Sabtu, 14 Maret 2020

Indonesia Disebut Batal Beli Jet Su-35

✈️ Rusia Belum Diberi Tahu✈️ Pesawat jet tempur Su-35 Rusia. [Foto/REUTERS/Pascal Rossignol]

Rusia belum menerima pemberitahuan dari Indonesia mengenai pembatalan pembelian 11 unit jet tempur Su-35. Media Amerika Serikat (AS) melaporkan pembatalan itu terjadi karena Indonesia diancam pemerintah Presiden Donald Trump.

"Belum ada pemberitahuan apa pun," kata sumber pemerintah Rusia yang mengetahui masalah ini kepada Sputniknews, Jumat (13/3/2020).

Seperti diberitakan sebelumnya, Bloomberg yang mengutip seorang pejabat Indonesia dengan syarat anonim melaporkan bahwa Indonesia baru-baru ini memutuskan untuk tidak bergerak maju dengan rencana untuk membeli 11 jet tempur Sukhoi Su-35 dengan harga sekitar USD 1,1 miliar.

Bulan lalu, pejabat itu juga mengungkap bahwa AS juga menekan Indonesia untuk meninggalkan pembicaraan dengan China guna memperoleh beberapa kapal patroli Angkatan Laut dengan harga sekitar USD 200 juta.

Menurut pejabat tersebut, langkah untuk mengesampingkan kesepakatan dengan Rusia terjadi setelah para pejabat Amerika menjelaskan bahwa Indonesia dapat menghadapi sanksi karena berurusan dengan Moskow. Pemerintahan Presiden Joko Widodo juga khawatir AS akan mengambil tindakan hukuman terhadap perdagangan jika melakukan kesepakatan pembelian kapal militer dengan China.

Langkah tersebut menggambarkan bagaimana AS mencapai beberapa keberhasilan—kadang-kadang dengan menggunakan tuas keuangan dan ekonomi—menghalangi negara-negara untuk berurusan dengan Rusia dan China, yang diidentifikasi oleh pemerintahan Trump sebagai ancaman terbesar bagi keamanan nasional Amerika.

Berdasarkan kesepakatan barter yang diumumkan pada Agustus 2017, Indonesia berencana untuk membeli 11 jet tempur Sukhoi Su-35 dengan imbalan Rusia membeli barang-barang Indonesia seperti karet, minyak kelapa sawit mentah, kopi, teh, furnitur, dan rempah-rempah. Perjanjian tersebut akhirnya ditandatangani pada Februari 2018 oleh Menteri Pertahanan Indonesia yang kala itu dijabat Ryamizard Ryacudu.

"Bukan rahasia bahwa Amerika Serikat memberikan tekanan yang tidak disembunyikan pada negara-negara yang berniat membeli peralatan pertahanan Rusia," kata Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva dalam sebuah pernyataan yang dilansir Bloomberg.

"Tujuannya jelas—untuk membuat negara-negara tersebut menolak untuk mendapatkan senjata dari Rusia dan beralih ke Washington. Tentu saja persaingan tidak adil yang melanggar aturan dan norma bisnis yang transparan dan sah."

Pejabat yang mengungkap pembatalan pembelian jet tempur Su-35 Rusia mengatakan dalam beberapa pertemuan dengan para pejabat Amerika, termasuk menteri pertahanan, pejabat Indonesia berulang kali bertanya mengapa mereka diberitahu untuk tidak membeli jet tempur Rusia.

Amerika, lanjut pejabat itu, menjawab bahwa itu merupakan kebijakan Washington. Menurutnya, Indonesia juga menduga jawaban AS itu karena jet-jet tempur Rusia yang hendak dibeli akan memberikan keunggulan atas tetangga-tetangga Indonesia, yakni Australia dan Singapura.

Masih menurut pejabat tersebut, sebaliknya pihak Amerika mengatakan kepada Indonesia untuk mempertimbangkan membeli jet tempur F-16 Viper buatan Amerika. Namun, Indonesia malah mencari cara untuk menegosiasikan pembelian pesawat F-35 yang dikembangkan sebagai bagian dari program Joint Strike Fighter (JSF) multi-negara.

Program JSF yang dipimpin oleh AS, melibatkan Inggris, Italia, Belanda, Australia, Kanada, Denmark, dan Norwegia. Singapura baru-baru ini setuju untuk membeli beberapa pesawat tempur siluman itu, sedangkan Jepang adalah pembeli asing terbesar.

Pejabat itu mengatakan AS menegaskan bahwa pemerintah Joko Widodo (Jokowi) berisiko terkena sanksi AS di bawah Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) karena membeli jet tempur Sukhoi. Namun, ancaman AS terkait penjajakan Indonesia membeli kapal militer China tidak jelas. Kemungkinan ancaman AS yang terkait dengan China menyangkut tentang perdagangan.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS melalui email mengatakan Amerika tidak dapat mengomentari percakapan diplomatik pribadi. Dia menambahkan bahwa AS mendesak semua sekutu dan mitra untuk menghindari transaksi baru peralatan militer Rusia untuk menghindari sanksi di bawah CAATSA.

Menurutnya, tujuan kebijakan Amerika itu adalah untuk mencegah pendapatan Rusia yang dibutuhkan untuk melanjutkan "pengaruh buruknya".

Bloomberg dalam laporannya mengatakan keputusan Indonesia untuk membatalkan kesepakatan pembelian jet tempur Su-35 Rusia dibuat setelah para pejabat Indonesia menyimpulkan bahwa akan salah langkah untuk mengambil sisi yang salah dari AS.

Masih menurut laporan tersebut, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dalam koordinasi dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, memutuskan bahwa akan membahayakan hubungan dagang jika tidak membatalkan kesepakatan dengan Rusia. (mas)

  ✈️ sindonews  

Jumat, 13 Maret 2020

[Video] Wamenhan Bicara 3 Industri Pertahanan Unggulan

Liputan Detik Tugas utama Wahyu Sakti Trenggono sebagai Wakil Menteri Pertahanan adalah mengembangkan industri pertahanan. Dijuluki 'Juragan Menara' setidaknya tiga industri pertahanan strategis yakni PT Pindad (Perindustrian TNI Angkatan Darat), PT PAL (Penataran Angkatan Laut), dan PT Dirgantara Indonesia (DI) harus dibenahi.

Ia optimistis ketiga industri pertahanan tersebut dapat berkembang lebih maju.


  ★ detik  

Inhan Harusnya Tidak Rugi

PT PAL diberi tugas untuk menggarap dua kapal fregat senilai Rp 11 triliun dalam lima tahun ke depan Ilustrasi Fregat Iver Huitfeldt class, Proyek PT PAL yang akan bekerja sama dengan Denmark untuk ToT [Brian Aitkenhead]

Mengembangkan industri pertahanan menjadi tugas utama Wahyu Sakti Trenggono sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Dia yang dijuluki 'Juragan Menara' harus membenahi setidaknya tiga industri pertahanan strategis yakni PT Pindad (Perindustrian TNI Angkatan Darat), PT PAL (Penataran Angkatan Laut), dan PT Dirgantara Indonesia (DI).

Dalam tiga bulan pertama sebagai wakil menteri, dia tak cuma mempelajari sejumlah undang-undang terkait sebagai pijakan, juga menemukenali berbagai permasalahan di ketiga perusahaan tersebut.

"Saya tiga bulan pertama itu ketika diberi tugas oleh beliau (Jokowi) langsung belajar menyeluruh seperti kuliah 16 SKS," kata Trenggono kepada Tim Blak-blakan detik.com.

Dari kajiannya, alumnus Teknik Industri Institut Teknologi Bandung itu optimistis ketiga industri pertahanan tersebut dapat berkembang lebih maju. Syaratnya, antara lain dukungan penuh dari pemerintah, memodernisasi alat produksi, dan meningkatkan kapasitas manajemen di dalamnya.

Sebagai bentuk dukungan pemerintah, kata lelaki kelahiran Semarang, 3 November 1962 tersebut, berbagai sarana angkutan udara TNI ke depan akan menggunakan produk PT DI. Khusus PT PAL diberi tugas untuk menggarap dua kapal fregat senilai 720 juta USD atau sekitar Rp 11 triliun dalam lima tahun ke depan.

Proyek ini bekerja sama dengan Denmark untuk transfer teknologi, dan dikerjakan sepenuhnya di galangan kapal PT PAL di Surabaya.

"PAL ini seharusnya menjadi perusahaan perkapalan nasional yang paling hebat di kawasan. Nah, harusnya gak ada cerita dia rugi itu, gak ada. Kalau sampai dia rugi pasti ada salah manajemen," kata Trenggono.

Kepada PT Pindad dia secara khusus meminta agar sejumlah peralatan produksi, khususnya di sektor amunisi dan peluru dibuat dengan mesin yang lebih canggih. Sebab kebutuhan peluru untuk TNI/Polri per tahun mencapai satu miliar butir. Tapi kapasitas produksi Pindad selama ini hanya 250 juta butir peluru.

"Ternyata alat produksinya jadul banget, buatan 1960. Coba bayangin dari zaman gue (baru) lahir (1962) mesin itu masih dipakai," kata Trenggono diiringi tawa.

Dengan berbagai stimulus dan pembenahan yang akan dilakukan, Master Manajemen dari ITB itu berharap industri pertahanan nasional bisa meningkatkan kapasitas produksinya selain terus meningkatkan kualitas yang sudah teruji.

Pada bagian lain, Trenggono juga berbicara ikhwal perang masa depan yang akan lebih banyak melibatkan teknologi Artifical Intelligent dan kendali jarak jauh. "Nanti alat perang itu tinggal pencet remote saja seperti dalam permainan game," ujarnya.

Bagaimana kesiapan para ahli industri pertahanan di tanah air menghadapi tantangan tersebut? Selengkapnya, saksikan Blak-blakan Wahyu Sakti Trenggono, "3 Industri Pertahanan Unggulan" di detik.com, Jumat (13/3/2020).

  ★ detik  

Kamis, 12 Maret 2020

Tank Boat Buatan Indonesia Siap Produksi

Konsorsium sejumlah BUMN dan perusahaan nasional bakal mulai melakukan pengembangan tank boat untuk melengkapi alat sistem persenjataan (Alutsista) dalam negeri. [Foto/Pindad]

Konsorsium sejumlah BUMN dan perusahaan nasional bakal mulai melakukan pengembangan tank boat untuk melengkapi alat sistem persenjataan (Alutsista) dalam negeri. Kontrak pengembangan tank boat dilakukan PT Pindad (Persero) pada Rabu, 11 Maret 2020 di Kementerian Pertahanan, Jakarta.

Kontrak ditandatangani oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan (Dirjen Pothan) yang diwakili oleh Sekretaris Dirjen Pothan, Brigjen TNI Aribowo Teguh Santoso dan Direktur Utama Pindad, Abraham Mose.

"Setelah litbang selesai, tindak lanjut berikutnya adalah agar segera diproduksi dan dipasarkan sehingga dapat segera digunakan untuk memperkuat alutsista TNI dalam menjaga kedaulatan NKRI. Pindad juga sedang mempelajari potensi ekspor ke negara lain," kata Dirut Pindad Abraham Mose dalam siaran persnya, Kamis (12/3/2020).

Konsorsium terdiri atas PT Lundin Industry Invest bertanggungjawab untuk Platform Kapal (mesin, sistem, dan elektrikal), PT Len Industri (Persero) bertanggung jawab membuat Alat Komunikasi (Alkom). Sedangkan PT Hariff Daya Tunggal Engineering bertanggung jawab terhadap Battlefield Management System (BMS).

Sementara PT Pindad (Persero) bertindak sebagai Lead Integrator konsorsium dan penyedia sistem senjata. Pindad bertanggungjawab untuk memastikan spesifikasi dan desain yang sesuai dengan pengguna. Pindad juga bertanggungjawab terhadap program management Tank Boat serta melakukan integrasi sistem senjatanya.

Dari kerja sama ini, ke depan Tank boat dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan TNI dalam melakukan operasi rawa, laut, sungai dan pantai (Ralasuntai). Serta dipakai untuk tugas penjagaan laut dan pantai (Sea and Coast Guard) sesuai dengan cita-cita pemerintah Indonesia untuk menjaga kedaulatan dan mempertahankan wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Apalagi, saat ini kegiatan ilegal fishing masih rawan terjadi di beberapa perairan perbatasan seperti Selat Malaka, Laut Sulawesi dan yang sempat ramai beberapa waktu lalau, Laut Natuna.

Rencananya, Tank Boat dapat menampung 5 orang awak kapal dan 60 orang pasukan, memiliki kapasitas tangka BBM 6.000 liter. Kapal ini dapat beroperasi dengan kedalaman air minimal 120 cm dan mampu melaju dengan kecepatan maksimum ±40 knot.

Kehadiran Tank Boat yang multifungsi di berbagai perairan dan dilengkapi dengan teknologi terkini serta berbagai persenjataan modern. Seperti senjata kaliber 12,7 mm dan senjata RCWS Canon kaliber 30 mm akan memperkuat Indonesia secara signifikan. (wib)

  ⚓️ Sindonews  

TNI AL Pesan 2 Unit KAL

Mulai peletakan lunas di Palindo Batam 2 Unit kapal KAL 28 produksi Palindo yang pernah dipesan TNI AL [batampos]

Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlatamal) IV Laksamana Pertama TNI Arsyad Abdullah, mengahadiri acara peletakan lunas/keel laying pembangunan kapal.

Di galangan kapal PT. Palindo Shipyard Marine Tanjung Uncang Batam Kepri, Selasa (10/3/2020).

Pembangunan dua unit kapal type Kapal Angkatan Laut (KAL) 28 M ini, dikerjakan oleh putra-putra terbaik bangsa.

Hal itu ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Peletakan Lunas/Keel Laying pembangunan kapal, antara Kepala Dinas Material Angkatan Laut (Kadismatal) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Laksamana Pertama TNI Budi Sulistyo.

Dengan Dirut PT Palindo Shipyard Marine Harmanto yang disaksikan oleh Asisten Logistik (Aslog) Kasal Laksamana Muda TNI Moelyanto.

Progres pembangunan 2 unit KAL ini nantinya akan dilengkapi dengan persenjataan untuk kepentingan pengamanan di laut, sesuai kontrak yang telah ditandatangani hari ini.

Ketepatan waktu, kualitas dan berbagai kegiatan tentu menjadi sangat penting, bukan saja berapa rupiah yang kita belanjakan, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana pembangunan kapal tersebut nanti output dan outcome yang kita dapat,” kata Aslog Kasal dalam keterangan tertulisnya diterima Suryakepri.com.

Keberadaan Lantamal IV didalam konteks pembangunan yang kebetulan PT. Palindo Shipyard Marine masih dalam wilayah kerja Lantamal IV, merupakan menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan yaitu bantuan pengwasan dan hal-hal yang bersifat formatif antara Mabesal, Lantamal IV dan Satgas yang berada di PT Palindo Shipyard Marine,” tegas dia.

Hadir dalam acara tersebut Kadislaikmatal Laksma TNI Rahmat Hidayat, Dansatgas KAL 28, Aslog Danlantamal IV Kolonel Laut (T) Cok Bagus Alit Y.

Danguskamla Koarmada I diwakili oleh Aslog Danguskamla Kolonel Laut (T) Gatut Setiawan, Danlanal Batam diwakili Palaksa Lanal Batam Letkol Laut (P) Didit Hermawan.


  ★ Surya Kepri  

Rabu, 11 Maret 2020

[Video] Proses Pembuatan Fuselage dan Tailboom Helikopter EC725/H225M

Dipublikasikan Official PTDI Helikopter EC725 TNI AU [Jeff Prananda]

Sejak 2008 Airbus Helicopter (AH) telah mempercayakan PTDI sebagai mitra pengembangan produksi untuk Tailboom, Upper & Lower Fuselage.

PTDI merupakan bagian dari supply chain AH untuk EC725/H225M dan sudah memproduksi serta mengekspor sebanyak 49 shipset tailbooms dan 5 shipset fuselages yang di kirim ke Airbus Helicopter (Perancis) untuk kemudian diintegrasikan dan dilengkapi dengan engine dan sistem terbang.



  ★ Youtube  

Selasa, 10 Maret 2020

Len Industri & Thales to Modernise Indonesian Frigate KRI Usman-Harun

On 10 March in Jakarta, Len Industri and Thales signed a contract for the complete modernisation of the Indonesian Navy (TNI AL) KRI Usman-Harun multi-role light frigate’s mission system, witnessed by King Willem Alexander of the Netherlands and Minister of Trade Agus Suparmanto.KRI Usman-Harun 359

Thales press release

Thales has been a leading partner of the Indonesian Navy for the last forty years, as the appointed supplier of combat systems for all warships in service. In addition, Thales has a long-standing relationship with Len Industri, who is the systems integrator for the KRI Usman-Harun’s Mid Life Modernisation (MLM) programme.

The KRI Usman-Harun frigate has more than 15 years of service under its belt. Building on the long collaboration Thales has with the Indonesian Navy, the contract will see Len Industri and Thales install the TACTICOS Combat Management System, the SMART-S Mk2 air and surface surveillance radar, the STIR EO Mk2 radar and EO fire control system and the Vigile Mk2 tactical multi-purpose R-ESM system. These systems are currently also installed on the Indonesian Navy’s new Raden Eddy Martadinata class frigates, enabling consistency in operations for the Navy, and ensuring that their fleet remains one of most advanced in the region.

Modernisation programmes are a cost-effective means of extending the lifecycle of any naval fleet and upgrading the critical mission systems ensures that the latest developments in combat management and sensors are installed for optimum performance. This upgrade for the KRI Usman-Harun is expected to be completed by the end of 2023, and it will considerably extend the life of the frigate.

http://navyrecognition.com/images/stories/west_europe/france/systems/smart-s_mk2/Smart-S_Mk2_Thales_S-Band_Solid_State_Multibeam_Surveillance_Radar_sketch.jpgThales has established strong credentials in naval modernisation worldwide. In Indonesia, Thales has supplied and integrated the naval combat electronics for four Sigma class corvettes and is also the supplier and integrator of the naval mission systems for the current Indonesian Raden Eddy Martadinata Frigate programme.

Aligned with Indonesia’s vision of building indigenous capabilities in the defence sector, Thales has worked closely with Len Industri over the last decade, including signing Memorandums of Understanding and naval combat management systems, through research and transfer of technology. The modernisation of the KRI Usman-Harun is Len Industri’s first major mission modernisation and its first mission systems integration programme.

This contract underlines the excellent relations between the Republic of Indonesia, Len Industri and Thales. The program will strongly contribute to the independence of the Indonesian defence industry and lays a strong foundation for future naval contracts, both for new builds as well as modernisations.

Erik-Jan Raatgerink, Country Director, Thales in Indonesia.
 

  Navalnews  

Senin, 09 Maret 2020

Indonesia Should Not Ignore Netherlands in Warship Procurement

PKR KRI 331 REM [TNI AL]

The state visit of King Willem-Alexander and Queen Máxima of the Netherlands to Indonesia from March 9 to 13 is a remarkable moment for the two nations to strengthen their cooperation in various fields, including defense sector.

During the royal couple's visit, according to the Dutch Embassy in Jakarta, some 180 representatives of 130 Dutch companies and knowledge institutions will join a parallel economic mission.

The mission will offer opportunities for the Dutch and Indonesian companies and institutions to exchange knowledge and expertise in finding smart and innovative solutions together.

This article attempts to explore issues related to the Indonesian Navy's intention to procure new warships.

The visit of Defense Minister Prabowo Subianto to France early this year has generated a lot of buzz in the military news.

A report by French newspaper La Tribune, for instance, stated that Indonesia was interested in buying 48 Rafale fighter jets, four Scorpene class submarines, and two Gowind 2500 ton corvettes from French defense industry.

The report was widely circulated by online news media outlets, including notable naval news website Navy Recognition. While Subianto subsequently played down the report by stating it was more of a wish from the French side (Jakarta Post, 2020), it is still interesting to see whether such purchase in particular regarding the two Gowind 2500 class corvettes makes sense for Indonesia.

Displacing at 2500 tons and 102 meters in length, the Gowind 2500 will be classified as frigates by the Indonesian navy (TNI AL). In terms of size and capability, it is very similar to the two Sigma PKR 10514 frigates that the Indonesian navy currently operates.

If Indonesia's interest in procuring these two ships is true, it will not make any sense in terms of commonality, maintenance and logistics. Operating ships of two different classes from two different producers will pose maintenance and logistics problems.

Operating the French designed Gowind 2500 will force both TNI AL as the user and PT PAL as possible industry partner to spend time and resources to learn and adapt in building and maintaining such ships. While those hurdles might be warranted if the new classes of ships bring new capabilities into the table, the fact is that the Gowind 2500 does not offer much new capabilities compared to the Dutch designed Sigma PKR 10514 that TNI AL has already operated.

One way to reduce differences and logistical burdens if Indonesia goes through with buying the Gowind 2500 corvettes is by installing the same subsystems that is currently used in the Sigma PKR 10514 frigates. Like most modern naval ship designs, the ship's subsystems such as weapons, sensors and combat management systems are customizable according the user's needs. Ships of different classes constructed by different countries can carry the same weapon systems and sensors.

In this case, installing the same radar, sonar and weapons in the Gowind 2500 corvettes as the current Sigma PKR 10514 will reduce commonality problems. Of course, if improving commonality is the goal here, then one might wonder why Indonesia needs to buy a different class of ships from a different country in the first place. Why not just go through with ordering more Sigma PKR 10514 frigates?

Indonesian battle ships (HO/Damen)

The biggest advantage of the Sigma PKR 1014 frigates has against Gowind 2500 corvettes is experience. Indonesia has had a long experience operating the Dutch built Sigma class ships. From the four Diponegoro class corvettes operated since 2007, to the two Sigma PKR 10514 frigates jointly built by Damen Schelde of Netherlands and PT PAL Indonesia, both TNI AL and also PT PAL have been familiarized with operating, maintaining and also building this class of ships.

Aside from that, the industrial relations between PT PAL and Damen Schelde Naval Shipbuilding have already been established. The recent Sigma PKR 10514 building program has seen a close coordination between PT PAL and Damen Schelde where, according to PT PAL's official website, up to 75 personnel of this state-owned shipbuilder underwent a training at Damen shipyard in the Netherlands as part of a Transfer of Technology program. In contrast the builder of Gowind 2500, Naval Group, has not had the same extent of experience and engagement in Indonesia.

Looking at the current trend in naval development in the world, it is evident that the need to improve commonality is gaining importance. Indonesia’s closest neighbor Malaysia is currently undergoing a naval transformation program called "15 to 5". It calls for a reduction of the classes of ships operated by the Royal Malaysian Navy from the current 15 classes into just 5 in the future. Singapore has also strive to reduce the classes of ships operated in their navy by commissioning larger multirole platforms that combines the missions and capabilities of previous smaller dedicated ships.

Looking at this, it is clear that the allure of a more streamlined training, logistics and maintenance afforded by operating smaller classes of ships is not missed by our neighbors. This is why Indonesia should also strive to reduce the number of ship classes operated by TNI AL.

Instead of introducing a new class of ships such as the Gowind 2500 that offers little new capabilities, Indonesia should instead focus on building the Sigma PKR 10514 frigates that it has already operated two units.

  ★ antara  

[RIP] Pos Rawan Pedalaman Mimika Siaga Satu Pascapenembakan Pos Jila

Satu Prajurit Gugur KKSB serang Pos Jila [Antara]

Pengamanan pada sejumlah Pos Daerah Rawan (Pos Pamrahwan) di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, kini ditingkatkan menjadi siaga satu pascapenembakan terhadap Pos Pamrahwan Jila di Distrik Jila pada Senin pagi yang menewaskan Sersan Kepala La Ongge.

Komandan Kodim 1710 Mimika Letkol Infanteri Pio L Nainggolan di Timika, Senin, mengatakan perintah untuk melaksanakan siaga satu tersebut telah dikeluarkan sejak beberapa waktu lalu seiring dengan adanya informasi pergerakan kelompok bersenjata dari luar wilayah Mimika memasuki kawasan sekitar Distrik Tembagapura.

"Seperti yang sudah kami sampaikan dan perintahkan kepada seluruh jajaran untuk tetap melakukan siaga satu, apalagi setelah adanya kejadian penembakan Pos Pamrahwan di Jila tadi pagi," kata Letkol Nainggolan.

Sejumlah daerah yang dianggap rawan di Mimika yaitu Jila, Jita, Agimuga, Tsinga dan Aroanop.

Dandim mengatakan jajarannya masih melakukan penyelidikan terhadap insiden penembakan terhadap Pos Pamrahwan Jila tersebut, dan belum bisa memastikan kelompok bersenjata mana yang mendalangi penembakan tersebut.

"Untuk kelompok mana yang melakukan penembakan di Jila, ini masih dalam tahap penyelidikan, kami belum bisa memastikan hal itu. Yang jelas, pelaku penembakan tetap akan kami cari," ujarnya.

Letkol Nainggolan juga memastikan tidak akan ada penambahan pasukan secara khusus ke Jila pascainsiden penembakan pada Senin pagi itu.

Saat ini di Jila tergelar dua Pos Pengamanan Daerah Rawan yaitu Koramil 1710/5 Jila dan Pos Pamrahwan Batalyon Infanteri 754 Eme Neme Kangasi/III Kostrad dengan jumlah personel keseluruhan sebanyak 22 prajurit TNI AD.

Peti jenazah Serka Anumerta La Ongge diangkat rekan-rekannya untuk dimasukan ke dalam mobil jenazah di RSUD Mimika, Senin (9/3/2020) (ANTARA/Evarianus Supar)

Pada Senin pagi sekitar pukul 05.00 WIT, para prajurit TNI yang bertugas di kedua pos pengamanan di Jila itu dikejutkan dengan bunyi letusan senjata api yang diduga ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata dari arah belakang bukit.

Mendengar itu, seluruh prajurit yang ada di pos kemudian melakukan siaga dan membopong prajurit tertembak ke Pos Pamrahwan Yonif 754 Jila.

Selanjutnya Pos Pamrahwan Jila yang juga berdampingan dengan Koramil Jila meminta bantuan helikopter ke Timika untuk segera mengevakuasi Serka La Ongge.

Lantaran kondisi cuaca yang kurang mendukung, helikopter Penerbangan TNI AD baru bisa diberangkatkan ke Jila pada sekitar pukul 09.20 WIT.

Helikopter Penerbad tersebut kembali ke Timika dengan membawa Serka La Ongge yang saat itu kondisinya kritis.

"Sekitar pukul 10.50 WIT korban tiba di RSUD Mimika. Lima menit kemudian dokter menyatakan bahwa prajurit kami sudah meninggal dunia," tutur Letkol Nainggolan.

  ★ antara  

Pentingnya Keterlibatan TNI Antisipasi Penyebaran Covid-19

... di sinilah peran yang bisa dimainkan oleh TNI dalam konteks keamanan nasional. Saat eksistensi sebuah bangsa terancam, di situlah TNI harus turun tangan. Termasuk dalam konteks ancaman virus Corona saat ini... Dokumentasi helikopter TNI AL yang membawa sampel darah 188 WNI ABK World Dream lepas landas dari KRI Semarang-594 di kawasan perairan Pulau Sebaru Kecil, Kepulauan Seribu, Jakarta, Selasa (3/3/2020). Sebanyak 69 WNI ABK Diamond Princess yang negatif virus corona rencananya akan diobservasi di pulau tersebut setelah melewati seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di KRI dr Soeharso-990. [ANTARA FOTO/Akbar Gumay]

Mewabahnya virus Corona jenis baru (Covid-19) di Wuhan, Provinsi Hubei, China, menjadi momok yang sangat menakutkan bagi masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Betapa tidak, jumlah korban jiwa akibat virus itu terus bertambah, khususnya di Wuhan.

China pun melaporkan bahwa jumlah korban meninggal karena Covid-19 meningkat pada Sabtu (7/3). Dikabarkan ada 28 kematian baru akibat virus corona, sehingga jumlah korbannya menjadi 3.070 orang.

Di Indonesia, baru dua orang yang telah dinyatakan positif terjangkit Covid-19. Hal itu telah diumumkan langsung Presiden Joko Widodo pada Senin (2/3).

Namun, dengan diketahui dua WNI terjangkit virus Corona, membuat masyarakat semakin cemas dan takut karena khawatir virus itu dapat menularkan kepada masyarakat lain.

Hal itu membuat masyarakat dilanda panic buying dengan memborong masker dan pembersih tangan di sejumlah supermarket dan apotek, sehingga kedua barang itu menjadi barang yang langka dan mahal.

Seluruh komponen bangsa Indonesia, termasuk DPR menginginkan agar pemerintah lebih serius dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19. Pemerintah memiliki dua instansi yang dianggap mampu untuk melakukan pengamanan untuk penyebaran virus itu, yakni TNI dan Kepolisian Indonesia.

"Dua instansi ini juga memiliki peran vital terkait antisipasi dampak penyebaran virus Corona," kata anggota DPR dari Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni, pada Senin (2/3).

TNI telah mengerahkan ratusan personil kesehatan dari tiga matra untuk melakukan observasi bagi 238 WNI yang dipulangkan dari Wuhan ke Natuna, Kepulauan Riau beberapa waktu lalu.

Namun demikian, ratusan WNI itu telah dipulangkan ke wilayahnya masing-masing setelah dinyatakan sehat usai menjalani observasi selama 14 hari sejak awal Februari 2020 lalu.

Selain personil, TNI juga mengerahkan pesawat dan kapal perangnya untuk mengangkut WNI yang menjalani observasi.

Lalu, TNI pun kembali mengerahkan personil kesehatannya bersama Kementerian Kesehatan, BNPB dan instansi lain untuk melakukan observasi bagi 188 WNI kru kapal World Dream dan 69 WNI kru kapal Diamond Princess di Pulau Sebaru Kecil, Kepulauan Seribu, Jakarta, yang saat ini masih berlangsung.

Namun, kata Sahroni, TNI jangan hanya membantu upaya pemulangan WNI dari negara lain yang terdeteksi terdampak virus Corona, tetapi juga harus gencar melakukan patroli di perbatasan.

"Jangan sampai ada imigran, terlebih mereka yang melintasi negara-negara terdampak masuk ke wilayah NKRI," tuturnya.

Sementara Polri, lanjut dia, bisa melakukan patroli siber atas informasi hoaks penyebaran virus Corona.

Polri juga perlu melakukan sosialisasi pencegahan hingga penindakan terhadap mereka yang berupaya melakukan pelanggaran hukum seperti penimbunan masker, ataupun penyelundupan, khususnya dari negara yang telah dinyatakan terdampak.

Penyebaran virus Corona atau COVID-19 tidak bisa dianggap enteng dan pemerintah perlu segera mengantisipasi penyebarannya dengan pengetatan pengawasan di berbagai titik.

"Virus Corona ini tidak bisa dianggap enteng, dengan sudah terkonfirmasi positifnya dua WNI dengan virus tersebut. Pemerintah agar memperketat pemeriksaan di berbagai titik, khususnya bandara yang merupakan tempat lalu-lalang masyarakat dari berbagai tempat," kata Sahroni.

 Ancam keamanan nasional 

Mewabahnya virus Corona disinyalir juga dapat menimbulkan gejolak sosial di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan peran institusi TNI dalam menjaga keamanan Nasional.

Anggota Komisi I DPR, Willy Aditya, mengatakan, penyebaran virus ini bisa disebut sudah mengancam keamanan nasional. Bahkan, juga berpotensi menimbulkan gejolak sosial.

"Jadi di sinilah peran yang bisa dimainkan oleh TNI dalam konteks keamanan nasional. Saat eksistensi sebuah bangsa terancam, di situlah TNI harus turun tangan. Termasuk dalam konteks ancaman virus Corona saat ini," paparnya.

Gugus tugas TNI tidak hanya di medan peperangan, namun TNI memiliki tugas operasi militer selain perang (OMSP).

"Salah satu wujud OMSP adalah penanggulangan bencana. Keterlibatan TNI dalam konteks wabah Covid-19, masuk dalam kategori penanggulangan bencana ini," kata Willy.

TNI memiliki kewajiban untuk menjaga keselamatan seluruh tumpah darah Indonesia, tidak terkecuali dari ancaman virus corona. TNI bahkan harus menjadi garda terdepan (front liner).

Pemegang gelar master manajemen pertahanan ini menambahkan, keterlibatan militer dalam upaya mengatasi keselamatan warga negaranya dari berbagai ancaman, termasuk dari wabah Covid-19 ini telah menjadi model utama penanganan di banyak negara.

"Mulai Desember 2019 beberapa negara maju telah menerapkannya. Apalagi jika sebuah wabah sudah naik levelnya ke level pandemik," ujarnya.

Oleh karena itu, DPR meminta Kementerian Pertahanan untuk proaktif dalam upaya penanganan wabah Covid-19.

"Virus ini sudah seperti teroris yang bisa muncul kapan saja dan selalu mengancam warga. Karena penanganan tidak hanya sektoral kesehatan, tetapi secara integral multi sektor," ujarnya.

 TNI mengacu Inpres 
https://1.bp.blogspot.com/-zXVXZqGupFw/XmYF8kPkPzI/AAAAAAAAMhI/iLxup_ha2P0YfvecGBNLHyHggeHl3F1CACLcBGAsYHQ/s1600/Puspen%2BTNI%2Bon%2BInstagram%2B%25E2%2580%259CCegah%2BCOVID-19%2BTim%2BKesehatan%2BSatgas%2BKizi%2BTNI%2BLakukan%2BScreening%2BKontingen%2BPakistan%2BArmy%25E2%2580%259C.pngCegah COVID-19 Tim Kesehatan Satgas Kizi TNI Lakukan Screening Kontingen Pakistan Army [IG Puspen TNI]

Upaya TNI dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19 di Indonesia berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 4/2019 tentang Keamanan Hayati alias Bio Security.

Inpres itu berisi tentang peningkatan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon wabah penyakit, pandemi global, dan kedaruratan nuklir, biologi dan kimia tersebut termuat instruksi umum dan instruksi khusus terhadap 24 kementerian, lembaga, dan kepala daerah satu, termasuk TNI.

Khusus kepada TNI, Inpres itu juga menginstruksikan agar TNI mengerahkan personel, sarana, dan prasarana serta upaya mencegah, mendeteksi, dan merespons secara cepat sebelum, selama, dan sesudah terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat dan/atau bencana nonalam.

"Ya, itu kan kita berpedoman pada Inpres tentang Bio Security. Itu saja intinya. Kita mengacu pada ke situ. Jadi diminta atau tidak kita lakukan apa yang harus kita lakukan berdasarkan Inpres," kata Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal TNI Sisriadi, di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Jumat (6/3).

Prajurit TNI yang menjalankan misi perdamaian di luar negeri seperti Kontingen Garuda harus menjaga "Mereka juga ada tenaga kesehatannya, mereka tahu protokol-protokolnya," kata Sisriadi.

Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, juga telah menyinggung terkait antisipasi TNI terhadap wabah virus corona. "Saat ini kita sedang menangani dampak dari mewabahnya Covid-19. TNI kembali mengerahkan personel dan alutsistanya sesuai dengan kebijakan pemerintah serta bekerja sama dengan berbagai negara," kata dia.

  ★ antara  

Minggu, 08 Maret 2020

Komisi V DPR Dukung Pembangunan Skuadron Udara di Sintang

  Ilustrasi helikopter Mil Mi-17V5  TNI AD. [istimewa]

Komisi V DPR menyatakan dukungan atas rencana pembangunan skuadron udara TNI AD di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

"Hibahnya lahannya hanya boleh lima hektare per tahun, sehingga kita bangun saja dulu sehingga nanti hibahnya bertahap saja sampai pada luas 35 hektare atau butuh tujuh tahun untuk proses penyediaan lahannya," kata Ketua Komisi V DPR, Lasarus, di Pontianak, Jumat.

Hal itu disampaikanya kepada Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Mayor Jenderal TNI Muhammad Nur Rahmad, di pendopo gubernur Kalimantan Barat, saat menghadiri acara pertemuan Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, dalam rangka kunjungan kerja reses masa persidangan II tahun sidang 2019-2020.

Rombongan Komisi V DPR dipimpin Lasarus, Wakil Ketua Komisi V DPR, Syarif Alkadrie, dengan diikuti 26 anggota Komisi V DPR serta beberapa sekretariat dan tenaga ahli serta perwakilan dari kementerian.

Dalam pertemuan dengan Komisi V DPR, Sutarmidji, menyampaikan usulan program prioritas Kalimantan Barat. Program-program ini diharapkan mendapatkan dukungan dari Komisi V DPR dan seluruh mitra kerja yang hadir termasuk Kementerian PUPR, diantaranya pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas I dan Kapuas III serta pembangunan Jembatan Sungai Sambas Besar.

Atas usulan itu Ketua Komisi V DPR, menyatakan komitmennya untuk mengawal rencana-rencana pembangunan di Kalbar. Menurut Lazarus, Komisi V DPR akan mengawal ini dengan baik walaupun tanggungjawabnya adalah seluruh Indonesia dan hal-hal yang prioritas tentu menjadi hal yang utama untuk bisa diselesaikan di Kalimantan Barat.

Sebelumnya terkait pembangunan skadron udara di Kabupaten Sintang, Tim Kelompok Kerja Staf Ahli Kepala Staf TNI AD dipimpin Kolonel Infantri Heri Kuswanto, telah melakukan kunjungan langsung ke Kabupaten Sintang, agar adanya sinergisitas antara pembangunan infrastruktur dengan aspek pertahanan keamanan.

Selain untuk melakukan verifikasi dan pengumpulan data guna kajian dan masukan kepada pimpinan angkatan darat, dijelaskan juga bahwa pembangunan infrastruktur akan menjadi fasilitas pertahanan negara, misalkan ada jalan yang panjang bisa dijadikan landasan pacu pesawat tempur. "Jadi dalam keadaan darurat perang, jalan ini bisa digunakan," katanya.

  antara  
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...