Sabtu, 02 Juli 2016

[RIP] Penyanderaan di Bangladesh Berakhir


6 Pelaku TewasKepolisian Bangladesh berhasil menyelamatkan 14 sandera yang ditahan 6 teroris (Reuters/Mohammad Ponir Hossain)

Kepolisian Bangladesh berhasil menyelamatkan 14 sandera yang ditahan 6 teroris di Restoran Holey Artisan Bakery di Gulshan, Dhaka.

Tuhin Mohammad Masud, komandan pasukan khusus Batalion Reaksi Cepat mengklaim sudah mengamankan titik-titik yang sebelumnya dikuasai oleh enam teroris tersebut.

"Kami telah menembak mati setidaknya enam teroris dan gedung utama telah diamankan," katanya seperti dikutip dariAlzajera, Sabtu (2/7).

Secara keseluruhan paling tidak diyakini ada 20 sandera yang ditawan oleh enam teroris itu, yang beberapa di antaranya adalah warga Jepang, Italia dan dua orang dari Sri Langka. Belum diketahui nasib enam sandera lainnya.

Duta Besar Italia Mario Palma, mengatakan sebanyak tujuh warga Italia diyakini berada di dalam kafe tersebut dan menjadi tawanan. Sementara Jepang juga mengkonfirmasi bahwa ada warga mereka yang juga disandera.

Dalam upaya pembebasan tersebut dua petugas polisi juga jadi korban saat baku tembak terjadi. Belum diketahui persis siapa pelaku penyerangan tersebut, namun kelompok radikal The Islamic State (ISIS) mengaku sebagai dalang penyerangan. Hal ini dikomfirmasi oleh lembaga pemberitaan yang berafiliasi dengan ISIS, Amaq. Seperti dimuat Reuters.

 Tewaskan 20 Orang

Sebanyak 20 orang dilaporkan tewas dibunuh secara sadis oleh para pelaku teror di di Restoran Holey Artisan Bakery di Gulshan, Dhaka.

Teror di Dhaka memang berakhir menyedihkan. Kepolisian Bangladesh berhasil membebaskan 14 sandera, dengan membunuh enam teroris yang ada dalam restoran tersebut. Sayangnya nasib puluhan sandera lainnya berakhir tragis.

Menurut Brigadir Jenderal Naim Asraf Chowdhury dari Angkatan Darat Bangladesh, ada 20 korban yang dibunuh secara sadis oleh pelaku. Sebagian besar ditikam dengan senjata tajam, ditembak, dan disiksa sejak Jumat malam hingga akhirnya tewas.

"Kami menemukan 20 jasad. Sebagian besar dibunuh secara brutal," katanya, dikutip BBC, Sabtu (2/7).

Sebagian besar korban tersebut adalah warga negara asing, namun juru bicara pemerintahan enggan menyebutkan kewarganeragaan para korban. Pemerintah Jepang sendiri sebelumnya menyebutkan bahwa ada tujuh warga negara mereka yang hilang, sementara delapan orang lainnya berhasil diselamatkan saat penggerebekkan terjadi. Sementara Italia melaporkan ada tujuh warga negara mereka yang ditahan dalam restoran tersebut.

Chowdhury mengatakan bahwa unit yang dipimpinnya berhasil membunuh enam pelaku, dan menangkap satu pelaku yang masih hidup. Sementara ada dua petugas polisi yang tewas dalam 12 jam aksi penyenderaan tersebut.

"Kami berhasil menyelamatkan 13 sandera, tapi kami tak berhasil menyelamatkan beberapa orang lainnya," kata Perdana Menteri Sheikh Hasina, seperti dimuat CNN.
 

  CNN  

KRI Diponegoro Beraksi di Pearl Harbor


KRI Diponegoro Beraksi di Pearl Harbor (U.S. Navy Photo By Mass Communication Specialist 1st Class Phillip Pavlovich/RELEASED)

Kapal perang milik TNI Angkatan Laut (AL) yakni KRI Diponegoro-365 turut serta dalam latihan maritim internasional di markas Pacific Air Force di Pearl Harbor-Hickam, Amerika Serikat. Diboyong ke latihan tersebut 100 prajurit KRI, tim pendukung, serta 45 prajurit marinir.

"Sebagai Kapal Perwakilan Indonesia, kami merasa bangga dan terhormat dapat bergabung dalam Latma RIMPAC 2016 di Hawaii, Amerika Serikat," kata Komandan KRI DPN-365 Letkol Laut (P) Tunggul dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Sabtu (2/7/2016).

Selain KRI Diponegoro, di Pearl Harbor berlabuh pula 45 kapal-kapal dari 27 negara peserta lainnya untuk mengikuti Latma Multilateral RIMPAC 2016. KRI Diponegoro menempuh perjalanan selama 7 hari untuk tiba di Pearl Harbor dengan sebelumnya sempat bersandar di Kepulauan Marshall.

KRI Diponegoro disambut oleh Letnan Tom Cowel, Sersan Spaeder, dan Stephani Law selaku Manager Marketing Navy Exchange. Setelah itu perwakilan dari US Navy dan US Army menjelaskan mengenai peraturan selama berada di area latihan.

Latihan bersama ini bertujuan untuk menjalin kerjasama yang ke depannya untuk menjamin keamanan jalur laut dan keamanan laut dunia. RIMPAC 2016 ini merupakan gelaran yang ke-25 sejak pertama kali diadakan 1971 lalu.

Pelatihan akan berlangsung 30 Juni hingga 4 Agustus 2016 mendatang. Sebanyak 45 unit kapal, 5 unit kapal selam, lebih dari 200 unit pesawat, dan 25 ribu personel akan mengikuti pelatihan tahun ini.

"Banyaknya jumlah peserta tersebut menjadikan RIMPAC tahun ini sebagai latihan Angkatan Laut terbesar di dunia. Di tahun 2016 ini, terdapat empat negara yang untuk pertama kalinya akan mengikuti RIMPAC, yaitu Brasil, Denmark, Jerman dan Italia," ujar Kadispenarmatim Letkol Laut (KH) Maman Sulaeman. 
 

  detik  

TNI AL Tambah LST & LPD

TNI AL Pensiunkan Empat Kapal Angkut MiliterIlustrasi LPD [GM]

Empat kapal angkut militer dari 14 kapal angkutan yang dioperasikan Komando Angkutan Laut Militer dipensiunkan tahun ini. TNI Angkatan Laut tengah menunggu beberapa kapal angkut militer baru. Salah satu di antaranya adalah jenis landing ship tank yang dapat mengangkut tank tempur utama Leopard.

Panglima Komando Angkutan Laut Militer (Kolinlamil) Laksamana Muda (TNI) Aan Kurnia seusai peringatan ulang tahun ke-55 Kolinlamil di Dermaga Kolinlamil, Jakarta, Jumat (1/7), mengatakan, untuk menggantikan kapal yang dipensiunkan, dibangun beberapa kapal baru tahun ini dan tahun 2017.

"Kita membangun beberapa landing ship tank (LST) sekelas KRI Teluk Bintuni untuk mengangkut tank tempur utama Leopard. Proyek itu sedang berlangsung. Untuk tahun 2017, direncanakan dibangun Kelas Makassar atau landing platform dock (LPD)," kata Aan.

LST KRI Teluk Bintuni dimodifikasi untuk dapat mengangkut 10 tank tempur utama atau main battle tank (MBT) Leopard.

Kapal-kapal yang dipensiunkan tahun ini adalah LST KRI Teluk Ratai-509 produksi 1944 dan KRI Teluk Bone-511 buatan 1944 yang keduanya dibangun di Amerika Serikat dan veteran Perang Dunia II. Selebihnya adalah KRI Karimata-960 buatan Hongaria tahun 1964, KRI Tanjung Nusanive-973 buatan Jerman tahun 1983.

Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf yang dihubungi mengatakan, Pemerintah Indonesia harus serius memperkuat TNI AL, termasuk dalam hal ketersediaan angkutan laut militer "Hampir 40 persen adalah kapal-kapal tua berusia 40-an tahun," katanya.

Ada Tiga Kapal Landing Ship Tank Baru

Memperingati HUT ke-55 Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), sekitar 500 personel terdiri dari Kolinlamil, Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar), Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), Marinir, Polair, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP), serta Bea dan Cukai, menggelar upacara HUT ke-55 Kolinlamil di Lapangan Dermaga Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (1/7/2016).

Usai menggelar upacara HUT ke-55 Kolinlamil, Panglima Kolinlamil, Laksamana Muda TNI, Aan Kurnia mengatakan HUT ke-55 Kolinlamil kali ini pihaknya telah mempersiapkan sebanyak tiga kapal landing ship tank terbaru di tahun 2016.

"Barusan tadi kami membahas terkait peremajaan Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista). Dalam waktu dekat, TNI AL sendiri akan melakukan pengadaan alutsista tambahan, yakni dengan disediakannya tiga kapal baru jenis Landing Ship Tank (LST) untuk tahun ini," jelas Aan yang juga menjadi inspektur upacara HUT ke-55 Kolinlamil.

Ia juga mengatakan, tahun 2017, 2018 dan seterusnya akan disediakan kapal-kapal baru. Selain kapal jenis LST, dibeberkan Aan, TNI AL juga akan melakukan pengadaan jenis kapal Landing Platform Deck atau LPD ship tahun 2017 mendatang.

"Tahun depan kita sediakan LPD. Untuk LST-nya nanti digunakan untuk mengangkut armada Tank Leophard. Ini kita lakukan bertahap ya," kata Aan.
 

  Kompas  | Wartakota  

[Dunia] Kapal Taiwan Tak Sengaja Tembakkan Rudal ke China

Foto rudal Hsiung-feng III milik Taiwan (Defence Update)

Pada Jumat 1 Juli 2016, kapal perang Taiwan dilaporkan secara tidak sengaja menembakkan rudal supersonik ke arah wilayah China.

Sebagaimana dikutip dari AFP, Sabtu (2/7/2016), rudal buatan asli Taiwan Hsiung-feng III yang bila ditembakkan dapat menempuh jarak hingga 300 kilometer sempat diluncurkan secara tidak sengaja.

Untungnya, rudal tersebut tidak mencapai wilayah China dan hanya terbang sejauh 75 kilometer hingga rudal itu jatuh di wilayah perairan Pulau Penghu (salah satu gugusan pulau yang berada di Selat Taiwan).

Angkatan Laut (AL) Taiwan mengklaim tidak tahu bagaimana atau mengapa rudal tersebut dapat meluncur. Namun saat ini mereka menyampaikan peluncuran tersebut tampaknya sebuah human error.

(Dari) investigasi awal kami menemukan (fakta) bahwa operasi itu (peluncuran rudal Hsiung-feng III) tidak berdasarkan prosedur yang normal,” ujar Laksamana madya Mei Chia-shu.

Ia juga menekankan saat ini penyelidikan mengenai peluncuran rudal tersebut sedang berlangsung. Namun, satu hal yang pasti jika rudal tersebut secara tidak sengaja masuk ke wilayah China, maka insiden ini bisa diartikan sebagai bentuk pemberontakan oleh Negeri Tirai Bambu.

Sebab hingga saat ini China tidak pernah mengakui Taiwan sebagai negara yang berdaulat dan memberikan justifikasi bahwa Taiwan merupakan bagian dari Negeri Tirai Bambu. (emj)

   okezone  

[Dunia] Ketidakpastian UE bayangi Farnborough Airshow 2016

AH-64E Apache Guardian [militaryaerospace]

Keputusan referendum Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa tampaknya akan membayangi Farnborough Airshow 2016 kali ini. Pasalnya, banyak ketidakpastian juga masih terjadi di Inggris sebagai implikasi hasil referendum itu, setelah dia menjadi anggota Uni Eropa selama 43 tahun.

Sudah tradisi pula bahwa tiap tahun genap, Inggris menggelar Farnborough International Airshow, yang kali ini bisa agak berbeda.

Pada bidang pertahanan, juga masih banyak pertanyaan membayang bagi banyak pihak, termasuk pada pertahanan berbasis aviasi. Ini berimbas pada pembelian, pengoperasian, dan pertimbangan geopolitik secara lebih luas bagi Inggris (United Kingdom, yaitu Inggris, Skotlandia, Irlandia Utara, dan Wales), Uni Eropa, dan kawasan lain.

Dari aspek perdagangan dan bisnis internasional, kerugian triliunan dolar Amerika Serikat telah terjadi, juga kejatuhan poundsterling terdalam pada 30 tahun terakhir ini. Implikasi langsung adalah proses pembelian benda-benda dan pembiayaan program pertahanan Kementerian Pertahanan Inggris yang harus ditentukan lagi.

Laman janes.com, dalam edisi Kamis, menyatakan, ada deretan program pembelian arsenal yang menunggu dalam daftar Kementerian Pertahanan Inggris, termasuk F-35B Lightning II/Joint Strike Fighter buatan Lockheed Martin, pesawat patroli maritim P-8 Poseidon buatan Boeing, UAV Protector, dan helikopter serang AH-64E Apache Guardian (lebih canggih ketimbang AH-64D Longbow).

Semua program pengadaan arsenal itu disusun dalam mata uang dolar Amerika Serikat dan ada keraguan mendalam bahwa semua program ambisius itu yang diumumkan dalam Tinjauan Keamanan dan Pertahanan Strategis 2015 Inggris itu akan bisa diwujudkan dalam waktu pendek hingga menengah.

Program-program pengadaan arsenal yang berbasis dolar Amerika Serikat tampaknya akan ditinjau lagi, sejalan dengan perubahan prioritas pada pemerintahan baru Inggris pasca referendum itu.

Penekanan pada tinjauan ini termasuk memperpanjang masa dinas Eurofighter Typhoon dari 2030 menjadi 2040 berupa “membangunkan” lagi 24 unitnya dari masa pensiun mereka dan menempatkan dalam dua skuadron.

Juga memanjangkan masa bakti berbagai armada pesawat terbang militernya, yaitu C-130J Hercules dari 2020 menjadi 2030 atau malah lebih lama lagi, lima Sentinel R1 dari 2018 menjadi setelah 2025, lima Boeing E-3D Sentry Airborne Warning and Control System, dan tiga RC-135 Airseeker (Rivet Joint) untuk masa selepas 2035.
 

  Antara  

Jumat, 01 Juli 2016

Rusia dan Indonesia Bisa Kembangkan Kerja Sama Militer Lebih Jauh

♞ Bidang keamanan, baik di kawasan maupun dunia, dianggap sebagai ruang yang sangat menjanjikan bagi pengembangan hubungan Rusia-IndonesiaBMP 3F Marinir

Pemerintah Indonesia sangat menghargai karakteristik performa produk militer Rusia, kata Duta Besar Rusia untuk Indonesia Mikhail Galuzin kepada TASS, Selasa (28/6) lalu.

Seperti negara-negara lain, Indonesia sangat menaruh perhatian pada perlindungan kedaulatan dan integritas wilayahnya, dan tertarik untuk mempertahankan serta memperkuat kemampuan pertahanan mereka. Dalam hal ini, angkatan bersenjata yang dilengkapi dengan perlengkapan senjata modern sangat diperlukan," kata Galuzin.

Sebagai duta besar Rusia untuk Indonesia, saya sangat senang dan bangga bahwa kini angkatan bersenjata Indonesia mengoperasikan beberapa produk perangkat militer Rusia yang canggih, seperti jet tempur multifungi Su-30 dan Su-27, dan kendaraan tempur infanteri BMP-3F yang digunakan Angkatan Laut Indonesia,” kata Galuzin.

Atasan pertahanan dan politik Indonesia sangat menghargai karakteristik kinerja produk militer Rusia," kata Galuzin.

Kita telah telah sering melihat banyak pernyataan publik yang disampaikan perwakilan Kementerian Pertahanan Indonesia terkait minat mereka untuk membeli perangkat militer tertentu dari Rusia, khususnya jet tempur Su-35,” kata Galuzin.

Kami (sebagai diplomat Rusia) akan terus berupaya untuk memastikan bahwa kerja sama teknis militer antara Rusia dan Indonesia dapat dikembangkan lebih lanjut demi keuntungan kedua belah pihak. Saya dapat mengatakan bahwa ada prasyarat untuk ini,” kata sang dubes.

Bidang keamanan, baik di kawasan maupun di dunia, adalah ruang yang sangat menjanjikan bagi pengembangan hubungan Rusia-Indonesia,” tambahnya.

Kami berinteraksi secara aktif di bidang antiteror, termasuk pelatihan para perwakilan dari departemen-departemen terkait dari Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya di Rusia dengan bantuan instansi-instansi khusus kami (Rusia). Hal ini melibatkan pertukaran informasi dan konsultasi,” kata Galuzin.
 

  RBTH  

Pangkalan Militer Akan Ubah Wajah Indonesia di 2017

Satgas Natuna [antara]

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan, pembangunan pangkalan militer di Natuna penting untuk menjaga sumber daya alam di kawasan itu. Tak cuma di Natuna, pangkalan militer akan dibangun di wilayah-wilayah lain yang berada di garis terluar perbatasan Indonesia.

Targetnya, mudah-mudahan (pembangunan pangkalan militer) 2017 sudah selesai. Wajah Indonesia nanti akan berubah total,” kata Tjahjo di Kantor Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, Jakarta, Kamis (30/6).

Natuna sebagai salah satu wilayah yang bakal berubah wajah, belakangan menjadi titik panas setelah Indonesia dan China terlibat tiga kali insiden di perairannya. China menyebut perairan Natuna yang berdasarkan laut internasional merupakan zona eksklusif Indonesia, sebagai zona perikanan tradisionalnya.

Natuna punya potensi jual pariwisata yang tinggi. Harus ada pasukan, radar canggih, satu skuadron pesawat, kapal selam, dan armada-armada pendukung seperti tank di sana,” kata Tjahjo.

Tahun ini pembangunan pangkalan militer di Natuna mulai berjalan. Daerah di barat daya Kalimantan ini akan menjadi basis pertahanan Republik Indonesia di tepi wilayah sengketa Laut China Selatan.

Natuna kebetulan berbatasan dengan beberapa negara, maka dikembangkan radar monitoring di situ,” ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kantor Presiden, Jakarta, sehari sebelumnya.

Sebagai rangkaian dari pembangunan pangkalan militer itu, landasan pacu di Natuna akan diperbaiki dan dikembangkan hingga bisa didarati pesawat berbadan besar.

Untuk menjaga kedaulatan Natuna sebagai pulau terdepan RI, saya perintahkan TNI khususnya Angkatan Laut dan Bakamla (Badan Keamanan Laut) meningkatkan patroli penjagaan di kawasan itu,” kata Presiden Jokowi.

Jokowi juga menginstruksikan pengembangan industri perikanan. Berdasarkan laporan yang ia terima, hasil laut Natuna baru 8,9 persen dari potensi yang dimiliki. Oleh sebab itu pemerintah akan membangun gudang penyimpanan ikan awal Agustus di Natuna.

Potensi minyak-gas di Natuna juga jadi perhatian. Dari 16 blok migas di Natuna, hanya lima yang berproduksi, sedangkan tujuh blok dalam tahap eksplorasi dan empat blok sisanya dalam proses terminasi.

Ini perlu didorong lagi, dipercepat sehingga mendatangkan manfaat bagi kita,” kata Jokowi.

Selain itu, Presiden memerintahkan perbaikan dan pembangunan infrastruktur di Natuna untuk mempercepat akses masyarakat dan meningkatkan konektivitas mereka.

Soal pangkalan militer, selain di Natuna, Saumlaki di Tanimbar Maluku Tenggara Barat dan Morotai di Halmahera Maluku yang berbatasan dengan Australia dan Papua Nugini, juga akan memilikinya.

Semua wilayah perbatasan akan diperkuat,” kata Tjahjo.

Terlebih, daerah-daerah perbatasan selama ini marak dengan kasus penyelundupan, mulai rokok, narkotik, sampai manusia.

Kasus penyelundupan narkotik dan barang ilegal yang tinggi di perbatasan, menurut Sekretaris BNPP Triyono Budi Sasonko, merupakan tantangan terbesar lembaganya.

Ia mencontohkan perbatasan Kalimantan Utara yang rawan penyelundupan narkotik. “Kaltara itu meski provinsi baru, ancaman narkobanya nomor dua setelah DKI Jakarta.

 Perkuat peran BNPP

Untuk menunjang pengamanan di perbatasan, pemerintah akan memperkuat peran Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan. Petugas BNPP nantinya lebih banyak turun ke lapangan untuk memonitor. Mereka juga akan merancang perencanaan dan menyusun anggaran terkait fasilitas infrastruktur yang masih kurang dan mesti diperbaiki.

Kami akan membangun gapura-gapura perbatasan, kantor-kantor imigrasi, bea cukai dan sebagainya. Mudah-mudahan 2017 selesai, sehingga 2018 tinggal melengkapi jika perlu dibangun terminal, rumah sakit, pasar tradisional, dan lain-lain,” ucap Tjahjo selaku pengarah sekaligus anggota BNPP.

Sejak 2015, BNPP telah membangun pelabuhan, jalan, bandara dan menara base transceiver station (BTS) di 187 kecamatan di perbatasan. Pada 2017, Tjahjo yakin pembangunan infrastruktur akan rampung.

Pada 2017, satuan-satuan TNI harus sudah siap semua. Radar siap, pasukan siap, asrama siap,” kata Tjahjo.

Meski mengakui pemangkasan anggaran untuk kementerian dan lembaga menghambat pembangunan infrastrukur dan fasilitas penunjang di daerah perbatasan, Tjahjo optimistis Kementerian Keuangan akan meningkatkan anggaran untuk BNPP.

Pada 2015, anggaran kami hampir Rp 14 triliun. Tahun 2016 Rp 9,2 triliun. Pada 2017 kami minta Rp 17 triliun. Namun kami tak mau egois, ikut apa perintah Presiden. Sekarang dipotong, siapa tahu tahun depan naik,” ujar Tjahjo. (agk)
Kemhan Prioritaskan Anggaran untuk Pangkalan Militer NatunaProvokasi CG China memperkuat pertahanan Indonesia (ANTARA/HO/Dispen Koarmabar)

Pembangunan pangkalan militer di Natuna, Kepulauan Riau, menjadi prioritas pemerintah menyusul ketegangan yang terjadi di perairan kawasan itu antara Indonesia dengan China. Pemerintah RI segera “membentengi” Natuna yang berhadapan dengan wilayah sengketa Laut China Selatan dari kemungkinan “dicaplok” negara lain.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan anggaran pertahanan yang diterima kementeriannya dan TNI saat ini sebagian diprioritaskan untuk penguatan pangkalan militer di Natuna. Sementara sisa anggaran digunakan untuk perbaikan alat utama sistem senjata (alutsista) seperti penggantian suku cadang dan mesin peralatan perang.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan dan TNI telah mengajukan anggaran tahun 2017 kepada DPR RI sebesar Rp 104 triliun hingga Rp 107 triliun.

Kementerian Pertahanan –bersama Kepolisian Republik Indonesia– juga mendapat tambahan pagu (batas tertinggi) anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016.

APBNP 2016 fokus pada pembangunan pertahanan dan keamanan, terutama untuk memperkuat stabilitas keamanan,” kata Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, Rabu (29/6).

Alokasi anggaran Kemhan dalam APBNP 2016 mencapai Rp 108,7 triliun atau naik Rp 9,3 triliun dari alokasinya pada APBN 2016.

Selain ke Kemhan dan Polri, anggaran pertahanan keamanan juga dialokasikan ke Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Direktur Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, mengatakan tambahan anggaran pertahanan keamanan itu terutama untuk membeli alutsista.

Untuk meningkatkan wibawa pertahanan kita (Indonesia),” ujar Bambang.

 Armada perang

Ryamizard menyatakan pangkalan militer Natuna akan dilengkapi dengan armada besar. Pembangunan tak hanya dari sisi infrastruktur, tapi juga penambahan personel TNI.

Pangkalan militer di Natuna akan dilengkapi tiga kapal perang TNI Angkatan Laut, kapal selam, satu pesawat tempur, radar, dan drone penangkis serangan udara. Pelabuhan di Natuna juga akan diperbaiki, sedangkan landasan pacunya diperlebar untuk tempat mendarat pesawat tempur.

Dari segi penguatan personel, Ryamizard akan menambah satu kompi marinir dan satu kompi Korps Pasukan Khas (Paskhas) TNI Angkatan Udara. Satu kompi Paskhas terdiri dari 150 sampai 200 personel. Satuan ini memiliki kemampuan tempur darat, laut, dan udara sekaligus.

Sementara TNI Angkatan Darat di Natuna akan dilengkapi dengan satu Batalyon Raider yang merupakan salah satu pasukan elite TNI.

Terkait pembangunan pangkalan militer di Natuna itu, Ryamizard telah memberikan instruksi kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk melakukan persiapan.

Panglima TNI akan melanjutkan (instruksi) ke KSAD, KSAU, KSAL, sebagai pelaksana. Masalah runway (sama KSAU), masalah kapal sama KSAL,” kata Ryamizard di kantor Kemhan, Jumat (1/7).

September 2015, Ryamizard telah terbang langsung ke Natuna. Ia menyadari wilayah itu minim penjagaan dan karenanya rawan. Terlebih Natuna merupakan salah satu wilayah terluar Indonesia. (agk)

  CNN  

Indonesia Akan Miliki Satelit Militer

Satcom Militer Airbus [Airbus]

Komisi I DPR telah menyetujui pengajuan anggaran oleh Kementerian Pertahanan dan Markas Besar TNI untuk membeli satelit komunikasi militer dari Airbus Defence and Space, dalam program pengadaan senilai 849,3 juta dolar Amerika Serikat. Jika satelit komunikasi militer Indonesia ini beroperasi, semua komunikasi TNI akan dilakukan memakai satelit militer ini.

Laman IHS Janes, edisi Kamis, menyatakan, persetujuan Komisi I DPR itu terjadi pada Senin lalu (27/6). Satelit komunikasi militer Indonesia itu akan beroperasi pada frekuensi L-Band dan ditargetkan meluncur pada 2019 nanti. Spesifikasi dan karakteristik satelit itu juga akan dikembangkan dan menyesuaikan dengan keperluan operator dan institusi Indonesia.

Setelah diluncurkan, satelit komunikasi militer Indonesia itu akan dialokasikan pada koordinat 123 Bujur Timur, sebagaimana jatah penempatan satelit bagi Indonesia oleh Uni Telekomunikasi Internasional. Koordinat itu sebelumnya ditempati satelit Garuda-1 yang dimiliki Asia Cellular Sattellite, yang telah digeser karena sejumlah ketidakberesan sistem.

Adapun pembiayaan satelit militer Indonesia itu akan berlangsung dalam skema tahun jamak selama lima tahun.

 Satelit Militer Harus Rahasia

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa satelit komunikasi militer Indonesia yang rencananya diluncurkan pada 2019 bersifat rahasia.

"Tidak seperti satelit lain yang bisa digunakan untuk umum atau perusahaan, di mana-mana kan satelit militer itu rahasia," ujar menhan usai acara pelepasan mudik bagi personnel Kementerian Pertahanan di Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, Komisi I DPR telah menyetujui pengajuan anggaran oleh Kementerian Pertahanan dan Markas Besar TNI untuk membeli satelit komunikasi militer dari Airbus Defence and Space, dalam program pengadaan senilai 849,3 juta dolar Amerika Serikat.

Jika satelit komunikasi militer Indonesia beroperasi, semua komunikasi TNI akan dilakukan memakai satelit militer ini.
 

  Antara  

Kalian Berangkat 350 Orang dan Pulang Harus 350 Orang

Panglima Divisi Infanteri I/Kostrad Mayjen TNI Sudirman meminta para prajurit yang bertugas di perbatasan RI-Timor Leste untuk tidak membuat pelanggaran saat menjalankan tugas.

Hal tersebut disampaikan Sudirman, saat melakukan peninjauan ke markas komando Satgas Sektor Barat dan Pasukan Satgas Pengamanan Perbatasan Sektor Barat RI - RDTL Yonif R 321/GT, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, Kamis (30/6/2016) kemarin.

"Kamu Prajurit Kostrad harus berprestasi dan jangan ada pelanggaran dalam penugasan. Kalian berangkat 350 orang dan pulang harus 350 orang. Salam hormat dari Pangkostrad dan tetap selalu jaga nama baik Cakra," kata Sudirman yang didampingi Danrem 161 Wira Sakti Kupang Brigjen TNI Heri Wiranto.

Sudirman turun langsung ke perbatasan untuk mengecek kondisi pasukan Satgas Pengamanan Perbatasan.

Ia berpesan agar para prajurit cepat beradaptasi dengan lingkungannya yang baru seraya bertugas menjaga keamanan perbatasan.

"Di sini jangan pindah tidur, laksanakan tugas dengan benar dan sebaik-baiknya. Adaptasi dengan lingkungan sekitar pelajari adat istiadat dan budaya, jalin kerja sama dengan aparat Babinsa, Babinkatimbas di lingkunganmu," ujarnya kepada ratusan prajurit perbatasan yang hadir.

Sudirman datang menggunakan helikopter Bell 412 disambut Wakil Bupati Timor Tengah Utara Aloysius Kobes Ketua DPRD TTU Frengky Saunoah, Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Darminto Hutasoit, Dandim 1618/TTU Letkol Inf Yudi Gumilar, Dansatgas Pamtas Sektor Barat RI-RDTL Yonif R 321/GT Letkol Inf Mochammad Ghoffar Ngismangil.
 

  Kompas  

Kapal Survei Bawah Laut Ditangkap

♞ Bersama 3 Awak Asal ChinaKapal Survei GT 90 Berbendera Indonesia

Sebuah kapal survei bawah laut asal Bojonegoro terjaring patroli polisi di perairan laut Tanjung Kalian, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung.

Kapal berbendera Indonesia ini diketahui berlayar tanpa dokumen resmi serta mengangkut tiga warga negara asing berkebangsaan China.

"Dari hasil penyelidikan sementara, kapal ini akan melakukan survei bawah laut untuk mencari bangkai kapal. Total sebanyak 6 orang yang kami amankan, terdiri dari 1 nakhoda, 2 penyelam, dan 3 WNA asal China yang diduga sebagai pengawas kegiatan," kata Kepala Bidang Humas Polda Bangka Belitung AKBP Abdul Munim, Kamis (30/6/2016).

Kapal Survei GT 90 ini dicegat Kapal Patroli (KP) XXVIII milik Polisi Perairan Polda Bangka Belitung. Nakhoda kapal tidak bisa menunjukkan surat izin berlayar dan dokumen terkait penelitian bawah laut.

"Menurut awak kapal, mereka bertolak dari Bojonegoro pada 25 Juni dengan tujuan perairan Sungai Sembilang. Tapi pengakuan ini perlu didalami lagi. Kami juga berkoordinasi dengan imigrasi soal adanya warga negara asing," kata Abdul Munim.

Polisi Perairan kemudian menggiring kapal tersebut ke dermaga Muntok Bangka Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sejumlah peralatan selam dan navigasi juga diamankan sebagai barang bukti.

Nakhoda kapal berinisial ST dinyatakan sebagai tersangka karena diduga melanggar Pasal 323 Ayat 1 UU No17/2008 tentang pelayaran dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara atau denda paling banyak Rp 600 juta.
 

  Kompas  

[Dunia] Modernisasi Militer Singapura

Salah satunya pembelian helikopter satu miliar dollar http://data.tribunnews.com/foto/images/preview/20140314_150337_kampus-universitas-pertahanan-bukit-hambalang.jpgAFV NG Terbaru Singapura [singmindef] 

Singapura segera memutuskan pembelian sejumlah helikopter militer baru dengan perkiraan anggaran satu miliar dolar AS, setelah penundaan akibat kecelakaan pesawat sipil oleh salah satu perusahaan penawar, kata Menteri Pertahanan Ng Eng Hen, Kamis.

Negara kota kecil itu mempunyai anggaran militer terbesar di Asia Tenggara pada saat China meningkatkan tindakan angkuh dalam sengketa di Laut China Selatan, sehingga negara di kawasan tersebut meningkatkan belanja pertahanan.

Singapura membekukan rencana untuk mengganti 32 helikopter super puma yang sudah menua setelah pada 29 April terjadi kecelakaan pesawat sipil super puma dari Airbus, sementara jenis militer pesawat itu adalah helikopter terdepan yang akan memenangkan pembelian.

Negara kota itu merupakan nasabah incaran, ketika diketahui bakal mengumumkan rencana akhir pembelian pada paruh pertama tahun ini, setelah mempelajarinya selama 18 bulan.

"Kami sedang melakukan tahap akhir evaluasi untuk penggantian," kata Ng kepada wartawan, "Kami akan segera mengumumkannya."

Namun, menteri itu tidak memberikan ancer-ancer waktunya.

Persaingan untuk memenangkan kontrak terjadi antara helikopter Airbus dan perusahaan Italia Leonardo Finmeccanica.

Itu ujian penting pertama untuk memulihkan kepercayaan diri setelah kecelakaan menewaskan 13 warga Norwegia.

"Manakala ada perkembangan, komite evaluasi akan melihatnya," kata Ng, "Anda tidak bisa mengabaikannya dan itu bisa terjadi pada semua program."

Armada jet tempur F15 dan F16 Singapura yang ada saat ini sudah memenuhi kebutuhan, kata Ng, meskipun para ahli mengharapkan negara itu untuk memesan jenis pesawat tempur penyerang gabungan, Lockheed F-35 pada akhir dasawarsa ini.

"Kami menyaksikannya, tetapi tidak terburu-buru, dan belum ada kepastian waktu yang kita perlukan untuk suatu penilaian," kata Ng.

Negara kecil itu juga mempelajari helikopter pengangkat taktis untuk menggantikan jenis Chinooks dari Boeing.

Singapura dapat meningkatkan kemampuan pertahanan udara selain pembelian helikopter dengan memperluas pangkalan udara di Tengah dan Changi menjadi "pangkalan udara pintar" yang berpotensi disiapkan untuk meluncurkan pesawat udara dan memulihkannya dengan sistem otomatis.

Dua kapal selam baru jenis 218SG produksi dari perusahaan Jerman ThyssenKrupp akan melengkapi armada negeri itu pada 2020.

Untuk perlindungan dari serangan teror, Singapura akan membentuk satu Pasukan Tentara Penyebar terlatih dengan kekuatan setara satu batalyon militer yang dapat menanggapi keadaan dalam hitungan menit.

Ng mengatakan, adalah tidak menguntungkan bahwa para pemuka negara ASEAN mencabut pernyataan bersama mengenai wilayah sengketa di Laut China Selatan, dimana Singapura bukan negara yang mengajukan pengakuan atas wilayah tersebut, dalam pertemuan tingkat menteri luar negeri pada Juni.

"Kami berharap bahwa masalah itu akan segera membaik, tetapi semua masih seperti itu," katanya. (Uu.M007/B002)

  Antara  

China tak berhak atas "traditonal fishing ground" di ZEE Indonesia

https://4.bp.blogspot.com/-jn52DBBQS0I/V21hk3k-mqI/AAAAAAAAIms/eWjXiEb13PA-s8X384TMdvlcVFpAjQAHQCLcB/s280/685b5c52-1943-42c9-a56c-a9996e26b0b4_169.jpgSatgas Natuna [antara]

Traditional fishing ground yang diklaim China di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah hal yang tidak benar, kata pakar hukum laut internasional Profesor Hasyim Djalal.

"Zona Ekonomi Ekskusif Indonesia (ZEEI) sesuai dengan ketentuan hukum laut internasional. Di dalam ZEEI tidak ada traditional fishing ground China," kata Hasyim Djalal dalam diskusi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Jakarta, Kamis.

Hasyim Djalal juga mengingatkan bahwa dalam Konvensi PBB tentang hukum laut tidak muncul istilah "traditional fishing ground", namun yang ada adalah "traditional fishing rights".

Masih sesuai dalam konvensi hukum laut, ujar dia, "traditional fishing rights" juga harus dirumuskan dengan negara terkait yang memiliki zona ekonomi sehingga memiliki kedaulatan akan sumber daya di sana.

"Makanya konvensi hukum laut mengatur hak-hak atas zona ekonomi itu," katanya.

Sementara itu, pengajar hukum internasional Fakultas Hukum UI Prof Melda Kamil Ariadno mengingatkan Indonesia adalah negara yang perbatasannya sangat terbuka dan dapat dimasuki dari mana saja sehingga sangat rentan dilanggar oleh kapal-kapal asing.

Apalagi, ujar Melda Kamil, ditengarai penegakan hukum di kawasan perairan masih lemah dan tidak terintegrasi sehingga ada daerah yang tidak bisa diawasi secara terus menerus sehingga wajar bila pemerintah membentuk Satgas 115 Anti-IUUF.

Melda mengapresiasi kinerja penegak hukum selama ini yang telah memberantas kapal ikan asing serta diberikan efek jera dengan ditenggelamkannya sejumlah kapal ikan asing, tetapi langkah-langkah ini juga masih belum cukup dan harus terus dioptimalkan ke depannya.

Untuk itu, ujar dia, sudah selayaknya ada kejelasan di seluruh wilayah perairan Indonesia mengenai siapa yang bisa melakuan penegakan hukum terhadap pihak yang melanggar sehingga SOP-nya juga harus lebih jelas.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan pernyataan Tiongkok bahwa perairan Natuna termasuk dalam wilayah penangkapan ikan tradisional mereka adalah klaim yang tidak berdasar.

"Dari sejak awal ketika insiden pertama terjadi, saat muncul kalimat traditional fishing ground (wilayah penangkapan ikan tradisional), yang kita perlukan adalah dasar yang dijadikan pertimbangan atas klaim tersebut," kata Menlu Retno usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR di Gedung MPR/DPR RI Jakarta, Senin (20/6).

Pernyataan tersebut disampaikan Menlu RI tersebut untuk menanggapi pernyataan juru bicara kementerian luar negeri Tiongkok yang menyatakan kapal Tiongkok berhak menangkap ikan di perairan Natuna karena termasuk wilayah penangkapan ikan tradisional mereka.

Pada Sabtu (18/6), jubir Kemlu Tiongkok menyampaikan protes melalui laman resmi mereka yang kemudian dimuat di media Tiongkok dan internasional, atas penangkapan satu kapal dan tujuh ABK Tiongkok oleh TNI AL karena melakukan penangkapan ikan ilegal di Natuna pada Jumat (17/6) lalu.

Penangkapan kapal ikan Tiongkok di wilayah ZEE pada 17 Juni tersebut merupakan kejadian yang ketiga kalinya, setelah sebelumnya TNI AL menangkap kapal dan ABK Tiongkok di perairan Natuna pada Maret dan Mei 2016.

"Apabila nanti terulang lagi, sikap yang sama akan dilakukan oleh Indonesia karena ini adalah sikap yang kita lakukan di ZEE kita dan sesuai dengan hukum internasional," kata Menlu.*

  antara  

Kehadiran Bakamla Bukan Untuk Gagah Gagahan

Bakamla

Kehadiran Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) bukan untuk menyaingi instansi-instansi lain yang sudah ada, tetapi justru untuk mensinergikan semuanya.

Demikian ditegaskan Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Arie Sudewo dalam diskusi panel pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Illegal Fishing) di Hotel Borobudur, Jakarta Rabu (29/6).

Menurutnya, dalam mengamankan wilayah perairan Indonesia yang sangat luas tidak mungkin dilakukan sendirian, jadi perlu sinergitas antar seluruh instansi terkait di bidang pengamanan laut, agar benar-benar bisa saling bersinergi, saling mengingatkan.

"Dengan saling bersinergi, saya sekarang gengsi untuk berbuat salah," kata Arie Sudewo yang disambut dengan tepuk tangan para undangan.

Dengan wilayah geografis perairan Indonesia yang cukup strategis dan memiliki luas perairan 3.257.483 km2, 13.466 pulau dan garis pantai sepanjang 95.181 km, sudah tentu memiliki potensi kelautan yang cukup besar untuk dikelola dan diamankan.

Arie Sudewo juga menyampaikan dalam paparannya mengenai program pilar poros maritim dunia yang terus dilaksanakan oleh Bakamla antara lain pilar pembangunan budaya maritim dan pilar penjagaan dan pengelolaan sumber daya laut secara optimal untuk kepentingan rakyat.

"Dalam pembangunan budaya maritim, salah satu contohnya Bakamla telah mengikuti giat Sail (flet review) dan Forum Group Discussion (FGD) Kamla dengan masyarakat dan instansi terkait. Dalam penjagaan dan pengelolaan sumber daya laut, Bakamla secara teratur melaksanakan patroli terkoordinasi dengan stakeholder dan mengimplementasikan MoU Common Guidelines untuk melindungi nelayan Indonesia dalam mencari ikan di wilayah batas maritim yang belum terselesaikan," ujarnya.

Selain itu, dalam pilar ketiga yaitu kerja sama maritim melalui diplomasi, dijelaskan oleh Ari Sudewo bahwa Bakamla telah melakukan kerja sama dengan negara-negara kawasan, seperti HACGAM (Head of Asean Coast Guard Meeting), ARF (Asean Regional Forum), ADMM-PLUS (Asean Defence Minister Meeting), AMF (Asean Maritime Forum) dan MSDE (Maritime Security Desktop Exercise).

Dalam konteks pilar keempat yaitu pembangunan kekuatan pertahanan maritim, disampaikan bahwa Bakamla telah membangun enam buah kapal patroli dengan ukuran 48 meter dan 16 Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL) guna mendeteksi di jalur-jalur pelayaran strategis dalam kaitannya mendukung pembangunan kekuatan pertahanan maritim.

Pada paparan tersebut, tidak lupa disampaikan peran Bakamla dalam penegakan hukum di bidang perikanan yang meliputi empat poin, antara lain menjadikan illegal fishing sebagai salah satu target operasi dalam Operasi Bersama Bakamla, pertukaran informasi (Pusat Informasi Maritim Bakamla-Satgas 115), menyiapkan Kapal Patroli & Sistem Deteksi Bakamla dan BKO Personel ke Satgas 115.

Turut hadir pada acara tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti yang sekaligus sebagai Dan Satgas 115, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan, Kasal Laksamana TNI Ade Supandi, Kapolri yang diwakili Waka Baharkam Irjen Pol Eko Hadi Sutoyo, serta undangan lainnya.

Bakamla RI adalah badan yang bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Bakamla merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Sejak disahkannya UU 32/2014 tentang Kelautan, Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) resmi berganti nama menjadi Badan Keamanan Laut (Bakamla). Kedudukan Bakamla kemudian diperkuat lagi dengan diterbitkannya Perpers 178/2014 tentang Badan Keamanan Laut. [rus]

  detik  
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...