Perbaikan Kapal Induk Garibaldi akan Dilakukan PT PAL dan Fincantieri

   Difokuskan untuk OMSP ITS Garibald berlabuh di Tanjung Priok (Rihan)

Kapal induk hibah dari pemerintah Italia, ITS Giuseppe Garibaldi, akan dilakukan perbaikan atau refurbishment oleh industri pertahanan dalam negeri, PT PAL Indonesia bersama galangan asal Italia, Fincantieri.

Selain itu, perusahaan asal Italia lain, Leonardo S.p.A juga dilibatkan untuk urusan senjata eks kapal induk Angkatan Laut Italia tersebut.

“(Perbaikan) kerja sama antara PT PAL dengan Fincantieri, dengan beberapa mungkin ada dari Leonardo, ada juga dari perusahaan lain untuk peralatannya,” kata Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali saat menyambut kedatangan ITS Giuseppe Garibaldi di Dermaga 107, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Jumat (18/9).

KSAL Ali menyampaikan, Kementerian Pertahanan RI telah menyiapkan biaya refurbishment maupun retrofit kapal induk Garibaldi.

Nantinya, kapal induk Garibaldi akan difokuskan untuk operasi militer selain perang (OMSP), dengan diharapkan bisa membawa banyak helikopter dan kendaraan nirawak atau drone. Garibaldi juga diharapkan bisa beroperasi sampai 15-20 tahun lagi.

“Kapal ini nantinya akan lebih kita gunakan untuk kepentingan OMSP. Namun, juga bisa digunakan untuk kepentingan militer untuk perang (OMP), tapi kita fokuskan untuk OMSP, di mana negara kita ini banyak bencana alam. Jadi kita sangat butuh kapal atau platform yang bisa membawa banyak helikopter,” tutur KSAL.

KSAL menambahkan, dengan helikopter, logistik akan bisa banyak didrop dengan cepat dan bisa menjangkau daerah terpencil sekali pun.

“Jadi ini bisa membawa 14 helikopter, mungkin bisa lebih, tergantung ukuran helikopternya,” kata Ali.

Ali mengatakan, kapal induk Garibaldi sebenarnya sudah bisa berlayar. Namun, peralatan dan senjata harus tetap disesuaikan dengan kebutuhan operasi TNI dan TNI AL. Sebab, kebutuhan operasi militer Indonesia tidak sama dengan militer Italia.

 Target selesai 3-4 bulan

Sementara itu, Direktur Utama PT PAL Kaharuddin Djenod menargetkan perbaikan dan retrofit kapal induk Garibaldi bisa selesai dalam tiga hingga empat bulan.

“Kami dalam waktu dekat bersama Fincantieri akan terus mengasesmen semuanya, kami akan lihat mana-mana yang perlu diperbaiki,” tutur Djenod.

Djenod mengatakan, perbaikan juga meliputi sistem power atau kelistrikan pada kapal. “Kalau sekarang masih menggunakan gas turbin, kami melihat itu kemungkinan diganti dengan power yang lain,” kata dia.

Meskipun difokuskan untuk OMSP, kapal induk Garibaldi nantinya tetap dipasang senjata dengan melibatkan Leonardo S.p.A.

Rencananya, kapal induk Garibaldi akan diberi nama KRI Sriwijaya. Pemberian nama atau ship naming akan digelar pada 24 September 2026. .

  ⍟  IDM   

First Vehicle Pre delivery Acceptance Test Successfully Completed In the Kaplan APC

 Program developed by FNSS and PT PINDADAPC Kaplan (FNSS)

Following the contract signed between PT Pindad and the Indonesian Ministry of Defense to meet the Indonesian army's requirement for a 30-ton class tracked armoured personnel carrier, the first KAPLAN APC (HARIMAU APC) was manufactured at FNSS facilities under the "KAPLAN Armoured Personnel Carrier (KAPLAN APC) Development and Production Agreement" signed between PT Pindad and FNSS. The vehicle's pre-delivery acceptance tests were successfully carried out in Türkiye with the participation of PT Pindad.

Following the shipment of the HARIMAU APC to Indonesia, final acceptance tests will be carried out together with the end user. Production activities for the second vehicle, to be manufactured at PT Pindad's facilities in Indonesia, are also continuing at the same time.

The KAPLAN APC (HARIMAU APC) Project, a continuation of the success achieved in the KAPLAN MT (HARIMAU) Project, has once again demonstrated FNSS's experience and success in technology transfer and local production.

KAPLAN APC The structural design will enable vehicle to accommodate a crew of 13 personnel, including driver, commander, and a gunner. The vehicle will be developed to operate under all terrain and weather conditions. Its advanced suspension system will reduce internal vibration and improve traction. The vehicle will feature an open architecture electronics infrastructure, facilitating easy integration of various mission-critical systems, including a Battlefield Management System and 360° Situational Awareness System that provides both day and night vision for the crew.

The KAPLAN APC will be equipped with modular protection systems to effectively counter evolving battlefield challenges, providing a unique protection against ballistic and mine threats. In addition to its high personnel carrying capacity, the KAPLAN APC will be designed as the fastest vehicle in its class. Additionally, based on user requirements, the KAPLAN APC can be optionally fitted with an active protection system to defend against anti-tank missiles and rocket-propelled grenades.

The vehicle will be equipped with an automatic fire suppression system, an A/C system, and CBRN system, achieved through maintaining a sealed internal environment. These features will be designed to ensure the crew's survival and maintain their combat effectiveness in most challenging conditions.

The KAPLAN APC will be designed as a modular vehicle capable of integrating both manned and unmanned turret systems. It can be equipped with light and medium calibers such as 30 mm or 35 mm as well as 120 mm mortars and anti-tank guided missile systems.

This modular design will enable the KAPLAN APC to be configured for a wide array of missions, including mechanized infantry, reconnaissance, command and control, force protection, medical evacuation, rescue operations, combat engineering, and both direct and indirect fire support.

All these configurations are built on an armored combat vehicle platform that is equipped with a powerful engine and an automatic transmission, ensuring mobility capabilities compatible with modern main battle tanks.

The extensive use of identical parts and subsystems in the KAPLAN APC, with KAPLAN MT and other configurations within the KAPLAN tracked vehicle family, will offer significant advantages. Additionally, the vehicle will share common subsystems with the Armored Amphibious Assault Vehicle (ZAHA), which FNSS has deployed to the Turkish Naval Forces Marine Infantry Brigade. These features will ensure the KAPLAN APC's reliability, logistical integration, and ease of service, leveraging proven components from a battle-proven vehicle family used by the Turkish and Indonesian armies. This advantage will also reduce logistical burdens for global users, improve mean time between failures (MTBF), and enhance combat readiness.

  ♞ FNSS  

Jerman Buka Peluang Pengadaan Airbus A400M Tambahan ke Indonesia

  Memperkuat kerjasama militer A 400M A-4002 TNI AU (Fans Fighter)

Jerman membuka peluang untuk meningkatkan kerja sama pertahanan dengan Indonesia, termasuk kemungkinan adanya pengiriman tambahan pesawat Airbus setelah Indonesia menerima dua pesawat angkut militer A400M.

Pernyataan tersebut disampaikan Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor Leste, Ralf Beste saat berbicara kepada media di sela-sela penyelenggaraan ASEAN Think Tanks Summit ke-3 di Sekretariat ASEAN di Jakarta, Senin.

“Itu tentu menjadi harapan kami, tetapi hal tersebut bergantung pada negosiasi bilateral. Namun, sudah ada tawaran dan kami bersedia meningkatkan kerja sama di bidang militer,” kata Dubes Beste

“Iya, dengan Airbus,” jawabnya saat di konfirmasi apakah kerja sama bidang militer yang dimaksud melalui pengadaan Airbus A400M.

Ketika ditanya kapan pengadaan kontrak pengadaan pertahanan baru dapat dilakukan, Dubes Beste menekankan bahwa keputusan itu sepenuhnya berada di tangan pemerintah Indonesia.

Dubes Beste menyampaikan bahwa negara-negara di Eropa, termasuk Jerman, sedang berupaya untuk memperkuat kerja sama sektor keamanan dengan negara-negara anggota ASEAN, termasuk salah satunya dengan Indonesia.

Kerja sama tersebut salah satunya diwujudkan melalui pengadaan dua Airbus A400M yang akan memperkuat kekuatan matra udara TNI Angkatan Udara Republik Indonesia.

“Kami semakin meningkatkan kerja sama di sektor keamanan dalam beberapa bulan terakhir di Eropa. Konsorsium Eropa Airbus telah mengirimkan dua pesawat angkut besar A400M ke Indonesia, dan kami siap meningkatkan kerja sama lebih lanjut,” ucap diplomat itu.

Adapun Indonesia telah menerima dua pesawat angkut militer A400M Atlas yang kontrak pembeliannya dilakukan pada 2021. Pesawat pertama dengan panjang 45,1 meter dan bentang sayap 42,5 meter tersebut tiba pada akhir November 2025, dan pesawat kedua tiba pada Maret 2026.

A400M dirancang untuk mengangkut muatan berat hingga 37 ton, setara dengan dua truk lapis baja atau satu helikopter berukuran sedang.

Pesawat tersebut memiliki kemampuan mencapai kecepatan maksimum 780 km/jam dan jangkauan terbang hingga kurang lebih 8.710 kilometer.

Untuk melengkapi kapabilitas tersebut, A400M juga dibekali fitur penting lainnya yang meningkatkan fleksibilitas operasional dalam berbagai misi. A400M berfungsi sebagai pesawat multiperan untuk pengisian bahan bakar di udara.

 ✈️  RRI  

Nevesbu Meluncurkan Konsep Restorasi SIGMA 9113 Corvette

 Untuk Indonesia Desain Konsep Perbaikan Kapal Kelas Diponegoro. (Nevesbu)

Perusahaan rekayasa kelautan asal Belanda, Nevesbu, telah memaparkan rancangan konsep untuk peremajaan korvet kelas SIGMA 9113/Diponegoro milik TNI Angkatan Laut (TNI AL) yang dibangun oleh Damen.

Menurut Nevesbu, perusahaan tersebut mengembangkan konsep Integrasi Sistem Platform (PSI) untuk paket ekstensif Sensor, Senjata, dan Komando (SEWACO) dalam program ini hanya dalam waktu tiga bulan.

Pihak perusahaan menyatakan bahwa para pemangku kepentingan di Indonesia yakni Kementerian Pertahanan, TNI AL, dan perusahaan milik negara PT Len Industri menyambut baik konsep tersebut serta memberikan masukan konstruktif guna mendukung tahap pengembangan selanjutnya, yang akan berfokus pada solusi rancangan berskala penuh.

Pengumuman ini menyusul kontrak modernisasi yang ditandatangani oleh Thales dan PT Len Industri pada November 2022, yang mencakup keempat korvet kelas Diponegoro. Program berdurasi lima tahun ini meliputi pemasangan Sistem Manajemen Tempur (CMS) TACTICOS baru serta peningkatan sistem sensor.

Gambar konsep yang dirilis oleh Nevesbu, yang menampilkan kapal utama kelas tersebut yaitu KRI Diponegoro-365, memberikan gambaran lebih lanjut mengenai wujud peningkatan sensor tersebut.

Gambar visualisasi (rendering) tersebut tampaknya memperlihatkan radar pelacakan dan kendali tembakan jarak menengah Thales STIR 1.2 EO Mk2 yang menggantikan perangkat Thales Lightweight Radar/Optronic Director (LIROD) yang saat ini digunakan kapal tersebut. Selain itu, gambar tersebut juga tampak menampilkan perangkat yang diduga sebagai radar pengawas 4D pita-I Thales NS50, menggantikan radar Thales MW08 yang saat ini terpasang pada kapal-kapal tersebut.

Namun, gambar konsep tersebut tidak menunjukkan adanya perubahan besar pada konfigurasi persenjataan yang ada saat ini pada korvet kelas Diponegoro.

Proyek peremajaan ini akan menambah daftar program modernisasi TNI Angkatan Laut dalam portofolio Nevesbu.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya oleh Naval News, Nevesbu juga terlibat dalam program modernisasi korvet/fregat ringan kelas Bung Tomo milik TNI Angkatan Laut yang sedang berjalan. Program tersebut dipimpin oleh PT Len Industri, dengan Thales Netherlands bertindak sebagai integrator sistem tempur. Dalam program itu, Nevesbu berperan sebagai integrator sistem platform, yang mencakup pekerjaan survei, desain, dan rekayasa, serta dukungan di lokasi selama masa pengerjaan.

Jika proyek peremajaan ini terlaksana, pengerjaannya kemungkinan besar akan dilakukan di Surabaya, Jawa Timur, yang merupakan pangkalan induk bagi keempat korvet kelas Diponegoro sekaligus lokasi pelaksanaan modernisasi kelas Bung Tomo yang sedang berlangsung.

  ⍟ Naval News  

Indonesia Resmi Akuisisi Cakir dan Sistem Rudal Lain dari Turki

Hubungan Turki-Indonesia saat ini telah mencapai tingkat tertinggi dalam sejarah Rudal permukaan ke permukaan Cakir (infographic Roketsan) 

Indonesia telah resmi mengakuisisi rudal Cakir dan sistem rudal lainnya dari Turki. Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki, Achmad Rizal Purnama, mengumumkan, negaranya telah mengakuisisi rudal Cakir produksi Roketsan. Ke depannya, basis produksi bersama direncanakan akan didirikan antara Roketsan dan perusahaan Indonesia.

"Kami telah membeli rudal Cakir dan beberapa rudal lainnya," kata Rizal di Ankara dikutip Jumat (28/8/2026).

Dilaporkan Havahaber, menurut Rizal, pengadaan sistem rudal tidak terbatas pada pembelian produk, tetapi mewakili tahap yang lebih dalam dalam kerja sama industri pertahanan antara kedua negara. Dia menyatakan, Indonesia sangat mempercayai kemampuan teknologi Turki di industri pertahanan.

Rizal pun mengumumkan, usaha patungan telah didirikan antara Roketsan dan sebuah perusahaan Indonesia. "Bahwa basis produksi untuk roket dan rudal direncanakan akan didirikan di Indonesia dalam lingkup ini," katanya.

Menurut Rizal, langkah itu sekaligus menggeser kerja sama dari pengadaan ke produksi bersama dan berbagi teknologi. Dia menilai, hubungan antara kedua negara telah mencapai tingkat tertinggi dalam sejarah. Bagi Rizal, perkembangan tersebut sebagai indikasi kerja sama strategis yang luas, tidak hanya di industri pertahanan.

Dikutip dari Ssbulten, Rizal melanjutkan, Indonesia juga telah menunjukkan minat pada proyek pesawat tempur udara KAAN dan drone Kizilelma. Indonesia bermaksud menjadi salah satu negara pertama yang berkomitmen untuk pengadaan sistem tersebut.

Perkembangan itu menunjukkan permintaan internasional terhadap produk industri pertahanan Turki dan kapasitas produksi bersama. Memperdalam kerja sama dengan Indonesia menciptakan pasar baru dan peluang kerja sama jangka panjang untuk ekspor industri pertahanan Turki.

"Saya dapat mengatakan bahwa hubungan Turki-Indonesia saat ini telah mencapai tingkat tertinggi dalam sejarah," jelas Rizal.

  ✈ Republika 

TNI AU Uji Kemampuan Helikopter Mendarat di Kapal Perang

   Jelang Kedatangan Garibaldi Bulan Depan TNI Angkatan Udara (AU) menguji kemampuan helikopter beroperasi dari kapal perang menjelang kedatangan Giuseppe Garibaldi, calon kapal induk pertama Indonesia, yang akan menjadi bagian dari armada TNI Angkatan Laut (AL).( (DOK. Dinas Penerangan Angkatan Udara)

TNI Angkatan Udara (AU) menguji kemampuan helikopter beroperasi dari kapal perang menjelang kedatangan Giuseppe Garibaldi, calon kapal induk pertama Indonesia, yang akan menjadi bagian dari armada TNI Angkatan Laut (AL).

Pengujian dilakukan melalui latihan Ship Board Operation (SBO) dengan mendaratkan helikopter H-3218 Skadron Udara 6 TNI AU di Landing Platform Dock (LPD) KRI Makassar, Surabaya, pada 24-26 Agustus 2026.

“Helikopter H-3218 Skadron Udara 6 TNI AU melaksanakan take off dan landing di LPD KRI Makassar dalam rangkaian latihan SBO terintegrasi yang melibatkan TNI AD, TNI AL, dan TNI AU,” kata Kadispenau Marsma TNI I Nyoman Suadnyana, dalam keterangannya, Jumat (28/8/2026).

Sebelum mendarat di kapal, para penerbang terlebih dahulu mengikuti pembekalan dan simulasi take off serta landing di helideck simulator.

“Tahapan ini memberikan pembekalan kepada penerbang mengenai prosedur, teknik, dan aspek keselamatan dalam pelaksanaan operasi helikopter berbasis kapal,” ujar dia.

Mereka juga berlatih menggunakan replika flight deck dengan siluet kapal induk Garibaldi.

Setelah itu, helikopter H-3218 melakukan take off dan landing di flight deck KRI Makassar yang berada di Dermaga Batoe Poron.

Helikopter tersebut diterbangkan Letkol Pnb Sofan Hasani sebagai Pilot in Command (PIC).

Latihan disupervisi Danwing Udara 2.1 Grup 2 Heli Kolonel Pnb A. Mauludin Mulyono.

“Pelaksanaan tersebut menjadi bagian dari upaya TNI AU meningkatkan kemampuan dan kesiapan penerbang dalam melaksanakan operasi helikopter dari dan menuju kapal, sekaligus memperkuat interoperabilitas antarmatra dalam mendukung pelaksanaan operasi gabungan,” ujar dia.

Latihan SBO tersebut juga menjadi bagian dari persiapan rangkaian kegiatan HUT TNI ke-81, termasuk Naval Parade dan peresmian Giuseppe Garibaldi yang direncanakan berganti nama menjadi KRI Gajah Mada.

“Penguasaan Ship Board Operation menjadi salah satu bentuk kesiapan TNI AU dalam mendukung pelaksanaan operasi gabungan secara terpadu sesuai tuntutan tugas di masa mendatang,” pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, setelah lebih dari empat dekade berlayar di bawah bendera Italia, kapal perang Giuseppe Garibaldi kini memulai perjalanan baru.

Pada Senin (24/8/2026) malam waktu Indonesia atau Selasa (25/8/2026) dini hari waktu Italia, kapal yang nantinya menjadi kapal induk pertama Indonesia itu meninggalkan Italia menuju Tanah Air.

Pelayaran ini menjadi bagian dari proses hibah kapal yang nantinya akan menjadi kapal induk pertama Indonesia, yang rencananya tiba di Tanah Air pada pertengahan September 2026.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait membenarkan keberangkatan Giuseppe Garibaldi dari Italia.

“Benar, sesuai rencana kapal Garibaldi akan bertolak dari Italia (Senin) malam ini,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait saat dihubungi Kompas.com, Senin (24/8/2026).

  ⍟ Kompas   

Menhan Jepang Kontak Menhan RI dan Australia Bahas Indo-Pasifik

 Ketiganya sepakat untuk mempromosikan kerja sama pertahanan bilateral dan trilateral.  Menteri Pertahanan (Menhan) Jepang Shinjiro Koizumi bersama Menhan Sjafrie Sjamsoeddin di Pangkalan Angkatan Laut Yokosuka, Prefektur Kanagawa. (Kemenhan)

Menteri pertahanan (menhan) Jepang, Australia, dan Indonesia mengadakan pembicaraan trilateral pertama mereka pada Rabu (25/8/2026). Hal itu berlangsung beberapa hari, setelah kesepakatan antara Jakarta dan Beijing untuk meningkatkan hubungan militer menyusul latihan angkatan laut bersama di sebelah timur Taiwan.

Dalam pembicaraan telepon antara Menhan Shinjiro Koizumi, Menhan Australia Richard Marles, dan Menhan RI, ketiganya sepakat untuk mempromosikan kerja sama pertahanan bilateral dan trilateral, menurut Kementerian Pertahanan di Tokyo. Ketiganya pun berbincang dengan isu terkini di Indo-Pasifik.

"Ketiga menteri bertukar pandangan tentang lingkungan keamanan di kawasan Indo-Pasifik dan, dengan mempertimbangkan seluruh Indo-Pasifik secara luas, sepakat untuk bekerja sama untuk berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas regional dan global melalui kerja sama trilateral," kata kementerian dalam siaran pers pertemuan tersebut.

Dikutip dari NHK, Jepang telah meningkatkan hubungan pertahanan dengan negara-negara Asia Tenggara dan Australia dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian besar langkah itu dalam upaya untuk melawan pengaruh militer China dan meningkatnya sikap agresif di Indo-Pasifik.

Namun, China juga aktif dalam mendekati negara-negara regional, termasuk Indonesia. Pekan lalu, Menhan China Laksamana Dong Jun bertemu Sjafrie di Jakarta. Keduanya mencapai kesepakatan tentang transfer teknologi pertahanan dan pengembangan bersama pabrik amunisi di Indonesia, selama pembicaraan di Jakarta.

Pembicaraan tersebut menyusul latihan militer China-Indonesia pada pertengahan Agustus 2026. Hal itu menjadi latihan angkatan laut pertama Beijing dengan militer negara lain di perairan rawan konflik di sebelah timur Taiwan.

TNI AL mengklarifikasi bawah hal itu adalah "latihan rutin" — dan tidak terkait dengan "pertempuran" — yang dilakukan saat salah satu fregatnya kembali dari latihan bersama di Vladivostok, Rusia. Para pengamat mengatakan Jakarta telah berupaya memperdalam hubungan militer dengan China, Jepang, dan AS.

Hal itu karena Indonesia berupaya mempertahankan kebijakan luar negeri non-bloknya yang telah lama ada dan menyeimbangkan hubungan dengan kekuatan besar lainnya. Di tengah latar belakang tersebut, Tokyo telah menjalin hubungan pertahanan yang lebih erat dengan Jakarta.

Pada Juni 2026, kedua negara memulai pembicaraan tingkat kerja tentang ekspor kapal perusak kelas Asagiri Angkatan Laut Bela Diri Jepang ke Indonesia. Hal itu menjadi langkah terbaru Jepang untuk mentransfer peralatan pertahanan ke mitra yang berpikiran sama setelah pelonggaran aturan yang mengatur transfer peralatan militer awal tahun ini.

Dalam upaya untuk lebih mempererat hubungan, Menhan Koizumi telah berusaha untuk membina ikatan pribadi yang kuat dengan Sjafrie, dengan bertemu dengannya beberapa kali. Keduanya bahkan mengadakan pembicaraan di Tokyo pada awal Juni dan kemudian melakukan perjalanan minggu berikutnya ke Indonesia untuk diskusi lebih lanjut.

Pada Mei lalu, Jepang dan Indonesia menandatangani kesepakatan kerja sama pertahanan yang memperluas kolaborasi dalam bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana, latihan bersama, dan kerja sama maritim. Tetapi, kedua negara juga membuka peluang untuk kerja sama dalam peralatan dan teknologi pertahanan.

Jakarta juga telah menyatakan minat untuk membeli fregat kelas Mogami Jepang yang telah ditingkatkan. Namun, keputusan tentang kapal-kapal tersebut diperkirakan baru akan diambil setelah kesepakatan kapal perusak kelas Asagiri diselesaikan.

  👷  Republika  

Curhatan Korsel soal Proyek Jet KF-21 Bersama RI yang Sempat 'Molor'

  👷  🙅  Drama Korea

Pesawat tempur KF-21 Boramae kursi tunggal, kemungkinan yang akan dikirimkan ke Indonesia (Jetphotos)

Korea Selatan memastikan perubahan skema kerja sama pesawat tempur KF-21/IF-X tidak membuat Negeri Ginseng kapok melanjutkan kerja sama pertahanan dengan Indonesia.

Political Section Chief Kedutaan Besar Korea Selatan Uhm Taeho mengatakan kedua negara memang sempat menghadapi sejumlah kendala dalam proyek pengembangan bersama KF-21. Namun, menurutnya, Indonesia dan Korea Selatan berhasil menyelesaikan persoalan tersebut melalui kesepakatan bersama.

"Kalau Anda bertanya kepada saya, apakah itu akan menghalangi kerja sama Korea dengan Indonesia ke depan? Saya akan mengatakan tidak, justru sebaliknya," kata Uhm dalam workshop Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea (IKJN) di Jakarta Pusat, Rabu (26/8).

Uhm mengatakan berbagai persoalan yang muncul selama proyek KF-21 justru menjadi pengalaman bagi kedua negara untuk membangun hubungan yang dilandasi kepercayaan.

Proyek KF-21 Boramae merupakan proyek jet tempur generasi 4,5 antara Korea Selatan dan Indonesia dengan semula skema kontribusi pembiayaan sebesar 60 persen Seoul dan 40 persen Jakarta.

Proyek bersama yang mulai Indonesia sepakati sejak 2010 ini sempat molor terutama terkait masalah pembiayaan hingga beberapa insiden. Semula, proyek bernilai 8,1 triliun won atau setara Rp 100 triliun ini ditargetkan rampung pada tahun ini.

"Kami telah melalui berbagai kendala dalam proyek ini. Ini merupakan aset yang sangat berharga bagi kami karena kami telah melalui semua itu dan mampu keluar darinya dalam kemitraan yang saling percaya. Saya pikir itu adalah contoh yang sangat baik. Dan kami senang dengan hasil dari proyek pengembangan bersama tersebut," ujarnya.

Menurut Uhm, kerja sama pengembangan KF-21 merupakan proyek pengembangan bersama pertama yang dilakukan Korea Selatan. Indonesia disebut menjadi negara pertama yang menjadi mitra Korea dalam pengembangan bersama sistem persenjataan.

"Indonesia benar-benar merupakan mitra penting dalam menciptakan dan mengembangkan industri pertahanan Korea. Sejarah kerja sama kedua negara di bidang pertahanan sangat luar biasa. KT-1 dan semuanya merupakan yang pertama bagi Korea," kata Uhm.

"Ini bukan hanya tentang Indonesia membeli senjata Korea, tetapi juga tentang Korea menerima Indonesia sebagai mitranya. Indonesia adalah negara pertama yang melakukan pengembangan bersama dengan kami," sambungnya.

 Nasib proyek pesawat tempur KF-21 saat ini

Uhm mengatakan kerja sama KF-21/IF-X telah memasuki kesimpulan fase pengembangan bersama. Ia menyebut pesawat tersebut bahkan memiliki dua bendera nasional sebagai simbol keterlibatan kedua negara.

"Kalau Anda melihat KF-21, pesawat itu memiliki dua bendera nasional. Tidak ada sistem persenjataan lain di Korea yang memiliki dua bendera nasional pada sebuah senjata," ujarnya.

Uhm mengatakan fase pengembangan bersama proyek tersebut berhasil diselesaikan pada bulan sebelumnya. Korea dan Indonesia juga menggelar seremoni bersama pejabat Kementerian Pertahanan RI untuk menandai penyelesaian fase tersebut.

Namun, ia mengatakan bentuk kerja sama pertahanan berikutnya belum ditentukan. Kedua negara masih melakukan pembahasan antara kementerian pertahanan dan kementerian luar negeri masing-masing.

"Ini merupakan komitmen besar bagi Indonesia dan Korea untuk mengembangkan bersama sistem pesawat tempur generasi berikutnya. Ketika kita berbicara mengenai langkah selanjutnya, jika kita puas dengan hasil investasi Indonesia, investasi Korea, dan kemitraan yang kita miliki, saya pikir kita akan memasuki tahap berikutnya," kata Uhm.

"Namun, kami masih dalam proses pembahasan mengenai bentuk spesifik dari tahap kerja sama berikutnya," imbuhnya.

Uhm mengatakan terlalu dini untuk membeberkan bentuk konkret kerja sama lanjutan tersebut. Menurutnya, proyek pertahanan memiliki skala besar sehingga metode, bentuk, dan waktu pelaksanaannya perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi domestik maupun internasional.

"Agak terlalu dini untuk membicarakan secara spesifik, tetapi saya dapat memastikan bahwa ada pembahasan yang sangat substantif antara kedua negara. Saya berharap kami dapat membagikan lebih banyak detail kepada Anda ke depannya," ujarnya.

 Skema KF-21 Diubah

Pernyataan tersebut disampaikan Uhm ketika menjawab pertanyaan mengenai perubahan skema kerja sama KF-21/IF-X. Indonesia sebelumnya terlibat dalam skema pengembangan dan produksi bersama, tetapi pemerintah kemudian memilih skema pengadaan langsung.

Kementerian Pertahanan sebelumnya mengatakan perubahan tersebut merupakan hasil evaluasi internal pemerintah.

Pemerintah mengatakan perubahan skema KF-21 merupakan hasil evaluasi untuk memastikan kerja sama memberikan manfaat optimal bagi Indonesia, terutama dalam alih teknologi dan penguatan industri pertahanan nasional. Keputusan itu disebut tidak terkait isu lain yang berkembang di publik.

Menanggapi perubahan tersebut, Uhm mengakui proyek KF-21 memang sempat mengalami sejumlah kendala yang berdampak terhadap hubungan kedua negara.

"Kami memang mengalami beberapa kendala, kita semua tahu itu. Itu merupakan salah satu faktor yang benar-benar sempat menyeret hubungan kita," kata Uhm.

Namun, ia mengatakan kedua negara kemudian menyelesaikan persoalan tersebut melalui kesepakatan bersama dan menyesuaikan ketentuan proyek.

"Kami mampu mengatasi semua itu. Dan kami melakukannya melalui kesepakatan bersama, dengan persetujuan bersama. Kami dapat menyesuaikan ketentuannya dan mencapai kesepakatan mengenai bagaimana kami akan melanjutkan proyek pengembangan bersama KF-21/IF-X," ujarnya.

 Posisi Indonesia

Dari sisi Indonesia, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Vahd Nabyl Achmad Mulachela mengatakan kerja sama industri pertahanan menjadi salah satu bagian penting dalam hubungan bilateral Indonesia-Korea.

Ia menyebut kerja sama tersebut tidak hanya mencakup KF-21/IF-X, tetapi juga kerja sama kapal selam serta pertemuan rutin yang melibatkan pelaku industri pertahanan kedua negara, baik perusahaan milik negara maupun swasta.

"Yang ketiga adalah mitra industri pertahanan. Kita mengetahui program pengembangan pesawat tempur KF-21/IF-X dan juga ada sejumlah kerja sama di bidang kapal selam. Indonesia dan Korea juga memiliki pertemuan tahunan yang melibatkan sejumlah pelaku industri pertahanan di Indonesia, bukan hanya perusahaan milik negara, tetapi juga perusahaan swasta yang bergerak di sektor industri pertahanan," kata Nabyl.

Terkait perubahan dalam proyek KF-21, Nabyl mengatakan terdapat perubahan prioritas di Indonesia maupun Korea Selatan sepanjang pelaksanaan kerja sama.

"Setelah penandatanganan perjanjian untuk melakukan kerja sama bersama ini, sejumlah hal muncul baik di Indonesia maupun Korea Selatan sehingga urutan prioritas kedua negara dapat berubah seiring waktu," ujarnya.

Meski demikian, Nabyl menyebut kedua negara akhirnya berhasil mencapai tujuan akhir proyek pengembangan KF-21.

"Namun, poin utamanya seperti yang telah disebutkan Pak Uhm adalah bahwa kami akhirnya mencapai tujuan akhir. Tahun ini, kami menyelesaikan kerja sama di sektor tersebut untuk pengembangan bersama KF-21," kata Vahd.

 KF-21 Jadi Pilar Hubungan Pertahanan

Direktur Divisi Asia Tenggara 1 Kementerian Luar Negeri Korea Selatan Mina Ryu mengatakan kerja sama pertahanan Indonesia-Korea telah berkembang sejak kedua negara memperluas hubungan strategisnya.

Menurut Mina, Indonesia membeli pesawat latih dasar KT-1 Korea pada 2001 dan menjadi mitra ekspor pertahanan pertama Korea Selatan.

"Setelah berakhirnya Perang Dingin, kerja sama bilateral berkembang ke dimensi strategis yang lebih luas. Pada 2001, Indonesia membeli pesawat latih dasar KT-1 Korea dan menjadi mitra ekspor pertahanan pertama Korea," kata Mina.

Ia mengatakan kerja sama industri pertahanan kemudian menjadi salah satu pilar hubungan kedua negara. KF-21/IF-X menjadi salah satu contoh utama kerja sama tersebut.

"Sejak saat itu, kerja sama industri pertahanan menjadi salah satu pilar penting hubungan bilateral kami. Proyek pengembangan bersama pesawat tempur KF-21/IF-X adalah contoh utama," ujarnya.

Mina menjelaskan kesepakatan pengembangan KF-21 dibuat pada 2010 dan proyek dimulai pada 2016. Proyek yang berlangsung selama 10 tahun itu disebut telah selesai pada Juni 2026.

Pada 29 Juli, Korea Defense Acquisition Program Administration (DAPA) dan Kementerian Pertahanan RI juga menggelar acara bersama untuk merayakan penyelesaian proyek pengembangan bersama tersebut.

"Partisipasi Indonesia merupakan bagian penting dalam mewujudkan KF-21 yang ada saat ini. Proyek tersebut merupakan pencapaian dari kolaborasi bilateral," kata Mina. (del/rds)

  ★  CNN  

Indonesia Ingin Perluas Kerjasama Pertahanan Dengan Türkiye

Melalui KAAN, Kizilelma, proyek 4 fregat, kapal selam & helikopter Infografis pesawat generasi kelima KAAN Turkiye (Katadata)

Duta Besar Indonesia untuk Ankara, Achmad Rizal Purnama, mengumumkan keputusan baru mereka untuk membeli rudal Kaan dan Kızılelma dari Türkiye, dan menyatakan bahwa kerja sama ini tidak akan terbatas pada pembelian tersebut saja.

Indonesia, dengan menyatakan "Ini tidak akan berhasil hanya dengan Kaan dan Kızılelma," mengumumkan keputusan barunya terkait Türkiye.

Menurut laporan di GDH Haber, Duta Besar Indonesia untuk Ankara, Achmad Rizal Purnama, juga menyatakan bahwa niat untuk pengadaan fregat, KAAN dan KIZILELMA tetap ada, dan bahwa dalam program empat fregat tersebut, dua kapal akan dibangun di Turki dan dua kapal akan dibangun di Indonesia sebagai bagian dari produksi dan pengembangan bersama.

Duta Besar Indonesia untuk Ankara, Achmad Rizal Purnama, memberikan wawancara kepada Mevlüt İşli, di mana beliau membahas kondisi terkini kerja sama industri pertahanan antara Turki dan Indonesia serta memberikan penilaian mengenai proyek-proyek baru.

Purnama menyatakan bahwa kerja sama antara kedua negara tidak terbatas pada pasokan produk; transfer teknologi, pengembangan bersama, produksi bersama, dan usaha patungan juga menjadi target.

Purnama menunjukkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara pertama yang menyatakan niatnya untuk membeli Pesawat Tempur Nasional KAAN dan KIZILELMA, yang belum beroperasi dan masih dalam tahap pengembangan.

Indonesia telah mengumumkan niatnya untuk membeli sistem KIZILELMA dan KAAN. Kami menyebut ini sebagai kesepakatan bersejarah antara kedua negara di industri pertahanan.

Proses produksi kapal fregat dan KCR pesanan Indonesia (sc Keri’s reborn)

Purnama menyatakan bahwa pendekatan ini menunjukkan kepercayaan Indonesia terhadap kemampuan Turki dalam teknologi dan industri pertahanan. Ia juga menekankan bahwa kerja sama antara Turki dan Indonesia dalam teknologi pertahanan canggih memiliki kepentingan strategis bagi kedua negara.

Purnama menyatakan bahwa KIZILELMA dan kendaraan udara tak berawak lainnya sangat penting bagi Indonesia, menekankan bahwa Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, perlu melindungi wilayah udaranya serta perbatasan darat dan lautnya yang luas.

Purnama mengumumkan penandatanganan perjanjian pengadaan dan pembangunan fregat dari Turki, dengan menguraikan model produksinya: Dua akan dibangun di Turki, dan dua lainnya akan dibangun di Indonesia melalui produksi dan pengembangan bersama.

Purnama menyatakan bahwa salah satu tujuan utama kerja sama industri pertahanan antara Turki dan Indonesia adalah untuk menciptakan ekosistem industri pertahanan bersama di kedua negara.

Dalam konteks ini, ia mencatat bahwa TUSAŞ telah didirikan di Indonesia dengan nama "TUSAŞ Indonesia," dan bahwa HAVELSAN, ASELSAN, dan ROKETSAN juga telah membuka kantor di negara ini.

Purnama menyebutkan bahwa selama kunjungan Presiden Recep Tayyip Erdoğan ke Indonesia pada tahun 2025, perjanjian ditandatangani antara perusahaan Turki dan Indonesia untuk mendirikan usaha patungan di bidang drone, roket, dan rudal.

Ia menambahkan bahwa Indonesia membeli rudal ÇAKIR dan beberapa rudal lainnya dari Turki. Mengenai upaya untuk mentransfer produksi roket dan rudal ke Indonesia, Purnama mengatakan, "Kami memiliki usaha patungan antara ROKETSAN dan sebuah perusahaan Indonesia untuk mendirikan basis produksi roket dan rudal di Indonesia."

  ✈  Yeniakit  

Pabrik Rudal RI-China: Siapa Kuasai Teknologinya?

 🚀 Rudal yang dirakit di dalam negeri tetap dapat dikendalikan dari luar jika kendali atas teknologinya tidak pernah berpindah. Kapal perang TNI AL, KRI Sampari 628 tembakkan rudal C-705 buatan China, dalam Operasi TNI Terintegrasi 2026 (Dispenal)

Rudalnya mungkin keluar dari pabrik di Indonesia. Namun ketika sistem pemandu bermasalah atau perangkat lunaknya perlu diperbarui, dapatkah insinyur Indonesia menanganinya tanpa izin mitra China? Di situlah ukuran kedaulatan teknologi sebenarnya.

Pertemuan menteri luar negeri dan pertahanan Indonesia-China pada 21 Agustus 2026 membahas pabrik bersama di Indonesia untuk memproduksi amunisi, misil, dan roket. Transfer teknologi juga masuk pembicaraan, dengan target operasi pada 2027. Rencana ini menjanjikan, tetapi istilah “transfer teknologi” belum menjawab teknologi apa yang benar-benar akan dikuasai Indonesia.

Dalam hukum kekayaan intelektual, lisensi hanya memberi izin menggunakan teknologi dalam batas tertentu. Kepemilikan tetap berada pada pemberi lisensi. Pengalihan hak memberikan ruang kendali lebih luas, sedangkan pengembangan bersama bergantung pada pembagian hak yang tertulis dalam kontrak.

Indonesia tidak harus memiliki seluruh paten China. Tuntutan yang lebih penting adalah kedaulatan operasional: hak untuk memproduksi, memperbaiki, memodifikasi, mengaudit, dan mengembangkan sistem tanpa terus meminta izin pemasok.

Jika Indonesia hanya membuat badan rudal sementara sistem pemandu, sensor, komponen propulsi, dan kode sumber tetap tertutup, pabrik itu hanya memindahkan lokasi perakitan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan menyediakan ukuran yang lebih tegas daripada slogan alih teknologi. Jika proyek ini berbentuk pengadaan produk luar negeri, Pasal 43 ayat (5) mewajibkan partisipasi industri nasional, alih teknologi, serta jaminan tidak adanya potensi embargo, kondisionalitas politik, dan hambatan penggunaan.

Jika bentuknya kerja sama industri, Pasal 48 mengarahkannya untuk mempercepat penguasaan teknologi pertahanan dan mensyaratkan persetujuan Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan arsitektur hukumnya: pengadaan, perusahaan patungan, perjanjian antarpemerintah, atau gabungan ketiganya.

Prototipe Rudal Nasional RN01 rekayasa lokal dengan basic rudal C705 China. (Mulatama)

Klasifikasi tersebut menentukan kewajiban para pihak, pengawasan, dan pertanggungjawaban anggaran. Bila kesepakatannya berupa perjanjian internasional yang menimbulkan akibat luas dan mendasar terkait beban keuangan negara atau memerlukan perubahan undang-undang, Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 mensyaratkan persetujuan DPR. Tidak semua kerja sama teknis memenuhi ambang itu, tetapi label “teknis” tidak boleh menghapus pengawasan Komisi I DPR.

Masalah hukumnya bertemu dengan politik luar negeri. Bebas aktif tidak mengharuskan Indonesia menjauhi China. Prinsip itu menuntut kebebasan menentukan sikap tanpa dikunci ketergantungan kepada satu kekuatan.

Jika suku cadang, pembaruan perangkat lunak, atau modifikasi dapat dihentikan pemasok, ruang keputusan politik Indonesia ikut menyempit. Dalam ketegangan Laut China Selatan, ketergantungan teknis dapat berubah menjadi daya tekan diplomatik.

Publik tentu tidak perlu diberi akses ke cetak biru atau kode sumber karena menyangkut rahasia pertahanan. Namun kerahasiaan bukan cek kosong. Pemerintah tetap harus membuka kerangka akuntabilitas: teknologi yang dialihkan, hak modifikasi, target penguasaan insinyur Indonesia, kandungan lokal, mekanisme audit, serta sanksi jika kewajiban mitra tidak terpenuhi.

Keberhasilan proyek ini bukan sekadar jumlah rudal yang diproduksi. Ukurannya adalah kemampuan Indonesia merawat dan mengembangkannya ketika hubungan politik berubah. Rudal yang dirakit di dalam negeri tetap dapat dikendalikan dari luar jika kendali atas teknologinya tidak pernah berpindah. ***

*) Oleh : Muhammad Fakhri Hadisyah Putra, Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

  🚀 Times Indonesia  

Jet Tempur J-10 Tak Dibahas Dalam Pertemuan Indonesia-China

  Namun akan memproduksi bersama rudal dan roket Pesawat J10 C  (DSA)

Indonesia akan membangun pabrik amunisi bersama China dengan skema transfer teknologi. Fasilitas tersebut akan memproduksi sejumlah jenis amunisi, termasuk rudal dan roket, dengan operasional ditargetkan mulai pada 2027.

Selain mengungkap rencana pembangunan pabrik amunisi, Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin juga memberikan klarifikasi mengenai jet tempur J-10 China yang sebelumnya disebut-sebut berpotensi masuk dalam agenda pengadaan alutsista Indonesia.

Ia memastikan tidak ada pembicaraan mengenai kemungkinan Indonesia membeli J-10 dalam pertemuan 2+2 bersama China.

“Tidak ada pembicaraan,” ujar Sjafrie ketika ditanya mengenai kemungkinan pembelian jet tempur tersebut.

Sebelumnya, rencana pengadaan J-10 sempat menjadi perhatian setelah Sjafrie pada Oktober 2025 mengatakan jet tempur tersebut akan segera menghiasi langit Indonesia.

Namun, pemerintah kemudian belum merealisasikan rencana tersebut.

Adapun kerja sama pertahanan Indonesia-China kali ini lebih menitikberatkan pada penguatan industri pertahanan dan peningkatan kemampuan produksi di dalam negeri melalui transfer teknologi.

  ★  IDN Times