Pengamat Nilai Prabowo Sukses Tertibkan Kerja Sama Pertahanan

⚓️ ... Konsep Arrowhead 140 frigate, menunggu realisasi pengadaan alutsista TNI [Babcock]

Strategi Menteri Pertahanan periode 2019-2024 Prabowo Subianto berkeliling ke sejumlah negara dalam kerangka diplomasi pertahanan dinilai pengamat militer Curie Maharani dari Universitas Bina Nusantara sebagai langkah tepat.

Pasalnya, saat mulai menjabat Prabowo memiliki banyak pekerjaan rumah terkait rencana belanja dan kerja sama pertahanan yang belum tuntas. Sejak awal 2021, Prabowo diketahui telah melakukan kunjungan diplomasi pertahanan ke Inggris, Rusia, Jepang, hingga Korea Selatan.

Salah satu tujuan kunjungan tersebut adalah memperkuat dan memodernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), yakni melalui penjajakan kemungkinan pengadaan dari negara produsen. Terlebih, untuk produk-produk yang tak dapat dipenuhi industri pertahanan dalam negeri. Selain itu, Prabowo juga mengadakan penawaran alutsista dalam negeri kepada negara lain.

Curie menyatakan apresiasi atas langkah Prabowo yang disebut dapat menertibkan berbagai kerja sama pertahanan satu pintu lewat Kementerian Pertahanan (Kemhan).

"Menhan berhasil menertibkan komunikasi dan prosesnya di bawah keamanan Kemhan. Dan untuk memperlancar hubungan kita dengan industri luar, memang perlu ada intervensi pemerintah lewat diplomasi pertahanan. Perkenalan ini bisa buka potensi kerjasama yang lebih luas lagi," kata Curie dalam acara diskusi virtual bertema Meninjau Diplomasi Pertahanan yang diadakan Kajian Strategis Hubungan Internasional (KSHI), Sabtu (24/4).

Curie berharap, Prabowo sebagai Menhan dapat mendobrak kesulitan pengadaan yang dialami para pendahulunya. Sementara pengamat militer Anton Aliabbas dari Universitas Paramadina menambahkan, terkait insiden KRI Nggala-402 masyarakat diharapkan mendukung peninjauan rencana Kemhan untuk membeli alutsista dari sisi kuantitas dan kualitas.

"Tidak perlu glorifikasi kita negara pertama beli alutsista apa, tapi standing kita beli alutsista yang battle proven untuk menghindari kejadian yang dialami kapal selam kita," katanya.

Anton menambahkan, "Prabowo sudah punya agenda spesifik tertentu pada setiap kunjungan meski belum tentu efeknya langsung."

Pada kesempatan yang berbeda, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengibaratkan langkah Prabowo seperti sekali dayung melampaui beberapa pulau. Untuk itu, strategi Prabowo layak diapresiasi.

Menurut Khairul, diplomasi pertahanan sejak awal merupakan salah satu sarana mewujudkan kepentingan nasional di bidang pertahanan dan keamanan.

"Peranannya sangat strategis dalam menghadapi permasalahan yang ada, terutama agar eskalasi tidak meningkat ke arah konflik, serta dapat saling memperkuat confidence building measures (CBM), keamanan hingga stabilitas kawasan," ujar Khairul. (rea)

 ⚓️  CNN  

[Video] Wawancara Bersama Analis Pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie

Liputan CNBCWawancara eksklusif bersama Analis Pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie dalam Impact with Peter Gontha di CNBC Indonesia.

  🎥 Youtube  

[Dunia] Myanmar Perang Saudara!

Pasukan Sipil Serang Junta, 16 TewasSeorang polisi (tengah) mengacungkan senapannya dalam bentrokan melawan massa yang ikut dalam demonstrasi menentang kudeta militer Myanmar di Naypyidaw, pada 9 Februari 2021.(STR via AFP) ☆

Tabuhan perang saudara di Myanmar sepertinya sudah di mulai. Pasukan sipil bersenjata yang diprakarsai kelompok pendukung Aung San Suu Kyi dan pro-demokrasi mulai melakukan serangan ke arah pasukan junta.

Terbaru, setidaknya 16 orang dilaporkan tewas dalam baku tembak yang dilakukan pasukan sipil pendukung "Pemerintah Persatuan Nasional" atau NUG dan pihak junta di Kotapraja Kani. Jumlah ini merupakan jumlah yang diperoleh dari serangan pada hari Kamis (6/5/2021) hingga Jumat (7/5/2021).

Pada hari Jumat, sekitar lima baku tembak antara pasukan junta dan pasukan perlawanan sipil Kotapraja Kani terjadi ketika pasukan junta melakukan pencarian pasukan sipil yang menyerang pasukan pada 6 Mei.

Seorang anggota pasukan perlawanan sipil Kani mengatakan kepada The Irrawaddy bahwa tiga baku tembak terjadi di hutan di sepanjang jalan raya Monywa-Kalaywa pada hari Jumat. Dua baku tembak lagi terjadi di Gunung Kyauklonegyi dekat desa Chaungma dan di hutan dekat desa Thaminchan di kotapraja.

Selama baku tembak, pasukan junta menggunakan bahan peledak berat, menggunakan drone untuk menemukan pasukan sipil..

Dalam baku tembak di Gunung Kyauklonegyi, sedikitnya delapan pasukan militer tewas dan beberapa lainnya luka-luka. Sekitar tujuh anggota pasukan perlawanan sipil tewas, kata sumber itu kepada The Irrawaddy.

Dalam bentrokan hari Kamis, sekitar delapan tentara militer dan dua penduduk desa yang melawan pasukan junta dilaporkan tewas, menurut penduduk setempat.

Meski begitu, pasukan sipil menyatakan bahwa mereka akan terus menggempur junta hingga sayap militer negara itu mundur dari kekuasaan yang mereka ambil secara paksa pada 1 Februari lalu.

Pasukan etnis minoritas Karen membakar sebuah bangunan di dalam pos militer Myanmar dekat perbatasan Thailand, yang terlihat dari sisi Thailand di Thanlwin, juga dikenal sebagai Salween, tepi sungai di Provinsi Mae Hong Son. (Foto: Reuters)

"Kami akan terus memerangi mereka sampai pemerintah sipil terpilih kami kembali," kata seorang anggota pasukan perlawanan sipil Kani.

Sementara itu sebelumnya tentara Pembebasan Karen (KNLA) yang mendukung pemerintahan sipil bayangan NUG. Mereka mengklaim telah melakukan beberapa serangan terhadap pasukan junta sejak akhir Maret 2021 hingga sekarang, dimana dalam aksi mereka hampir 200 pasukan junta tewas.

"Dari 27 Maret hingga awal Mei, 194 tentara tewas dan 220 tentara lainnya dari militer Myanmar cedera dalam bentrokan. Sembilan tentara dari KNLA tewas dan 10 lainnya luka-luka," ujar juru bicara Brigade 5 KNU, Letnan Kolonel Saw Kler Doh, mengatakan kepada outlet berita lokal Pusat Informasi Karen.

NUG sendiri juga saat ini dilaporkan sedang membentuk 'kekuatan pertahanan rakyat' mereka sendiri untuk 'menghentikan penggunaan kekerasan terhadap warga'. Diketahui bahwa junta melakukan serangkaian aksi pembunuhan terhadap warga yang berdemo secara damai untuk menuntut pihaknya menghentikan kudeta itu.

"Pendirian Kelompok ini dimaksudkan sebagai pendahuluan untuk membentuk Tentara Persatuan Federal," NUG mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Hal ini membuat ancaman akan perang saudara di Myanmar menjadi nyata. Sebelumnya ancaman perang saudara sudah disinyalkan PBB. Lembaga itu menyebut Myanmar bisa menjadi "Suriah berikutnya", menuju konflik besar-besaran.

"Ada kemiripan yang jelas dengan Suriah di 2011," kata Kepala Hak Asasi Manusia (HAM) PBB Michelle Bachelet

  ☠ CNBC  

[Video] Royal Marines Jet Suit Boarding Ex

Post by Gravity IndustriesRoyal Marines LLC setting up a very successful exercise testing the capability of the Gravity Jet Suit to support RM boarding ops. Huge effort from 42cdo, 47cdo, HMS Tamar, Qinetiq and DSTL.

  ☠ Youtube  

[Teror] KKB Parengen Disebut Tembaki Polsek Ilaga

Bakar Rumah WargaIlustrasi ☆

Kantor Polsek Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, disebut ditembaki oleh Kelompok kriminal bersenjata (KKB) Parengen, Jumat (7/5). Rumah warga pun jadi korban pembakaran.

"Pada Hari Jumat, 7 Mei 2021 pukul 19.01 WIT telah terdengar 2 kali tembakan yang diarahkan ke polsek oleh kelompok teroris KKB Parengen anak buah teroris pimpinan Lerrymayu," ujar Kepala satgas Humas Nemangkawi Kombes Pol. M. Iqbal Alqudusy, dalam keterangan tertulis, Jumat (7/5) malam.

Ia menduga kelompok yang merupakan anak buah dari Lerrymayu itu datang dari Kampung Kimak, Distrik Ilaga, Papua.

Berdasarkan pemantauan pihaknya, gerombolan tersebut juga membakar rumah salah seorang warga di perkampungan setempat.

"Termonitor oleh drone, kelompok teroris membakar satu rumah penduduk," kata Iqbal.

Meski demikian, tak ada laporan korban jiwa akibat penyerangan itu.

"Sejauh ini dilaporkan tidak ditemukan korban jiwa dari masyarakat sipil maupun dari kepolisian," lanjutnya.

Disampaikan Iqbal, sebagian masyarakat telah mengamankan diri menuju kota Ilaga pasca-baku tembak di sekitar posko pengamanan kepolisian.

"Saat ini TNI-Polri sedang melakukan pengejaran dan meningkatkan keamanan di sekitar Kota Ilaga" tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Lerrymayu Telenggen merupakan anggota dari KKB pimpinan Lekagak Telenggen, kelompok yang disebut menewaskan Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI Putu IGP Dani Nugraha Karya di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, Minggu (25/4). (mjo/dis/arh)

  ☠ CNN  

Nanggala dan Pengingat Abadi Krisis Alutsista

On Eternal Patrol - KRI Nanggala 402 [@submarine.id] ★

"Berdasarkan bukti-bukti otentik tersebut, dapat dinyatakan bahwa KRI Nanggala telah tenggelam dan seluruh awaknya telah gugur."

Pernyataan itu disampaikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dalam jumpa pers yang digelar jelang Magrib pada Sabtu (24/4).

Hari itu merupakan hari kelima setelah Kapal Selam KRI Nanggala 402 yang sudah menemani TNI AL selama kurang lebih 40 tahun itu, hilang kontak di perairan Bali.

Campur aduk perasaan saya setelah tahu 53 prajurit TNI AL itu dinyatakan gugur dalam tugas. Sejak meliput pemberitaan terkait KRI Nanggala yang tenggelam itu, saya optimistis dan selalu mengingatkan diri mereka akan selamat.

Namun, setelah tahu kapal itu terbelah menjadi tiga bagian di kedalaman 850 meter di bawah laut, kira-kira siapa yang harus bertanggung jawab atas tragedi ini?

Hemat saya, Kementerian Pertahanan punya peranan besar soal alutsista dan modernisasi peralatan setiap matra TNI. Mari mempersempit soal kebutuhan persenjataan untuk pertahanan negara setelah peristiwa tenggelamnya KRI Nanggala.

Selama ini, TNI AL hanya memiliki lima kapal selam, dari yang seharusnya 12 unit, untuk menjaga lautan yang luas seluruh Nusantara. Lima kapal selam terhitung dengan masih adanya KRI Nanggala. Usai peristiwa tenggelamnya kapal selam itu, TNI kini hanya tersisa empat saja.

Kapal-kapal itu adalah KRI Cakra-401 yang sudah dioperasikan TNI sejak 40 tahun lalu, lainnya adalah KRI Nagapasa-403 buatan Korsel yang tiba di RI pada 8 Agustus 2017.

Ketiga adalah KRI Ardadedali-404 tak berbeda dengan Nagapasa, Ardadedali juga dibuat di Korsel, pembuatannya dilakukan dalam rangka kerja sama kedua negara dalam bidang pertahanan.

Terakhir, KRI Alugoro-405 yang baru saja diserahterimakan Kementerian Pertahanan ke TNI AL. Diproduksi oleh PT PAL dengan sistem pembuatan berupa skema transfer teknologi dengan perusahaan Korsel, Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co Ltd (DSME).

Lantas, apa peranan Menteri Pertahanan soal alutsista?

Setahu saya, Prabowo Subianto selaku Menhan sejak akhir 2019 lalu memang kerap melancong ke berbagai negara terkait dengan kerja sama di bidang pertahanan. Dia kerap menyatakan anggaran militer yang diolah kementeriannya tergolong kecil yang tentu berpengaruh pada pembelian alutsista dan kebutuhan lainnya.

Pada 2019 lalu, sebelum dia benar-benar diangkat menjadi Menhan, Prabowo menyinggung anggaran militer yang terlalu kecil.

"Di bidang pertahanan dan keamanan, kita terlalu lemah, anggaran kita terlalu kecil," kata Prabowo sebelum dirinya menjabat sebagai Menhan pada Oktober 2019.

Sementara Presiden Jokowi dalam Debat Capres 2019 lalu menyatakan keinginannya soal sistem transfer of knowledge dengan cara investasi bidang pertahanan.

"Artinya setiap anggaran yang ada di Kemhan itu harus kita pakai untuk membangun industri alutsista. Investasi di bidang pertahanan terus dilakukan saya yakin kita akan punya alutsista yang baik dan sekaligus punya teknologi dari yang sudah memiliki," kata presiden kala itu.

Jokowi juga menyebut anggaran Kemhan sudah cukup besar dan merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap sistem pertahanan negara.

"Mengenai anggaran. Perlu saya sampaikan, anggaran di Kemhan sekarang sudah Rp 107 triliun, nomor dua setelah Kementerian PU. Artinya perhatian kita terhadap pertahanan ini juga bukan main-main," katanya.

Namun sekarang, saya belum melihat apa yang menjadi prioritas kementerian itu dengan anggaran Rp 136 triliun pada 2021 atau naik dari Rp 131 triliun di tahun sebelumnya itu.

Alih-alih menggunakan anggaran yang sedikit itu untuk memenuhi kebutuhan alutsista, Prabowo justru gencar sekali dengan program Komponen Cadangan (Komcad) dan Food Estate.

Sekali lagi saya yang awam ini sebetulnya tak melihat urgensi pembentukan Komcad dan Food Estate.

Sebetulnya, anggaran Kemhan tak kecil-kecil amat. Selalu menempati urutan kedua sebagai kementerian dengan postur anggaran bengkak di Indonesia.

Selama kurang lebih lima tahun terakhir, kementerian yang kini dipimpin Prabowo memang kerap mendapat anggaran terbesar kedua.

Hal ini jelas terlihat melalui data APBN Kementerian Keuangan, belanja Kemenhan termasuk belanja kementerian yang terbesar dalam 5 tahun terakhir. Anggarannya pun selalu mendapat kenaikan setiap tahunnya.

Untuk tahun ini saja, Kemenhan mendapatkan alokasi pagu belanja sebesar Rp 136,99 triliun. Angka ini merupakan belanja terbesar kedua setelah Kementerian PUPR.

Khusus di bidang alutsista, Kemenhan mengalokasikan pengadaan alutsista sebesar Rp 9,3 triliun. Selain itu, Kemenhan berencana melakukan modernisasi serta pemeliharaan dan perawatan alutsista untuk TNI AD sebesar Rp 2,65 triliun, TNI AL Rp 3,75 triliun, dan TNI AU Rp 1,19 triliun.

Pada 2020, Kemenhan mendapatkan alokasi belanja sebesar Rp 131,3 triliun. Apabila ditengok berdasarkan program kerja kementerian, mayoritas dana tersebut digunakan untuk tiga program.

Ini meliputi program penyelenggaraan manajemen dan operasional matra darat sebesar Rp 46,14 triliun, program penyelenggaraan manajemen dan operasional matra laut Rp 12,62 triliun, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kemenhan Rp 12,14 triliun.

Selain itu, Kemenhan juga mengalokasikan anggaran untuk alutsista.

Rinciannya, program modernisasi alutsista/ non-alutsista/ sarana dan prasarana integratif Rp 1,01 triliun, program modernisasi alutsista dan non alutsista/sarana dan prasarana matra darat Rp 5,06 triliun, matra laut Rp 2,77 triliun, dan matra udara Rp 2,19 triliun.

Sementara di 2019 masa awal Prabowo menjabat, Kementerian Keuangan menjatah Kemenhan sebesar Rp 108,4 triliun. Dengan anggaran tersebut, nyatanya perbaikan alutsista belum juga terlaksana secara maksimal.

Memang beberapa langkah sempat dilakukan Prabowo.

Salah satunya saat melobi jet tempur dari Austria. Tapi jet tempur jenis Eurofighter Typhoon yang harganya tak murah dan sudah tergolong tua itu juga bukan barang baru, melainkan bekas dipakai kurang lebih 10 tahunan. Rencana ini pun dapat kritik keras dari kalangan masyarakat sipil.

 Target Modernisasi Alutsista Tak Tercapai 
Ilustrasi pesawat F5 Tiger TNI AU yang belum tergantikan [TNI AU] 🛩

Selain kapal selam, sedihnya lagi Indonesia tak memiliki kapal penyelamat seperti yang dimiliki Malaysia dan Singapura.

Saya ketahui soal ini atas pernyataan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Julius Widjojono saat berbincang di telepon baru-baru ini.

Dia menyatakan kapal penyelamat memang tak dimiliki Indonesia, satu pun tak ada.

"Enggak, kita tuh memang enggak punya kapal rescue, kapal penyelamat itu memang gak punya," kata Julius.

Saya kira, sudah saatnya Indonesia berpikir soal peremajaan alutsista dengan berhenti menggunakan barang-barang bekas dan tua.

Sebenarnya, pemerintah pernah mencanangkan soal modernisasi alutsista ini melalui Minimum Essential Force (MEF) atau Kebutuhan Pokok Minimum sejak 2007 lalu.

MEF dibagi ke beberapa tahap dengan jenjang waktu lima tahun. Tahap I dimulai pada 2010-2014, tahap II 2015-2019, dan tahap III 2020-2024.

Harapannya MEF ini sudah bisa terpenuhi 100 persen pada 2024, mungkin saat Pak Jokowi lengser dari jabatan presidennya. Sayangnya, asa tak sama dengan kenyataannya. Hal ini terungkap dari hasil kajian yang dilakukan Pusat Kajian Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Dari kajian ini diketahui, capaian MEF tahap II saja ternyata masih mandek padahal tenggat waktu pemenuhan 100 persen itu tinggal tiga tahun lagi. Pada 2019 saja yang terpenuhi baru 63,18 persen, padahal targetnya mesti terpenuhi sekitar 75,54 persen.

Apa mau dikata, memang progres pemenuhan target MEF sepanjang tahap II bisa dibilang minim. Pada 2014, MEF berada pada 54,97 persen. Artinya, dalam kurun waktu lima tahun pemenuhan alutsista hanya meningkat 8,22 persen.

"Percepatan pemenuhan MEF sangat dibutuhkan, mengingat hingga tahap II realisasi pemenuhan MEF masih di bawah dari target yang ditetapkan," tulis Pusat Kajian Anggaran pada 5 April lalu.

Dalam dokumen itu, pemenuhan MEF untuk TNI AL saja baru tercapai 67,57 persen. Soal anggaran pertahanan, Indonesia kalah jauh dengan negara tetangga, Singapura.

Anggaran pertahanan Indonesia rata-rata per tahun hanya berkisar di angka Rp 110,4 triliun.

Sementara Singapura, dengan jumlah penduduk hanya 5,9 juta jiwa atau lebih sedikit dibandingkan penduduk Jakarta, dan 72.500 personel militer aktif serta 312.500 personel cadangan, anggaran militernya rata-rata mencapai US$ 11,20 miliar atau Rp 162,7 triliun.

Dan akhirnya saya berharap, 53 prajurit TNI AL yang bertugas abadi di kedalaman 830 meter perairan Bali itu jadi pengingat kebutuhan alutsista Indonesia bukan hanya di lisan saja, tetapi diperjuangkan sepenuh hati. (tst/asa)

 DPR Sebut TNI Tak Utamakan Alutsista di 2021 
Ilustrasi frigat Iver Huitfield yang belum terealisasi [Brian Aitkenhead] ⚓

TNI disebut tak memprioritaskan pembenahan alat utama sistem senjata (alutsista). Target persenjataan pokok minimal atau Minimum Essential Force (MEF) tahap III pun diragukan bisa mencapai target pada 2024.

Dalam Rapat Panitia Kerja Alutsista Komisi I DPR RI pada 21 Maret 2021, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem M. Farhan menyebut TNI memprioritaskan anggaran untuk dukungan operasi pasukan penjaga perdamaian.

Selain itu, peningkatan fasilitas komunikasi elektronik, dan peningkatan kapasitas fasilitas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan.

"Itu yang prioritas yang lagi diutamakan, enggak ada satu pun poin tentang pengadaan maupun maintenance (alutsista)," kata Farhan saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (27/4).

Ia mengatakan memang masih ada penganggaran alutsista meski nilainya jauh dari ideal, yakni Rp 22 triliun untuk tahun ini.

Tahun sebelumnya, kata dia, anggaran alutsista TNI mencapai Rp 13 triliun. Namun, TNI tak belanja alutsista sama sekali karena anggaran itu direalokasi untuk penanganan pandemi Covid-19.

Pada tahun ini, anggaran alutsista disetujui di angka Rp 22 triliun. Jumlah itu hanya 16,5 persen dari total anggaran Kementerian Pertahanan.

Farhan pun ragu target MEF Tahap III yang berakhir pada 2024 akan tercapai. Menurutnya, belanja alutsista dua tahun terakhir di bawah standar 20 persen dari anggaran per tahun.

"Pencapaian MEF yang dalam 2 tahun ini kurang dari 20 persen, 2020 dan 2021 kurang dari 20 persen. Padahal, tiap tahun minimal 20 persen," kata dia.

"Sekarang itu kayaknya hampir tidak mungkin untuk mencapai roadmap ke MEF 2024 dengan pola sekarang," lanjut Farhan.

CNNIndonesia.com coba meminta konfirmasi terkait pernyataan Farhan ke Mabes TNI. Namun, hingga berita ini tayang, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Ahmad Riad tak merespons permintaan wawancara.

Isu alutsista jadi sorotan publik usai insiden KRI Nanggala 402. Kapal berumur lebih dari 40 tahun itu masih beroperasi dan akhirnya karam di perairan Bali.

Manajer Riset Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Badiul Hadi menilai anggaran fantastis Kemenhan tak tercermin dalam belanja alutsista. Dia melihat anggaran Kemenhan lebih banyak terserap untuk belanja pegawai.

Hadi menyebut anggaran belanja pegawai Kemenhan mencapai 53 persen atau sekitar Rp 57,03 triliun. Adapun anggaran alutsista di Kemenhan hanya Rp 43,1 triliun.

"Saya kira, sampai hari ini publik masih menunggu kiprah Menhan karena sejak dilantik hampir tidak kelihatan kebijakan-kebijakan strategis yang diambil untuk pertahanan negara. Tentu banyak yang berharap dengan latar belakang tentara dan beberapa kritiknya soal pertahanan negara, setidaknya saat capres," tutur Hadi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (27/4).

Terpisah, Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menyebut Indonesia minimal harus mempunyai 12 kapal selam. Sebab, Indonesia mempunyai tiga jalur laut yang harus diamankan.

"12 bukan ideal, itu kebutuhan pokok minimal. Idealnya dua kali lipat dari itu," ucap dia, dalam wawancara bersama CNN Indonesia TV, Senin (26/4).

Sayangnya, jumlah kapal selam di Indonesia masih jauh dari kata ideal. Indonesia kini hanya mempunyai empat kapal selam setelah kapal selam KRI Nanggala 402 tenggelam di perairan laut Bali pada Minggu (25/4) kemarin.

Satu di antaranya, kata dia, sudah seusia dengan KRI Nanggala. Sementara, tiga kapal selam lainnya dari Korea Selatan belum optimal penggunaannya sampai saat ini.

 Mafia Alutsista 
Ilustrasi rantis Maung Pindad [Pindad] ♘

Sebelumnya, pengamat militer Connie Rahakundini Bakri menyebut sosok berinisial M menjadi mafia bisnis dalam pengadaan alutsista TNI. Dia tidak merinci lebih jauh. Namun, ia sempat menyinggung proyek kendaraan taktis (rantis) Maung yang digagas Kemhan.

"Saya juga menemukan dan siapa yang mau buka. Menurut saya ini bagian dari korupsi. Jangan salah lho, pertama dia beli Hilux utuh, yang diambil hanya sasis, kemudian yang lain-lain dijual kembali. Padahal yang di-charge itu harga satu mobil itu. Kemudian saya pernah lihat 200 mobil [Hilux] yang datang," ucap Connie dalam diskusi medcom.id yang berlangsung daring, Minggu (26/4).

Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi meminta Kementerian Pertahanan dan TNI segera merespons dugaan keberadaan keberadaan mafia bisnis alutsista ini.

"Memang sebaiknya segera direspons, karena ini kan pernyataan dari masyarakat sipil, sedangkan alutsista adalah lingkup pertahanan dengan kerahasiaan tinggi, agar jangan ada keraguan dari masyarakat atas pengelolaan sektor ini yang tugas utamanya memang melindungi masyarakat itu sendiri," kata Bobby kepada CNNIndonesia.com, Selasa (27/4).

Dia menyampaikan, Komisi I DPR kemungkinan tidak akan mempertanyakan soal dugaan itu dalam rapat kerja dengan Menhan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Bobby menerangkan, fokus Komisi I DPR adalah soal penyerapan anggaran dan pemenuhan postur pertahanan. Menurutnya, fungsi anggaran DPR sebagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi tidak menbahas hingga ke satuan tiga.

"Dalam lingkup tugas fungsi penganggaran DPR sesuai keputusan MK tahun 2014, tidak membahas satuan tiga atau detail, hanya program. Jadi misalnya jenis alutsistanya kapal selam, Komisi I DPR hanya memberikan persetujuan program saja, tapi apakah pengadaan kapal tersebut tipe U 209, kilo class atau archenger, itu domain eksekutif," dalihnya. (dhf/yla/mts/arh)(CNN)

  ★ CNN  

Komisi I Ungkap Target TNI AL Punya 10 Kapal Selam

   Pada 2029 
Ilustrasi kapal selam TNI AL [Arsip PT PAL Indonesia] ★

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dave Laksono menyebut Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL) telah melaporkan rencana strategis alat utama sistem persenjataan hingga 2024 mendatang ke DPR saat menggelar rapat kerja Kamis (6/5) kemarin.

Tak hanya itu, AL kata Dave juga telah memaparkan rencana penambahan kapal selam hingga 2029 mendatang.

"Kalau tidak salah itu sampai 2029 untuk melengkapi sampai delapan kapal. Delapan sampai 10 kapal ya," kata Dave saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui telepon, Jumat (7/5).

Jumlah tersebut, kata Dave, dicanangkan dengan pertimbangan produksi kapal selam memerlukan waktu yang lama.

"Karena memproduksi satu saja cukup lama dan proses panjang. Target sampai 2029, kalau enggak salah 8 sampai 10 kapal selam harus dimiliki," Kata dia.

Namun belum dibicarakan lebih jauh terkait anggaran pengadaan kapal selam tersebut. Sebab pembahasan dalam rapat kerja di DPR kemarin lebih fokus pada keadaan alutsista dan tragedi Nanggala 402.

Dalam kesempatan itu, Dave juga menyebut selama rapat, TNI AL juga banyak memaparkan terkait kondisi alat utama sistem persenjataan milik mereka. Terutama kapal selam yang jumlahnya hanya tersisa empat saat ini.

"Kapal selam kita ada lima tadinya, satu sudah subsunk, tiga masih docking, yang aktif hanya satu. Ya gitu kondisi kapal-kapal tempur kita, banyak yang tidak beroperasi optimal," kata Dave.

TNI AL sendiri baru saja mengalami musibah yakni tenggelamnya salah satu kapal selam. Kapal yang dimaksud yakni KRI Nanggala-402.

Kapal itu tenggelam pada 21 April lalu dan 53 awaknya dinyatakan gugur dalam tugas. (tst/bmw)

  ★ CNN  

[Dunia] Kemhan Thailand Sertifikasi Panser Panus R600 8X8

Akan dilengkapi kubah Aselsan NEFER 30 mm Panser Panus R600 8X8 [Panus]

Prototipe kendaraan tempur infanteri (IFV) R600 buatan negeri Gajah Putih telah disertifikasi oleh Komite Standar Persenjataan Kementerian Pertahanan Thailand pada 25 Maret 2021.

Panser berpenggerak 8X8 ini mulai diluncurkan oleh Panus Assembly Co. Ltd. pada 2019. Selanjutnya panser tersebut telah lulus uji oleh Angkatan Darat Thailand pada 25 Maret 2021.

Tak hanya untuk AD Thailand, Panus juga telah menawarkan R600 kepada Korps Marinir Kerajaan Thailand.

Mengenai spesifikasinya, R600 memiliki dimensi panjang total 8.4 m, lebar 3.2 m, dan tinggi 2.75 m, serta berat 25 ton.

Sebagai tenaga penggerak R600 menggunakan mesin diesel Cummins berdaya 600 hp dan dibekali transmisi otomatis Allison dengan 6 percepatan.

R600 dapat digeber maksimum hingga 110 km/jam pada jalan datar. Mempunyai jarak jangkau operasional sejauh 800 km.

R600 mampu bergerak pada jalan dengan kemiringan samping 40% dan kemiringan tanjakan hingga 60 %. Selain itu R600 mampu melewati halangan setinggi 50 cm.

Sebagai panser IFV, R600 dapat menampung 10 pasukan plus pengemudi dan komandan. Sebagai penggebuk dapat dipasangi kubah senjata berkanon 30 mm.

Dilansir dari situs AAG, R600 dibanderol seharga 60 juta baht (1,9 juta dolar USD) dan jika dilengkapi dengan menara jarak jauh Aselsan NEFER 30 mm asal Turki harga totalnya menjadi 120 juta baht (3,9 juta dolar USD).

  ♘ Airspace Review  

Pindad Rampung Garap 25 Ribu Senjata SS2-V5 A1

 Untuk Komcad  
Senjata SS2-V5 A1 [iNews] ★

Direktur Utama PT Pindad Persero Abraham Moose memastikan 25 ribu pucuk senjata api jenis SS2-V5 A1 yang berukuran lebih pendek dan ringan telah selesai dibuat.

Sebanyak 25 ribu senjata ini sengaja dibuat untuk memenuhi pesanan Kementerian Pertahanan yang akan digunakan untuk pelatihan Komponen Cadangan.

"Senjata api sudah selesai (pembuatannya)," kata Abraham saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Kamis (6/5).

Abraham tak menjelaskan lebih lanjut apakah 25 ribu senjata ini sudah dikirim ke Kemhan untuk selanjutnya digunakan. Kemhan sendiri seperti yang diberitakan sebelumnya akan mulai membuka pelatihan Komcad per Juni mendatang.

Pendaftaran dijadwalkan dibuka pada pekan pertama hingga ketiga Juni 2021. Sementara pelatihannya akan mulai dilakukan pada pekan keempat Juni hingga September. Total lama pelatihan selama kurang lebih tiga bulan.

Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak saat dihubungi melalui pesan singkat mengatakan pelatihan ini merekrut 2.500 orang, dari yang semula 25 ribu Komcad.

Kata dia, fokus utama pelatihan kali ini hanya untuk Matra Darat dengan sasaran spesifik beberapa lembaga.

"Fokus untuk ASN, Pegawai BUMN/S dan Mahasiswa dulu," kata Dahnil.

Berdasarkan PP3/2021, setiap warga negara Indonesia berhak ikut mendaftar untuk mengikuti pelatihan Komcad dengan syarat turunan lainnya.

Meski begitu, tak ada unsur paksaan bagi warga mendaftar Komcad. Semua dilakukan atas kesadaran sendiri, dan dipastikan berbeda dengan Wajib Militer yang menekankan unsur wajib bagi warganya.

Kemenhan menargetkan pembentukan Komcad di paruh pertama sebanyak 35 batalyon atau sebanyak 25 ribu prajurit. Pembentukan Komcad ini sesuai dengan amanat UU No 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. (tst/gil)

  ★ CNN  

[Video] Pengakuan Jendral TNI Disuap 20 Milyar

Liputan Poin ✅Tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala-402 menyisakan kepahitan yang teramat mendalam bagi Indonesia. Insiden yang menyebabkan gugurnya 53 prajurit Hiu Kencana diharapkan tidak terjadi lagi di masa mendatang.

Salah satu hal yang menjadi sorotan dari adanya insi-den tersebut adalah mengenai pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) di tubuh TNI. Apalagi setelah salah seorang Analis Pertahanan Connie Rahakundini Bakrie mengeluarkan statement mengenai keberadaan mafia alutsista TNI berinisial M yang menambah persoalan sistem pertahanan Indonesia.

Menurut Connie, mencari dan mengikuti jejak mafia bukan hal yang sulit asalkan ada kemauan dan keseriusan. Salah satunya dilakukan oleh Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK).

Dirinya juga berpendapat bahwa memang ada aturan jika KPK tidak boleh masuk ke dalam Kementerian Pertahanan juga TNI terkait dengan kerahasiaan negara. Namun, untuk mencari mafia tinggal ikuti saja mereka-mereka yang bermain di dalam dunia pertahanan.

Adanya permainan alutsista ini sebenarnya pernah diungkap mantan KSAD Alm. Jenderal (Purn) Pramono Edhie Wibowo. Dalam buku berjudul "Pramono Edhie Wibowo dan Cetak Biru Indonesia ke Depan", ipar SBY ini menceritakan soal sengkarut pengadaan alutsista TNI.

Dimana saat itu TNI AD akan membeli alat bidik (teropong) untuk senapan serbu SS-2 dari luar negeri karena PT. Pindad belum memproduksinya. Pihak penjual waktu itu menawarkan harga Rp 30 juta per unitnya.

Karena merasa harga tersebut tak wajar, Pramono Edhie kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menanyakan langsung ke pabriknya di Amerika Serikat. Nyatanya harga dari pabrik hanya Rp 9 juta. Bayangkan, selisih 21 juta tiap unitnya.

Dirinya sempat ingin membeli langsung teropong dari pabriknya. Namun ditolak pihak pabrik. Sebab mereka sudah ada kesepakatan dengan broker di Singapura. Si Broker ini lantas membujuk Pramono Edhie untuk membeli teropong itu seharga Rp 24 juta per unit.

Bila Pramono Edhie setuju, ia akan mendapat bagian Rp 4 juta per unitnya. Saat itu TNI AD membutuhkan 50 ribu teropong untuk 100 batalyon. Jika dihitung, komisi untuk Pramono Edhie sebesar Rp 20 miliar. Namun ia menolak dan membatalkan pembelian teropong dari broker. Baginya, pembelian alutsista di TNI harus dilakukan secara transparan.

Di sisi lain, Analis Militer Connie selalu menekankan pentingnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit sistem MRO (Maintainance, Repair and Overhaul) pada Naggala 402. Baginya, insiden Nanggala adalah bencana besar, yang harus diketahui penyebabnya.

Connie juga menyinggung anehnya jumlah alutsista di RI. Menurut dia, angkanya masih terlalu sedikit dari kenaikan angka anggaran pertahanan di Indonesia. Yang mana jika mengacu pada jumlah anggaran, sebenarnya sudah naik 400 persen sejak 2009 sampai 2020. Untuk itu, audit dari BPK amat diperlukan.

Menurut hasil analisanya, ada sebuah segitiga permasalahan yang walaupun anggaran pertahanan naik, Indonesia akan tetap jalan ditempat. Diantaranya, yang pertama Industri Pertahanan yang semu.

Yang kedua yakni mafia senjata. Apapun namanya, ia menyebutnya sebagai mafia senjata.

Dan yang terakhir ialah yang paling berbahaya, yaitu pencuri data spesifikasi. Akibat data yang dicuri, anggaran pertahanan dapat digeser dan dimainkan.

Bahkan, karena sikapnya tersebut Connie kerap dituduh memiliki kepentingan bagi dirinya sendiri. Namun dirinya membantah akan tuduhan tersebut.

Selain itu wanita dengan karakter suaranya yang tegas ini juga terlihat kerap emosi ketika berbicara mengenai KRI Nanggala 402. Bukan tanpa sebab, Komandan Kapal Selam tersebut adalah murid dari Connie sendiri.

Berbicara mengenai Komandan Kapal, Komandan KRI Nanggala-402 Letkol Heri Oktavian yang gugur, semasa hidupnya pernah resah dengan sistem pengadaan alutsista di tubuh TNI. Keresahan ini ia sampaikan ke wartawati Kompas Edna Pattisina. Lewat tulisannya berjudul “Pesan dari Komandan KRI Nanggala-402”

Terkait dengan hal tersebut, Connie mengungkapkan bahwa industri pertahanan Indonesia membutuhkan roadmap atau peta jalan yang jelas.

Tragedi Tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala-402 meninggalkan duka mendalam bagi bangsa Indonesia. Terlepas dari apapun sebabnya, bagaimanapun, apa yang dialami oleh KRI Nanggala-402 sudah seharusnya menjadi isu strategis bagi Indonesia, yang sepatutnya ditanggapi secara strategis pula.

  🎥 Youtube  

[Dunia] Militer Australia Berhenti Gunakan Sistem Pertahanan Israel

Monopoli dengan premi yang tinggi ... Battle Management System (BMS) buatan perusahaan senjata swasta terbesar Israel, Elbit Systems. [Foto/REUTERS] ☆

Pemerintah Australia telah memberi tahu perusahaan senjata swasta terbesar Israel, Elbit Systems, bahwa militernya akan berhenti menggunakan Battle Management System (BMS) mulai pertengahan Juni.

"Berita itu diberikan kepada perusahaan tanpa penjelasan mengenai alasan di balik keputusan tersebut, dengan (Departemen) Pertahanan mengkonfirmasikan bahwa mereka tidak memiliki solusi sementara untuk menggantikan kemampuan tersebut," ungkap laporan website Departemen Pertahanan Australia.

Namun, menurut laporan Australian Broadcasting Corporation (ABC), ketegangan antara Elbit dan Departemen Pertahanan Australia telah membara karena perusahaan Israel memberlakukan "premi yang sangat besar" pada BMS karena memiliki monopoli pada sistem.

"Orang-orang sudah muak dengan Elbit yang mengeksploitasi monopoli mereka untuk mengenakan premi yang besar," ungkap seorang perwira Australia yang tidak disebutkan namanya kepada ABC.

"Dan ada kekhawatiran yang pasti bahwa Israel memiliki pintu belakang pada sistem untuk informasi," papar perwira itu.

Sistem Elbit sering menjadi sasaran kampanye kelompok hak asasi manusia (HAM).

Perusahaan Israel itu memproduksi teknologi pengawasan untuk Tembok Pemisah ilegal di Tepi Barat yang diduduki.

Elbit juga disebut membuat mesin untuk 85% drone militer Israel, di antara komponen senjata lainnya.

Produsen senjata Israel itu disebut telah memasok 85% drone yang digunakan dalam perang di Gaza pada 2014, ketika lebih dari 2.200 warga Palestina, termasuk 500 orang di antaranya anak-anak, tewas hanya dalam 50 hari.

Perusahaan senjata Israel itu juga memiliki sepuluh lokasi di penjuru Inggris.

Kesadaran yang lebih besar tentang peran Elbit dalam pelanggaran hak asasi manusia dan dugaan kejahatan perang telah mencoreng citra perusahaan itu.

Pada Februari, East Sussex Pension Fund adalah yang terbaru untuk divestasi dari Elbit beberapa bulan setelah aktivis hak asasi manusia melobi lembaga tersebut untuk mengakhiri hubungannya dengan perusahaan yang melanggar hukum internasional. (sya)

  ♖ Sindonews  

[Video] Cerita Pendiri OPM Nicholas Jouwe Kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi

Diposkan Big family Kupang_JakartaNama mendiang Nicholas Jouwe tentu tak asing lagi dalam kancah pergerakan rakyat Papua. Sempat bersumpah tak akan kembali menginjakkan kaki ke tanah kelahiraannya selama Papua masih menjadi bagian dari Indonesia, Jouwe akhirnya tersadar telah `salah jalan`.

Nama Nicholas Jouwe tentu sangat sulit dilewatkan saat berbicara pergolakan `tahunan` yang masih terjadi di tanah Papua. Bahkan setelah ia meninggal dunia pada 16 September 2017. Banyak alasan yang membuat sosok Nicholas Jouwe selalu menarik untuk kembali diangkat setiap isu Papua muncul ke permukaan. 

  🎥 Youtube  

[Video] Amphibious Operation Exercise

Diposkan Koarmada I 

  🎥 Youtube  

[Teror] Kelompok Bersenjata Papua Bakar Sekolah dan Puskesmas

Liputan CNN IndonesiaKelompok bersenjata Papua kembali melakukan aksi mereka dengan membakar bangunan puskesmas, gedung sekolah, serta rumah guru. Peristiwa itu terjadi pada minggu malam lalu di kampung Mayuberi Diatrik Ilaga bagian utara, Kabupaten Puncak Papua.

  🎥 Youtube  

Korpaskhas Latihan Menggunakan Radar Smart Hunter

Radar Smart Hunter TH-S711 generasi kedua Radar Smart Hunter TH-S711 generasi kedua [Paskhas] ☆

Sebanyak 36 prajurit Paskhas yang merupakan perwakilan dari satuan Denhanud 471, 474, 476 dan 477 Paskhas mengikuti pelatihan Operator Smart Hunter, Smart shooting platform dan GPS jammer yang berlangsung di Detasemen Pertahanan Udara (Denhanud) 471 Paskhas, Jakarta. Selasa (04/05/2021).

Kegiatan pelatihan Smart Hunter ini dibuka langsung oleh Letkol Pas Dadang Hermawan, M.Si(Han) yang sehari-hari menjabat sebagai Pabandyalatsat Sops Korpaskhas.

Dalam arahannya, Letkol Pas Dadang menyampaikan bahwa Smart Hunter TH - S711 merupakan Alutsista Hanud terbaru yang masuk jajaran Denhanud Paskhas, para peserta pelatihan merupakan pionir bagi satuannya dalam menerima transfer of knowledge secara langsung dari instruktur pemberi materi. Untuk itu diperlukan konsentrasi dan keseriusan dalam mengikuti kegiatan pelatihan ini. Sehingga segala pengetahuan dapat diterima dengan baik dan dapat memahami karakter alutsista ini serta dapat mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh selama pelatihan dalam tugas sehari-hari di satuannya kelak. Tambahnya.

Smart Hunter TH-S711 merupakan generasi kedua yang dimiliki Paskhas, dimana sebelumnya Denhanud Paskhas telah mengoperasikan Smart Hunter TH- S311 yang telah teruji kehandalannya. TH-S711 memiliki keunggulan diantaranya memiliki coverage radar lebih jauh dan kemampuan wireless communications yang lebih ditingkatkan dibanding generasi sebelumnya.

Pelatihan Operator Smart Hunter ini rencananya akan dilaksanakan selama 5 hari mulai tanggal 3 sampai dengan 7 Mei 2021.

Hadir pada acara pembukaan pelatihan tersebut, Dandenhanud 471 Paskhas Letkol Pas Pronie dan Kasatkomlek Korpaskhas Mayor Lek Febie.

  ☠ Paskhas  

Saatnya Penguatan Peralatan Militer di Indonesia

Salah satu inti Pembukaan UUD 1945 secara jelas memberi tugas kepada pemerintah untuk menjaga keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan bangsa melalui alat pertahanan negaranya. Perintah itu kemudian diterjemahkan dengan membangun kekuatan militer yang memiliki mobilitas tinggi dalam melakukan daya tangkal dan daya pukul. Ilustrasi pesawat Rafale dengan persenjataan yang penuh [Rafale] ☆

Si vis pacem para bellum – apabila kita menginginkan perdamaian maka kita harus siap berperang. Peribahasa itu secara proporsional memberikan makna bahwa diperlukan sebuah langkah strategis untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah kita dan sekaligus menjadi opsi formulasi pembangunan kekuatan pertahanan.

Saat ini boleh dikatakan adalah waktu yang tepat untuk melakukan penguatan peralatan militer di Indonesia. Jika momentum ini tidak ditempuh oleh pemerintah maka akan sulit mewujudkannya di masa-masa akan datang.

Seperti halnya musibah baru-baru ini yang menimpa kapal selam KRI Nanggala 402 yang telah berusia lebih dari 40 tahun. Risiko setiap musibah alutsista tentu akan menyebabkan gugurnya prajurit TNI yang secara langsung memberikan sengatan kepada Kementerian Pertahanan dan TNI.

Terutama jika itu terkait dengan kondisi alutsista yang dinilai sudah tidak sesuai dengan tantangan zaman dan dipaksakan tanpa memperhatikan faktor keselamatan. Selain itu, juga bukan perkara mudah untuk menghasilkan prajurit andal yang profesional – karena semua itu membutuhkan waktu dan biaya tinggi.

Di sisi lain, tantangan bagi pemerintah adalah bagaimana terus memenuhi kebutuhan operasional tempur agar TNI memiliki kelengkapan tempur yang andal baik persenjataan dan alat utamanya serta roket dan peluru kendalinya.

Sudah sepantasnya apabila negara memperhatikan kebutuhan alutsista bagi ketiga Angkatan dengan mengambil keputusan politik negara yang disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang memungkinkan untuk menaikkan anggaran pertahanan dari semula di bawah 1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi di atas 2 persen dari PDB.

Menjadi strong nation (negara kuat) tidak hanya sekedar memiliki kekuatan angkatan perang besar, mobilitas tinggi, dan daya pukul dahsyat – tetapi juga harus ditopang oleh kekuatan politik, kekuatan ekonomi, dan soliditas bangsa yang kuat secara berkelanjutan.

Letak geografis Indonesia yang berada dalam posisi silang strategis, mutlak memiliki kekuatan militer yang setara dan seimbang dengan negara lain sejalan dengan perkembangan teknologi militer yang dikenal dengan Revolution in Military Affair. Hal ini tidak dapat dihindari karena memang sudah menjadi tuntutan dan tantangan yang perlu direspon dengan cepat oleh negara dalam rangka memformulasikan postur pertahanan yang didalamnya ada postur TNI.

Lalu muncul pertanyaan, apakah perlu kita melakukan penguatan alutsista? Apakah masih akan ada perang? Pertanyaan esensial itu perlu dipahami bahwa tidak mungkin ada negara yang menunggu terjadinya perang, baru kemudian mempersiapkan angkatan perang mereka.

Sebab membangun sistem pertahanan negara tidak bisa dilakukan seketika, tetapi harus dilakukan secara sistematis dan bertahap sesuai dengan postur sistem pertahanan yang diinginkan. Inilah tantangan yang menjadi beban tanggung jawab bersama kini dan mendatang. ***

 Oleh:   Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin

  ✈ Nusantara News