Sabtu, 26 September 2015

RAN dan TNI AL akan Gelar Latihan Bersama

KRI Usman Harun [BS/supermarine]

Wakil Asisten Operasi (Waasops) Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI I. G. Putu Wija Mahadi, S.H., menerima laporan persiapan pelaksanaan Latihan Perang Laut bersama dengan Angkatan Laut Australia (Royal Australian Navy) bertempat di ruang rapat Waasops Kasal di Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal), Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (22/9).

Latihan bilateral antara TNI Angkatan Laut dengan Royal Australian Navy (RAN) ini terakhir kali dilaksanakan pada tahun 2011 dan kembali dilaksanakan lagi pada tahun 2015 ini dengan fokus kegiatan dalam bidang Militery Operation Other Than War (MOOTW).

Pelaksanaan latihan bersama kali ini diberi nama New Horizon Exercise 2015 yang dilaksanakan selama empat hari di wilayah perairan Indonesia dalam tiga kegiatan yaitu Harbour Phase, Sea Phase dan Post Exercise Phase.

Menurut Kolonel Laut (P) Didong Rio Duta selaku Komandan Satgas dan juga Komandan KRI Usman Harun mengatakan, pada latihan ini TNI Angkatan Laut melibatkan 2 KRI, yaitu KRI Usman Harun 359 dan KRI Diponegoro 365, satu Heli BO 105 serta Pesud CN 235 MPA, sementara dari pihak Royal Australian Navy (RAN) mengerahkan dua Kapal perang HMAS Arunta (FFGHM) dan HMAS Sirius (AOR) serta satu heli RAN Seahawk.

Yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan latihan bersama tersebut dimana melibatkan 313 prajurit TNI Angkatan Laut, bertujuan untuk meningkatkan hubungan dan pemahaman melalui pelatihan di pangkalan (dalam bentuk interaksi sosial), meningkatkan kemampuan tempur, saling pengertian dan kerja sama melalui program latihan terstruktur di pangkalan serta meningkatkan kemampuan dalam keterampilan kepelautan, keterampilan aksi peperangan dan komunikasi.

Wakil Asisten Operasi (Waasops) Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI I. G. Putu Wija Mahadi, S.H., menegaskan bahwa agar unsur yang terlibat dipersiapkan dengan baik dan seluruh personel yang terlibat dalam latihan ini agar tetap diperhatikan faktor keamanan personel dan material.

KRI dan Pesud yang terlibat dalam latihan dengan kedua negara dipersiapkan dan baik dan faktor keamanan personel dan material diperhatikan”.

Selain latihan dengan Angkatan Laut Australia, juga TNI Angkatan Laut akan melaksanakan latihan bersama dengan Tentara Laut Diraja Brunei. Dalam Latihan ini Letkol Laut (P) Lukman Harish bertindak selaku Komandan Satgas yang saat ini menjabat Komandan KRI Keris 624.

Latihan TNI Angkatan Laut dengan Tentara Laut Diraja Brunei ini dilaksanakan di Surabaya selama 6 (enam) hari yang diberi nama latihan “Helang Laut 16A/15”. Dan dalam latihan ini akan dilaksanakan kegiatan simulasi perang elektronika yang seluruhnya dilaksanakan di darat.

  ♔ JMOL  

BPPT dan Saab Lakukan MoU

Kembangkan Teknologi PertahananPerusahaan pertahanan dan pengamanan Saab dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah menandatangani surat perjanjian untuk kolaborasi di dalam lingkup teknologi pertahanan di Gedung BPPT, Serpong, Tangerang, Kamis, (27/8/15). Bentuk perjanjian ini adalah Memorandum of Understanding (MOU), dengan tujuan kolaborasi dalam teknologi pertahanan.

Kolaborasi dari kedua instansi tersebut antara lain mengenai kedirgantaraan, sensor dan sektor kemaritiman. Kolaborasi ini akan mengembangkan beberapa proyek yang akan mendukung kemandirian Indonesia di teknologi pertahanan. Ikatan yang kuat antara lembaga akademis, industri dan pemerintah yang disebut Triple Helix ini adalah sebuah contoh pengalaman sukses yang sudah diterapkan oleh Swedia dan Saab.

Chief Technology Officer dari Saab, Pontus De Laval menyampaikan kegembiraannya dalam rangkaian kerjasama ini. “Dengan senang hati kami bagikan pengembangan sistem pertempuran udara (Air Combat System) yang merupakan salah satu contoh dari kami dalam kerjasama seperti ini,” ujarnya.

Ke depan, Pontus berjanji, kerjasama seperti ini akan kerap dilakukan guna mengembangkan inovasi dalam mendukung teknologi pertahanan Indonesia. “Pengembangan dari kapabilitas teknologi mutakhir secara efisien tidak akan terjadi tanpa kolaborasi dengan lembaga akademis dan pihak pemerintah. Kerja sama ini akan memperkuat semua pihak dan memungkinkan untuk berkontribusi secara maksimal dalam pembuatan inovasi,” pungkasnya.

  ♔ JMOL  

Menhan Kroasia Kunjungi Kemhan

Kunjungan Menhan Kroasia ke Indonesia Lengkapi Hubungan yang Telah Terjalin Lama Kunjungan Menhan Republik Kroasia ke Indonesia kali ini melengkapi hubungan kedua negara yang telah terjalin beberapa tahun lalu sejak Kroasia belum terpisah dengan Yugoslavia. Meskipun kunjungan ini adalah kunjungan yang pertama ke Indonesia sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo namun hubungan ini menunjukkan arah yang lebih baik.

Demikian diungkapkan Menhan Republik Kroasia H.E.Mr. Ante Kotromanovic dihadapan Menhan RI Ryamizard Ryacudu saat melakukan pertemuan bilateral, Selasa (22/9), di Kemhan Jakarta. Setelah melakukan courtesy call (cc), kedua pemimpin tertinggi di Kemhan tersebut langsung memimpin pembicaraan bilateral yang dihadiri beberapa pejabat Kemhan dan Kemlu diantaranya Dirjen Strahan, Dirjen Renhan, Kabadan Ranahan, Staf Khusus Menhan Bid. Kersin, Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu Ferry Adamhar, S.H., LL.M serta Dir. Eropa Tengah dan Timur Kemlu Witjaksono Adji.

Dalam pembicaraan tersebut, Menhan Kroasia menyampaikan bahwa ada tiga hal yang menjadi topik pembicaraan yaitu bidang politik, bagaimana mengembangkan hubungan bilateral untuk jangka waktu yang lebih panjang dan mengagendakan pertemuan lanjutan yang akan dilakukan setiap tahunnya.

Menurut Menhan Kroasia yang pertama adalah bidang politik. Dikatakannya bahwa politik adalah dasar dari segalanya, apabila secara politik tidak dapat berkomunikasi dengan baik maka tidak akan ada kelanjutan perkembangan dari bidang-bidang lainnya. Sedangkan yang kedua adalah hubungan bilateral dalam bidang pertahanan. Hal ini sejalan dengan harapan kedua negara yang tengah berupaya untuk memodernisasi militer dan alustsista. “Ini adalah kesempatan yang baik bagi kedua negara untuk mengembangkan hubungan kearah yang lebih baik lagi,” ungkap Menhan Kroasia.

Sementara dalam bidang industri pertahanan, Kroasia adalah negara ketiga terbesar di dunia yang berhasil memproduksi dan mengembangkan alutsistanya seperti mobil pertahanan yang dimodifikasi dengan anti roket. Selain industri pertahanan, beberapa bidang kerjasama dapat dikembangkan kedua negara seperti bidang investasi, pertukaran tenaga ahli dan pertukaran informasi dalam anti terorisme. Hal ini mengingat Indonesia memiliki pusat anti terorisme terbesar di ASEAN (Pusat Perdamaian dan Keamanan Indonesia/Indonesia Peace and Security Centre/IPSC).

Di bidang keamanan, hal yang perlu dikembangkan dan mendapat perhatian adalah masalah migrasi seperti maraknya pengungsi Syria, Iraq dan Kurdi dalam jumlah besar. Ini merupakan salah satu tantangan besar bagi negara Kroasia. Untuk itu Kroasia berharap dapat bertukar pikiran dan berbagi pengalaman serta mendapat informasi dari Indonesia dalam menghadapi tantangan dan ancaman yang kerap muncul di Kroasia.

Menanggapi hal tersebut Menhan RI mengatakan bahwa dalam menjalankan prioritas kebijakan pertahanan Indonesia atau dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya, Kemhan mengacu pada amanat konstitusional yaitu menjaga kedaulatan bangsa dan negara, melindungi segenap kepentingan nasional dan ikut serta menjaga ketertiban dan perdamaian dunia.

Ketiga tugas konstitusional tersebut merupakan dasar bagi Kemhan dalam mewujudkan hubungan bilateral dan kerjasama maupun diplomasi pertahanan dengan negara-negara sahabat. Dalam rangka pencapain tugas pokok tersebut, Kemhan telah menetapkan prioritas kebijakan. Kebijakan tersebut antara lain pembangunan pertahanan negara diselenggarakan untuk mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia serta keselamatan segenap bangsa Indonesia.

Prioritas kebijakan pertahanan diarahkan untuk menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan yang mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Permberdayaan pertahanan negara dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga negara, pemanfaatan seluruh sumber daya nasional dan seluruh wilayah negara dalam menghadapi ancaman.

Sangat penting bagi Indonesia dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI yang terdiri dari 17.000 kepulauan. Mengingat posisi Indonesia yang terbagi dalam beberapa kepulauan yang dikelilingi oleh lautan, sangat sulit bagi Indonesia dalam menjaga keutuhan dan keamanan wilayah Indonesia. Namun Indonesia memiliki dua kekuatan pertahanan yaitu kekuatan pertahanan pusat dan kekuatan pertahanan wilayah.

Kekuatan pertahanan pusat adalah kekuatan tersebar ke seluruh provinsi dimana pulau-pulau merupakan kompartemen strategis sedangkan kekuatan pertahanan wilayah terbagi dalam komando daerah militer (kodam). Sehingga apabila sewaktu-waktu ancaman pertahanan dan keamanan muncul di Indonesia, dapat segera dengan mudah untuk diatasi. (ERA/SPD)

  ♔ DMC  

[Foto] OCEA Prepares Delivery of the Second Indonesian Oceanographic Vessel

KRI Spica 934 oceanographic vessel (all photos : Mer et Marine)

Floated by OCEA at Les Sables d'Olonne on August 3, the second Oceanographic vessel for the Indonesian Navy is completing its tests, while the manufacturer was training his crew which arrived in France last month.

As part of this sea trial test, the KRI Spica rebounded yesterday to Brest, and then return for its delivery. Expected in October departs to Indonesia and normally will arrive by November.
The OCEA 190 SC-WB type vessel has 60.1 meters long and 11.5 meters wide. This is the sistership of KRI Rigel, floated by OCEA in March and up to Jakarta on May 14 after traveling 8,300 miles.
  ♔ Mer et Marine  

Penambahan anggaran Kemhan masih jauh dari kebutuhan

Alutsista terbaru TNI yang akan merapat sebentar lagi [Mer et Marine] 

Anggota Komisi I DPR, Sukamta menilai penambahan anggaran Kementerian Pertahanan/TNI senilai Rp 37 triliun pada 2016, masih jauh dari kebutuhan institusi itu untuk memenuhi Minimun Essential Forces (kekuatan minimun).

"Berbagai faktor membutuhkan anggaran yang cukup, kenaikan Rp 37 triliun masih jauh dari kebutuhan memenuhi MEF," katanya di Jakarta, Sabtu.

Dia menjelaskan saat ini ada perubahan lingkungan strategis regional dan kawasan, misalnya di wilayah Laut China Selatan. Menurut dia, intensitas dan eskalasi di wilayah itu membuat negara-negara yang terlibat, menganggarkan belanja alat utama sistem senjata (Alutsista) cukup besar.

"Misalnya Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Tiongkok, yang akhirnya juga mendorong Jepang nengubah doktrin keamanan dan bela diri," ujarnya.

Sukamta menilai semua itu menuntut Indonesia untuk waspada dan antisipasi agar apabila suatu saat benar-benar terjadi konflik maka Indonesia tidak tertinggal.

Selain itu menurut dia, di dalam negeri, Indonesia ancaman separatisme dan terorisme yang juga menuntut kewaspadaan.

"Walaupun itu utamanya tupoksi polisi namun ketika sudah terjadi terorisme bersenjata, TNI harus siap siaga," katanya.

Politikus PKS itu menjelaskan, di sisi lain kesejahteraan TNI juga mendesak ditingkatkan, seperti banyak perumahan TNI yang kurang layak dan uang lauk pauk.

Menurut dia, semua faktor-faktor tersebut membutuhkan dukungan anggaran yang cukup, sehingga tambahan anggaran Kemhan/TNI senilai Rp 37 triliun dinilainya masih kurang.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq menegaskan Komisi I setuju penambahan anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI tahun 2016 senilai Rp 37 triliun.

"Komisi I DPR pada prinsipnya mendukung (penambahan anggaran Kemhan dan TNI tahun 2016 senilai Rp 37 triliun," katanya kepada Antara di Jakarta, Jumat (25/9).

Dia menjelaskan, setelah Komisi I DPR menyetujui maka akan diajukan ke Badan Anggaran DPR untuk dibahas lebih lanjut.

Menurut dia, dana tambahan itu akan digunakan untuk kebutuhan kesejahteraan pegawai dan pembelian Alutsista. "Paling banyak (digunakan) untuk Alutsista sekitar Rp 30 triliun," ujarnya.

Tahun penganggaran 2015, Kementerian Pertahanan/TNI mendapat anggaran Rp 102 triliun dengan alokasi untuk alutsista sekitar Rp 40 triliun.

Sementara itu, pada 2016 pagu anggaran Kemhan/TNI hanya Rp 95 triliun, turun sekitar Rp 7 triliun dibandingkan anggaran 2015.

  ♔ antara  

Rangkaian Kegiatan HUT TNI

Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan memperingati Hari TNI ke-70 tahun 2015 yang akan dilaksanakan di Dermaga Indah Kiat Cilegon, Provinsi Banten, pada hari Senin 5 Oktober 2015.

Upacara Parade dan Defile Peringatan Hari TNI ke-70 dipimpin langsung Presiden RI Joko Widodo selaku Inspektur Upacara (Irup) dengan didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Mulyono, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi dan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Agus Supriatna.

Sebelum puncak Peringatan Hari TNI ke-70, pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015 akan digelar Gladi Bersih akan dipimpin langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang didamping Kasad, Kasal, Kasau dan Asops Panglima TNI Mayjen TNI Fransen G. Siahaan selaku ketua panitia pusat Peringatan Hari TNI ke-70 tahun 2015.

Adapun rangkaian kegiatan Hari TNI ke-70 yang telah dilaksanakan Bhakti Sosial Sail Tomini meliputi Operasi Bhakti Kartika Jaya, Operasi Bhakti Surya Bhaskara Jaya, dan Operasi Bhakti Pelangi Nusantara pada tanggal 13-14 September 2015 di Teluk Tomini dengan melibatkan 2.000 orang.

Bhakti sosial yang sudah dilaksanakan yaitu, Operasi Katarak di wilayah Kodam III/Slw (Cilegon) pada tanggal 19-20 September 2015 melibatkan 500 pasien, kegiatan Anjangsana pada tanggal 22 September 2015, di RSPAD Gatot Subroto, RSAL Dr. Mintohardjo dan RSAU Dr. Esnawan Antariksa sebanyak 300 pasien, pengobatan massal tanggal 23 September 2015 di wilayah Korem 064/MY dengan melibatkan 3.000 pasien.

Sedangkan bentuk Bhakti Sosial yang sedang dan akan dilaksanakan yaitu, pada tanggal 25-27 September 2015 di wilayah Kodam Jaya dengan 1.000 pasien, di Pesantren Al Qosimiyyah Tasikmalaya 1.475 pasien, Donor Darah tanggal 30 September 2015 di Mabes TNI sebanyak 3.000 pendonor dan di Purwakarta pada tanggal 2-4 Oktober 2015 sebanyak 500 pasien.

Sementara itu, pada tanggal 27 September 2015, TNI juga menggelar Lomba Lari 10 K yang dilaksanakan di Silang Monas Jakarta Pusat. Di hari yang sama seluruh pasukan yang tergabung dalam pasukan Upacara dan seluruh Alutsista TNI akan pergeseran pasukan menuju Pantai Dermaga Indah Kiat Banten.

Puncak Peringatan Hari TNI ke-70 tahun ini, TNI akan mengerahkan 12.080 prajurit dari Ketiga Angkatan dan pengerahan Alutsista. Selain itu, pelaksanaan upacara akan dimeriahkan dengan demontrasi prajurit dan Alutsista TNI, seperti: TNI AD menampilkan Demo Yongmoodo berkekuatan 3.233 prajurit, demo ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan prajurit dalam teknik beladiri militer dengan baik. Gerakan yang ditampilkan adalah Yonghobob, Gibon, Sasu, Teknik jatuh, perkelahian tanpa alat dan perkelaihian dengan alat.

Sedangkan TNI AL mendemontrasikan Operasi Laut Gabungan, Operasi Amphibi dan penembakan senjata startegis Exocet MM 40. Operasi Laut Gabungan dalam rangka merebut keunggulan Laut dan Operasi Amphibi untuk mengembalikan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demo tersebut melibatkan 3.374 prajurit TNI AL, 43 KRI, dan 25 Unit Pesawat.

Kemudian TNI AU menampilkan Demo Operasi Udara Gabungan untuk merebut keunggulan udara. Demo tersebut melibatkan 1.794 prajurit TNI AU, 130 pesawat baik pesawat jenis Helly, Cesna, Angkut, Latih, dan pesawat Tempur seperti 4 pesawat EMB-314, 12 T-50, 10 pesawat Hawk 100/200, 12 F-16 dan 10 pesawat Sukhoi.

Kabidpenum Puspen TNI
Kolonel Czi Berlin G. S.Sos., M.M.

  ♔ Poskota  

Korea akan Tetap Bangun KFX, Tanpa Teknologi AS

Korea Selatan kecewa setelah membeli begitu banyak senjata, namun AS tetap tidak memberikan transfer teknologi. Kisah Korea ini dialami Jepang, belasan tahun silam, saat bekerjasama membangun pesawat tempur dengan AS.Model Pesawat KFX-C103-iA

Kepala Staf Angkatan Udara Korea Selatan, Jung Gyeong-doo mengatakan meskipun AS mungkin tidak memberikan empat teknologi inti yang diperlukan untuk pengembangan jet tempur KF-X, namun Korea akan tetap dapat mendorong proyek KF-X, untuk terwujud. Kontrak pembelian jet tempur F-35A dari AS tidak termasuk menyediakan empat teknologi inti, ujar Kepala Staf Angkatan Udara Jung, saat inspeksi parlemen terhadap ke Markas Besar Angkatan Udara tanggal 22 September 2015.

Sebelumnya, pada tahun 2014 September, militer Korea menuntut transfer 25 jenis teknologi seperti radar AESA, kontrol penerbangan, avionik, dan senjata, saat memutuskan untuk membeli 40 jet tempur siluman AS, F-35A dengan nilai kontrak 7.34 triliun won (US$ 6.23 miliar).

Namun pemerintah AS menolak untuk menyetujui ekspor dari empat teknologi inti karena masalah keamanan nasional, ujar anggota Defense Acquisition Program Administration (DAPA). Keempat item itu adalah radar AESA, infrared search and tracking equipment (IRST), electro-optical target tracking devices (EO TGP), dan RF Jammers. Militer Korea berencana untuk menggunakan teknologi itu di tahun 2025. Kini diketahui bahwa empat teknologi itu, tidak termasuk dalam kontrak resmi ketika pemerintah Korea memutuskan untuk membeli pesawat tempur F-35A dari Amerika Serikat.

DAPA sedang mempertimbangkan untuk maju memproduksi radar AESA, infrared search dan tracking equipment dengan cara kerjasama teknologi dengan negara-negara ketiga seperti dari Eropa dan pengembangan teknologinya di Korea.

Tapi hari ini, selama inspeksi parlemen, anggota parlemen kekhawatiran tentang penundaan/ terlambatnya program pengembangan pesawat tempur Korea, sejak Korea menyetujui program pesawat tersebut digarap bersama perusahaan Lockheed Martin, yang merupakan produsen F-35A, yang diharapkan akan mentransfer teknologi inti kepada Korea.

Beberapa pakar militer mengatakan bahwa Korea adalah salah satu pembeli terbesar senjata AS, tetapi AS sangat enggan untuk mentransfer teknologi ke Korea setelah mereka menjual senjatanya ke Korea. “Akhir-akhir ini, AS mengidentifikasi Korea sebagai pesaing di pasar senjata internasional,” kata seorang pejabat militer. “AS tidak memberikan Korea janji transfer teknologi setelah menjual F-15K.” [businesskorea.co.kr]

   jakartagreater  

[Foto] Terrex APC

Hiu Baja Canggih dari Singapura
Terrex kendaraan angkut personel lapis baja kebanggaan Singapura, kendaraan ini merupakan bagian dari program ACMS (Advance Combat Man Sytem) atau prajurit masa depan. Terrex merupakan kendaraan angkut personel, sehingga tidak dilengkapi dengan persenjataan berat. Terrex memiliki desain yang sangat maju dan canggih, bahkan salah satu kendaraan tempur paling canggih di Asia Tenggara. [military-today.com]

Terrex, Hiu Baja Canggih dari Singapura
Terrex AV81 merupakan Armor Personal Carrier beroda 8, yang dirancang oleh Singapore Technologies Kinetics pada tahun 2006. Terrex didesain dengan tingkat proteksi yang sangat tinggi lantaran telah mengadopsi sistem komposit AMAP (Advance Modular Armour Protection) buatan IBD (Ingenier Buro Deisenroth), Jerman. AMAP merupakan sebuah perisai yang terdiri dari beberapa segmen, jika salah satu segmen rusak akibat tertembak akan mudah dipasang kembali dan diperbaiki. [military-today.com]
Terrex, Hiu Baja Canggih dari Singapura
Terrex dirancang dengan bentuk meruncing, agar peluru lawan memantul jika mengenai tubuh Terrex. Sekilas bentuk Terrex sangat mirip dengan ikan hiu, selain itu desain tersebut membuat Terrex sangat stabil jika diajak berenang saat operasi lintas amfibi, karena Terrex memiliki kemampuan berenang secara terbatas di laut. [military-today.com]
Terrex, Hiu Baja Canggih dari Singapura
Terrex digerakan dengan mesin Caterpillar C9 Diesel yang menyemburkan tenaga sebesar 450hp. Sehingga Terrex sanggup melaju hingga kecepatan 105 Km/perjam, selain itu ruang kemudi Terrex dirancang menyerupai kokpit pesawat tempur. Terrex dilengkapi dengan teropong thermal dan NVG untuk melihat di kegelapan malam, dan terdapat periskop untuk pengemudi. [claudia.sg]
Terrex, Hiu Baja Canggih dari Singapura
Terrex memiliki sistem input data yang sangat canggih, Terrex mampu berbagi data dengan Terrex lainnya bahkan dengan heli tempur Apache. Terrex dilengkapi dengan kamera ARSS (All Round Surveillance System) yang bisa diset untuk menampilakn video dari UAV. Bahkan komandan Terrex mampu membidik sasaran untuk kemudian diserang menggunakan pesawat tempur. [military-today.com]
Terrex, Hiu Baja Canggih dari Singapura
Terrex mampu membawa 11 prajurit dan diawaki oleh 2 orang kru, Terrex sanggup beroperasi sejauh 300 Km. Kecepatan Terrex ketika mengarungi air lautan sekitar 10Km/perjam, dan mampu melewati rintangan dengan tingkat kemiringan 60 derajat. Singapuran pernah membawa Terrex saat berlatih bersama dengan TNI AD, yang saat itu membawa Panser Anoa sebagai lawan tangguh dari Terrex. [military-today.com]
  Tempo  

[World] GPS Kapal AL Korsel Tidak Dilindungi Dari Serangan Gelombang Korut

Korea Utara dipastikan memancarkan beberapa kali gelombang pengganggu-jammer GPS ke arah kapal Angkatan Laut Korea Selatan di perairan lepas, Laut Barat.

Berdasarkan laporan dari siaran KBS, Korea Utara telah memancarkan gelombang yang kuat untuk mengganggu alat sistem penentuan posisi global-GPS kapal Angkatan Luat Korea Selatan selama 31 hari, sejak tahun 2010 hingga 2012.

Pemancaran jammer GPS itu dinyatakan memicu terdeteksinya tanda yang luar biasa pada GPS kapal AL, dan juga terjadinya kesalahan untuk menentukan posisi kapal. Seorang pejabat militer Seoul menyatakan asal gelombang pengganggu itu berbasis di Gaesong, Korea Utara.

Gelombang yang dipancarkan oleh Korea Utara melumpuhkan GPS kapal AL Korea Selatan, sehingga jika sebuah rudal ditembakkan, maka akan gagal mengenai target secara akurat.

Seoul telah memiliki GPS terbaru untuk keperluan militer yang tidak dapat dipengaruhi gelombang pengganggu, namun GPS tersebut hanya terpasang di 3 kapal Aegis. Untuk itu disarankan agar GPS terbaru itu dipasang di kapal perang, dan kapal pendukung lainnya.

  KBS  

Jumat, 25 September 2015

Indonesia Berminat dengan Kapal Selam Rusia

Pembelian alutsista ketika ada pemotongan anggaranKapal selam Lada

A
ngkatan Laut Indonesia mengungkapkan awal pekan ini bahwa pihaknya berencana untuk membeli dua kapal selam baru untuk menambah kekuatan armadanya.

Juru bicara Angkatan Laut. Muhammad Zainuddin mengatakan kepada The Jakarta Post bahwa TNI AL telah memilih untuk mendapatkan dua kapal selam kelas Kilo dari Rusia sebagai bagian dari perencanaan strategis untuk beberapa tahun ke depan. Rencana pengadaan kapal selam juga dikonfirmasi oleh Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard Ryacudu, yang mencatat bahwa itu konsisten dengan rencana Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk membeli sistem persenjataan baru, bukan barang bekas.

Berita pilihan kapal selam Rusia cukup mengejutkan. Pemerintah Rusia telah berulang kali mendekati pemerintah Indonesia untuk menawarkan kapal selam Kilo class Type 636 sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk memperluas hubungan pertahanan mereka. Pada bulan Januari, duta besar Rusia untuk Indonesia MY Galuzin menyatakan yang sama ketika ia bertemu dengan Ryacudu.

Komentar Zainuddin datang minggu lalu setelah berita bahwa pemerintah Indonesia di bawah pemerintah Jokowi akan memotong anggaran pertahanan negara untuk tahun depan karena perlambatan ekonomi.

Pembelian kapal selam ini membuat khawatir sebagian pemerhati militer Indonesia, dimana  dalam visi poros maritim, Pejabat pemeritahan Jokowi dan legislator sepakat bahwa pembelian alutsista strategis termasuk kapal selam tidak akan kena dampak.

Ketua DPR Setya Novanto memastikan bahwa "pembelian prioritas" - termasuk kapal selam, helikopter dan pesawat - tidak akan terpengaruh, ungkapnya kepada Diplomat. Meskipun ada pemotongan anggaran, rencana pembelian kapal selam tetap berjalan dan menunggu pembahasan lebih lanjut dengan Departemen Pertahanan.

Indonesia saat ini hanya memiliki dua kapal selam tipe 209 Jerman, yang sangat tidak memadai untuk menjaga negara kepulauan terbesar di dunia.

Jika berhasil diperoleh, dua kapal selam Rusia, selain tiga kapal selam Korea Selatan yang diharapkan tiba sekitar April 2017, akan memberikan Indonesia total tujuh kapal selam. Tapi dua kapal selam tipe-209 akan dinonaktifkan pada tahun 2020, sehingga Indonesia masih membutuhkan banyak kapal selam untuk mencapai kebutuhan minimal  kapal selam sebanyak 12 unit, seperti yang direncanakan sebelumnya.

Namun ini merupakan permulaan Jakarta membangun armada kapal selamnya di Asia Tenggara, dimana di kawasan Malaysia, Singapura dan Vietnam telah memiliki kapal selam, sedangkan Thailand dan Filipina masih mengincar kemampuannya dalam membangun militer yang lebih luas.

Juru bicara TNI AL, Zainuddin mengatakan bahwa Indonesia belum memutuskan jenis yang akan dibeli. Dia juga menolak untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang cara pembelian akan dibiayai. Media Rusia juga mencatat bahwa tidak ada tanggal atau batas waktu yang ditentukan untuk penandatanganan kontrak potensial. [thediplomat]

  Garuda Militer  

TNI AU Tingkatkan Patroli Udara Kepri

TNI AU mengintensifkan patroli udara di wilayah Kepulauan Riau. Hal ini dilakukan menyusul adanya ketegangan terkait pemanfaatan wilayah udara dan perbatasan udara di kawasan ini antara Indonesia dan Singapura.

Saat ini TNI AU telah menyiagakan empat jet tempur Sukhoi SU-27MKI/30MKI dari Skadron 11 Pangkalan Udara (Lanud) TNI AU Hasanuddin Makassar di Bandara Hang Nadim. (rat)


Dua jet tempur Sukhoi SU-27MKI/30MKI milik TNI AU mendarat di Bandara Hang Nadim, Batam setelah melakukan patroli udara di wilayah Kepulauan Riau, Jumat (25/09/2015.
TNI AU Tingkatkan Patroli Udara Kepri-1

Para pilot bersiap menerbangkan jet tempur Sukhoi.
TNI AU Tingkatkan Patroli Udara Kepri-2

Pilot jet tempur Sukhoi SU-27MKI/30MKI milik TNI AU, Kapten Penerbang Idris (kiri), Komandan Skadron 11 Pangkalan Udara (Lanud) TNI AU Hasanuddin Makassar Letkol Penerbang Vincentius (tengah) dan Letda Penerbang Nur Wachid (kanan) turun dari pesawat Sukhoi.
  ARC  

Upacara Peringatan Hari TNI Ke-70 di Cilegon

Tampak Beberapa KRi siap tampil pada HUT TNI ke 70 [vincent.adistya]

P
eringatan Hari Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke-70 tahun 2015 akan dilaksanakan di Dermaga Indah Kiat Cilegon, Provinsi Banten, pada Senin 5 Oktober 2015. Upacara menurut Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Czi Berlin G, dipimpin langsung Presiden RI, Joko Widodo.

"Presiden Joko Widodo akan hadir selaku Inspektur Upacara (Irup) memimpin langsung Upacara Parade dan Defile Peringatan Hari TNI ke-70, di Dermaga Indah Kiat Cilegon, Provinsi Banten," kata Kolonel Czi Berlin G, dalam rilisnya, Jumat (25/9).

Presiden RI lanjutnya, didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Mulyono, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi dan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Agus Supriatna.

Dia tambahkan, sebelum puncak Peringatan Hari TNI ke-70, pada Sabtu, 3 Oktober 2015 akan digelar Gladi Bersih akan dipimpin langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

"Gladi Bersih dipimpin Panglima TNI didampingi Kasad, Kasal, Kasau dan Asops Panglima TNI, Mayjen TNI Fransen G Siahaan selaku ketua panitia pusat Peringatan Hari TNI ke-70 tahun 2015," imbuhnya.(fas/jpnn)

  jpnn  

Badan Keamanan Laut harus diperkuat

Bakamla

K
etua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, mengatakan, Badan Keamanan Laut Indonesia harus diperkuat, dari sisi organisasi maupun dukungan penganggaran.

"Indonesia terlambat bentuk Bakamla karena banyak negara sudah membentuknya. Kita butuh penguatan Bakamla segera, karena secara institusi sudah terbentuk dan sekarang butuh untuk (penguatan) organisasi," katanya, di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa.

Siddiq mengusulkan dua langkah penguatan Bakamla, pertama, agar kuat dukungan politik maka harus memiliki mitra di DPR.

Dia sudah berbicara dengan Kepala Badan Keamanan Laut, Laksamana Madya TNI Desi Mamahit, bahwa institusi itu mengusulkan agar bermitra dengan Komisi I DPR.

"Saya merespon baik karena dalam prakteknya, Badan Keamanan Laut banyak bersinggungan dan bersinergi dengan TNI," ujarnya.

Langkah penguatan kedua menurut dia, pemerintah harus memiliki desain besar untuk membangun Bakamla dengan peta jalan yang jelas.

Dia berharap pemanggilan kepala Badan Keamanan Laut oleh presiden pada Senin (21/9), upaya penguatan institusi itu dengan memberikan arahan yang jelas.

"Saya harap presiden bisa memberi arahan jelas dan tegas bagaimana Rencana Strategis pembangunan Badan Keamanan Laut sehingga bisa segera berfungsi," katanya.

Politikus PKS itu mencontohkan anggaran Badan Keamanan Laut pada 2016 hanya Rp 300 miliar, yang menurut dia hanya cukup untuk kepentingan penyiapan tata organisasi dan SDM.

Namun menurut dia, anggaran itu untuk operasional institusi itu belum cukup.

"Misalnya pada 2016, anggaran Badan Keamanan Laut hanya Rp 300 miliar, itu hanya untuk kepentingan penyiapan tata organisasi dan SDM saja," katanya.

Sebelumnya, Mamahit mengaku, sejak dibentuk akhir 2014 belum ada Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi dasar untuk lembaga tersebut melakukan sinkronisasi dengan lembaga lain.

"Kalau sesuai UU Nomor 32/2014 tentang Badan Keamanan Laut sudah jelas, amanatnya seperti apa, namun tanpa PP masih sering ada gesekan meskipun tidak langsung," kata Mamahit.

Menurut dia, meskipun terdapat Perpres 178 tentang Badan Keamanan Laut pada 2014, sinergi antar aparat masih sulit dilakukan.

  antara  

TNI AU usir pesawat asing di Kepulauan Natuna

Ketika Flanker sergap pesawat asing [pengamatliar]

S
atu thunder flight Sukhoi Su-27/30MKI Flanker dari Skuadron Udara 11 TNI AU mengusir pesawat terbang luar negeri yang terbang tanpa ijin di koridor udara Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau, hari ini.

Penerbangan tanpa ijin di wilayah udara itu sudah beberapa kali terjadi namun bisa diusir jajaran TNI AU.

"Satuan radar mendeteksi pesawat tidak dikenal di wilayah Natuna. Kami mengejar mereka," kata Komandan Skuadron Udara 11 TNI AU, Letnan Kolonel Penerbang Vincentius Endy HP, usai kembali mendarat di Pangkalan Udara TNI AU Hang Nadim, Batam, Jumat.

Untuk sementara waktu, beberapa Sukhoi Su-27/30MKI Flanker Skuadron Udara 11 TNI AU ditempatkan di sana untuk bersiaga. Dalam keseharian, mereka memiliki home base di Pangkalan Udara Utama TNI AU Hasanuddin, Makassar.

Informasi penerbangan gelap itu, kata dia, diterima petugas piket sekitar pukul 11.30 WIB.

Endy langsung memimpin pengejaran bersama dua anak buahnya, yaitu Letnan Dua Penerbang Nur Wachid, dan Kapten Penerbang Idris.

Sekitar satu jam pengejaran, dua pesawat tempur buatan Rusia itu mendarat di Batam.

"Pesawatnya memotong jalur di Natuna. Setelah mengetahui kami mengejar, pesawat tidak dikenal tersebut keluar dari ruang udara Natuna dan menggunakan jalur semestinya," kata dia.

Ia mengatakan, belum mengetahui secara pasti jenis pesawat terbang itu, karena posisi terakhir masih jauh dari titik pesawat terpantau radar. "Mereka tahu kalau dikejar. Sehingga langsung meninggalkan udara Natuna sebelum sempat kami dekati," kata Endy.

Indonesia sebetulnya memberi beberapa koridor udara untuk keperluan penerbangan damai pesawat-pesawat terbang militer negara-negara lain.

Walau begitu, mereka atau perwakilan resmi negara-negara yang akan menggunakan koridor udara itu tetap harus mengajukan ijin resmi kepada pemerintah Indonesia.

Pemberitahuan tertulis dan pengajuan ijin resmi itu ditujukan, antara lain, kepada Markas Besar TNI dan TNI AU, Badan Intelijen Strategis TNI, Kementerian Luar Negeri, dan beberapa instansi lain. Ketidakpatuhan pada prosedur ini bisa berujung pada insiden diplomatik dan militer secara serius.

Wilayah Natuna, kata dia, termasuk paling rawan dilanggar penerbangan gelap mengingat kondisi geografisnya yang luas.

"Posisinya pada sisi utara. Sementara pesawat-pesawat itu ingin ambil jalur lurus sehingga bisa lebih hemat bahan bakar dan cepat sampai. Makanya mereka melintasi udara Natuna khususnya yang ke Malaysia dan Singapura," kata dia.

  antara  

Prajurit Kopassus TNI AD harus profesional dan rendah hati

Dokumentasi sejumlah pasukan Kopassus TNI AD mengikuti defile pasukan disela-sela upacara Hari Juang Kartika ke-68 di Markas Kodam V/Brawijaya, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (15/12). (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

K
epala Staf TNI AD, Jenderal TNI Mulyono, meminta semua prajurit TNI AD, termasuk Kopassus TNI AD untuk profesional dan rendah hati menyusul beberapa pelanggaran oleh personel TNI AD.

Mulyono, saat upacara penyematan baret dan brevet Korps Baret Merah di Markas Komando Kopassus TNI AD, di Cijantung, Jakarta Timur, Jumat, menyebutkan hingga saat ini masih banyak prajurit TNI AD yang kerap berulah dan mencoret citra satuan.

"Melalui sikap dan perilakunya yang arogan, mau menang sendiri, angkuh, dan sombong dengan menunjukkan keangkuhannya sebagai tentara dengan melakukan perbuatan negatif bahkan melanggar hukum," kata Mulyono.

Semakin tinggi kemampuan prajurit, kata dia, seharusnya semakin membuat mereka rendah hati.

  antara  

Indonesia dan Iran bahas masalah Timur Tengah

Menlu Retno Marsudi (ANTARA FOTO/HO/Kemenlu/Rudi Hartanto)

M
enteri Luar Negeri Retno Marsudi bertemu Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif untuk membahas masalah Timur Tengah dan keduanya sepakat bahwa dialog inklusif adalah kunci keberhasilan penyelesaian masalah di kawasan tersebut.

Pertemuan bilateral itu dilakukan Menlu Retno sebelum mengikuti rangkaian Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, demikian keterangan pers dari Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Jumat.

Dalam pertemuan pertama sejak dicapainya kesepakatan nuklir Iran dengan negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan Jerman (5+1), Menlu RI menyambut baik penandatanganan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) antara Iran dengan negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan Jerman pada 14 Juli 2015.

"Kesepakatan ini merupakan capaian historis yang diharapkan dapat memperbaiki hubungan Iran dengan negara Barat dan menjadi titik awal upaya penyelesaian konflik di kawasan Timur Tengah," ujar Menlu Retno.

Menlu RI dan Iran memberikan perhatian tinggi terhadap perkembangan politik dan keamanan di Timur Tengah.

Untuk itu, dalam pertemuan dengan Menlu Iran, Menlu RI menekankan pentingnya mengedepankan upaya dialog dan diplomasi dalam penyelesaian berbagai masalah di Timur Tengah, termasuk masalah Suriah.

"Menlu Iran sepakat dengan Indonesia bahwa dialog inklusif yang melibatkan semua pihak, baik internal maupun eksternal yang terkait dalam penyelesaian masalah Suriah, bersifat penting," kata Menlu Retno.

"Menlu Iran mengharapkan Indonesia juga dapat berkontribusi dalam tercapainya rekonsiliasi nasional di Suriah," lanjut dia.

Pada pertemuan bilateral itu, Menlu Iran menyampaikan apresiasi atas inisiatif Indonesia untuk menyelenggarakan pertemuan negara-negara kunci anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) guna mencari penyelesaian damai untuk berbagai konflik yang melanda negara-negara anggota OKI, khususnya di kawasan Timur Tengah.

Menlu Zarif mengatakan bahwa Iran mendukung kelanjutan inisiatif positif Indonesia. Dia juga menyampaikan bahwa Iran akan mempertimbangkan secara positif permintaan dukungan dari Indonesia untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB 2019-2020.

Iran merupakan mitra Indonesia dalam menjaga kepentingan bersama di forum-forum multilateral, seperti OKI, Gerakan Non-Blok dan Kelompok Negara Berkembang (Kelompok 77 dan Tiongkok).

  antara  

Pesawat AS & Malaysia Terbang Ilegal di Udara Natuna

Pesawat US terdeteksi Sukhoi Indonesia [pengamatliar]

R
uang udara Pulau Natuna, Kepulauan Riau menjadi kawasan rentan yang seringkali dilewati pesawat asing tanpa izin. Terakhir, Rabu 23 September 2015, pesawat milik US Navy berhasil diintersepsi oleh jet tempur Sukhoi SU-27 milik TNI AU saat melintas di wilayah barat Natuna.

"Benar, sebuah pesawat tempur milik US Navy melintas di perarian Natuna kemarin kita usir," ujar Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional (Pangkohanudnas), Marsda TNI, Hadiyan Sumintaatmadja saat dikonfirmasi, Kamis (24/9/2015).

Hadiyan menambahkan, pesawat milik negeri jiran Malaysia juga sering terbang di kawasan tersebut. Alhasil, ruang udara Natuna menjadi wilayah yang rentan terjadi pelanggaran. Jenderal TNI bintang dua itu menyebut, daerah tersebut sebagai 'jalan potong' penerbangan dari Jepang, Filipina yang termasuk jalur alur laut kepulauan Indonesia (Alki) 2.

"Walau kita sudah kasih jalur khusus di jalur alur laut kepulauan Indonesia (Alki) 1, mereka tetap melanggar. Tapi mereka terbang di luar jalur, mereka pesawat tanpa schedulle, harus izin kalau enggak lewat jalur itu," imbuhnya.

Sebab itu, lanjut Hadiyan, TNI AU berhak menghalau pesawat yang melintas di kawasan udara Alki 2. Prajurit matra udara, bakal mengusir mereka pergi dari jalur tanpa melakukan pendaratan paksa.

"Nah mereka yang lewat situ makanya kita halau. Kita bayangi sampai mereka pergi, cuma nggak sampe force down," pungkasnya. (MSR)

  okezone  
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...