Sabtu, 19 April 2014

Pengembangan pembuatan pesawat aeromodelling dengan metode terbaru dan berbiaya murah

Modal Rp 1 Juta Buat Sukhoi, Kembangkan Jadi Pesawat Intai http://www.sumeks.co.id/images/resized/images/stories/upload/yon-arh_200_200.jpgBatalyon Artileri Pertahanan Udara Sedang 10/Agni Buana Cakti (Yon Arhanudse 10) Kodam Jaya memiliki program yang membanggakan. Yakni, pengembangan pembuatan pesawat aeromodelling dengan metode terbaru dan berbiaya murah. Program itu akan menjadi contoh sekaligus akan diterapkan di seluruh kesatuan TNI AD di Tanah Air.

---------
DANI TRI WAHYUDI - Jakarta
-----------

Setidaknya puluhan personel Yonarhanudse 10 atau terkenal dengan Yonarhanudse Gagak sudah dicetak menjadi ahli pembuat pesawat aeromodelling sejak tahun lalu. Tidak hanya itu, banyak anggota TNI AD dari batalyon lain di Indonesia belajar membuat pesawat remote control itu di Yonarhanudse Gagak, Bintaro, Jakarta Selatan.

Guna menguji kepiawaian pembuatnya, Komandan Yonarhanudse-10, Letkol (Arh) Riksawan Ardhianto, mengadakan dua kali lomba antar baterai (satuan setingkat kompi) di jajarannya. Seperti lomba pesawat aeromodelling yang baru saja berlangsung di Stadion Gagak Hitam, Bintaro.

Lomba tersebut tidak asal-asalan. Antar tim peserta lomba all out menampilkan karya terbaiknya. Alhasil mereka mampu menghadirkan pesawat-pesawat tempur cantik berbagai model seukuran 1x1 meter. Antara lain model F 22 Raptor, beberapa tipe pesawat tempur Sukhoi, dan beberapa model pesawat Aero Fighter. Para penggemar aeromodelling tentu gemas melihatnya.

Lomba tersebut dinilai dari kemampuan merakit, keunggulan aerodinamika pesawat, dan cara menerbangkannya. Menariknya, beberapa pesawat tidak memerlukan landasan pacu untuk take off melainkan cukup dilempar lalu bisa terbang. Setelah pesawat terbang peserta menunjukkan kemampuan pesawat dalam berbabagai gerakan manuver.

Di sana juri juga langsung bisa menilai kemampuan aerodinamik masing-masing pesawat tersebut. “Dengan adanya lomba tersebut diharapkan akan semakin banyak lagi personel yang mengembangkan skill sebagai salah satu inovasi latihan dalam meningkatkan kemampuan prajurit di bidang fungsi teknik kecabangan,” ungkap Riksawan juga.

Menurut Riksawan lagi, pesawat-pesawat aeromodelling itu menunjang kemampuan prajurit dalam mempertahankan wilayah dari serangan udara musuh. Sebab pesawat itu dijadikan latihan pembidikan sasaran tembak di udara. Menurutnya, pengembagan pesawat aeromodelling tidak saja sebagai sarana latihan pembidikan saja.

Tetapi pihaknya mengembangkannya sebagai pesawat pengintai yang dilengkapi dengan kamera khusus. “Sudah kita buat dan terus kita kembangkan satu pesawat intai dengan kamera video yang bisa live dan kita monitor dengan frekwensi televisi,” ungkapnya.

Sementara itu Komandan Baterai Q Yonarhanudse-15, Kapten (Arh) Helmi yang mendampingi Letkol (Arh) Riksawan, mengatakan para peserta yang ikut lomba ibaratnya mereka yang sudah mahir membuat pesawat aeromodelling. Mereka sudah mengembangkan kemampuan setelah mengikuti diklat di Yonarhanudse-10 selama sepekan.

“Membuat model pesawat tempur tentu lebih susah. Kalau saat diklat dasar mereka diajari dari membuat model pesawat glider,” papar juga Kapten (Arh) Helmi yang juga Koordinator Aeromodelling Gagak Hitam tersebut. Menurut Helmi juga, pihaknya mengembangkan metode terbaru pembuatan pesawat aeromodelling bertenaga listrik dan berbodi gabus/foam depron yang mudah dibentuk.

“Foam depron ini lebih tipis dan lebih padat dibandingkan sterofoam,” ungkapanya. Metode terbaru ini dinialainya berbiaya lebih murah dan mudah dikembangkan dibandingkan dengan metode lama. Yaitu, model pesawat yang menggunakan mesin berbahan bakar minyak, berat minimal 3 kilogram, biaya malah, dan bersuara keras dan bodi dari kayu balsa, fiber glass, plastik yang relatif lebih susah dibentuk.

“Biaya satu pesawat dengan metode baru ini sekitar Rp 1 juta, tapi belum termasuk remote control. Kalau pesawat metode lama biayanya berkali-kali lipatnya,” pungkasnya. Karena biaya murah, maka dengan metode terbaru tersebut cocok dipakai latihan menembak. Metode ini juga akan dikembangkan di seluruh Arhanud TNI AD di Indonesia. Menurutnya pihaknya sudah mencoba menembak pesawat aeromodelling tersebut sebagai latihan menembak.

“Menembaknya pakai meriam. Menembak sasaran pesawat aeromodelling ini lebih susah, karena ukurannya lebih kecil dan gerakannya lebih lincah dari pesawat beneran,” tegasnya. Dikatakan, pembuatan pesawat tersebut dimulai dari persiapan bahan gabus depron dengan ketebalan 6mm untuk bodi, gambar desain pesawat yang akan dibuat, lem gabus, pisau cutter, penggaris besi, batang fiber carbon atau dapat menggunakan bambu, plester/lakban dan solder.

Pertama, gambar desain pesawat digambarkan pada gabus depron. “Gambar desain ini dapat diperoleh dari desain pesawat yang tersedia di internet atau dirancang sendiri sesuai kaidah aerodinamika pesawat udara,” paparnya lagi. Potong depron sesuai desain bagian-bagian pesawat dengan menggunakan pisau cutter. Rangkai dan rekatkan bagian-bagian tersebut dengan lem gabus sehingga membentuk pesawat.

Pesawat yang diluncurkan dengan cara dilempar atau hand-launched umumnya tidak memakai roda, sedangkan pesawat yang menggunakan landasan untuk take off dapat dipasang roda berbahan karet lunak berdiameter 3-7 inci sesuai ukuran pesawat. “Sedangkan jenis pesawat amfibi tidak menggunakan roda, namun dapat meluncur dari tanah, landasan atau dari permukaan air yang tenang,” pungkasnya.

Setelah bentuk konstruksi pesawat lengkap dipasang perangkat elektronik berupa motor listrik dan propeller (baling-baling), servo-servo dan ESC (electronic speed control) serta perangkat elektronik tambahan sesuai fungsi pesawat. Helmi mengaku belajar mengembangkan pesawat aeromodelling ini dari banyak sumber.(*/ce1)


  ★ Sumeks  

Wanita TNI Angkatan Laut tahun ini ikut kendalikan Kapal Perang

10 Taruni TNI AL tempuh pendidikan di Bumi Moro Akademi AL http://img.lensaindonesia.com/thumb/350-630-1/uploads--1--2014--04--90025-kowal-kapal-perang-wanita-tni-angkatan-laut-tahun-ini-ikut-kendalikan.jpgSurabaya ☆ Sebanyak 10 taruni angkatan laut (AL) yang masuk AAL (Akademi Angkatan Laut) tahun 2014, akan menerima pendidikan bersama Taruna AAL angkatan ke 62. Para taruni itu tiba di Surabaya selama Juni-Juli mendatang, dan siap menempuh pendidikan di Bumi Moro AAL.

Kepala staf angkatan laut Laksamana Marsetio, menjelaskan, walaupun ada kesamaan gender, namun terdapat hal khusus bagi wanita yang akan mengikuti AAL. Untuk hal itu, sudah dilakukan studi banding dengan Naval Academy dari Amerika, Inggris, Belanda, dan Jepang.

“Selain melakukan studi banding dengan Naval Academy dari negara sahabat, kami juga melakukan studi banding dengan Akpol. Kepolisian sudah mendidik personil wanita terlebih dulu,” terang Marsetio di sela-sela pelantikan Sertijab Gubernur AAL, Rabu (16/4/14).

Selain itu, Kasal juga menerangkan bahwa tahun ini pada kapal perang TNI AL akan ditempatkan Korps Wanita Angkatan Laut (Kowal). Menurutnya, ini dilakukan untuk kesetaraan gender, dan tidak hanya pria saja yang dapat berada di kapal perang TNI AL. Di negara lain, Kowal sudah disetarakan kedudukannya dengan prajurit TNI AL pria.

Rencananya, akan ada tiga kapal perang TNI AL yang akan diisi para Kowal. Ada pun ketiganya adalah kapal Landing Platform Dock (LPD), kapal LCVP, dan kapal markas. Ada pun kapal markas terdapat empat macam, yakni KRI Surabaya, KRI Makasar, KRI Banjarmasin, dan KRI Banda Aceh. @rofik

  Lensaindonesia  

TNI chief clarifies apology

Some 48 hours after his interview with Channel NewsAsia aired on Tuesday, the head of the Indonesian Armed Forces (TNI) has clarified an apology he made during the interview. General Moeldoko said that he was expressing his regret that the naming decision was final and would not be changed.

Singapore Some 48 hours after his interview with Channel NewsAsia aired on Tuesday, the head of the Indonesian Armed Forces (TNI) has clarified an apology he made during the interview.

General Moeldoko said on Thursday that he had not apologised to the Singapore government for the naming of a warship after two Indonesian marines who bombed MacDonald House in Singapore in 1965.Instead, he clarified that he was expressing his regret that the naming decision was final and would not be changed.

On Tuesday night, Channel NewsAsia aired an exclusive interview with General Moeldoko, during which he touched on the relations between Singapore and Indonesia, among other issues.

He was asked by Channel NewsAsia senior Southeast Asia correspondent Sujadi Siswo about the decision to name a warship Usman Harun after the two Indonesian marines, and the ties between the two countries.

"Once again I apologise. We have no ill intent whatsoever to stir emotions. Not at all. Second, relations between the two countries are on the mend. There've been communications among leaders. Singapore's Chief of Defence and I have spoken," General Moeldoko had said.

Following the airing of the interview, General Moeldoko posted a link to the Channel NewsAsia story on his own Facebook page. There was, however, a mixed reaction. He was questioned by some Indonesians as to why he had apologised.

These posts have since been removed from General Moeldoko's Facebook page.

On Wednesday, Singapore's Defence Minister Ng Eng Hen welcomed General Moeldoko's comments, and said the Singapore Armed Forces will resume bilateral cooperation with the TNI.

Earlier Thursday, General Moeldoko spoke to Indonesian media at the President's Office in Jakarta before a Cabinet session to clarify his views. He said that the apology had been for the fact that the decision to name the ship was final and would not be changed.

The head of TNI's public affairs had also written to Channel NewsAsia, citing the right of reply to clarify the comments by the TNI chief so that there would be "no misinterpretation and misperception."

Echoing General Moeldoko's comments to the Indonesian media, the public affairs head said that "the TNI Commander was expressing his regrets that the naming was final and would not change."

The letter was copied to the chiefs of staff of the Indonesian Army, Navy, Air Force, and the head of TNI Intelligence.

   Channelnewsasia  

Jumat, 18 April 2014

Chief of Navy decision relating to professional conduct in the inadvertent incursion

The Chief of Navy will remove one Commanding Officer from his command and another will be administratively sanctioned http://resources0.news.com.au/images/2014/04/17/1226888/035484-505b1d8a-c5e8-11e3-bbdc-335205f64e54.jpgCanberra In February this year the Customs and Border Protection Service and Defence released a joint review in relation to the positioning of vessels engaged in Operation SOVEREIGN BORDERS.

This review focused on the circumstances surrounding the inadvertent incursion into Indonesian territorial waters by Customs and Navy vessels.

One of the joint review's recommendations was that the Chief of Navy considers each incursion by Royal Australian Navy (RAN) vessels into Indonesian waters during Operation SOVEREIGN BORDERS, with regard to any individual lapses in professional conduct. The Commanding Officer of an RAN ship is responsible and accountable for the safe navigation of the ship at all times.

The Chief of Navy, Vice Admiral Ray Griggs, has concluded his considerations into these issues and made a number of decisions in relation to the seven RAN ship Commanding Officers involved noting that more than one ship was involved in each incursion.

In each instance of an incursion there was clear operational direction not to proceed within 12 nautical miles from the Indonesian archipelagic baseline. The Chief of Navy carefully considered the circumstances of the positioning of each ship. Each Commanding Officer was able to put their perspectives surrounding these incidents directly to the Chief.

The Chief of Navy accepts that none of the Commanding Officers involved deliberately contravened orders not to enter Indonesian territorial waters.

Notwithstanding, there were, in the Chief of Navy’s view, lapses in professional conduct that required action to be taken.

As a result the Chief of Navy will remove one Commanding Officer from his command and another will be administratively sanctioned. The remaining Commanding Officers will be formally or informally counselled.

Personal accountability is a key feature of Navy’s cultural change program and command accountability is a particularly important issue given the responsibilities that Commanding Officers hold.

Vice Admiral Griggs said "each of the Commanding Officers conducted these activities with the best of intent; however, I expect nothing but the highest standards of those in command. These actions are not punitive in nature but are aimed solely at upholding the professional standards that the Royal Australian Navy is renowned for and that are necessary for it to undertake its mission."

"I think it is a healthy sign for Navy’s leadership that all of the Commanding Officers involved have willingly accepted accountability for their own actions and that of their ship or ships under their control." Vice Admiral Griggs added.

The Privacy Act limits the amount of specific information on the outcome of the individual cases that can be disclosed. As a result no further information in relation to these considerations will be provided.

The media are requested to respect the privacy of the officers involved.

Good progress is being made to implement the Joint Review's other recommendations. This includes ongoing professional conduct investigations in relation to actions of other Australian Defence Force and Customs and Border Protection members involved in the inadvertent breaches. Appropriate information will be released as available.


  ★ navy  

Membangun Kekuatan Nasional Air Power

Prioritas bagi keamanan nasional suatu negara Kasau: Membangun kekuatan nasional Air Power - Prioritas bagi keamanan nasional suatu negara - Kasau Marsekal TNI I B Putu Dunia menyampaikan soal pembahasan tentang kedaulatan udara merupakan suatu prioritas bagi keamanan nasional suatu negara, ini tema seminar Air Power 2014Jakarta Kasau Marsekal TNI I B Putu Dunia menyampaikan soal pembahasan tentang kedaulatan udara merupakan suatu prioritas bagi keamanan nasional suatu negara, ini tema seminar Air Power 2014 yang telah di prakarsai oleh Air Power Centre of Indonesia, dalam rangkaian peringatan ke-68 tahun Angkatan Udara pada tahun 2014,di nilai sangat tepat karena tema tersebut terkait langsung dengan pemikiran strategis pimpinan TNI Angkatan Udara baik menyangkut tentang konsep maupun implementasinya, dalam penyelenggaraan Pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Dalam bersaing dengan negara lain memperjuangkan kepentingan nasional kita harus mampu mengoptimalkan Instrumen Kekuatan Nasional kita yaitu Diplomasi, Informasional, Militer dan Ekonomi secara cerdas dan sinergis. Kita harus bisa memadukan instrumen Militer dan Ekonomi sebagai unsur Hard Power dikombinasikan dengan instrument Diplomasi dan Informasional sebagai unsur Soft Power menjadi strategi cerdas dan ampuh yang dikenal sebagai Smart Power,”kata Kasau saat membuka seminar International Air Power di di klub Eksekutif Persada Purnawira, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis,( 17 /4/14).

Menurut Kasau, Agar kemampuan Smart Power bangsa kita menjadi kuat maka mau tidak mau kita harus memajukan kekuatan militer. Itu sebabnya Kekuatan Dirgantara atau Air Power yang kuat adalah hal mutlak dan harus dikelola dengan baik. Tanpa memiliki Air Power yang kuat maka kita tidak memiliki Deterrence Power sehingga kita bisa mengoptimalkan instrumen kekuatan nasional kita dalam bersaing dengan bangsa-bangsa lain untuk memperjuangkan kepentingan nasional bangsa Indonesia.

“Kita harus menyadari eksistensi ruang udara dan dirgantara nasional sebagai wilayah kedaulatan dan sekaligus wilayah kelangsungan hidup bangsa, karenanya segenap komponen pertahanan negara, harus merasa terpanggil untuk bersama-sama mewujudkan suatu postur National Air Power yang handal,”ujarnya.

Kasau menjelaskan, Membangun kekuatan National Air Power yang diinginkan tentunya tidak bisa dalam jangka waktu singkat, namun tidak bisa juga menunggu sampai musuh datang menyerang. Perlu adanya sebuah konsepsi strategis bersama terkait dengan tujuan, kepentingan, sasaran, kebijakan dan komitmen serta program-program yang realistis, berlanjut dan berkesinambungan.

”Oleh karena itu kebijakan pertahanan negara selalu diarahkan pada tiga tujuan fundamental yaitu perlindungan wilayah atau teritorial, kedaulatan, dan keselamatan bangsa. Dalam konteks Negara Indonesia, upaya di atas harus memperhatikan dua faktor penting yang perlu mendapat perhatian. Bahwa TNI AU yang berusia 68 tahun bertugas mengawal dirgantara Indonesia, namun sampai saat ini masih dalam proses pencapaian untuk memiliki kemampuan Air Power yang handal,“ ungkap Kasau.

Meskipun TNI Angkatan Udara (AU) sangat perduli dan serius dalam menjalankan tugas pokoknya,” Tetapi masih ada pihak-pihak yang melihat bahwa sepertinya kurang responsif dalam melaksanakan tanggung jawab menjaga, mengendalikan dan mempertahankan wilayah kedaulatan udara kita,”jelasnya.@winarko


  ★ Lensaindonesia  
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...