Sabtu, 04 Juli 2020

[Dunia] Australia Beli 200 Rudal Jarak Jauh

✈️ Antisipasi Pergerakan Tiongkok di Laut China Selatan✈️ Rudal AGM-158C LRASM [Wikipedia]

Di tengah ketegangan yang meningkat dengan China, Perdana Menteri Scott Morrison mengumumkan peningkatan anggaran pertahanan Australia sebesar 40% selama 10 tahun ke depan, yang berfokus pada kawasan Indo-Pasifik.

Dalam pidatonya, Rabu (1/7), Morrison mengatakan, Australia akan membelanjakan A$ 270 miliar atau US$ 186,5 miliar selama 10 tahun ke depan untuk mendapatkan kemampuan serangan jarak jauh di udara, laut, dan darat.

Melansir Reuters, Morrison menyebutkan, Australia juga akan mengalihkan fokus militernya ke kawasan Indo-Pasifik.

Kami ingin Indo-Pasifik bebas dari paksaan dan hegemoni. Kami menginginkan sebuah wilayah di mana semua negara, besar dan kecil, bisa terlibat secara bebas satu sama lain dan dipandu oleh aturan dan norma internasional,” kata Morrison.

Menurut Morrison, Australia pertama-tama akan membeli 200 rudal anti-kapal jarak jauh AGM-158C dari Amerika Serikat (AS) dengan nilai A$ 800 juta.

Kabarnya, rudal tersebut untuk melengkapi persenjataan pesawat tempur 24 F/A-18F Super Hornet milik Angkatan Udara Australia.

Rudal canggih ini mampu menghantam sasaran yang berada sejauh 560 kilometer.

Setelah ditembakkan, rudal akan terbang menuju sasarannya di ketinggian menengah kemudian turun ke ketinggian rendah (sea skimming) untuk pendekatan pencarian guna melawan pertahanan rudal anti kapal.

Selain itu, Negeri kanguru juga akan mengembangkan rudal hipersonik yang bisa terbang setidaknya lima kali kecepatan suara.

Ketegangan atas klaim teritorial meningkat di seluruh wilayah Indo-Pasifik "Ketegangan atas klaim teritorial meningkat di seluruh wilayah Indo-Pasifik, seperti yang kita lihat baru-baru ini di perbatasan yang disengketakan antara India dan China, di Laut China Selatan, dan di Laut China Timur," ujar Morrison.

"Risiko salah perhitungan dan bahkan konflik meningkat," tambahnya.

Meskipun Morrison tidak menyebut nama China, sikap Australia terhadap Indo-Pasifik merupakan sinyal bahwa Canberra berniat lebih tegas dalam berurusan dengan Beijing dan mengurangi ketergantungan pada AS.

"China adalah gajah tak terucapkan di ruangan itu (saat pidato Morrison)," kata Sam Roggeveen, Direktur Program Keamanan Internasional Lowy Institute yang berbasis di Sydney, kepada Reuters.

"Meskipun benar kita fokus pada wilayah kita, tetapi membeli rudal jarak jauh, terutama untuk target di darat, bisa mengundang tanggapan dari Beijing," ujar dia.

 Kecemasan Negara ASEAN 

Penembakan rudal LRASM [US Navy]

Pembahasan negosiasi terkait kode etik Laut China Selatan terhenti selama pandemi virus corona.

Hal ini meningkatkan kekhawatiran di antara beberapa negara Asia Tenggara bahwa China akan mengeksploitasi penundaan untuk mengkonsolidasikan kehadirannya di perairan yang disengketakan.

Melansir Nikkei Asian Review, Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc mengakui, penundaan pembahasan itu setelah menggelar pertemuan puncak virtual pada Jumat lalu dengan para pemimpin Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN).

Beberapa pengamat sekarang mempertanyakan apakah kode etik tersebut dapat disetujui sesuai target, yakni pada 2021, sepeti yang diusulkan oleh Perdana Menteri China Li Keqiang.

Vietnam, salah satu pendukung kode etik utama, termasuk di antara negara-negara pertama di kawasan itu yang memiliki wabah virus corona.

Mereka mengusulkan mengadakan pertemuan puncak secara langsung untuk mengirim pesan kuat tentang kode etik. Ini menjadi isu pembaruan yang sudah lama didorong untuk dibahas.

Pasalnya, menurut para kritikus, saat ini Laut China Selatan tidak memiliki aturan yang jelas untuk wilayah perairan yang kaya akan sumber daya dan dilalui oleh perjalanan internasional yang sangat banyak.

Namun tidak seperti pertemuan yang diusulkan Vietnam, KTT itu akhirnya diadakan secara virtual sebagai tindakan pencegahan terhadap infeksi.

Beberapa anggota ASEAN, seperti Indonesia dan Filipina, masih berjuang untuk mengekang virus corona. Di sisi lain, China telah meningkatkan kehadirannya di perairan karena seluruh dunia tengah fokus dalam merespons pandemi.

Mengingatkan saja, ASEAN dan China telah menunda pertemuan mengenai kode etik yang dijadwalkan tahun ini, dimulai dengan pertemuan Februari di Brunei. KTT ASEAN pada bulan April juga diadakan secara online.

"Kami tidak bisa menegosiasikan hal semacam ini secara virtual, jadi kami hanya bisa menunggu sampai situasinya membaik," kata seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Indonesia kepada Nikkei Asian Review.

ASEAN meyakini, kode etik ini akan membantu mengurangi risiko bentrokan bersenjata di Laut China Selatan.

Melansir Kompas.com, pada KTT ASEAN ke-36 pada Jumat (26/6/2020) lalu, para pemimpin mengeluarkan pernyataan bersama yang menyatakan keprihatinan atas situasi rumit di Laut China Selatan.

Para pemimpin ASEAN menekankan 'pentingnya menjaga dan mempromosikan perdamaian, keamanan, stabilitas, keselamatan dan kebebasan navigasi serta penerbangan di atas Laut China Selatan, serta menegakkan hukum internasional termasuk UNCLOS 1982 di Laut China Selatan.'

Sebelumnya, melansir Sputnik, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan, Amerika mendukung pernyataan ASEAN mengenai Laut China Selatan.

Menurutnya, China tidak boleh mengklaim Laut China Selatan di wilayah ASEAN sebagai wilayah maritimnya. Sengketa Laut China Selatan harus diselesaikan sejalan dengan undang-undang (UU) internasional.

"AS menyambut baik desakan para pemimpin ASEAN bahwa sengketa Laut China Selatan (SCS) dapat diselesaikan melalui UU Internasional, termasuk UNCLOS (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Hukum Kelautan). China tidak boleh memperlakukan SCS sebagai kekaisaran maritimnya. Kami akan segera membahas topik ini," ujar Pompeo dalam kicauannya di Twitter beberapa waktu lalu.

 Pengamat: China belum memenangkan LCS 
Tiga kapal perang Australia berhadapan dengan kapal militer China saat berlayar di perairan sengketa Laut China Selatan sekitar awal pekan ini.Ilustrasi kapal China di Laut China Selatan. [Reuters/Stringer]

Greg Poling, direktur Pusat Studi Strategis dan Internasional Asia Maritime Transparency Initiative yang bermarkas di Washington, mengatakan, China belum "memenangkan" Laut China Selatan.

"Tetapi saya benar-benar berpikir tentang metrik apa pun yang Anda gunakan. Apakah Anda ingin melihatnya sebagai masalah hukum internasional atau akses atau sumber daya, jelas China menang di semua lini," paparnya kepada The Sydney Morning Herald.

Dia menambahkan, "China berniat mendominasi Laut China Selatan tanpa kekuatan, dengan memaksa negara-negara Asia Tenggara menerima bahwa mereka telah kalah, dengan menunjukkan dominasi China dengan pasukan paramiliter dan penjaga pantai sedemikian rupa sehingga (mereka) harus menerima apa pun kesepakatan yang buruk yang ada di atas meja, dengan demikian merusak kredibilitas AS, Australia, Jepang dan siapa pun."

Menurut prediksi yang dirilis 2015 lalu, wilayah ini menyumbang 12% dari tangkapan ikan global.

Akan tetapi, masalahnya bukan hanya ikan saja. Ini juga menyangkut soal tentang pulau-pulau kecil yang termiliterisasi dan kebebasan navigasi di perairan yang dilalui sepertiga pengiriman global setiap tahun.

Data yang dihimpun The Sydney Morning Herald menunjukkan, Departemen Luar Negeri AS memperkirakan pada 2019 terdapat cadangan minyak dan gas yang belum dimanfaatkan di Laut China Selatan senilai US$ 2,5 triliun.

Perkiraan lain dari Badan Informasi Energi AS, ada kemungkinan 11 miliar barel cadangan minyak dan 190 triliun kaki kubik gas alam.

Klaim Tiongkok atas laut dan programnya membangun terumbu karang menjadi pulau buatan sejak 2014 menjadi perhatian terbesar dunia saat ini.

Tempat-tempat yang dulu hanya ditandai oleh gubuk-gubuk nelayan sekarang dapat menampung pesawat-pesawat militer, rudal, dan stasiun pengisian bahan bakar untuk Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLAN).

Dapat dikatakan, Beijing menciptakan fakta di atas air dan mengubah medan yang menjadi sengketa.

 Bagaimana situasi konflik Indonesia dengan China di wilayah ini? 
natuna, chinaIlustrasi pengusiran kapal Coast Guard China di wilayah ZEE [Koarmada]

Melansir Kompas.com, banyak faktor yang melatarbelakangi konflik tersebut. Pada Maret 2016, konflik antara pemerintah Indonesia dengan China terjadi lantaran ada kapal ikan ilegal asal China yang masuk ke Perairan Natuna. Pemerintah Indonesia berencana untuk menangkap kapal tersebut.

Tetapi, proses penangkapan tidak berjalan mulus, lantaran ada campur tangan dari kapal Coast Guard China yang sengaja menabrak KM Kway Fey 10078. Hal itu diduga untuk mempersulit KP HIU 11 menangkap KM Kway Fey 10078.

Pada waktu itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan, dalam pertemuan dengan Sun Weide, Kuasa Usaha Sementara China di Indonesia, pihak Indonesia menyampaikan protes keras terhadap China.

Sebulan setelah konflik tersebut, Pemerintah Indonesia menganggap persoalan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan Coast Guard China di Perairan Natuna sudah selesai.

Kemudian, pada Juli 2017, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman meluncurkan peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baru.

Nama Laut China Selatan juga diganti menjadi Laut Natuna Utara. Langkah tersebut diambil untuk menciptakan kejelasan hukum di laut dan mengamankan Zona Ekonomi Eksklusif milik Indonesia. Keputusan tersebut memicu kritik dari Beijing.

Lalu, pada 19 Desember 2019, sejumlah kapal asing penangkap ikan milik China diketahui memasuki Perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Kapal-kapal China yang masuk dinyatakan telah melanggar exclusive economic zone (ZEE) Indonesia dan melakukan kegiatan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF).

Selain itu, Coast Guard China juga dinyatakan melanggar kedaulatan di perairan Natuna.

 Persaingan di atas ombak 

Setelah kapal-kapal China memasuki Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) awal tahun ini, Indonesia mengerahkan angkatan lautnya dan kapal-kapal Bakamla (keamanan maritim), beberapa jet tempur F-16 dan mengirim kapal-kapal nelayan dari pulau utama Jawa untuk mengusir serbuan China. Akhirnya, kapal-kapal China meninggalkan perairan.

  ✈️ Tribunnews  

[Dunia] India Beli 33 Pesawat Tempur Baru dari Rusia

✈️ Untuk Hadapi China✈️ Pesawat SU 30 MKI [istimewa]

Upaya pemerintah India dalam meningkatkan pertahanan dan keamanannya di tengah ketegangan dengan China patut diacungi jempol.

Kementerian Pertahanan India pada hari Kamis, 2 Juli 2020 telah merilis tentang rencana pembelian 33 unit pesawat tempur dari Rusia untuk menghadapi dominasi pasukan Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) di perbatasan Ladakh, Lembah Galwan.

33 unit jet tempur yang bakal dibeli India dari Rusia terdiri dari 21 pesawat MiG-29 dan 12 unit Sukhoi-30.

"Pembelian 21 pesawat MiG-29 dan 12 Sukhoi-30 akan menelan biaya 181.48 miliar rupe (USD 2.43 miliar)," kata Kementerian Pertahanan India dikutip VIVA Militer dari Times of India, Jum'at, 3 Juli 2020.

[​IMG]MiG 29 UPG [Istimewa]

Selain itu, Kementerian Pertahanan India juga berencana melakukan modernisasi 59 unit MiG-29 miliknya untuk meningkatkan kemampuan skuadron pesawat tempurnya.

Untuk diketahui, konflik perbatasan antara India dan China terus meningkat di sepanjang Line of Actual Control (LAC) Ladakh, Lembah Galwan. Bentrokan fisik antara Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) dan India pada pertengahan bulan Juni lalu yang telah menewaskan 20 tentara India telah meruncing konflik dua negara yang berbatasan dengan Himalaya itu.

China saat ini telah mengerahkan sebagian besar pasukan militernya ke arah perbatasan Ladakh. Hal serupa juga dilakukan oleh India. Bahkan, pagi tadi Perdana Menteri India Narendra Modi mendatangi Ladakh untuk bertemu langsung dengan ribuan pasukan Angkatan Bersenjata India yang berada di perbatasan. Dia memastikan kesiapan pasukan militer Angkatan Bersenjata India dalam menghadapi kekuatan militer China di perbatasan Ladakh.

  ✈️ Vivanews  

Jumat, 03 Juli 2020

TNI AL Kerahkan KAL Pelawan ke Tanjung Balai Karimun

Perkuat Patroli Pengamanan Laut https://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture_slide/kapal-angkatan-laut-kal-pelawan-bersandar-di-lanal-tanjung_200703135259-522.jpggKAL Pelawan bersandar di Lanal Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.

Mabes TNI AL mengerahkan Kapal Angkatan Laut (KAL) Pelawan ke Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Karimun (Lanal TBK), Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) untuk memperkuat patroli pengamanan laut di wilayah tersebut.

Komandan Lanal (Danlanal) TBK, Letkol Laut (P) Mandri Karton, menjelaskan, KAL Pelawan memiliki panjang 28 meter berkecepatan maksimal 30 knot dan dilengkapi senjata berkaliber 20 milimeter yang dipasang di haluan dan dua senjata kaliber 12,7 milimeter di bagian samping kanan dan kiri buritan.

Kapal tersebut diawaki 15 prajurit TNI AL yang bisa berpatroli penuh atau endurance (daya tahan) selama tiga hingga empat hari. KAL Pelawan, diambil dari nama pantai di Tanjungbalai Karimun yang merupakan wilayah strategis di wilayah barat dan jarang tersentuh oleh patroli.

"KAL Pelawan ini merupakan kapal terbesar di Lanal TBK saat ini. Oleh karena itu, para pelaku tindakan kejahatan laut 'you can run, but you cannot hide', karena kami memiliki peralatan perang yang lengkap dan canggih,” kata Mandri di Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Jumat (3/7).

Bupati Karimun Aunur Rafiq, menyampaikan kehadiran KAL Pelawan di Lanal TBK dengan kapasitas yang lebih besar dan baik, tentu dapat memberikan suasana yang kondusif di perairan Tanjung Balai Karimun.

Apalagi, menurut Aunur, Kabupaten Karimun berada di perbatasan dan terluar NKRI yang rentan dengan tindakan ilegal, seperti pintu keluar masuk perdagangan orang, barang, penyelundupan narkoba dan tenaga kerja indonesia.

"Saya mewakili masyarakat Tanjung Balai Karimun berterima kasih kepada TNI AL. Kami meyakini keberadaan KAL Pelawan ini semakin mempertegas bahwa Karimun, Kepri sebagai garda terdepan menjaga kedaulatan NKRI," tutur Rafiq.

  Replubika  

Dua Kapal Patroli Baru Lantamal VI

Buatan PT. Palindo Marine Shipyard Batam https://1.bp.blogspot.com/-kUbbXTrcw5A/XvyTumLqrKI/AAAAAAABNVc/frtni99RwyMM5N3A6FzO-FmywtkqwnGHQCLcBGAsYHQ/s400/IMG-20200630-WA0080.jpgKAL Talise II-6-65 dan KAL Manakarra II-6-66 [TNI AL]

Dua kapal perang baru Kapal Angkatan Laut (KAL) Talise II-6-65 dan KAL Manakarra II-6-66 perkuat patroli keamanan laut di jajaran Pangkalan Utama TNI AL VI (Lantamal VI) Makassar. Penyambutan dua KAL) tersebut dilaksanakan di dermaga Layang Mako Lantamal VI , Selasa, (30/06/2020).

Tampak Komandan Lantamal VI Laksamana Pertama TNI Hanarko Djodi Pamungkas bersama sejumlah pejabat Lantamal VI menyambut kedatangan dua kapal perang tersebut.

Menurut Komandan Lantamal VI dua Kapal perang ini merupakan produksi dalam negeri . ”2 Unit Kapal perang yaitu KAL Talise II-6-65 untuk Lanal Palu dan KAL Manakarra II-6-66 untuk Lanal Mamuju tersebut merupakan buatan dalam negeri dari PT. Palindo Marine Shipyard Batam” ujar Komandan Lantamal VI.

Lebih lanjut dikatakan dua KAL 28 M ini, memiliki spesifikasi panjang 28,98 meter, lebar 6,20 meter, dengan berat 90 ton. Kapal tersebut memiliki kecepatan maksimal 28 knots, dengan kecepatan jelajah 18 knots, dan membawa ABK sebanyak 15 orang, serta mampu berlayar selama 3 hari.

Sedangkan untuk persenjataan dua kapal perang tersebut dilengkapi meriam Rheinmetal 20 MM 1 pucuk di haluan dan meriam 12,7 MM 2 pucuk di geladak isyarat, jelas Komandan Lantamal VI.

KAL Talise II-6-65 yang dikomandani Lettu Laut (P) Feriyanto akan memperkuat Lanal Palu dan KAL Manakarra II-6-66 yang dikomandani Kapten Laut (P) B.Wiratama akan bertugas di Lanal Mamuju yang merupakan Pangkalan TNI AL jajaran Lantamal VI Makassar, pungkasnya.

Turut hadir dalam penyambutan 2 KAL tersebut, Wadan Lantamal VI, Para Asisten Danlantamal VI, Dansatrol Lantamal VI serta sejumlah Kadis dan Kasatker Lantamal VI.

  Koarmada II  

Kamis, 02 Juli 2020

PT Len Bukukan Pendapatan Tahun 2019 Rp 4,2 Triliun

Sepanjang 2019 Len berhasil membukukan total nilai kontrak sebesar Rp 8,1 triliun, atau 9,34 persen lebih besar dari tahun sebelumnya LEN 

Tahun 2019, PT Len Industri sukses membukukan pendapatan sebesar Rp 4,2 triliun dan NPM (Net Profit Margin) mencapai Rp 42,6 miliar.

Direktur Utama PT Len Industri, Zakky Gamal Yasin menuturkan, sepanjang 2019 Len berhasil membukukan total nilai kontrak sebesar Rp 8,1 triliun, atau 9,34 persen lebih besar dari tahun sebelumnya. Dimana Rp 6 triliun diantaranya merupakan kontrak baru 2019, atau 27,7 persen lebih tinggi dari targetnya.

Artinya, Rp 3,9 triliun dari total nilai kontrak di antaranya menjadi carry over yang akan dikerjakan pada tahun 2020, karena sebagian kontrak baru bisa didapatkan pada akhir tahun 2019.

"Ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk memperbaiki kinerja perusahaan agar meningkatkan profitabilitas dan efisiensi biaya-biaya. Antara lain dengan menurunkan beban bunga, menjaga arus kas operasi, dan mengurangi pokok hutang berbunga. Meski kinerja Len menurun pada tahun 2019, sebenarnya perusahaan sudah memperbaiki presentase atau margin laba bruto dan EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization), serta perolehan kontrak kerja yang signifikan," kata dia, dalam rilis yang diterima Bisnis, Senin (29/6/2020).

Asisten Deputi Bidang Industri Pertahanan dan Manufaktur Kementerian BUMN, Liliek Mayasari menyebutkan bahwa pihaknya tetap memberikan apresiasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang masih bisa membawa perusahaan meraih laba positif, dengan beberapa catatan yang harus terus diperhatikan dan juga segera diperbaiki. Strategic lesson yang disampaikan juga harus benar-benar dilaksanakan agar kinerja perusahaan semakin baik.

Selanjutnya, Komisaris Utama PT Len Industri, Leonardi juga menyampaikan bahwa tahun ini pihaknya akan semakin intens dalam mengawasi perusahaan. Dewan komisaris selaku perpanjangan tangan pemegang saham, mendapat tugas pengawasan terhadap kinerja anak perusahaan agar tetap in-line dengan core business dan road-map induk perusahaan serta bisa memberikan kontribusi maksimal.

Sementara itu, pada usahanya, lini bisnis Sistem Transportasi masih menjadi yang paling dominan menyumbangkan 37,7 persen dari total pendapatan perusahaan. Diikuti oleh Lini Bisnis Elektronika Pertahanan sebesar 24,5 persen, Renewable Energy sebesar 12,0 persen, ICT sebesar 11,3 persen, serta Sistem Navigasi sebesar 10,9 persen.

Untuk pertama kalinya, lini Bisnis Pertahanan berhasil membukukan pendapatan Rp 1 triliun dan diprediksi akan kembali berkinerja lebih baik pada tahun 2020. Tahun ini tercatat, Len sudah menandatangani proyek strategis pekerjaan modernisasi MRLF MLM (Multi Role Light Frigate - Mid Life Modernization) KRI Usman Harun, joint produk drone MALE (Black Eagle), dan pengadaan Radar Pertahanan 3D Medium Range untuk TNI AU.

Kontribusi pendapatan konsolidasian tahun 2019 berasal dari proyek multiyears tahun sebelumnya serta proyek baru, seperti Light Rail Transit (LRT) Jabodebek, Sistem Pertahanan Udara Starstreak, Tactical Data Link, PLTS BTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya), Stasiun Seismic BMKG, serta Managed Service Partner BRIBox.

"Diharapkan, usaha PT Len Industri dalam mengembangkan pasar ke regional atau global beberapa tahun terakhir segera membuahkan hasil positif untuk mengimbangi fluktuasi pasar domestik yang rentan terhadap situasi politik nasional," katanya.

  ☠ Bisnis  

[Dunia] Sebagian Pasukan Elite Jerman Dibubarkan

Jadi Sarang Ekstrimis Kanan Ilustrasi KSK, Jerman membubarkan pasukan elit miliknya setelah menjadi sarang ekstrimis kanan. 

Menteri Pertahanan Jerman mengatakan ia telah memerintahkan pembubaran sebagian pasukan elit KSK (Komando Pasukan Khusus). Unit ini mendapat kecaman seiring keberadaan ekstrimis sayap kanan di jajarannya.

Menteri Pertahanan Jerman, Annegret Kramp-Karrenbauer, mengatakan kepada sebuah surat kabar bahwa sebagian dari pasukan itu telah dibebaskan dari rantai komando.

"Sebagian dari KSK telah dibebaskan dari rantai komando, dengan budaya kepemimpinan yang beracun," kata Kramp-Karrenbauer kepada surat kabar Sueddeutsche Zeitung seperti dikutip dari BBC, Rabu (1/7/2020).

Kramp-Karrenbauer pada bulan Mei membentuk kelompok kerja untuk memeriksa masalah tersebut, dan kelompok tersebut mempresentasikan laporan tentang temuannya pada hari Selasa.

"KSK tidak dapat terus ada dalam bentuk saat ini dan harus diintegrasikan dengan lebih baik ke Bundeswehr (tentara Jerman)", kata laporan itu, yang dilihat oleh kantor berita AFP.

Ia mengatakan salah satu dari empat kompi pasukan, yang keberadaan ekstrimis sayap kanannya sangat marak, akan dibubarkan dan tidak diganti.

"Siapa pun yang berubah menjadi ekstremis sayap kanan tidak memiliki tempat di Bundeswehr dan harus meninggalkannya," katanya kepada radio Jerman.

Ia mengungkapkan bahwa operasi KSK akan dipindahkan ke unit lain sejauh mungkin, dan pasukan itu tidak akan ambil bagian dalam latihan dan misi internasional sampai pemberitahuan lebih lanjut.

Kramp-Karrenbauer mengatakan temuan terbaru - termasuk hilangnya 48.000 amunisi dan 62kg bahan peledak - sangat "mengganggu" dan "mengkhawatirkan".

"Investigasi internal akan dilakukan untuk mengetahui apakah barang-barang itu dicuri atau hilang karena pembukuan yang ceroboh," ujarnya.

KSK menjadi pusat perhatian setelah pada bulan Mei, polisi menyita bahan peledak dan senjata di rumah seorang prajurit KSK.

Sementara pada bulan Januari, intelijen militer mengatakan ada hampir 600 tersangka pendukung sayap kanan di angkatan darat pada tahun lalu.

Mereka juga mengatakan KSK dipandang sebagai masalah khusus, dengan 20 anggota pasukan elit itu dicurigai sebagai ekstrimisme sayap kanan.

KSK didirikan pada tahun 1996, dan memiliki sekitar 1.000 tentara yang dilatih untuk menghadapi situasi krisis seperti membebaskan sandera di luar negeri, yang tidak mungkin dilakukan tanpa bantuan dari pasukan negara lain.

Masalah militer dengan pendukung sayap kanan muncul pada tahun 2017.

Inspeksi diperintahkan di semua barak militer ketika ditemukannya memorabilia era Nazi. Banyak dari tentara Jerman dicurigai memiliki hubungan dengan kelompok sayap kanan yang dianggap bersimpati dengan partai oposisi utama Jerman, AfD. (ber)

  ☠ sindonews  

Rabu, 01 Juli 2020

Menhan Prabowo Ajukan Anggaran Rp 129,3 Triliun

Termasuk untuk Beli Alat Tempur Ilustrasi Fregat Iver Huitfeldt class yang diberitakan akan di akuisisi TNI AL [Brian Aitkenhead] 

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan anggaran sebesar Rp 129,3 triliun pada anggaran tahun 2021 mendatang. Hal itu berdasarkan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2021 yang diterima kumparan, Rabu (1/7).

Alokasi anggaran Kemhan yang mencapai Rp 129,3 triliun itu berasal dari dari rupiah murni Rp 113,1 triliun (87,5 persen), pagu penggunaan PNBP Rp 2,1 triliun (1,6 persen), pagu penggunaan BLU Rp 3,1 triliun (2,4 persen), dan SBSN Rp 0,9 triliun (0,7 persen).

Rencananya, dana ratusan triliun itu akan digunakan untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan nasional bidang pertahanan. Kemhan sendiri sudah menyusun empat program untuk mencapai target prioritas pembangunan nasional bidang pertahanan, termasuk pengadaan alat tempur.

Rincian empat program itu yakni; Program Penggunaan Kekuatan, Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista dan Sarana dan Prasarana Pertahanan, Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan, dan Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit.

https://1.bp.blogspot.com/--VQnu2W51uw/WQo-Vu9iYQI/AAAAAAAAKN4/zVDdb4IQ5GUYoSYUWFU29L7HRlmjianxgCPcBGAYYCw/s320/Credit%2Bto%2BGerry%2BSoejatman..jpggAnggaran Rp 129,3 triliun juga akan digunakan untuk memenuhi sasaran output strategis Kemhan pada tahun 2021 yakni pengadaan alutsista baru. Hanya saja tidak jelaskan secara rinci jenis alutsista yang akan dibeli oleh Kemhan.

Terkait hal ini, tertulis dalam dokumen itu sebagai berikut:

Adapun beberapa sasaran output strategis Kementerian Pertahanan pada tahun 2021 antara lain: (1) dukungan pengadaan alutsista sebanyak 5 paket; (2) dukungan pengadaan munisi kaliber kecil sebanyak 1 kegiatan; (3) dukungan pengadaan/penggantian kendaraan tempur sebanyak 12 unit; (4) KRI, KAL, Alpung dan Ranpur/Rantis Matra Laut sebanyak 14 unit; (5) Dukungan pengadaan/penggantian pesawat udara dan lainnya sebanyak 4 unit.

Alokasi rupiah murni juga ditujukan untuk penyelesaian proyek/kegiatan yang ditunda/terhambat akibat adanya pandemi COVID-19 di tahun anggaran 2020.

  ☠ Kumparan  

Prajurit Korps Marinir Kembali ke Surabaya

Usai Gempur Situbondo Setelah selesai melaksanakan latihan perang, prajurit Pasmar 2 Korps Marinir TNI AL dan Tank Amfibi dari berbagai jenis melaksanakan reembakasi ke Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) di perairan Pantai Banongan, Asembagus, Situbondo, Selasa (30/06/2020).

Kegiatan yang disaksikan langsung Komandan Pasmar 2 Brigjen TNI (Mar) Ipung Purwadi, Danbrigif 2 Mar Kolonel Marinir Rudi Harto Marpaung, Danmenkav 2 Mar Kolonel Marinir Kakung Priambodo, Dansatmar Koarmada II Kolonel Marinir Agung Setiawan.

Terlihat juga Asops Danpasmar 2 Letkol (Mar) Bakti Dasasasi Penanggungan dan Asrena Danpasmar 2 Letkol Mar M. Rizal, Komandan KRI Teluk Sampit-515 Letkol Laut (P) Doni dan Komandan KRI Makasar-590 Letkol Laut (P) Hariyono tersebut untuk melihat secara langsung proses re embarkasi personel maupun material ke KRI.

Prajurit dan kendaraan tempur Korps Marinir tersebut melaksanakan re embarkasi ke KRI Teluk Ende-517 di perairan Banongan. Sedangkan kendaraan tempur BVP-2 melaksanakan re embarkasi ke KRI Teluk Sangkulirang-542 yang beaching di Dermaga Jangkar.

Komandan Pasmar 2 Brigjen TNI (Mar) Ipung Purwadi, sekaligus Direktur Latihan (Dirlat) menerangkan, latihan yang dilaksanakan prajurit Pasmar 2 Korps Marinir TNI AL tersebut merupakan Latihan Satuan Lanjutan (LSL) II TW.III TA.2020 dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalisme prajurit Korps Marinir sebagai pasukan pendarat amfibi.

TNI AL melaksanakan pembinaan latihan dalam rangka penyiapan kekuatan dan kemampuan Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) untuk digunakan oleh Panglima TNI selaku pembina dan pengguna Operasional atas perintah Presiden,” pungkasnya.

  ☠ sindonews  

Selasa, 30 Juni 2020

PT DI Untung Bersih 10,6 Juta US Tahun 2019

Salah satu produksi PT DI [ PT DI] 

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2019 yang diselenggarakan pada hari Jum’at, tanggal 26 Juni 2020, PT Dirgantara Indonesia (Persero) (PTDI) berhasil mencatat Laba Bersih yang telah diaudit sebesar USD 10,6 Juta (sekitar Rp 140 milyar lebih).

Laba Bersih Tahun Buku 2019 jauh lebih baik dibandingkan dengan rugi Tahun Buku 2018, yakni USD -38,5 Juta.

Kinerja Laba Tahun Buku 2019 dapat tercapai dengan baik karena adanya revenue dan cost management yang optimal, sehingga PTDI berhasil memperoleh peningkatan nilai kontrak pada tahun 2019 hingga sebesar USD 130,8 Juta atau mencapai 104,74% terhadap perolehan kontrak pada tahun 2018 sebesar USD 124,9 Juta.

Selain itu, tercatat juga peningkatan nilai penjualan pada tahun 2019 hingga sebesar USD 260,9 Juta atau mencapai 114,57% terhadap nilai penjualan pada tahun 2018 sebesar USD 227,7 Juta.

Peningkatan kinerja tahun 2019 tersebut berhasil diperoleh dari program Transformasi Perusahaan, yang meliputi Transformasi Bisnis, Operasi dan Budaya, dengan implementasi berbagai inisiatif strategis sebagai upaya perbaikan value chain dan proses operasi yang optimal, sehingga dapat menghasilkan efisiensi terhadap cost management, dengan tetap meningkatkan perolehan kontrak dan penjualan.

  ☠ Jabar Prov  

Senin, 29 Juni 2020

Kesepakatan Bisnis PT PAL dengan Uni Emirates Arab (UEA)

Bisnis Terbesar PT PAL pada awal 2020 Produk SSV/LPD PT PAL Indonesia, termasuk MRSS 163 m [PAL] 

D
ikutip dari Global FDI Reports, majalah internasional yang bermarkas Dubai, telah terjadi kesepakatan bisnis terbesar antara Indonesia dengan Uni Emirates Arab (UEA) sebesar 23 Milyar Dolar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur dalam negeri pada awal tahun 2020.

Menindaklanjuti kerjasama bilateral tersebut, PT PAL Indonesia (Persero) sebagai salah satu BUMN industri pertahanan dan sekaligus Lead Integrator Alutsista Matra Laut sesuai Keputusan KKIP No.13/2013 siap menjawab tantangan tersebut, salah satunya adalah memenuhi kebutuhan kapal perang UEA.

Kapal Landing Dock (LD) 163 Meter buatan dalam negeri PT PAL Indonesia menjadi salah satu kapal perang yang menarik perhatian UEA.

Kapal yang mampu mengakomodasi 5 helikopter di atasnya ini akan menjadi jawaban pemenuhan kapal perang UEA.

PT PAL Indonesia siap menjawab tantangan untuk menjadi eksportir kapal perang dunia.

  ★ IG PT PAL  

Bakamla Boleh Beli Senjata Militer

Natuna Memanas LagiIlustrasi KN 301 Bakamla patroli bersama Japan coast guard [istimewa]

Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi membeberkan bahwa Badan Keamanan Laut (Bakamla) akan dibolehkan membeli senjata militer mulai Juni tahun ini. Menurutnya, itu akan memperkuat pengawasan atas perairan Indonesia terutama di sekitar Natuna yang dekat dengan Laut China Selatan.

Bobby mendukung langkah pemerintah yang membolehkan Bakamla membeli senjata militer. Dia menilai sejauh ini Indonesia masih cenderung lemah dalam pengawasan di perairan Natuna dekat Laut China Selatan.

"Selama ini hanya memiliki daya dukung senapan ringan dengan jangkauan di bawah 1 km, yang tentu dengan dinamika Laut Natuna Utara, tidak mencukupi," kata Bobby saat dihubungi CNNIndonesia.com, Minggu (28/6).

Bobby menjelaskan bahwa Bakamla hanya memiliki sekitar 10 kapal patroli. Namun, belum dilengkapi senjata standar militer (Naval Gun System).

Keadaan tersebut, menurut Bobby, membuat Indonesia cenderung lemah jika dibandingkan dengan China yang sejauh ini kerap memprovokasi di Laut China Selatan. Bobby mengatakan kapal coast guard China dilengkapi senjata jenis Norinco dengan jarak tembak lebih dari 5 km.

Ketika Bakamla diperbolehkan membeli senjata militer, Bobby melihat postur keamanan laut Indonesia akan menjadi lebih kuat. Oleh karena itu dia mendukung.

"Dengan Permenhan 12 nomor 2020, sangat mendukung supremasi keamanan laut sipil kita disana. Sekarang Bakamla bisa tembak nelayan asing yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa izin, dan tidak akan dianggap agresi militer," kata Bobby.

Anggota Komisi I DPR Dave Laksono mengutarakan hal senada. Dia mendukung jika Bakamla dibolehkan membeli senjata. Terlebih, selama ini kapal-kapal Bakamla tidak dilengkapi senjata dalam menjaga perairan.

Akan tetapi, bukan senjata militer untuk berperang, tetapi untuk membela diri atau melakukan pengawasan di wilayah perairan.

"Bukan artileri-artileri yang gede, tetapi untuk membela diri. Kalau untuk perang kan untuk merusak secara masif, tapi kalau membela diri itu untuk menjaga," kata Dave.

Dave juga menilai Bakamla harus diperkuat lagi dengan suatu undang-undang. Diketahui, pembentukan Bakamla dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden No. 178 tahun 2014. Dave yakin Bakamla akan menjadi lebih kuat jika diatur dalam suatu UU ketimbang Perpres.

Diketahui, China melakukan provokasi di Laut China Selatan sejak beberapa pekan lalu. Mereka masih mengklaim itu wilayah perairannya.

Gelagat China memancing reaksi Amerika Serikat yang juga turut unjuk kekuatan di sekitar Laut China Selatan. Pihak Indonesia, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, masih menyatakan dengan tegas untuk tidak mengakui klaim China atas perairan di Laut China Selatan. (bmw/gil)
 

  CNN  

Minggu, 28 Juni 2020

Prajurit Wanita TNI AU Cetak Sejarah Baru

Sebagai load master perempuan pertama Letnan Dua (Letda) Kal Dewa Ayu Ardikna Suari 

Saat ini hampir di seluruh sektor pekerjaan, sosok perempuan hadir di dalamnya. Tidak terkecuali dalam satuan TNI khususnya Angkatan Udara. Kini seorang perempuan tangguh berhasil mencatat sejarah sebagai load master perempuan pertama.

Dilansir dari situs TNI AU Kamis 25 Juni 2020, wanita tangguh itu adalah Letnan Dua (Letda) Kal Dewa Ayu Ardikna Suari. Wanita kelahiran Gianyar, Bali ini merupakan perwira lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2017.

Ia dilantik oleh Danwing Udara 1 Kolonel Pnb Fata Patria yang mewakili Danlanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI Dr. Ir. Purwoko Aji Prabowo pada upacara penutupan Pendidikan yang berlangsung di Hanggar Skuadron Udara 2 Lanud Halim Perdanakusuma.

Anak ketiga dari pasangan I Dewa Gde Sudiasa (alm) dan I Gusti Ayu Taman Sari, kini resmi menjabat sebagai Ps. Ka TB Subsikal Sihar Skadron Udara 2, Lanud Halim Perdanakusuma.

Saya bersyukur karena telah diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan serta dukungan dari keluarga dan para senior yang mendukung saya dari awal mengikuti tes seleksi sampai dengan penutupan pendidikan, tanpa restu dari Tuhan, orangtua dan kakak saya serta dukungan dari para senior, saya tidak mungkin bisa menjadi seorang load master seperti saat ini,” katanya.

Tentu hal ini merupakan pencapaian yang membanggakan bagi wanita berusia 25 tahun itu, karena untuk menjadi seorang load master bukanlah sebuah hal yang mudah dan semua orang bisa mendapatkannya.

Ayu kemudian menceritakan bahwa ia bersama siswa lainnya mengikuti pendidikan selama dua tahap yaitu ground school yang dijalaninya selama dua bulan dan latihan praktik selama satu bulan. Semua kegiatan latihan itu dilaksanakan di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Meski berada di tengah pandemi seperti saat ini, Ayu mengaku bahwa semangatnya terus menyala untuk terus belajar. Sehingga ia dapat menjalani pendidikan dengan lancar.

Saya berharap agar ke depannya selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalani misi dan akan ada generasi penerus load master,” ujar perwira yang bertugas di Skuadron Udara 2 ini.

  ☠ VIVAnews  

ASEAN Hanya Akui UNCLOS soal Aturan Main Laut China Selatan

 Ilustrasi KN 301 Bakamla [istimewa]

Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) menyatakan tetap berpatokan kepada Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) yang disahkan pada 1982, sebagai panduan terhadap hak dan kedaulatan negara di sekeliling Laut China Selatan.

Pernyataan itu disampaikan oleh ASEAN pada Sabtu (27/6), sehari setelah menggelar pertemuan melalui konferensi video pada Jumat kemarin. Pernyataan tersebut adalah sebagai bentuk sikap atas klaim kepemilikan sepihak oleh China atas Laut China Selatan.

"Kami tetap berpedoman bahwa UNCLOS 1982 adalah dasar untuk menentukan hak maritim, hak berdaulat, yurisdiksi dan kepentingan sah atas zona maritim," demikian isi pernyataan ASEAN, seperti dilansir Associated Press.

UNCLOS adalah kesepakatan internasional yang mengatur hak dan kewajiban setiap negara soal batas-batas wilayah perairan, termasuk soal zona ekonomi eksklusif, di mana negara-negara dengan garis pantai mempunyai hak untuk mencari hasil laut dan mengadakan eksplorasi sumber energi.

ASEAN menyatakan,"UNCLOS menetapkan kerangka hukum terhadap bagaimana seluruh aktivitas di laut dan samudra dilakukan".

China sampai saat ini belum memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Namun, sejumlah diplomat di Asia Tenggara menyatakan bahwa pernyataan sebagai bentuk penguatan sikap ASEAN terhadap aturan main dan hukum di Laut China Selatan yang kini menjadi sengketa.

Infografis Silang Sengketa Laut China SelatanDilaporkan pernyataan itu disusun oleh Vietnam sebagai negara anggota ASEAN, dan diedarkan kepada para negara anggota. Vietnam adalah salah satu negara yang paling keras mengkritik klaim China di Laut China Selatan.

China mengklaim seluruh Laut China Selatan adalah milik mereka, berdasarkan Sembilan Garis Khayal di peta, dan klaim sejarah bahwa nelayan mereka sejak lama melaut di sana.

Klaim itu dipersoalkan oleh Vietnam, Malaysia, Filipina dan Brunei Darussalam.

Taiwan juga akhirnya terseret sengketa karena wilayah perairan mereka juga diklaim oleh China.

Pada Juli 2016, mahkamah arbitrase internasional menolak klaim sejarah China berdasarkan UNCLOS. Namun, menolak putusan itu.

China lantas mengambil tindakan dengan mereklamasi pulau-pulau di Laut China Selatan menjadi pangkalan militer. Korps penjaga pantai China juga dilaporkan kerap mengintimidasi nelayan Vietnam dan Filipina yang tengah mencari ikan di perairan tersebut.

Amerika Serikat lantas ikut campur dalam sengketa itu, dengan mengirim sejumlah kapal perang dan mengutus pesawat intai dekat pangkalan militer China.

Dikhawatirkan adalah jika suatu saat terjadi insiden yang melibatkan militer kedua negara, maka dampaknya akan fatal. Sebab, hubungan AS dan China juga sudah memburuk akibat perang dagang hingga saling tuduh soal penyebab pandemi virus corona.
 

  CNN  
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...