Indonesia Pertimbangkan Akusisi Kapal Selam dari Turki atau Jerman

Ilustrasi kapal selam TNI AL[dewanwidharta] ⚓️

Indonesia masih mempertimbangkan untuk membeli kapal selam dari Turki atau Jerman.

Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Dahnli Anzar Simanjuntak mengatakan Prabowo masih membandingkan alutsista buatan kedua negara itu selama enam bulan pada tahun ini.

Setelah itu, kata Dahnil, Prabowo akan melaporkan hasil kajiannya kepada Presiden Joko Widodo.

Dia mengakui isu geopolitik dan geostrategis menjadi pertimbangan Indonesia dalam membeli kapal selam.

“Pak Prabowo masih keliling, misalnya hari ini [ke] Jerman, soalnya kapal selam Turki ini masih terkoneksi dengan Jerman [joint production], Prabowo bisa jadi ambil yang Turki atau bisa juga dari Jerman,” kata Dahnil kepada Anadolu Agency, di Kementerian Pertahanan, Jakarta pada Kamis.

Pada akhir November 2019 lalu, Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Turki bertemu dengan Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Prabowo juga melihat langsung pabrik kapal selam Turki.

  ⚓️ AA  

Dua Menteri Melirik Kapal Denmark

Kapal "Ocean Going"  dengan panjang 150 meter Ilustrasi Fregat Iver Huitfeldt class [Brian Aitkenhead] ☆

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di bawah Menhan Prabowo Subianto telah membeli kapal panjang hingga 150 meter atau 'Ocean Going'. Kedua memang sempat membahas soal pengadaan kapal Ocean Going beberapa waktu lalu.

"Pak Prabowo saya lihat angkatan laut udah beli ocean going, akan beli dari Denmark. Itu memang kapal yang ocean going yang 138 meter yang bisa 150 meter. Jadi dia bisa berlayar fregat ini di laut bebas. Kita itu selama 72 tahun merdeka belum punya ocean going," kata Luhut di Jakarta, Jumat (17/1).

Setelah pengadaan untuk Kemenhan, maka selanjutnya kapal sejenis ocean going bisa dibeli untuk kebutuhan Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk mengamankan laut Indonesia.

"Nah sekarang ini nanti kalau Bakamla selesai. Kita juga ingin nanti Bakamla punya seperti itu. Bukan fregat tapi sekelas kapal supaya kapal coast guard bisa juga berlayar di Natuna, ZEE," katanya.

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya juga menyampaikan sedang menyiapkan realisasi pengadaan kapal patroli laut skala besar termasuk di Laut Natuna. Program jangka panjang ini akan menggunakan sumber daya dalam negeri, tak perlu dari luar.

"Bikin kok kita bikin. Dua, bikin dalam negeri ya. Sama ada dua jenis yang satu fregate yang satu namanya OVP. Jadi dua sama dua, empat kapal," kata Trenggono di Istana, Senin (6/1).

"Ohhh industri dalam negeri dong industrinya," katanya.

Prabowo Subianto juga menyambangi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Keduanya sempat membahas persoalan dengan China di Natuna.

Usai pertemuan, Luhut bilang bahwa Indonesia akan membeli kapal panjang sejenis ocean going. Kapal tersebut akan memperkuat pengamanan laut Indonesia.

"Jadi ke depannya, Pak Bowo tadi juga sudah bilang akan memperbanyak kapal angkatan laut. Dan tadi saya usul supaya ada ocean going, kapal yang lebih panjang," kata Luhut di kantornya, Jumat (3/1/20).

"Kita belum pernah punya selama republik ini merdeka. Jadi sekarang ini yang tadi dengan Pak Bowo itu, mau beli yang 138-140 meter frigate," lanjutnya.

Dia mengaku, kapal-kapal patroli laut yang dimiliki Indonesia selama ini belum cukup untuk menjangkau semua kebutuhan pengamanan.

Selama ini kapal coast guard yang dimiliki relatif berukuran kecil sehingga berpengaruh pada kemampuan armada di dalamnya.

"Karena di situ kalau kamu beli kapal 105 meter, baru 2 hari kamu udah muntah darah," katanya

  ★ CNBC  

Prabowo Akan Kunjungan Kerja ke Rusia

Melirik Alutsista Rudal Ilustrasi rudal Bastion [istimewa] ☆

Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Prabowo akan melanjutkan diplomasi pertahanan ke Rusia.

Salah satu isu yang akan dibahas adalah Prabowo punya perhatian mengenai misil.

"Banyak hal, (di) Rusia. Pak Prabowo juga yang menjadi salah satu concern dia (adalah) misil," ujar Dahnil di Kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (16/1/2020).

Kunjungan kerja Prabowo ke berbagai negara di belahan dunia merupakan bagian dari diplomasi pertahanan.

Salah satu tujuannya adalah memodernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI.

Setelah selesai bertandang ke Rusia, kata Dahnil, Prabowo nantinya akan melaporkan rentetan lawatannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Iya semuanya (dilaporkan ke Presiden), akan beliau kasih pertimbangan. Makanya yang turun langsung Pak Prabowo," ucap Dahnil.

"Kenapa? Banyak hal, lah, tambah lagi kan harus perhatikan geopolitik dan geostrategisnya," kata dia.

Sejak dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 23 Oktober 2019, Prabowo sudah mengunjungi sejumlah negara.

Negara itu di antaranya Malaysia pada 14 November 2019, Thailand pada 17 November 2019, Turki pada 27-29 November 2019, dan China pada 15 Desember 2019.

Kemudian disusul Jepang pada 20 Desember 2019, Filipina pada 27 Desember 2019, Perancis pada 11-13 Januari 2020, dan Jerman pada 16 Januari 202.

  ★ Kompas  

Indonesia Segera Borong Kapal Patroli

Bukan Perang Ilustrasi kapal terbesar Bakamla, KN 1101 [istimewa] ☆

Pemerintah Indonesia segera memborong kapal patroli untuk ditempatkan di Laut Natuna Utara. Kabar ini disampaikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melalui juru bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak di Jakarta Kamis (16/1).

Prabowo ingin memperkuat Badan Keamanan Laut (Bakamla) dengan menambah jumlah armada coast guard. Anggaran pembelian kapal patroli tersebut pun dijanjikan segera dicairkan. Langkah Menhan memperbanyak armada kapal patroli ini patut diapresiasi.

Memperkuat armada penjaga laut di Natuna Utara merupakan salah satu solusi terbaik dalam menjaga wilayah hak berdaulat Indonesia dari gangguan kapal asing, terutama China, yang kerap masuk untuk mencuri ikan. Selama ini kapal patroli milik Bakamla dianggap tidak cukup kuat untuk menandingi kecanggihan coast guard milik China yang datang untuk mengawal kapal-kapal pencuri ikan mereka.

OPV 80M Bakamla [istimewa]

Memang Indonesia bisa saja mengerahkan kapal perang untuk menggertak coast guard China sebagaimana respons yang ditunjukkan saat ini. Ada tiga kapal perang dikirim ke Natuna, yakni KRI Karel Satsuit Tubun (KST) 356, KRI Usman Harun (USH) 359, dan KRI Jhon Lie 358. Namun, pertanyaannya, apa tepat kapal perang TNI AL dikerahkan ke wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang sejatinya “hanya” merupakan wilayah hak berdaulat Indonesia?

Bukankah kapal perang seharusnya hanya dikerahkan untuk mengamankan wilayah teritorial Indonesia? Dalam perkara ribut-ribut dengan China di Laut Natuna Utara ini memang banyak terjadi kerancuan dalam memahami antara hak berdaulat dan wilayah kedaulatan.

Di wilayah yang menjadi hak berdaulat kita, yang jaraknya 200 mil dari daratan terluar Indonesia, kapal asing dari negara mana pun pada dasarnya boleh saja melintas. Jikapun ingin menangkap ikan, kapal asing ini harus mendapatkan izin dari Indonesia.

Hak Indonesia atas Natuna Utara ini didasarkan pada United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Inilah dasar hukum internasional dalam penetapan batas ZEE.

Desain OPV 95 PAL Indonesia [PAL]

Lain lagi jika bicara wilayah kedaulatan yang batasnya 12 mil dari pantai. Jika wilayah teritorial ini yang diganggu asing, memang sudah wajib hukumnya kita berperang. Adapun dalam konteks ketegangan di Laut Natuna Utara saat ini, belum terjadi pelanggaran atas kedaulatan Indonesia.

Kembali ke soal pembelian kapal patroli untuk Bakamla, memang sudah waktunya penguatan armada dilakukan. Bakamla sampai saat ini baru memiliki sekitar 40 unit kapal berbagai jenis. Jumlah ini minim untuk Indonesia sebagai negara kepulauan.

Dengan menambah armada patroli, Bakamla tidak lagi mudah kalah gertak dari coast guard China. Intinya, pendekatan seperti ini jauh lebih elegan ketimbang memanas-manasi diri untuk berperang.

Apalagi, jika dicermati, perkara yang muncul di Natuna Utara memang lebih dominan ke urusan perebutan sumber daya. Di wilayah ini potensi perikanannya lebih dari 1 juta ton per tahun. Belum lagi potensi minyak dan gas bumi.

Desain OPV 90 Tescomaritim [Putut Reza]

Cadangan minyak diperkirakan mencapai lebih 14 juta barel, sedangkan gas bumi 112 juta barel. Siapa yang tidak tergiur dengan kekayaan alam itu?

China mengklaim wilayah ini karena didasarkan pada Nine Dash Line atau sembilan garis putus-putus yang mereka buat secara sepihak. Adapun terhadap UNCLOS 1982, mereka meratifikasi kendati tidak mau mengakuinya.

China mengklaim ZEE Indonesia dengan dasar peta Traditional Fish Ground mereka. Artinya, akan terus terjadi ketegangan antardua negara ini. Namun meskipun Laut Natuna Utara akan terus menjadi ganjalan dan memicu tensi panas Indonesia dengan China, itu tidak berarti perang adalah solusinya.

Maka itu pendekatan diplomasi tetap harus dikedepankan. China harus diajak berbicara agar bersedia menghormati Indonesia di Laut Natuna Utara.

Desain OPV DRU [screenshoot]

Selain memperkuat armada patroli Bakamla, solusi lain untuk memperkuat klaim kita atas Natuna Utara adalah dengan memperbanyak nelayan tradisional kita di sana. Sudah tepat langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mendorong nelayan Indonesia untuk datang menangkap ikan di sana. Ini perlu terus dilakukan, tidak hanya ketika tensi dengan China memanas.

Kasus di Natuna Utara ini sudah selayaknya pula menyadarkan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan anggaran pertahanan Indonesia dalam APBN. Tampak ada korelasi antara lemahnya daya gertak kita di Natuna Utara dengan ketersediaan anggaran di APBN.

Jika pada 2019 anggaran pertahanan berjumlah Rp108,4 triliun, seharusnya ada penambahan dalam jumlah signifikan pada 2020 ini dengan memberi penguatan pada belanja armada untuk instansi di luar TNI, terutama Bakamla.

Selain itu ke depan peran Bakamla juga harus diperkuat, jangan lagi terus bergantung kepada TNI untuk mengamankan wilayah laut. Saatnya Bakamla harus menjadi lembaga mandiri, khususnya terkait dengan kepemilikan kapal dan peralatan pendukung lainnya. (nun)

  ★ sindonews  

Rusia Pesan Tank Boat Buatan Indonesia

 Ilustrasi pegelaran tank boat [Tank Boat]

Rusia telah memesan tank boat buatan PT Lundin, yang berbasis di kota Banyuwangi, Jawa Timur. Hal itu disampaikan oleh Duta Besar Indonesia untuk Rusia Wahid Supriyadi.

Ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri Indonesia di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2020), Wahid mengatakan Moskow memesan satu unit tank amfibi, yang bisa berjalan di darat yang juga perairan dangkal, seperti rawa.

"Itu tank yang bisa di darat dan juga air dangkal, seperti di sungai atau rawa-rawa," terang Wahid.

"Saya waktu melihat disana ada satu unit yang masih dikerjakan. Tapi yang sudah diekspor tiga, itu yang pakai bahan komposit yang kekuatannya empat kali dari baja dan memiliki kecepatan 150 kilometer per jam," sambungnya.

Ini bukan kali pertama PT. Lundin mengekspor produk buatan mereka ke Rusia. Tahun 2018 lalu, mereka juga mengekspor tujuh kapal buatannya ke Rusia, yaitu kapal rib (rigit inflatable boat) jenis carbotech.

Saat itu Direktur PT Lundin, John Lundin mengatakan, kapal itu mempunyai lambung sepanjang 12 meter. Dengan ukuran lambung sepanjang itu, kapal berteknologi tinggi ini diklaim sebagai kapal tercepat di Indonesia bahkan Asia.

Dua model kapal carbotech lainnya produksi PT. Lundin juga telah digunakan untuk operasi militer di Swedia dan Rusia.

“Kami banyak menerima pesanan kapal untuk militer, seperti dari Bangladesh, Hong Kong, Malaysia, Brunei, Singapura,” jelas Lundin kala itu. (ian)
 ♖ Sindonews  

TNI Berhasil Temukan Markas KKB di Intan Jaya, Papua

 Ilustrasi pasukan TNI patroli di Papua [istimewa]

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih mengonfirmasi bahwa pasukan TNI telah menemukan markas kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang selama ini berulah di Kabupaten Intan Jaya, Papua.

Wakil Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Dax Sianturi menyebutkan, markas KKB tersebut ditemukan di sebuah perkampungan di Distrik Titigi pada Selasa (14/1/2020).

Menurut dia, pasukan TNI sempat melepaskan tembakan yang akhirnya membuat para anggota KKB kabur.

"Kita sempat lepaskan tembakan dua kali, yang pertama diyakini berhasil mengenai salah seorang KKB yang kemudian digotong oleh teman-temannya ke dalam sebuah honai," kata Dax saat dihubungi, Kamis (16/1/2020).

Dari pantauan di lapangan, menurut Dax, jumlah anggota KKB yang ada di perkampungan tersebut sekitar 70 orang.

Selain itu, jumlah senjata api yang ada di markas KKB tersebut sekitar 20 pucuk senjata.

Namun, setelah para anggota KKB kabur, pasukan TNI tidak melakukan pengejaran.

"Saat ini kita siaga I untuk mengantisipasi adanya balasan dari KKB," kata dia.

Dax menyebutkan, KKB yang ada di Distrik Titigi merupakan gabungan dari dua kelompok, yaitu kelompok pimpinan Lekagak Telenggen dan Militer Murib.

Kedua kelompok tersebut sebelumnya bermarkas di wilayah Kabupaten Puncak.

Belum diketahui mengapa mereka berada di Intan Jaya.

 Asal-usul senjata KKB 

Sebelumnya, Kapolda Papua Irjen Polisi Paulus Waterpauw mengatakan, pihaknya menduga ada senjata yang digunakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua berasal dari Lumajang, Jawa Timur.

Menurut Paulus, berdasarkan informasi yang diperoleh pihaknya, ada senjata rakitan berspesifikasi modern yang dirakit di Lumajang.

Senjata tersebut terindikasi sudah masuk di Papua.

Menurut Paulus, hal ini merupakan pekerjaan besar bagi TNI-Polri untuk melakukan pengusutan.

"Senjata rakitan ini terindikasi sudah masuk di Papua," kata Paulus, di Timika, Minggu (12/1/2020).

Selain itu, senjata dan amunisi yang digunakan KKB juga diduga kuat dipasok dari luar negeri.

Dalam beberapa kasus sebelumnya, berhasil diungkap penyelundupan senjata dan amunisi ke Papua.

Penyelundupan senjata tersebut dari negara Papua Nugini (PNG) dengan melewati jalur-jalur tikus di perbatasan negara Republik Indonesia-PNG.
 ♖ Kompas  

WNI Yang Disandera Abu Sayyaf Berhasil Dibebaskan

 Foto ketiga WNI ketika masih di sandera Abu Sayyaf [istimewa]

Seorang WNI yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina selatan berhasil dibebaskan. Muhammad Farhan berhasil bebas dari penyanderaan kelompok Abu Sayyaf pada Rabu (15/1/2020) kemarin pukul 18.45 waktu setempat. Farhan berhasil diselamatkan militer Filipina di Baranggay Bato Bato, Indanan Sulu.

"Farhan telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Westmincom, Zamboanga dan dinyatakan sehat. Selanjutnya Farhan akan diserahterimakan dari otoritas Filipina kepada KBRI Manila dan dipulangkan ke Indonesia," kata Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam rilis yang diterima Sindonews, Kamis (16/1/2020).

Farhan merupakan salah satu dari tiga WNI yang diculik di perairan Tambisan, Lahad Datu, Malaysia pada 23 September 2019 yang lalu. Dua sandera lainnya yaitu Maharudin dan Samiun telah dibebaskan pada tanggal 22 Desember 2019 dan diserahkan langsung oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kepada keluarga pada 26 Desember 2019.

"Dengan bebasnya Farhan maka saat ini seluruh WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf telah berhasil dibebaskan," kata Kemlu.

"Pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang baik dari Pemerintah Filipina, termasuk Divisi 11 AFP di Sulu, dalam upaya pembebasan para sandera WNI," demikian pernyataan dari Kemlu. (ian)
 ♖ Sindonews  

Indonesian Navy Requests Anti-Submarine and Surface Warfare Capabilities

For five PanthersHelikopter TNI AL [TNI AL] ☆

The Indonesian Navy (Tentara Nasional Indonesia: TNI-AL) has submitted a formal request to refit five more of its Airbus Helicopters AS 565MBe Panther helicopters with initial anti-submarine and anti-surface capabilities.

The request has been submitted by the TNI-AL’s office of planning and budget allocation to the country’s Ministry of Defence for consideration.

According to a copy of the request that has been forwarded to Jane’s, the service is requesting IDR 384 million (USD 30,000) to upgrade two airframes with anti-submarine warfare (ASW) fittings and IDR 216 million to install anti-surface equipment on three helicopters. 

  ☆ IHS Janes  

Inggris Tawarkan Alutsista Ke Indonesia

 Ilustrasi Hawk TNI AU merupakan alutsista dari Inggris [TNI AU] ☆

Inggris secara tersirat menyatakan minatnya untuk menjual senjata dan peralatan militer lainnya ke Indonesia. Minat itu disampaikan oleh Menteri Inggris untuk Urusan Asia Pasifik, Heather Wheeler.

Ditemui saat peresmian kantor Misi Inggris untuk ASEAN di komplek Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, Kamis (15/1/2020), Wheeler awalnya menyinggung mengenai kerja sama militer antara Indonesia dan Inggris. Ia kemudian mengatakan, Inggris memiliki industri pertahanan yang baik dan siap menjual senjata dan peralatan militer ke Indonesia.

"Kami telah melakukan pertukaran dengan beberapa pasukan Indonesia, mereka datang untuk belajar dan berlatih bersama kami dan kami sangat terbuka untuk itu, sama halnya dengan pembicaraan tentang kontra terorisme, kami pikir ada banyak hal yang dapat dipelajari dari kedua sisi tentang itu dan kami ingin memastikan bahwa ada hubungan yang terbuka," tuturnya.

"Kami memiliki bisnis penjualan senjata yang berkembang pesat dan jika ada peralatan militer yang dapat kami jual, itu adalah hal yang tepat dan saya akan menandatangani sertifikat penjualan untuk itu," sambungnya.

Sementara ketika ditanya mengenai hubungan dan kerja sama Inggris-Indonesia pasca Brexit, Wheeler menuturkan pihaknya telah menyiapkan beberapa mekanisme kerja sama. Namun Wheeler menyebut apa yang menjadi fokus Inggris saat ini adalah memajukan area di bidang-bidang keahlian khusus, di mana salah satu caranya adalah dengan menjalin kerja sama antara universitas di kedua negara.

"Kita memiliki kerja sama perdagangan bernilai miliaran dolar. Kita juga memiliki hubungan yang baik dengan pelajar yang datang ke negara kami untuk belajar. Tapi apa yang coba kami majukan adalah memastikan bahwa area bidang keahlian yang baik, apakah itu universitas maritim dan kita dapat melakukan pertukaran dan memiliki pengaturan bilateral dengan beberapa universitas di Indonesia," ungkapnya.

"Sangat penting, Indonesia seperti kami adalah negara kepulauan dan saat seperti itu (Brexit), ketika kita memiliki koneksi yang baik, kita dapat bekerja sama dengan sangat baik," tukas Wheeler. (ian) 

  ☆ sindonews  

Indonesia’s Modernization Efforts Spur Big Increase

In defense spendingFregat Iver Huitfeldt class [Brian Aitkenhead] ☆

Indonesia’s defense spending is expected to rise nearly 20% in 2020 from the previous year, bringing it to about 5% of total government spending. The increase is attributed in part to the modernization of the country’s Armed Forces, the improved well-being of its military personnel and greater indigenization of the country’s defense industry.

A key part of Indonesia’s defense modernization is an upgrade of critical weapons systems, Indonesian Minister of Defence Prabowo Subianto, pictured, told reporters in Jakarta on December 3, 2019.

“Our defense budget is the lowest compared to our neighbors in Southeast Asia. It has yet to reach 1% of our GDP [gross domestic product],” said Subianto, a retired general. He added that some other countries in the region spend between 2% and 3% of GDP on defense and that a significant rise is necessary for the country’s sovereignty and security.

Jakarta’s state budget for 2020 allocates U.S. $ 9.26 billion for defense, up 19.8% from 2019, according to the Indonesian Ministry of Finance.

The Ministry of Defence outlined proposals for multibillion-dollar investments that include fighter aircraft, transport aircraft, tanks, air defense systems and surface fighters, reported IHS Jane’s Defence.

Ilustration F16V [Lockheed Martin]

Lockheed Martin F-16V Block 70/72 Fighting Falcon Multirole Combat Aircraft is the costliest acquisition in the government’s defense priorities for 2020-2024. Two squadrons, totaling 32 planes, will cost an estimated U.S. $2 billion. Indonesia’s Navy is projected to acquire a variant of Denmark’s Iver Huitfeldt-class frigate as part of its U.S. $720 million frigate acquisition program. A pair of hydrographic survey ships — also suitable for submarine rescues — have been approved for U.S. $143 million. The Army’s procurement plans include the acquisition of up to 10 Boeing CH-47F Chinook heavy-lift transport helicopters, which are useful in humanitarian assistance and disaster relief missions.

Indonesian President Joko Widodo announced a defense spending goal of 1.5% of Indonesia’s GDP by 2019 during his first presidential campaign in 2014, analyst Daniel Darling wrote in an August 2019 report for Forecast International, a defense research group.

KRI 405 [submarine.id]

“Achieving the 1.5 percent of GDP benchmark is in line with Indonesia’s larger military reform goal of creating a force-of-scale capable of meeting the minimum response required to deal with a variety of strategic threats by 2024,” Darling stated. The military reforms involve recruiting, retaining, housing, equipping and training a force that is able to deploy the minimal assets necessary to conduct counterinsurgency operations, international peacekeeping missions and disaster relief operations, as well as offshore and exclusive economic zone protection.

Beijing’s claims to areas of the South China Sea that overlap with Indonesia’s territorial waters is one strategic challenge Jakarta faces, Darling added.

Moreover, indigenous defense industry growth is a priority going forward for the next five to 10 years, explained Indonesian Deputy Minister of Defense Sakti Wahyu Trenggono in a November 29, 2019, media roundtable.

“It is certain that we want the production capacity and capability of the local defense industry to be maximized for the absorption of the defense budget,” he said.

Tom Abke is a FORUM contributor reporting from Singapore. 

  ☆ IP Defense Forum  

Komisi I Dukung Penambahan Anggaran Untuk Bakamla

 Ilustrasi KN 1101 Bakamla [def.pk] ☆

Komisi I DPR RI mendukung adanya penambahan anggaran Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) untuk mendukung pengamanan di sana.

“Jika diusulkan, kita dukung. Melihat risiko dan dampaknya seperti ini. Dulu-dulu belum terlalu terasa bahwa cost guard kita masih minim dengan kemampuan yang belum sepadan,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/1).

Dengan adanya penambahan anggaran, dia berharap hal tersebut dapat memperkuat armada coast guard Indonesia. Pasalnya, ia menilai sikap Cina sudah keterlaluan dalam mengklaim wilayah perairan Indonesia.

“Kita usir, itu satu-satunya. Sambil kita tingkatkan jalur diplomasi agar lebih kencang lagi dan lebih kuat lagi,” ujar Kharis.

Untuk saat ini, dia mendorong pemerintah Indonesia untuk tetap bersiaga di perairan Natuna. Bahkan, dia menyarankan agar pengamanan yang dilakukan Bakamla juga didukung dengan alat utama sistem pertahanan (alutsista) TNI AU.

“Mungkin juga minta alutsista TNI AL, itu menjaga wilayah laut NKRI dengan baik. Full 24 jam harus dijaga, kalau dijaga mereka tidak akan masuk,” ujar Kharis.

Ditanya lagi soal dukungan penambahan anggaran untuk Bakamla, dia menegaskan bahwa pihaknya mendukung jika pemerintah mengusulkan hal tersebut. Selama hal tersebut berkaitan dalam penambahan pengamanan Indonesia.

“Karena begini, pada 2020 sudah berjalan dan disepakati belum ada anggaran untuk tu. Tapi kenyataannya, tantangannya sedemikian besar,” ujar Kharis. 

  ☆ Republika  

Korsel Bantu Indonesia Kembangkan Kapal Selam

Proses perakitan kapal selam pesanan ketiga TNI AL di PT PAL [def.pk] ★

Korea Selatan (Korsel) menyatakan, penjualan kapal selam buatan mereka ke Indonsia tidak hanya berhenti pada proses-jual beli. Tapi, di dalamnya terdapat juga proses transfer teknologi.

Duta Besar Korsel untuk Indonesia, Kim Chang-beom menuturkan, dalam perjanjian kapal selam itu, Korsel juga akan membantu Indonesia untuk mengembangkan dan merakit kapal selam sendiri.

"Kami telah mengirimkan kapal selam ke Indonesia. Ini bukan hanya sekedar pembelian peralatan militer, tapi juga untuk membantu Indonesia dalam mengembangkan dan membuat kapal selam," ucap Chang-beom pada Selasa (14/1/2020).

"Kapal selam yang sudah kami kirim, sebagian dirakit di Surabaya oleh PT. PAL. Kontrak berikutnya adalah untuk pembelian tiga kapal selam lainnya dari Korsel. Kontrak ini hanya tinggal ditandantangani," sambungnya.

Dia lalu menyinggung mengenai proyek KFX/IFX, yakni proyek pengembangan jet tempur generasi terbaru Korsel dan Indonesia. Dia berharap proyek ini dapat segera kembali berjalan.

"Dari sisi Indonesia ada PTDI, dari Korsel KAI untuk merancang dan membangun jet tempur generasi terbaru untuk Angkatan Udara kedua negara. Dengan adanya pergantian seluruh kabinet pemerintahan Indonesia, ada penundaan dalam kelanjutan program ini," ucapnya.

"Oleh karena itu, Menteri Pertahanan kami melakukan kunjungan ke Jakarta pada Desember tahun lalu. Kami sedang menanti kunjungan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Korsel untuk bertemu Menteri Pertahanan kami dan membuka jalan bagi percepatan proyek KFX/IFX," tukasnya. (esn)

  ★ sindonews  

[Video] OPV 90 Rancangan DRU

Diposkan IKONid 789 PT DRU  meluncurkan video desain OPV dengan panjang 90 M. Berikut videonya :

  ★ Youtube  

Spesifikasi Helikopter Cadangan Presiden Jokowi

Super Cougar Helikopter Caracal TNI AU [Jeff Prananda] ★

Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk sementara waktu akan menggunakan helikopter Caracal milik TNI Angkatan Udara untuk kegiatan kepresidenannya. Jokowi meninjau helikopter cadangan untuknya itu di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Minggu 12 Januari 2020.

Helikopter berjenis EC-725 AP/Caracal itu akan menggantikan selama Super Puma menjalani perawatan. Tidak dijelaskan kondisi helikopter berkelir biru yang biasa digunakan untuk agenda kepresidenan itu, tapi helikopter itu belum lama, Minggu 5 Januari, memang gagal mendaratkan Jokowi. Saat itu sang presiden hendak meninjau dan memberikan bantuan kepada korban longsor dan banjir bandang di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

"Kami harus mencarikan heli alternatif untuk dukungan VVIP. Sehingga saya display, saya laporkan ke beliau terkait dengan keamanan dan kenyamanan (helikopter)," ucap Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Minggu 12 Januari 2020.

Helikopter EC-725 AP/Caracal biasa disebut juga Super Cougar atau H225M. Helikopter ini masih keluarga Super Puma (H215) karena sama-sama helikopter SAR tempur buatan Airbus Helicopters. Perbedaan paling mencolok di antara keduanya adalah jumlah baling-balik (blade) pada rotor utama. Super Puma masih empat blade, sedang H225M menggunakan lima.

Berikut ini, spesifikasi selengkapnya dari helikopter kepresidenan cadangan ini yang dikutip dari situs airbus dan beberapa sumber lain,

★ Tenaga dan Rotor. Helikopter tempur multi guna ini ditenagai mesin Makila 2A1 yang rotor lima baling-balingnya memiliki tingkat vibrasi rendah. Desain spherilex modular juga menjadikannya tak perlu perawatan biaya tinggi.

★ SAR. Sesuai fungsinya untuk tempur dan SAR, helikopter ini bisa beroperasi baik dari kapal laut maupun darat. Helikopter memiliki perlindungan dari es dan pasir, pelontar flare, tali untuk pengerahan maupun penarikan personel, serta night vision goggle compatibility untuk menembus segala cuaca.

★ Senjata. Persenjataan terdiri dari cannon 20 mm serta machine gun 7,62 mm. Selain itu masih ada heavy store carriers untuk satu rocket pods 68 mm, cannon pod 20 mm, dan cannon pod 12,7 mm. Di sistem persenjataan ini dilengkapi pula dengan radar warning receiver, missile approach warning system, laser warning receiver.

★ Kapasitas dan Kecepatan. Helikopter yang diklaim nyaman oleh Panglima TNI Hadi Tjahjanto ini berkapasitas 31 orang termasuk kru. Dengan bobot take off maksimum 11.200 kilogram dan bentang baling-baling 16,2 meter, capung besi ini mampu melesat hingga 324 kilometer per jam dan daya jelajah dengan bahan bakar normal sejauh 920 kilometer.

  ★ Tempo