Sabtu, 13 Juli 2013

Harga Apache Masih Dalam Pembahasan

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSmiEBsN07PlL4hHX0njoI9mjUAG8wlB5hUwSV8YX_J_fTWwgQyPemerintah berharap satu skuadron helikopter Apache bisa memperkuat jajaran pertahanan negara. Rencana itu sangat berpeluang terealisasi hanya saja pemerintah berharap harganya bersahabat.

Hal tersebut dikatakan Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro usai menerima hibah satu unit Helikopter Bell-412 EP dari Pemprov Kaltim ke Kemenhan RI di PT Dirgantara Indonesia Bandung, Sabtu (13/7).

Menurut dia, sinyal positif sudah ditunjukan Pemerintah Amerika Serikat terhadap rencana pembelian heli tempur kelas berat itu. Pihaknya tinggal memantapkan proses selanjutnya sehingga Apache bisa benar-benar memperkuat pertahanan.

"Pemerintah AS sudah siap, termasuk Kongres juga sudah setuju, tapi kan dari kitanya bicara dengan mereka mengenai harganya karena cukup mahal. Kita ingin uang yang sama namun bisa dapat banyak," katanya.

Purnomo mencontohkan pembelian main battle tank, Leopard. Dari rencana semula membeli 40 unit MBT menjadi 150 unit yang terdiri dari 100 MBT berikut 50 tank kelas medium Marder.

Berapa anggaran yang sudah disiapkan, mantan Menteri ESDM mengaku belum bisa memberikan angka pastinya. Selain masih melakukan pembahasan harga, Kemenhan baru mengambil anggarannya dari APBN 2014. "Yang jelas kita ingin lebih," katanya.

Satu yang pasti, Kemenhan sudah memastikan penempatan heli tempur tersebut. Kehadiran alutsista canggih itu akan memberikan efek detterent. "Heli Apache penting untuk menjaga daerah perbatasan," jelas Purnomo.

  Suara Merdeka  

Menhan akan Optimalkan Tank dalam Pertahanan NKRI

http://3.bp.blogspot.com/-Hc2Tn3Funms/UFQhq5OAvvI/AAAAAAAAAHk/kJijo0Q06z4/s1600/rheinmetalllandsystemeg.jpgKementerian Pertahanan RI berjanji akan mengoptimalkan penggunaan main battle tank (MBT) yang dibeli dari APBN 2013.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengungkapkan banyak MBT yang bisa diperoleh dari APBN 2013 kali ini.

“Akan ada sekitar 150 MBT yang dapat berfungsi memperkuat ketahanan NKRI termasuk menjaga perbatasan wilayah,” katanya, saat menghadiri penyerahan hibah Helikopter BELL-412 EP, Sabtu (13/7/2013).

Dirinya mengungkapkan hingga saat ini MBT masih dalam proses dan diharapkan bisa hadir lebih cepat untuk membantu para TNI AD bekerja.

Menurutnya, kementerian akan memproyeksikan lebih lanjut akan ditempatkan dimana MBT tersebut.

“Masih belum tau, diperbatasan atau dimana akan dibahas dulu lebih lanjut. Pastinya memaksimalkan ketahanan NKRI,” ujarnya.

  Bisnis  

Kekuatan Alutsista Terbaru Dikonsentrasikan di Berau

http://2.bp.blogspot.com/-7_r69s-sVoQ/UFQgsWonYHI/AAAAAAAAAHU/4m0_p51TLU4/s1600/Leopard_MBT_Revolution_main_battle_tank_Rheinmetall_Defence_German_Germany_Defense_Industry_military_technology_001.jpgWilayah Berau, Kaltim yang mempunyai letak strategis diproyeksikan menjadi pusat penempatan kekuatan alat utama sistem senjata (alutsista) terbaru. Penempatan itu untuk memberikan efek menggetarkan bagi kawasan.

Menurut rencana, alutsista yang memperkuat titik perbatasan dengan Malaysia itu mencakup main battle tank Leopard dan heli tempur kelas berat, Apache yang masih dalam proses pengadaan. Sarana dan prasarananya tengah disiapkan.

Hal tersebut dikatakan Pangdam VI/Mulawarman, Mayjen TNI Dicky Wainal Usman di sela-sela hibah Helikopter Bell-412 EP dari Pemprov Kaltim ke Kemenhan RI di PT Dirgantara Indonesia Bandung, Sabtu (13/7).

"Ini akan memberikan efek detterent," tandas perwira tinggi bintang dua. Tak hanya itu, dia pun menyebut paduan alutsista itu akan semakin memantapkan penjagaan terhadap patok perbatasan.

Khusus Leopard, keberadaannya sebanyak satu kompi (12 unit) efektif di Berau pada 2014. Sebelumnya, di kawasan tersebut, pihaknya juga memperkuat komposisi alutsista dengan penempatan Tank Scorpion.

Adanya dua tank itu menjadikan paduan selaras di perbatasan. Dijelaskan, Scorpion merupakan tank intai, yang akan bergerak lincah di garis depan. Keberadaannya akan didukung Leopard sebagai pemukul.

Terkait heli, pihaknya tengah fokus membangun pangkalan skuadron serbu di kawasan tersebut. Saat ini, baru dua heli termasuk Bell-412 EP tersebut dan juga Mi-17 yang menunjang operasi di perbatasan dengan negeri jiran itu.

Selain memasok pasokan logistik di pos-pos perbatasan, heli tersebut digunakan pula untuk pemantauan lokasi patok perbatasan. "Dengan Apache, deteksi patok semakin mantap, menyakinkan patok tetap ada, dan ruang gerak di bawah tidak bisa main-main terkait posisi patok-patok itu," jelasnya.

Apache kemungkinan baru efektif pada 2015. Berapa jumlah unit yang disiapkan di Berau masih dibahas. Yang jelas, dari lokasi tersebut, kawasan yang tercakup selain perbatasan Kalimantan juga menjangkau Sulawesi.

  Suara Merdeka  

Kaltim Andalkan Helikopter PT DI Patroli Wilayah Perbatasan

http://statik.tempo.co/?id=108560&width=475BANDUNG – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berkomitmen untuk menguatkan perbatasan wilayah dengan menghadirkan Helikopter Bell-412 EP.

Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mengungkapkan perbatasan antara Kaltim dan Malaysia yang sepanjang 1.038 km tentu saja membutuhkan infrastruktur pertahanan memadai.

“Sayangnya, saat ini infrastruktur untuk menjaga perbatasan ini masih minim dan diharapkan BELL-412 EP tersebut dapat lebih membantu,” katanya, Sabtu (13/7/2013).

Menurutnya, perbatasan di Kaltim memiliki peranan penting terhadap NKRI dan BELL-412 EP tentu saja dapat membantu operasional serta meningkatkan, memperkokoh, mempertahankan dan menjaga keamanan wilayah.

BELL-412 EP yang handal dikelasnya dinilai dapat menjadi suatu alat yang memiliki funsional baik khususnya untuk membantu pertahanan Indonesia khususnya TNI yang bekerja.

“Diharapkan ini menjadi strategi khusus pertahanan NKRI khususnya wilayah Kaltim dalam menghadapi berbagai ancaman yang bisa hadir,” ujarnya.(k31/fsi)

  Bisnis 

Uji Coba CN235-220 Patmar TNI AL

Jakarta • PTDI melakukan serangkaian uji coba untuk pesawat barunya yang dipesan TNI AL pada Kamis ( 11/7/ 2013) lalu. Uji terbang yang dilakukan meliputi uji bank to bank, steady heading sideslip, dan uji roll out selama dua jam penuh. Hasilnya, menurut Capt. Ester sebagai Chief Test Pilot, performa pesawat turboprop ini sudah mendekati sempurna. "Apa yang kita ujikan tadi hasilnya sesuai dengan rencana para perancang," jelasnya.

Selain menguji performa fisiknya, PT DI juga menguji performa winglet CN235-220. Seperti kita ketahui, CN235-220 versi terbaru ini merupakan inovasi anak bangsa, dimana PT DI menambahkan winglet di bagian sayapnya. Winglet tersebut berguna untuk mengurangi daya hambat yang dihasilkan oleh Flir dan radar tambahan di bagian bawah pesawat.

"Setelah dites ternyata winglet ini membantu performa pesawat, hingga menyamai versi basic-nya sebelum ditambah radar dan flir," ujarnya kepada Angkasa.

Setelah lolos uji fisik ini, PT DI akan melanjutkan dengan uji stall character. Tujuannya, untuk melihat bagaimana respon CN235-220 jika terjadi stall. PT DI menargetkan rangkaian uji terbang ini akan rampung akhir Juli mendatang. Setelah semua selesai, pesawat tersebut akan diserahterimakan kepada Skuadron 800 Penerbal TNI AL.

  Angkasa  

Sejarah Operasi

A4 Skyhawk di Lanud Bacau, Timor Leste
Di lingkungan TNI AU keberadaan A-4 Skyhawk tidak hanya berperan untuk latihan terbang atau melaksanakan terbang patroli saja tapi juga dioperasikan untuk misi tempur. Operasi tempur yang dilaksanakan A-4 adalah untuk mendukung latihan tempur balk yang diselenggarakan oleh TNI AU maupun berupa latihan gabungan. Latihan gabungan TNI yang melibatkan A-4 antara lain Latgab ABRI 81 di kawasan Indonesia Timur, Latgab Tutuka-VII 1983, Latsat dengan TNI AL 1987, dan lainnya.

Sedangkan latihan tempur yang melibatkan A-4 di lingkungan TNI AU antara lain, latihan Uji Terampil di Biak tahun 1980, penggelaran kekuatan A-4 di Lanud Hasanuddin tahun 1981; Latihan Tempur Rajawali 1 di Jakarta (1981), long range navigasi ke kawasan Indonesia Timur dan tampil dalam demo udara di Manado tahun 1982; gelar kekuatan di Pekanbaru tahun 1983; dilibatkan dalam Operasi Kilat-1 di Bacau dan Kegiatan ADCC di Iswahyudi, Madiun 1984; dilibatkan dalam latihan tempur Angkasa Yudha 1 tahun 1987, latihan tempur Bina Sriti II di Manado tahun 1988; dan lainnya. Sementara operasi tempur untuk menyerang sasaran musuh mulai dilaksanakan oleh A-4 pada tahun 1987 di Timor Timur.

Untuk melaksanakan misi tempur ke Timor-Timur, A-4 yang dikerahkan oleh TNI AU sebanyak lima unit dan saat itu berpangkalan di Lanud Iswahyudi, Madiun. Kelima A-4 yang telah dipersenjatai lengkap, disiapkan untuk menjalani misi tempur jarak jauh pada 2 November 1987. Persenjataan yang dibawa antara lain enam bom Mk-82 masing-masing seberat 241 kg, dan tabung peluncur roket LAU-68B berisi roket 2×7 FFAR 2,75 mm. Selain menggotong ribuan kilogram bom dan roket, A-4 masih membawa dua tangki cadangan yang masing-masing berisi sekitar 1.200 liter Avtur-50. Dalam pertempuran udara, khususnya untuk kepentingan manuver, tangki cadangan atau drop tank itu bisa dilepas.

Kelima A-4 TNI AU merupakan tipe single seat dan bernomor registrasi TT-0414, TT-0401, TT-0402, TT-0406 serta Tr-04010. Tim A-4 dipimpin oleh seorang penerbang berpangkat mayor dibantu deputy leader berpangkat kapten dan tiga letnan satu. Untuk penerbangan long range itu turut diterbangkan pesawat yang bertugas menyuplai bahan bakar, KC-130B. Setelah melaksanakan briefing yang intinya semua pesawat diharapkan mendarat selamat di Baucau, Timor Timur, penerbangan tempur jarak jauh selama dua setengah jam yang penuh risiko itu pun dimulai.

Misi tempur yang dilaksanakan A-4 ke Timor Timur itu sesunguhnya merupakan uji coba setelah dioperasikan oleh TNI AU selama tujuh tahun. Apalagi selama tujuh tahun telah dilakukan modifikasi terhadap A-4 balk dalam sistem persenjataan maupun teknologi sementara para pilotnya mendapatkan sejumlah latihan kemampuan tempur seperti pengisian bahan bakar di udara (air refueling).

Misi tempur ke Timor Timur ternyata sukses kendati muncul sedikit kendala ketika dilaksanakan air refueling, pesawat deputy leader ternyata right drop tanknya tidak bisa menerima refueling. Akibatnya posisi beban A-4 menjadi berat sebelah karena tangki avtur kiri penuh sedangkan tangki sebelah kanan kosong. Tapi kendala itu tidak mempengaruhi misi meskipun saat bombing deputy leader terpaksa memakai metode tempur un-symmetric aiming karena sudah dipelajari dalam pengoperasian A-4 sebagai mesin perang.

Dalam misi tempur di Timor Timur, kelima A-4 menghantam sebanyak 30 sasaran. Jumlah total bom yang dijatuhkan seberat 7,5 ton dan roket yang diluncurkan sebanyak 70 munisi. Keberhasilan misi itu khususnya dari persenjataan yang dibawa sekaligus menunjukkan bahwa A-4 yang sudah dimodifikasi oleh TNI AU sanggup mengirim bom dalam jumlah besar ke sasaran terpilih hingga sejauh 900 NM (lebih dari 1.500 km). Yang lebih istimewa pada masa itu belum ada pesawat tempur lain yang mampu melakukan misi tempur jarak jauh seperti yang telah dilaksanakan oleh A-4 TNI AU.(win)

  ● Sejarah Perang  

Ratusan TNI-Polri Masih Berjaga di LP Tanjung Gusta

Lima orang tewas dalam kerusuhan dan pembakaran kemarin. 

Usai kerusuhan dan pembakaran Lapas Tanjung Gusta, Medan, malam ini, Jumat 12 juli 2013, ratusan personel gabungan TNI-Polri masih terus berjaga-jaga.

Personel dari Kodam I/BB itu disiagakan di sekeliling lapas. Seluruh akses keluar masuk menuju kompleks lapas dijaga ketat. Bahkan, beberapa keluaraga para napi yang datang berkunjung tidak diperbolehkan masuk.

Malam ini, tahanan yang terlibat dalam kerusuhan kemarin malam sudah masuk ke blok masing-masing. Sebagian masih berkeliaran di sekeliling halaman lapas.

Selain itu, para prajurit itu sebagian diperintahkan untuk membantu memperbaiki bagian-bagian lapas yang hangus terbakar. Terutama jendela dan pintu yang jebol kini ditutupi kembali dengan papan dan seng sisa-sisa kebakaran.

Lima orang meninggal dunia dalam insiden yang terjadi sejak malam hingga dini hari kemarin. Sebanyak 200 napi melarikan diri, lebih dari 60 di antaranya berhasil tertangkap.

Kerusuhan dipicu oleh kemarahan napi karena listrik dan air yang mati sedari subuh. Napi membakar lapas dan sempat terlibat saling lempar dengan aparat.

Lapas Klas I Tanjung Gusta itu memang sudah melebihi kapasitas. Jumlah narapidana yang mendekam di lapas tersebut sebanyak 2.600 orang. Jumlah ini melebihi kuota, mencapai 247 persen, dari kapasitas maksimal lapas yang seharusnya hanya 1.054 narapidana.(art)

  ● Vivanews  

Jumat, 12 Juli 2013

Komandan Lantamal IV Tinjau KAL-28 Sengiap di Mentigi, Tanjung Uban

Komandan Lantamal IV Tanjungpinang Laksamana Pertama TNI Agus Heryana, S.E. didampingi Asisten Intelijen (Asintel) Danlantamal IV Kolonel Laut (P) Antongan Simatupang melaksanakan peninjauan KAL-28 Sengiap yang sedang melaksanakan penambahan Trim Tab di Buritan serta pengecatan, bertempat di Hanggar Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (Fasharkan) Mentigi Tanjung Uban, Kepulauan Riau. Jumat (12/07/13).

Kapal KAL-28 Sengiap yang di tempatkan di Lanal Ranai, salah satu Lanal jajaran Lantamal IV ini sudah seminggu di Hanggar Fasharkan Mentigi, rencananya hari ini selesai dan selanjutnya akan melaksanakan pelayaran ke Ranai Kabupaten Natuna.

Turut hadir pada peninjauan KAL-28 Sengiap; Kafasharkan Mentigi, Dansatkamla Lantamal IV beserta perwira staf lainnya.

(Dispen Lantamal IV)

   TNI AL  

Sistem Pertahanan Yang Kuat Perlu Ditunjang Oleh Industri Pertahanan Yang Kuat

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQZsBq-m7sNNmPXlZ8mUYeC7J9y6sU7M3LmwzF2SgE3-4fuvpqQWakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Rabu (10/7), memberikan ceramah kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX Lemhanas RI di Gedung Lemhanas, Jakarta, tentang “Optimalisasi Industri Pertahanan Dalam Mendukung Kebutuhan Alutsista”. Saat mengawali ceramahnya Wamenhan menjelaskan bahwa Bangsa Indonesia menjadi kuat ketika mempunyai sistem politik, ekonomi dan pertahanan yang kuat dan hal itu perlu ditunjang dengan Industri Pertahanan yang kuat pula (strong defence capability).

Saat ini, jelas Wamenhan, prioritas kebijakan industri pertahanan dalam negeri adalah meningkatkan kapasitas produksi nasional, meningkatkan transfer of technology, joint production dan ekspor alutsista. Sehingga diharapkan di masa mendatang Indonesia memiliki industri pertahanan dalam negeri yang mandiri yang memiliki mobilitas tinggi dan menjadi alat pemukul yang dahsyat.

Dijelaskan oleh Wamenhan mengenai urgensi industri pertahanan yaitu negara kuat ketika keamanan berinteraksi dengan kesejahteraan, untuk mendapatkannya, harus dimiliki reinforcement berupa industri pertahanan. Wamenhan menekankan bahwa sistem pertahanan negara membutuhkan ketersediaan alat peralatan pertahanan dan keamanan, didukung oleh kemampuan industri pertahanan dalam negeri yang mandiri guna mencapai tujuan nasional.

Di satu pihak, industri pertahanan yang mandiri juga memberikan efek deterent dan di lain pihak, memberikan multi efek termasuk di bidang ekonomi bagi pembangunan nasional. Industri pertahanan dalam negeri yang sempat kolaps pada awal era reformasi, dibangun kembali sejak tahun 2004 dimulai dengan diadakannya roundtable discussion di Kementerian Pertahanan dalam upaya revitalisasi industri pertahanan dipimpin langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hingga kemudian lahirlah Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) pada tahun 2010, dan kemudian keberadaannya dikukuhkan dengan lahirnya UU No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

Komite yang dipimpin langsung oleh Presiden ini bertugas menentukan arah strategis pembangunan industri pertahanan dalam negeri. Didalamnya terdapat lima Menteri Kabinet yang terkait yaitu Menteri Pertahanan sebagai leading sector, Menteri BUMN, Menteri Perindustrian, Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Keuangan.

Peserta PPRA XLIX Lemhanas kali ini terdiri dari 80 orang peserta yang merupakan Perwira TNI, Polri, PNS Kementerian/Lembaga Negara, PNS Pemprov dan Pemda, Perwakilan dari Ormas dan peserta dari negara sahabat.

   Kemhan  

Kapolri Baru Perlu Segera Dipilih

JAKARTA - Pergantian kapolri yang berlarut-larut dikhawatirkan akan mengundang perpecahan di institusi Polri. Untuk itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hendaknya segera menentukan pengganti Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo sebelum Agutus.

"Bursa Kapolri yang berlarut-larut bisa berdampak pada sistem keamanan dan penegakan hukum," ujar pengamat politik Universitas Sumatera Utara Horas Siagian, di Jakarta, Kamis (11/7).

Presiden Yudhoyono mempunyai alasan yang kuat untuk melakukan pergantian maupun memperpanjang masa jabatan. Keputusan Presiden diharapkan dapat membawa perubahan dan kesejukan buat institusi Polri di masyarakat. "Wacana pergantian Kapolri yang sudah dipublikasi media massa tersebut, sudah memunculkan dukungan dari banyak kalangan. Ini bisa semakin buruk jika para calon saling menyikut," jelasnya.

Menurutnya, wacana pergantian Kapolri yang sudah diungkapkan Presiden, telah memunculkan beberapa kelompok di dalam institusi seragam cokelat tersebut. Bahkan, desakan agar pergantian itu tidak dilakukan Presiden sampai masa jabatan berakhir, justru semakin memperkeruh keadaan.

"Dukung mendukung dari calon Kapolri dan kelompok yang menolak pergantian tersebut, tidak bisa dibiarkan sampai berlarut-larut. Lebih baik Presiden menghentikan semua manuver yang sudah berkembang di masyarakat tersebut. Ini bisa mempengaruhi kinerja Polri, utamanya dalam menjaga kamtibmas dan penegakan hukum," jelas dia.

Horas mengharapkan, Presiden tegas dalam mengambil keputusan. Keputusan itu diharapkan dapat membawa perubahan buat masyarakat selain anggota Polri. Pengganti Kapolri harus berani, tegas dan memberikan keadilan. Bahkan, Kapolri yang dipilih harus berani mengusut kasus korupsi di institusi Polri. Percepatan pergantian lebih positif jika dilaksanakan.

"Masyarakat bisa jenuh dengan persoalan hukum yang ditangani Polri. Ini belum termasuk masalah gangguan keamanan, dan kekerasan oleh oknum dari dalam institusi itu sendiri. Kapolri pilihan Presiden harus dapat membawa perubahan buat Polri di masyarakat. Perubahan Polri itu harus bisa mencapai 360 derajat," jelasnya.

Komisi Kepolisian Nasional menjaring 12 calon kapolri untuk selanjutnya menyerahkan tujuh nama ke Presiden. Tujuh perwira tinggi polisi yang mengemuka, antara lain Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Komjen Sutarman, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Anang Iskandar, Kepala Lembaga Pendidikan Polisi (Lemdikpol) Komjen Budi Gunawan, Wakil Kepala Bareskrim Irjen Anas Yusuf, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Anton Setiadi, Asisten Operasi Kapolri Irjen Badrudin Haiti dan Kepala Korps Lalu-lintas Polri Irjen Pudji Hartanto.[nsf/P-3]

   Koran Jakarta  

Brigif 1 Marinir Siap Laksanakan Latihan Posko-1 Aspek Laut

Komandan Pasmar-1 Brigadir Jenderal TNI (Mar) siswoyo Hari santoso selaku Pimpinan Latihan (Pimlat) menerima paparan tentang kesiapan Latihan Posko-1 aspek Laut dari Komandan Brigade Infanteri-1 Marinir Kolonel Marinir Markos selaku Direktur Latihan (Dirlat) di Ruang Rapat Brigif-1 Marinir, Gedangan, Sidoarjo, Kamis, (11/7/2013).

Dalam paparan tersebut, Komandan Brigif-1 Marinir menyampaikan tentang kesiapan Brigif-1 Marinir dalam penyelenggaraan Latihan Posko-1 Aspek Laut yang akan dilaksanakan mulai 17 hingga 30 Juli 2013. Kesiapan tersebut meliputi sarana dan prasarana maupun materi yang akan dilatihkan.

Lebih lanjut disampaikan bahwa Latihan Posko Aspek Laut tersebut digelar dengan tujuan untuk mewujudkan kemampuan Perwira Pasmar-1 dalam menerapkan prosedur dan mekanisme pengambilan keputusan militer pada Pasrat setingkat Batalyon, dimana skenario yang dibuat adalah melatih dua Pasrat setingkat Batalyon dengan Danyon Infanteri sebagai Danpasrat, selain itu juga sebagai wahana mewujudkan kesiapsiagaan operasional Pasmar-1 baik aspek personel maupun materialnya.


Usai penyampaian paparan dari Komandan Brigif-1 Marinir, dilanjutkan paparan Pasops Brigif-1 Marinir Letkol Marinir Gatot Mardiyono selaku De Oyu tentang jadwal kegiatan Latihan Posko Aspek Laut secara rinci mulai pembukaan latihan tanggal 17 Juli 2013 hingga penutupan latihan tanggal 30 Juli 2013.

Turut hadir dalam paparan tersebut, Kepala Staf Pasmar-1 Kolonel Marinir Bambang Suryo Aji, para Asisten Pasmar-1, para Dankolak Pasmar-1 serta Perwira di jajaran Pasmar-1.

   KMarinir  

Moeldoko Diunggulkan Sebagai Calon Panglima TNI

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono akan mengajukan tiga kepala staf angkatan sebagai calon Panglima TNI kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhir Agustus 2013. Dalam daftar nantinya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal (TNI) Moeldoko berada di urutan paling atas.

"Diajukan dengan urutan angkatan. Di urutan pertama Angkatan Darat, (Angkatan) Udara, lalu (Angkatan) Laut," kata Panglima di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (11/7/2013), ketika ditanya pengajuan calon Panglima kepada Presiden menjelang dirinya pensiun Agustus 2013.

Agus mengatakan, pemberian nomor urut tersebut sesuai dengan penjatahan seperti diatur Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Meski diberi urutan, kata Panglima, semua tergantung kepada Presiden untuk memilih. "Terserah beliau," ucapnya.

Agus menambahkan, proses penggantian panglima memakan waktu sekitar sebulan. Nantinya, Presiden akan mengajukan calon kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk selanjutnya mengikuti uji kepatutan dan kelayakan oleh Komisi I.

Seperti diberitakan, dalam Pasal 13 UU TNI, jabatan Panglima TNI dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan.

Sebelum Agus, Panglima TNI dijabat Djoko Santoso yang berasal dari TNI AD. Sebelum Djoko, Panglima dipegang Djoko Suyanto yang berasal dari TNI AD. Saat ini, Kepala Staf TNI AU dijabat Marsekal Ida Bagus Putu Dunia.

Moeldoko baru dilantik Mei lalu. Dia menggantikan Jenderal (Purn) Pramono Edhi Wibowo yang masuk pensiun. Sebelum menjadi KSAD, Moeldoko menjabat Wakil KSAD.

   Kompas  

Pontianak Mempersiapkan Operasi PTTA

http://indodefense.files.wordpress.com/2013/04/ff051-puna_viva.jpg?w=400&h=230Komandan Lanud Supadio Kolonel Pnb Ir Novyan Samyoga beserta pejabat Lanud Supadio menerima kedatangan tim Kemhan di ruangan komandan Lanud Supadio, Kamis.

Kunjungan selama dua hari tersebut juga dimanfaatkan tim Kemhan dan Lanud Supadio untuk menjelaskan paparan kesiapan Tim Kementerian Pertahanan (Kemhan) mempersiapkan operasi PTTA (Pesawat Terbang Tanpa Awak) yang diketuai oleh Kolonel Laut (P) Aripudin.

Untuk membentuk skadron baru ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, mulai dari fasilitas yang dimiliki Lanud Supadio, fasilitas Skadron UAV atau PTTA, training area Skadron Udara 1, maupun persyaratan yang lain.

Danlanud Supadio menegaskan, keberadaan Pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio di Kalimantan Barat sangat bernilai strategis, karena wilayah perbatasan dengan negara lain tentunya memerlukan suatu kesiapsiagaan yang sifatnya terus menerus dan berkesinambungan.

"Sehingga apabila ada tindakan pelanggaran oleh negara lain dapat diketahui sejak dini dan selanjutnya dapat dicegah," kata Kolonel Pnb Ir Novyan Samyoga, Kamis (11/7/2013).

Berkaitan dengan hal tersebut, Pontianak yang sekaligus menjadi pintu gerbang Kalimantan Barat perlu kiranya mendapat perhatian jika dipandang dari segi pertahanan dan keamanan.

Kunjungan dari kementrian pertahanan tersebut juga akan dimanfaatkan untuk melihat secara langsung kondisi infrastruktur di Lanud Supadio.

   Kompas  

Kebijakan MEF dan Tantangannya

http://images.detik.com/content/2011/04/06/157/akladi1.jpgBila kita membicarakan MEF atau Minimum Essential Force sejauh ini selalu mengundang kontroversi. Kontroversi akan selalu muncul, selama tidak ditemukan acuan bakunya. Acuan baku dalam hal ini adalah, terminologi minimum, yang pasti akan mengandung makna minimum dari atau terhadap apa. Essential Force, dapat saja diartikan sebagai kebutuhan sebenarnya dan atau kebutuhan yang merupakan inti atau esensi dari kebutuhan itu sendiri. Dalam bayangan, maka essential force adalah kebutuhan riil dari satu kekuatan yang ingin dibangun. Bila itu memang sudah ada, maka dipastikan essential force akan berujud atau seyogyanya berujud sebagai Master Plan dari satu kekuatan inti Angkatan Perang yang diinginkan. Pertanyaannya adalah, apakah Master Plan tersebut sudah ada.

Sejauh ini, maka MEF memberikan kesan, satu program pembentukan kekuatan minimal bagi Angkatan Perang kita. Minimum dalam hal ini lebih terkesan disebabkan oleh keterbatasan dana yang tersedia. Lebih jauh lagi, selama ini MEF juga mengesankan bertujuan hanya kepada pengadaan atau procurement dari alutsista TNI. MEF yang diakibatkan oleh keterbatasan dana dan hanya “seolah-olah” berbicara masalah pengadaan alutsista, juga terkesan masih mandiri terdiri dari masing-masing Angkatan. Paling tidak, dari pengamatan selama ini belum terlihat benar keterpaduan dalam perencanaan yang direfleksikan pada pengadaan alutsista tersebut.

Selain tidak mengesankan keterpaduan, terlihat pula bahwa penggunaan dana dalam pengadaan alutsista terkesan juga terkonsentrasi pada pembelian saja. Dalam hal ini, tidak terlihat dengan jelas, bagaimana dukungan dana pemeliharaan sebagai akibat dari pengoperasian peralatan alutsista tersebut. Hal ini, sangat mudah terlihat kemudian dari “kesiapan” alutsista pasca pengadaan selesai dilakukan. Demikian pula tidak tergambar dengan baik, proses dari “related program” sebagai aliran dari proses pengadaan satu sistem senjata. Misalnya, paket pelatihan sdm terkait dan pengadaan peralatan dukungan, baik operasional maupun pemeliharaan.

Master Plan

Satu “postur kekuatan perang”, seyogyanya tertuang dalam sebuah Master Plan yang berjangka panjang , bernilai strategis, komprehensif, berkelanjutan dan merefleksikan keterpaduan matra dalam konteks “combat readiness” yang diinginkan sesuai tugas pokok yaitu menjaga kedaulatan Negara. Hal ini biasanya adalah merupakan bagian inti dari satu sistem pertahanan satu Negara, yang mengalir dari kebijakan nasional Negara (National Interest). Dalam mencapai tujuannya, satu Negara akan berhadapan dengan dua aspek yang pokok yaitu Security dan Prosperity. Didalam aspek Security inilah, sistem pertahanan Negara biasanya dituangkan yang nantinya akan berujud antara lain susunan unsur tempur atau postur Angkatan Perang yang dirumuskan kedalam satu pola yang dikenal dengan terminology “combat readiness”.

Perbatasan Kritis / Critical Border

Dalam format yang sederhana, pertahanan satu Negara adalah laksana pagar dari satu rumah kediaman, dalam kerangka mengantisipasi bahaya ancaman yang datang dari luar. Itu sebabnya, maka setiap Negara akan berusaha membangun pagar keamanan bagi negaranya didaerah perbatasan Negara. Sejarah dunia mencatat bahwa lebih dari 60 % penyebab perang adalah sengketa perbatasan atau “border dispute”. Pada kenyataannya, tidaklah mungkin satu Negara membangun pagar di sepanjang kawasan perbatasannya. Maka yang menjadi prioritas adalah daerah perbatasan yang kritis (Critical Border) yang dibangun pagarnya. Sekedar contoh, tembok China, tembok Berlin dan SDI nya Ronald Reagan adalah pagar dan atau pagar imajiner yang dibangun disepanjang kritikal border dalam menjaga keamanan dan pertahanan Negara terhadap kemungkinan datangnya ancaman yang mungkin terjadi. Kesemua itu adalah bagian yang utuh dari upaya satu Negara menjaga kedaulatannya, kehormatannya sebagai satu Bangsa. Di darat, banyak masalah yang dihadapi di daerah perbatasan di Kalimantan, Papua dan beberapa tempat lainnya. Di Laut, kita berhadapan dengan banyak masalah pencurian kekayaan laut kita yang sangat luas itu, serta banyaknya Nelayan kita yang ditangkap oleh pihak keamanan Negara lain diwilayah perairan kita sendiri. Di udara begitu banyak masalah penerbangan liar yang tidak sanggup kita awasi dan atasi dengan baik, sementara beberapa bagian wilayah udara kedaulatan kita berada dalam “pengaturan” Negara lain atas nama “International Aviation Safety Standard”. Itu hanyalah beberapa topik yang sangat mudah untuk diangkat dalam konteks “ancaman terhadap kedaulatan Negara” kita.

Disisi lain, Negara Republik Indonesia sebagai sebuah Negara kepulauan yang terbesar di dunia dengan garis pantai yang terpanjang, alangkah tidak mungkin kita dapat memagari seluruh kawasan perbatasan negeri ini. Lalu bagaimana dan dimana kritikal border yang harus menjadi prioritas untuk segera di pagari. Beberapa pertimbangan berikut ini, akan membawa kita kepada satu kesepakatan, dimana gerangan letak dari daerah perbatasan kritis dari Negara kesatuan Repubblik Indonesia. :

90 % Global transportasi komersial diangkut melalui Laut, dengan jumlah kapal kargo yang mencapai jumlah lebih kurang 53.000 kapal cargo.

Lebih dari separuh angkutan laut komersial dunia melewati Selat Malaka, Selat Sunda/Karimata dan Selat Lombok/Makassar.

Perkiraan kasar dari aktifitas angkutan laut adalah terdiri dari :
80 % China Crude Oil imports
60 % Japan, Korsel dan Taiwan energy supplies.

Sementara itu, sebagai catatan, Oil transportation yang melewati Selat Malaka lebih dari 6 kali lipat terusan Suez.

Khusus untuk lalu lintas di Selat Malaka :
Setiap harinya lebih dari 3000 kapal niaga yang melintas.
Dikawasan ini dilaksanakan Jointly patrolled oleh Negara-negara kawasan terkait yaitu RI,Thailand, Malaysia dan Singapura.

ALKI yang paling dalam dan paling luas adalah yang terletak di : Selat Makassar – Lombok/Wetar (ALKI IIIA/B/C) yang posisinya berada di Selatan Timur Indonesia.

Nah, uraian tersebut dengan sangat gamblang mengantarkan kita kepada kesimpulan bahwa perbatasan kritis kita adalah yang terletak di Selat Malaka dan di daerah perairan Selatan Timur.

Prioritas Kekuatan yang harus dibangun

Dari kenyataan yang ada, kedua kritikal border tersebut adalah merupakan daerah perairan yang rawan. Ditambah lagi Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia memiliki garis pantai paling panjang yaitu 54.716 Km. Dengan demikian, bila kita ingin membangun pagar pada kritikal border tersebut, maka tidak bisa tidak kita harus berorientasi kepada kekuatan armada laut. Sekedar catatan sejarah yang patut dicermati, bahwa :

“Sejak Dahulu kala, Runtuhnya Negara Pantai di South East Asia oleh kekuatan Barat, adalah karena lemahnya kekuatan laut yang dimiliki dalam menghadapi armada laut Negara-negara Eropa (kolonial)”

Kesimpulan ikutannya adalah , sesudah disepakati bahwa We Need Sea Power ! maka harus senantiasa diingat bahwa Sea Power will be Nothing without Air Power, without Air Superiority. (Ingat Tragedi Laut Aru)

Ancaman dari Udara

http://images.detik.com/content/2010/10/05/157/sukhoi2.jpg
Sukhoi Indonesia
Dalam membangun kekuatan udara yang antara lain bertugas memberikan payung perlindungan bagi pelaksaan tugas armada laut, ada beberapa hal yang patut dipertimbangkan. Salah satu adalah bahwa uniknya ancaman yang akan datang dari Udara sifatnya selalu berupa : Omni Directional Threat, yang dapat datang dari segala penjuru. Contoh fatal dari jebolnya ancaman yang datang dari udara dapat dipelajari pada peristiwa serangan besar-besaran armada Udara Angkatan Laut Kerajaan Jepang ke Pearl Harbor 7 Desember 1941 dan peristiwa 911 yang menyerang Washington dan New York di tahun 2001 yang lalu.. Khusus peristiwa 911, kejadian tersebut telah memberikan pelajaran yang sangat berharga dalam konteks yang ternyata ancaman bisa juga datang dari aktifitas yang tidak terduga yaitu operasional dari penerbangan sipil. Civil Aviation, ternyata juga sudah masuk dalam kategori “potential threat”. Dari sinilah kemudian muncul penataan ulang dalam banyak Negara di dunia dalam pengaturan lalu lintas penerbangan dengan melebur Civil – Military Air Traffic Flow Management System, dalam satu wadah pengorganisasian pertahanan Negara. Itu pula sebabnya kemudian isu dari pengaturan penerbangan sipil dan masalah FIR Singapura yang tengah kita hadapi haruslah dipandang sebagai satu masalah serius yang sangat penting dalam konteks pertahanan Negara. Dia sudah bukan lagi menjadi domain nya Kementrian Perhubungan belaka, namun sudah harus menjadi bagian lintas institusi yang terintegrasi dari tugas-tugas Kementrian Luar Negeri, Kementrian Pertahanan, Kementrian Dalam Negeri dan tentu saja Mabes TNI serta jajaran Pertahanan Udara Nasional. Sebab yang paling utama adalah karena kawasan tersebut berada tepat di kritikal border. Daerah perbatasan kritis, yang secara alamiah selalu menjadi tempat berlatihnya kekuatan perang dalam mempersiapkan dan memelihara “combat readiness”. Kawasan perbatasan, terutama kawasan perbatasan kritis adalah tempat yang harus menjadi lokasi yang “familiar” dari kekuatan unsur tempur Angkatan Perang suatu Negara. “Border Dispute” selalu berawal dari daerah perbatasan yang kritis.

Dengan bentuk yang unik, Indonesia sebagai satu Negara kepulauan yang terletak pada posisi strategis, serta memetik pelajaran dari sejarah peperangan yang pernah terjadi dimuka bumi ini, maka keterpaduan matra dalam hal ini Darat, Laut dan Udara adalah merupakan pilihan yang mutlak dalam konteks perencanaan pembangunan kekuatan yang efisien.

Organisasi

MEF, selayaknya tidak hanya terfokus kepada proses pengadaan alutsista belaka, akan tetapi juga harus menyentuh sistem senjata secara utuh dan mekanisme kerja yang bertopang kepada pengorganisasian dari postur satu Angkatan Perang. Dalam hal ini adalah Angkatan Perang Negara Kepulauan terbesar di dunia. Beberapa hal patut dipetimbangkan dengan tujuan efisiensi antara lain mengenai keberadaan Mabes TNI dan juga organisasi Angkatan Udara yang terpisah dari unit tempur sistem pertahanan udara nasionalnya. Hal ini selalu akan berhubungan dengan sekali lagi efisiensi penyiapan “Combat Readiness” yang akan berpengaruh besar kepada sistem komando dan pengendalian, kesiapan sdm dan alusista yang digunakan. Efisiensi disini akan sangat mempengaruhi pula penggunaan anggaran yang memang sudah terbatas itu.

Industri Strategis

http://media.viva.co.id/thumbs2/2012/10/05/174207_hut-tni-ke-67-di-bandara-halim-perdanakusuma_663_382.jpgPemberdayaan industri pertahanan strategis merupakan satu hal yang harus mutlak dilakukan. Dalam hal ini subsidi yang penuh dari pemerintah adalah merupakan masalah yang tidak dapat dihindari. Mengamati apa yang terjadi di beberapa Negara maju, maka satu industri strategis bidang pertahanan haruslah dimulai dengan membuat satu produk unggulan yang digunakan oleh Angkatan Perangnya sendiri. Penggunaan satu produk dengan fokus kepada pengembangannya di dalam negeri sendiri, biasanya akan dapat memancing Negara sahabat untuk juga menggunakannya. Dalam hal ini contoh yang sangat bagus adalah produk IPTN, atau PTDI sekarang ini yang berupa pesawat terbang CN- 235. Penggunaan yang cukup luas dimulai di dalam negeri sendiri telah merangsang beberapa Negara seperti Malaysia, Korea Selatan dan Thailand untuk menggunakannya juga. Patut diingat bahwa bertambahnya jumlah produksi satu pesawat akan sekaligus beriring dengan proses penyempurnaan dari produk tersebut. Semakin banyak digunakan, satu produk pesawat akan bergulir pula proses penyempurnaannya, seirama dengan banyaknya pula masukan berkait dengan permasalahan yang dihadapi dilapangan. Proses inilah yang akan berujud snowball yang bergulir, melibatkan banyak pihak-pihak lainnya yang terkait dengan produk pesawat terbang tersebut. Misalnya saja, CN-235 yang tadinya hanya untuk pesawat angkut ringan, telah berkembang dengan beberapa variantnya seperti Patroli Maritim, pesawat VIP dan juga sebagai pesawat multi guna seperti peran pembuat hujan buatan dan lain sebagainya. Sayangnya keberlanjutan produk CN-235 ini terhenti sejak PTDI mulai berkonsentrasi kepada produk-produk lain. PTDI kini semakin tidak jelas arahnya, apakah ingin menjadi pabrik pesawat, asembling atau sekedar pembuat komponen saja. Dalam penyusunan rencana strategis, maka peran PTDI akan sangat dibutuhkan terutama dalam hal efisiensi pembangunan kekuatan dan system persenjataan.

Think Tank

Satu hal yang sangat penting dipikirkan adalah mengenai pusat kajian perang yang melibatkan pihak-pihak terkait bidang pertahanan Negara. Proses penelitian dan pengembangan yang sudah ada di Angkatan masing-masing, kiranya sangat memerlukan masukan dari berbagai pihak stake-holder pertahanan Negara. Dalam hal ini perlu dipikirkan pula mengenai ingentarisasi nara sumber untuk memperoleh pemikiran-pemikiran tambahan yang akan dapat diharapkan melengkapi proses perencanaan strategis. Di beberapa Negara, keberadaan para purnawirawan dan para purna-tugas institusi tertentu, (selain para akademisi berbagai pergururan tinggi), yang masih perduli terhadap pengabdiannya kepada Negara ditampung dalam satu wadah Think Tank yang berada dibawah Kementrian Pertahanan. Bahkan di Amerika dan banyak Negara Dominions Inggris, banyak Purnawirawan yang tetap didudukkan dalam beberapa badan Negara untuk dapat membantu keberlanjutan dari perencanaan strategis dibidang pertahanan. Di Malaysia dan juga di Australia hal tersebut dikembangkan dengan serius bahkan sampai kepada kelembagaan semi-formal. Di Australia dikenal satu badan Think Tank dari Kementrian Pertahanan bernama Kokoda Foundation yang sangat aktif memberikan masukan kepada pemerintahnya.

Keuntungan dan kerugiannya tetap ada, yaitu seorang purnawirawan biasanya dituduh sebagai, mengapa baru omong sekarang, dulu waktu aktif ngapain saja? Patut disadari, bahwa dengan beberapa batasan seperti hierarki, etika dan kepatutan seorang perwira aktif akan sangat sulit untuk dapat mengemukakan pemikiran-pemikirannya dengan leluasa. Sebaliknya di saat sudah purnawira, seorang perwira menjadi relatif lebih bebas untuk bisa “mengkritik” apa yang dilihat dan dipikirkannya yang berbasis dari pengalaman panjang penugasannya. Dengan berpikir positif, justru keperdulian dari tidak banyak perwira yang masih mau menyumbangkan pemikiran-pemikirannya itu akan sangat berguna dimanfaatkan sebagai salah satu narasumber yang cukup relevan.

Penutup

Kiranya, dalam proses penyempurnaan dalam merumuskan MEF, diharapkan dapat dipertimbangkan beberapa hal, antara lain keberadaan Master Plan yang berada dalam tingkat strategis dan berjangka panjang dan tepat sasaran. Demikian pula didalam kerangka keterpaduan Matra sudah saatnya memberikan porsi yang lebih besar kepada peran Angkatan Laut dan Udara sesuai dengan anatomi dari ujud sistem pertahanan satu Negara berbentuk kepulauan. Demikian pula berkenaan dengan berbagai masalah ancaman kedaulatan yang kerap dihadapi selama ini. Selain itu, pemberdayaan industri strategis pertahanan harus benar-benar dikelola dengan cermat sesuai kebutuhan nyata dari satuan TNI. Untuk mendapatkan bahan masukan yang relevan, tidak ada salahnya mempertimbangkan pemikiran-pemikiran yang masih ada dari banyak pihak terkait, sebagai salah satu sumber informasi yang kompeten.

Jakarta 9 Juli 2013.

Chappy Hakim
Dari : beberapa sumber.

  ● Chappy Hakim  

Video Teroris Santoso, Ancaman Serius

Pengamat teroris, Al Chaidar meyakini, bahwa video teror yang beredar di youtube dengan judul "Risalah Kepada Umat Islam di Kota Poso", diperankan oleh buronan jaringan teroris, Santoso yang didampingi oleh anak buahnya.

"Ini benar dia adalah Santoso yang selama ini diburu oleh Densus 88 Antiteror," jelas Chaidar saat dihubungi wartawan, Rabu (10/7/2013).

Chaidar mengatakan, alasan kuat Santoso membuat video tersebut adalah untuk mencari bantuan kepada seluruh umat muslim di Indonesia. "Motifnya mereka ingin mencari bantuan kepada umat muslim. Terutama, bantuan keuangan dan persenjataan dan personel menjadi pasukan," tegasnya.

Selain itu, Al Chaidar menyakini, kelompok teroris jaringan Poso tersebut, khususnya pimpinan Santoso, memang sangat membenci Densus 88 Antiteror. "Namun, mengapa mereka membalas polisi biasa. Seharusnya Santoso cs, menyerang Densus kalau memang benci," sambungnya.

Al Chaidar mengatakan bahwa Santoso masih berada di Poso, Sulawesi Tengah. Sebab, latar yang digunakan oleh Santoso dalam video yang diunggah Al-Himmah, adalah Taman Jeka. "Kalau melihat setting video, itu Taman Jeka, yang kerap dijadikan pusat latihan. Karena di sana lebih banyak pohon tropis," tandasnya.

Ancaman Serius

Gembong teroris Poso, Santoso alias Abu Wardah, muncul di Youtube. Ia menyerukan perlawanan terhadap Densus 88 Antiteror. Dengan mengunggah seruan perlawanan di Youtube, Santoso berharap para pengikutnya mengetahui bahwa dirinya masih hidup.

Menurut pengamat intelijen, Wawan Purwanto, Santoso sengaja memberi sinyal ke pengikutnya karena selama ini dia terdesak oleh pengejaran Densus. Kondisi itu memaksa gembong teroris yang paling dicari di Indonesia itu menggunakan dunia maya untuk berkomunikasi dengan para pengikutnya. "Tidak hanya itu, pengunggahan itu juga dimaksudkan untuk memberi tahu para pengikutnya kalau selama ini dia masih hidup dan lolos dari sergapan Densus," jelas Wawan saat dihubungi, Rabu (10/7).

Pengunggahan seruan itu terbilang menguntungkan bagi Santoso karena itu satu-satunya sarana untuk berkomunikasi dengan para pengikut dan pendukungnya. "Namun, jangan salah, dengan adanya pengunggahan itu memudahkan pihak Densus untuk melacak keberadaan Santoso. Meski sulit, Densus dapat melacak di mana Santoso pertama kali mengunggah rekaman video itu," ujar Wawan.

Telah Diblokir

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Ronny F Sompie, menegaskan Densus 88 Antiteror dan pihak Bareskrim telah berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat.

"Tayangan ini jadi bagian antisipasi Polri. Kita ingatkan seluruh masyarakat, khususnya anggota Polri, untuk tingkatkan kewaspadaan, antisipasi pelaksanaan tugas," kata Ronny.

Dia menambahkan Divisi Cybercrime Mabes Polri juga tengah melakukan penyelidikan untuk mengetahui lokasi pembuatan video tersebut. Divisi Cybercrime juga mencari keberadaan pelaku pengunggah rekaman tersebut, yang di dalamnya pelaku menggunakan akun Al Himmah. Dia menjelaskan rekaman berjudul "Risalah Kepada Umat Islam di Kota Poso" telah diblokir agar tidak menimbulkan rasa waswas di masyarakat.

"Agar tidak ada rasa waswas di masyarakat, Polri terus melakukan upaya pencegahan dan perlindungan di masyarakat. (Pemblokiran ini) dilakukan oleh negara melalui aparatnya dengan menghentikan akses ke Youtube," kata Ronny.

Seperti diketahui, sebelumnya, KMIT juga pernah mengeluarkan pesan elektronik yang menyerukan serangan terhadap Densus 88. Dalam surat elektronik tersebut, KMIT merasa kesal dengan sikap Densus yang telah menahan kawan-kawannya.

Dalam rekaman Youtube yang berdurasi enam menit tiga detik itu, Santoso yang didampingi dua pengawalnya yang bercadar dan bersenjata laras panjang menyerukan jihad kepada Densus. Santoso terlihat mengenakan penutup muka warna hitam dan memegang pistol. Dalam video tersebut, sempat terlihat tulisan Mujahidin Indonesia Timur dan diunggah dari akun milik Al Himmah pada Minggu (7/7) dengan judul "Risalah kepada Umat Islam di Kota Poso". Video itu telah dilihat oleh lebih dari empat ribu pengunjung Youtube.

Mabes Polri mengimbau masyarakat agar tidak terpancing video pemimpin teroris Poso, Santoso, yang diunggah ke media sosial Youtube. "Kami ingatkan seluruh masyarakat, khususnya anggota Polri, untuk meningkatkan kewaspadaan, antisipasi setiap pelaksanaan tugas agar antisipasi bisa dilakukan secara bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan Polri, masyarakat, dan semua pihak," kata Ronny.

  ● Sindo | Koran Jakarta  

[Foto] Latihan Batalyon Infanteri 514/Raider Kostrad


Sejumlah prajurit Batalyon Infanteri 514/Raider Kostrad bersiap terjun dengan teknik "Rapeling" dari heli Bell 205 dalam latihan pemeliharaan di Bondowoso, Jawa Timur, Selasa (9/7).

Latihan tersebut untuk memelihara kualitas prajurit Raider, dengan materi fast roping, rappeling, dan latihan Rawa, Laut, Sungai dan Pantai (Ralasuntai).


  ● Antara  

Kamis, 11 Juli 2013

Kemhan Kunjungi Pembuatan Kapal Bantu Cair Minyak TNI

armabar-subJAKARTA – Kepala Badan Sarana dan Pertahanan Kementrian Pertahanan RI (Kabaranahan Kemhan) Laksamana Muda (Laksda) TNI Rachmad Lubis beserta rombongan melaksanakan kunjungan kerja ke wilayah kerja Lanal Banten dan diterima oleh Komandan Lanal Banten Kolonel Laut (P) Eko Yuri Andriantoro.

Kedatangan Kabaranahan Kemhan beserta rombongan tersebut dalam rangka peninjauan pembuatan Kapal jenis Bantu Cair Minyak (BCM) TNI Angkatan Laut yang dibuat di galangan kapal yang berada di Serang Banten.

Kabaranahan Kemhan dalam kunjungan tersebut untuk melihat tahap perkembangan pembangunan kapal Bantu Cair Minyak (BCM I) yang sudah dimulai sejak penandatanganan berita acara pembangunan dan pengelasan lunas pertama Kapal BCM di galangan kapal pada tahun 2012.

Kegiatan peninjauan diawali dengan paparan secara garis besar pentahapan proses pembangunan kapal dilanjutkan dengan peninjauan secara langsung ke galangan kapal mulai dari pengelasan sampai dengan pembuatan bagian material bangunan kapal.

Turut mendampingi Kabaranahan Kemhan dalam kunjungan, Kepala Bidang (Kabid) Matra Laut Kemhan, Perwira Pembantu Material Slog Angkatan Laut (Paban I Mat Slogal), Kasubdis Matkaban Dismatal, Kasubdis Adalut Disadal dan Kasubdis Dalada Disadal serta Staf Pimpinan galangan mitra kerja di Banten.


(dispenarmabar/sir)

Teks Gbr- Kabaranahan Kemhan Laksda TNI Rachmad Lubis beserta rombongan meninjau proses pembuatan Kapal jenis Bantu Cair Minyak (BCM) TNI Angkatan Laut di galangan kapal Banten.

  Poskota  

Densus 88 Kejar Teroris yang Menantang Perang

 Mabes Polri harap warga yang mengenali wajah pelaku segera melapor. 

Mabes Polri sedang menelusuri keberadaan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur yang menantang Detasemen Khusus 88 Anti Teror untuk berperang.

Pernyataan untuk menantang perang dengan Densus 88 disampaikan kelompok itu melalui situs Youtube berjudul 'Seruan 01'. Video itu kini sudah diblokir oleh Mabes Polri.

"Tim Densus 88 sedang melacak mereka," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri, Irjen Pol Ronny F. Sompie, Kamis 11 Juli 2013.

Kata Ronny, untuk mengusut keberadaan kelompok Mujahidin Indonesia Timur serta rekaman videonya, Mabes Polri bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) dan Kementerian Informasi dan Komunikasi.

Selain itu, Ronny mengimbau masyarakat agar turut membantu memberikan informasi jika melihat, mengenali atau mengetahui informasi soal orang-orang yang ada di rekaman video. "Dalam proses penyelidikan, kami terus bekerja keras untuk mengungkap hal itu," ujarnya.

Diketahui, video ancaman terhadap Densus 88 diunggah oleh user bernama Al Himmah pada 6 Juli 2013. Dalam video, mereka memperagakan perang dengan Densus 88. Mereka menunjukan keterampilan menembak.

Kemurkaan mereka pada Densus 88 rupanya didasari peristiwa tewasnya Nudin yang diduga teroris di Poso pada 10 Juni lalu. Dia juga mengajak seluruh teroris untuk berperang melawan Densus 88.

"Antum telah merasakan bagaimana jahatnya Densus 88 kepada umatnya. Antum tahu bagaimana Densus 88 membantai saudara-saudara kita di Sulawesi," kata seorang yang tidak diketahui identitasnya dalam video.(eh)

  Vivanews  

Helikopter Kepresidenan RI ke Lokasi Gempa Aceh

LANUD HALIM PERDANAKUSUMA (11/7),- Tepat pukul 09:30 WIB hari Selasa 9 Juli 2013, 3 (tiga) helikopter Kepresidenan RI dengan Flight Leader Komandan Skadron Udara 45 Wing 1 Lanud Halim Perdanakusuma, Letkol Pnb JH. Ginting membawa Presiden RI dan Ibu Hj. Any Bambang Yudhoyono beserta rombongan Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Ka BNPB serta Pejabat Negara lainnya melakukan kunjungan ke lokasi gempa bumi di desa Rejewali Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah.

Desa ini sangat berdekatan dengan desa yang longsor akibat gempa di Kabupaten Bener Meriah yakni Desa Bah dan Desa Serempah, selain itu di desa ini merupakan tempat penampungan pengungsi terbesar di 2 (dua) kabupaten yang terkena dampak bencana.

Dalam kunjungan Presiden RI ini, Lanud Halim Perdanakusuma memberangkatkan sekaligus 3 (tiga) helikopter VVIP Super Puma pada hari Sabtu lalu, selanjutnya pada hari Minggu melaksanakan penerbangan check spot untuk meyakinkan kondisi helipad tempat pendaratan yang akan digunakan. Selesai melakukan kunjungan di Aceh Tengah maka siang harinya "Air Force One" mengantarkan RI-1 beserta rombongan menuju Helipad di PT. Arun LNG Lhokseumawe dengan aman dan lancar.

  TNI 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...