut yang berhadapan langsung dengan beberapa negara.

"Yang paling utama runway di Natuna tidak dimungkinkan untuk bisa dilandasi oleh pesawat-pesawat besar. Salah satu yang akan dilakukan perbaikan adalah runway-nya supaya pesawat besar bisa mendarat," kata Pramono di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 29 Juni 2016.

Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu menambahkan, tujuan perbaikan runway tersebut agar di Natuna bisa dilandasi oleh F-16 dan Sukhoi. "Pesawat tempur kan nggak boleh sembarangan, dia ngisep, kalau ada kerikil-kerikil ini bahaya. Dan dilebarkan (runway)," ujarnya.

Ryamizard mengaku, nantinya di kawasan Kepulauan Natuna juga akan ditempatkan tiga kapal selam yang baru dibeli dari Korea. Satu unit telah ada, satu lagi akan ada bulan depan dan khusus yang ketiga akan ditempatkan sementara di Surabaya. "Harusnya yang ketiga ini di sana (Natuna), tapi infrastruktur kan belum," katanya. (mus)

Jokowi Minta Patroli Keamanan Natuna Segera Ditingkatkan

Perairan Natuna sebagai salah satu kawasan terdepan Indonesia, sudah lama menjadi sasaran pencurian ikan oleh nelayan negara lain. Terakhir, terjadi saat TNI Angkatan Laut menangkap kapal ikan berbendera China, yang diduga melakukan illegal fishing pada 17 Juni 2016 lalu.

Kejadian itu berbuntut pada kunjungan Presiden Joko Widodo ke lokasi, sekaligus menggelar rapat di atas KRI Imam Bonjol bersama jajaran terkait, seperti Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, serta Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.

Menindaklanjuti rapat terbatas di perairan Natuna itu, Presiden kembali mengingatkan pentingnya meningkatkan keamanan di wilayah itu.

"Di sektor pertahanan untuk menjaga sumber daya alam kita, menjaga kedaulatan kita, Natuna sebagai pulau terdepan, dalam ratas (rapat terbatas) yang lalu telah saya perintahkan TNI, khususnya TNI AU, Bakamla (Badan Keamanan Laut) agar tingkatkan patroli penjagaan di kawasan Natuna," jelas Jokowi.

Selain itu, Presiden meminta perbaikan infrastruktur segera dilakukan di wilayah itu untuk mendukung peningkatan patroli keamanan. "Beberapa infrastruktur yang mau dibangun, diperbaiki dan segera dimulai," katanya.

Ada tiga sektor, yang diputuskan pemerintah untuk dikembangkan, yakni sektor industri perikanan, industri migas dan pertahanan. Jokowi mengatakan pengembangan sektor perikanan di Natuna masih minim karena potensi ikan di perairan itu belum digarap secara maksimal.

"Saya dapat laporan bahwa produksi di sektor kelautan dan perikanan di Natuna hanya sebesar 8,9 persen dari potensi yang kita miliki. Ini perlu didorong dan dipercepat sehingga bisa datangkan manfaat bagi kita," ungkap Jokowi.

Terkait migas di Natuna, Jokowi mengungkapkan baru 5 dari 16 blok migas di sekitar Natuna yang produksi. Sementara 7 blok masih ekplorasi, dan 4 blok dalam proses terminasi. "Oleh sebab itu, kita dorong agar proses produksi bisa segera dilakukan," katanya.
 

  Vivanews  
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...