Sabtu, 24 Juni 2017

[Dunia] Kapal Perang dan Selam Rusia Tembakkan 6 Rudal Kalibr

✈️ Gempur ISIS✈️ Peluncuran rudal jelajah Kalibr terhadap basis ISIS di Suriah. [RT]

Dua kapal perang dan sebuah kapal selam Rusia menembakkan enam rudal jelajah Kalibr dengan target basis Islamic State (ISIS) di Suriah. Serangan ini dikonfirmasi Kementerian Pertahanan Rusia pada Jumat (23/6/2017).

Para militan ISIS yang selamat dari serangan rudal Kalibr dilaporkan terbunuh oleh serangan udara militer Moskow.

Enam rudal jelajah Kalibr ditembakkan oleh kapal perang Admiral Essen dan Admiral Grigorovich, serta kapal selam Krasnodar dari Laut Mediterania timur. Kapal selam, kata kementerian itu, menembakkan rudalnya saat dalam posisi terendam.

Serangan dari militer sekutu rezim Suriah ini menargetkan pusat komando dan kendali ISIS serta depot amunisi di Provinsi Hama, Suriah.

Masih menurut Kementerian Pertahanan Rusia, yang dilansir Russia Today, serangan rudal presisi hari ini menghantam sebuah pusat gudang amunisi ISIS berukuran besar di dekat Kota Aqerbat.

Rusia juga memperingatkan Turki dan Israel tentang serangan tersebut melalui jalur komunikasi antar-militer.

Selama seminggu terakhir, militan ISIS telah melakukan banyak usaha untuk melepaskan diri dari Kota Raqqa yang terkepung. Mereka berupaya lari menuju Palmyra dengan menggunakan “koridor selatan”.

Militer Rusia menambahkan, pergerakan para militan ISIS di wilayah tersebut terus dipantau. Setiap target potensial yang terdeteksi akan terkena dampak serangan presisi oleh Angkatan Udara Moskow.

  ✈️ Sindonews  

Jumat, 23 Juni 2017

Kapal Perang TNI AL Siaga di Perbatasan Israel dan Lebanon

✈️ Tripartite Meeting✈️ KRI Bung Tomo [TNI AL]

Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) yakni KRI Bung Tomo-357 dipercaya oleh United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) sebagai salah satu unsur Maritime Task Force (MTF) untuk mengamankan kegiatan Tripartite Meeting.

KRI Bung Tomo-357 adalah satu dari dua unsur MTF yang dipercaya untuk siaga menjaga stabilitas keamanan perairan perbatasan Lebanon-Israel selama Tripartite Meeting. Unsur lainnya adalah kapal perang milik Yunani HS ROUSSEN P-67.

Tripartite Meeting merupakan salah satu agenda penting UNIFIL yang mempertemukan tiga delegasi/perwakilan. Yaitu delegasi Lebanese Armed Forces (LAF), Israel Defence Forces (IDF) dan UNIFIL sebagai pihak mediator.

Pertemuan itu bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara Lebanon dan Israel yang tertuang dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1701 terkait dengan penempatan tanda-tanda batas pada Blue Line (batas Lebanon-Israel) serta isu-isu penting lainnya demi terciptanya dan terjaganya kelangsungan perdamaian di Lebanon.

Keberhasilan pelaksanaan Tripartite Meeting sangat berpengaruh terhadap kelangsungan perdamaian di Lebanon. Oleh karena itu, pihak UNIFIL berusaha semaksimal mungkin untuk mengamankan pertemuan trilateral tersebut dengan mengerahkan unsur-unsur pengamanan di darat, laut dan udara sehingga tidak ada kejadian-kejadian dari pihak lain yang bisa menggagalkan pertemuan tersebut.

KRI Bung Tomo-357 dikomandani oleh Kolonel Laut (P) Heri Triwibowo. Armada perang TNI AL ini adalah unsur pengamanan laut yang bertugas mengamankan jalannya pertemuan tersebut.

Selama pelaksanaan Tripartite Meeting, KRI Bung Tomo-357 melaksanakan pengamanan perairan perbatasan Lebanon - Israel dengan kapal perang Yunani dan kapal patroli angkatan laut Lebanon.

KRI Bung Tomo-357 harus melaksanakan koordinasi ketat dengan LAF-NAVY untuk memonitor dan mendeteksi kontak apapun yang mendekat dengan zona pengamanan. Selain itu, KRI Bung Tomo-357 harus memonitor area laut dan udara dan selalu berkoordinasi dengan unit FCR (Force Commander's Reserve) dari Perancis, sejak dimulainya meeting sampai dengan selesainya. Dan jika diminta maka KRI Bung Tomo-357 akan mengirimkan Tim Boarding Party guna membantu kapal patroli angkatan laut Lebanon.

Penunjukan KRI Bung Tomo-357 oleh UNIFIL dalam rangka pengamanan sektor laut dan udara pada Tripartite Meeting di Lebanon kembali menegaskan kepercayaan MTF dan UNIFIL terhadap profesionalisme prajurit prajurit TNI AL dan kemampuan alutsistanya dalam menjamin dan menjaga perdamaian di Lebanon. Hal ini merupakan prestasi yang akan mengangkat citra Kontingen Garuda, TNI dan bangsa Indonesia di mata dunia. (fri/jpnn)

  ✈️ JPNN  

Lanud Sultan Hasanuddin Terus Dukung Trilateral Maritime Patrol

✈️ Pesawat intai TNI AU [TNI AU]

Patroli bersama Trilateral di wilayah perairan tiga negara yakni Indonesia, Malaysia, dan Filipina yang tergabung dalam Trilateral Maritime Patrol (TMP) Indomalphi terus dilakukan di wilayah Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara.

Patroli bersama tiga negara itu telah disepakati sejak tahun lalu antara masing-masing Menhan ketiga negara, mengingat maraknya aksi pembajakan dan penculikan di sekitar perairan Sulu, sehingga ketiga negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama keamanan untuk meredam aksi kejahatan di perairan tersebut.

Lanud Sultan Hasanuddin melalui perintah Komando atas segera mengerahkan satu flight pesawat Boeing 737 Intai Strategis Skadron Udara 5 dan satu flight pesawat tempur Sukhoi SU-27/30 untuk mendukung latihan patroli bersama tersebut.

Komandan Lanud Sultan Hasanuddin Marsma TNI Bowo Budiarto menegaskan Lanud Sultan Hasanuddin siap mendukung latihan Trilateral Maritim Patrol dengan mengerahkan dua flight pesawat, masing masing satu flight pesawat Boeing 737 Intai Strategis Skadron Udara 5 dan satu flight pesawat tempur Sukhoi SU-27/30 Skadron Udara 11 wing Udara 5 Lanud Sultan Hasanuddin.

Komandan Lanud Sultan Hasanuddin juga mengatakan hingga saat ini kerjasama latihan patroli bersama tersebut berjalan dengan aman dan lancar, dengan harapan kerja sama patroli ini bisa meningkatkan hubungan kerja sama militer sekaligus menekan maraknya aksi kejahatan di sekitar perairan batas wilayah ketiga negara. (fo)

  ✈️ Fajar online  

[Dunia] Bantu Filipina Lawan ISIS

✈️ Australia Kirim Dua Pesawat Pengintai✈️ Ilustrasi pesawat Intai AP-3C Orion Australia [AFP]

Militer Australia, pada Jumat (23/6), mengatakan bahwa pihaknya akan mengirim dua pesawat pengintai militer ke Filipina. Pesawat tersebut akan digunakan untuk membantu Filipina memerangi milisi ISIS guna merebut kembali kota Marawi.

"Pemerintah Filipina telah menerima tawaran Australia untuk dua pesawat Angkatan Bersenjata AP-3C untuk memberikan dukungan pengawasan kepada angkatan bersenjata Filipina," ungkap Menteri Pertahanan Australia Marise Payne dalam sebuah pernyataan.

Menurut Payne, peperangan Filipina melawan milisi ISIS turut menjadi kepentingan Australia. "Ancaman regional dari terorisme, khususnya dari ISIS dan milisi asing, merupakan ancaman langsung bagi Australia dan kepentingan kita," ujarnya.

Kendati demikian, ia tidak mengungkapkan di mana pesawat pengintai militer itu akan dioperasikan. Yang jelas, bantuan pesawat pengintai tersebut diharapkan dapat memberi kontribusi bagi perjuangan militer Filipina melawan ISIS.

Pertempuran selama lima pekan antara simpatisan atau milisi ISIS melawan militer Filipina telah memakan cukup banyak korban. Menurut perkiraan resmi, 369 orang telah tewas dalam peperangan tersebut.

Pekan ini, militer Filipina kembali menggencarkan tekanan serta serangan ke Marawi. Tujuannya adalah membebaskan kota tersebut dari ancaman teror menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri.

  ✈️ Republika  

Pembelian Sukhoi Disebut Menguntungkan Indonesia

✈️ Berusaha mendatangkan 10 unit✈️ Pesawat Su35 Rusia [Marina]

Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu, menyebut pembelian Sukhoi SU 35 menguntungkan Indonesia. Sebab ada kerja sama berkelanjutan antara negara produsen Rusia dengan pemerintah Indonesia.

"Karena ada imbal dagangnya 50 persen. Kita bisa ekspor," kata Ryamizard di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Kamis 22 Juni 2017.

Perjanjian antara Indonesia dan Rusia itu meliputi pembangunan pabrik suku cadang pesawat tempur di Tanah Air. Nantinya di Indonesia akan tersedia suku cadang hingga pusat perbaikan Sukhoi.

Namun Menhan menolak menjelaskan detail kerja sama termasuk 50 persen imbal dagang mengingat hal tersebut, kata dia, masuk ranah Kementerian Perdagangan (Kemendag). Yang jelas, Ryamizard akan berusaha mendatangkan 10 lebih pesawat tempur Sukhoi ke Tanah Air.

"Kemarin kan dananya untuk 8 pesawat, saya akan coba bisa 10. Kalau bisa 11 (pesawat Sukhoi)," kata Ryamizard.

Disinggung mengenai waktu kedatangan pesawat, Mantan KASAD itu meminta semua pihak sabar. Karena proses mendatangkan pesawat terbilang rumit, apalagi yang baru. "Ya dibuat dulu, kan kita enggak beli bekas," pungkasnya. (HUS)

  ✈️ Metrotv  

Jokowi Telepon Duterte Semalam

Bahas Perbantuan TNI ke Marawi?Presiden Indonesia, Joko Widodo, melakukan pertemuan dengan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, menjelang KTT ASEAN di Manila, Jumat (28/4/2017). (Reuters)

Presiden Joko Widodo menelepon Presiden Filipina Rodrigo Duterte, Rabu (21/6/2017) malam.

"Betul. Ada pembicaraan antara Presiden Jokowi dan Presiden Duterte, semalam," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Presiden, Kamis (22/6/2017).

Meski demikian, Pramono enggan merinci apa isi komunikasi di antara Jokowi dan Duterte tersebut.

Diwawancarai terpisah, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, komunikasi Indonesia dan Filipina memang sedang mesra.

Sejumlah daerah di Filipina Selatan masih dalam kondisi darurat. Militer Filipina masih belum memukul mundur Sayap kelompok Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Asia Tenggara masih melancarkan serangan TNI, lanjut Ryamizard, direncanakan diterjunkan ke Filipina selatan untuk membantu militer setempat untuk menggempur sayap ISIS di sana.

"Karena itu musuh bersama. Kalau dia masuk ke Indonesia bagaimana? Repot nanti. Makanya kami bantu blok agar tidak ke mana-mana. Alasan (TNI bantu Filipina) itu semata-mata pertahanan negara kita juga," ujar Ryamizard.

Meski demikian, operasi TNI di Filipina masih menunggu keputusan Kongres Filipina. Namun Ryamizard menegaskan bahwa pada dasarnya, Jokowi dan Duterte setuju soal bantuan personel TNI di Filipina.

"Kalau Presiden Jokowi sudah boleh. Presiden Duterte juga sudah boleh. Tapi kan enggak segampang itu. Harus ada keputusan kongres dulu. Kami siap saja," ujar Ryamizard.

  Kompas  

Marine Security is Indonesia Pride

By: Pardiyanto *) http://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture_slide/anggota-tni-angkatan-laut-mempersiapkan-helikopter-disela-latihan-laut-_160414174417-304.jpgAnggota TNI Angkatan Laut mempersiapkan Helikopter disela latihan laut Marine Naval Excercise Komodo (MNEK) 2016 di Perairan Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Kamis (14/4).

Marine security requires strong and powerful action from the State through maritime security actors. The national security and sovereignty of the State is a great foundation for security actors to enforce the law of any shipping violations in the Indonesian marine territory. Sovereignty is the authority or high authority of a State to guard its territory. Marine security actors are the only appropriate pillar of the State to address any maritime violations because security actors are supported by a variety of personnel resources, weaponry and great infrastructure. Citizens and communities are unlikely to secure maritime offenses committed with modern equipment and technology.

Just look at the Marine and Fisheries Resource Patrol (PSDKP) Shark Patrol (PSDKP) Shark Tiger 01 who must face the intimidation and provocation of the Coast Guard and the Vietnamese Navy when arresting five Vietnamese Ship Fishers (KIA) with 55 crew (ABK) who stole fish In the area of the Exclusive Economic Zone (ZEE) of Indonesia in the waters of the Natuna Islands, Prov. Riau Islands (21/5/2017). Vietnamese Coast Guard vessel crashed into one of the KIA Vietnam that will be driven PSDKP Tiger Macro 01 patrol to Batam Port until almost drowned, consequently 44 Vietnamese crew escaped with Coast Guard Vietnam and five Kia Vietnam re-released, even the Second Shipwright II PSDKP Shark Macan 01, Danang Gunawan Wibisono was taken hostage by the Coast Guard of Vietnam.

The Law of the International Sea confirms the zonation of marine or marine territories which is the sovereign authority of a coastal state or an archipelagic state, so that law enforcement and mobilization of weapon forces become the authority of the State to uphold the sovereignty of the territorial waters. Some maritime zones agreed in UNCLOS 1982 include: Territorial Sea (Territorial Sea) the widest width of 12 miles measured from the base line, inland waters of the waters on the land side of the territorial sea basin, where foreign ships have no right passing. The islands are waters enclosed by an archipelagic base which is the full sovereignty of a country, the additional zone is a zone bordering the Territorial Sea and not exceeding 24 nautical miles from the base line, the Exclusive Economic Zone (EEZ) of a maritime zone located outside and adjacent to the Territorial Sea.

UNTAET Regulation 1982 (UNCLOS 1982), EEZ applies two legal regimes: first, applicable to a special legal regime (suigeneris) states that the EEZ region is not a fully-contained area and not the applicable law of the Free Sea law regime, Exclusive right which means that other countries can utilize EEZ of a country without the country's consent. EEZ is a marine area adjacent to the Territorial Sea measured 200 miles from the base line, where a country has the sovereign right to undertake the exploration, exploitation, management and conservation of biological and non-biological natural resources from the seabed and subsoil and undertake activities - other activities such as hydroelectricity, ocean and wind currents in the EEZ region.

With confirmation that recognized the Law of the Sea Islands (archipelagic state), Indonesia has a strong policy to fight hard to defend the sovereignty of the sea. To realize fully Islands National, State Indonesia has some homework to be resolved: first, hammer out an agreement with neighboring countries in order to determine the continental shelf and the EEZ. Indonesia faced with 10 neighboring countries (Malaysia, Singapore, Thailand, Philippines, Vietnam, India, Australia, Papua New Guinea, East Timor and Palau) who have maritime borders, which enables overlapping maritime boundaries and must be unanimous in determining the maritime boundary. Indonesia has not yet agreed on the Continental Shelf with Thailand, Malaysia, East Timor and Palau. While the EEZ that have not been agreed upon among the Indians (not meeting at all), Thailand (already 2 times), Malaysia (for the segment of the Malacca Strait, South China Sea and the Celebes Sea), Vietnam (already 8 times), Palau and Nauru Leste. Some of the Continental Shelf and EEZ that have obtained the agreement of which with Australia, Papua New Guinea, Philippines and Singapore (do not have a zone of the continental shelf and the EEZ).

Second, filing (submission) limit excess Continent to CLCS (Commission on the Limits of the Continental Shelf og). In Article 76, paragraph (1) UNCLOS 1982 mentioned the seabed and subsoil beyond the territorial sea which are situated along a natural continuation of its land territory to the outer edge of the continental edge or to a distance of 200 nautical miles from the Baselines when the outer edge of the continental edges do not cross that distance.

Indonesia has three potential areas where the continental shelf is more than 200 nautical miles measured from the base line, west of Sumatra, south of Nusa Tenggara and north of Papua. Indonesia has partially submitted to the western seas of Sumatera, where CLCS's recommendation of the Indonesian submission was issued on March 11, 2011, so based on the recommendation, the area of the Continental Shelf on the western bee of Sumatra becomes 4209 km², wider than the initial proposal on June 16, 3915 km².

Third, the firmness of supervision and legal action in the archipelagic sea lane of Indonesia (ALKI). Indonesia has struggled to establish international sea shipping lanes in the territory of Indonesian marine sovereignty. On August 30, 1996 attached the concept of Indonesian Archipelagic Sea Lane (ALKI) in the forum of International Maritime Organization. Further on May 19, 1998, the concept of ALKI can be approved by the International Maritime Organization. So that the Government establishes the Rights and Obligations of Ships and Foreign Aircraft that pass through the ALKI on 28 June 2002. ALKI I, the voyage between the South China Sea and the Indian Ocean or vice versa by Sea Natuna, Karimata Strait, Java Sea and Sunda Strait, ALKI II voyage between the Sulawesi Sea and Indian Ocean or vice versa via Makassar Strait, Flores Sea and Lombok Strait, and ALKI III voyage between Pacific Ocean and Indian Ocean or vice versa through Maluku Sea Seram, Banda Sea, Ombai Strait and Savu Sea, or Banda Sea, Leti Strait, or Banda Sea and Arafuru Sea.

Foreign aircraft and ships passing through the ALKI have the obligation: to pass quickly, to prevent the occurrence of threats or the use of force against the Island States, not to commit acts that violate international law, to focus on the purpose or intention of passing directly, continuously and as quickly as possible, and Comply with international rules and regulations.

The international community's confidence in the sovereignty of the archipelagic States may decrease when the supervisory and marine security apparatus are not firm in cracking down on any maritime offenses, law enforcement of sea offenses is not running clean and post-judicial handling is not good, and Alutsista (the main tool of the system Defense) is still left behind from other countries. The Government's efforts to repatriate or deport about 695 non-yustisian Vietnamese crew abducteans who were arrested for illegal fishing in the EEZ of Indonesia (9/6/2017) and good handling of ABK pro yustisia prisoners became part of post-judicial handling Improve the image of Indonesia. Therefore, the sovereignty of the archipelago State can only be realized when the Government is always based on firm diplomacy (as the character development of human resources of security actors) and the strengthening of Alutsista.

*) Social and Behavior Observer

  Republika  

Kamis, 22 Juni 2017

Ada Wacana Bantu-membantu Antarnegara Atasi Radikalisme

"Semua perlu prosedur, Filipina punya prosedur, Indonesia punya prosedur, Malaysia punya prosedur. Masing-masing tentu akan menjaga prosedur itu." http://cdn2.tstatic.net/bangka/foto/bank/images/kekuatan-pprc-mempertunjukkan-kemampuannya_20160419_181310.jpgIlustrasi latihan pembebasan sandera [istimewa]

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengungkapkan ada wacana antarnegara berdekatan untuk saling membantu dalam mencegah atau menangani masuknya paham dan gerakan radikalisme di satu negara.

Wiranto ditemui di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa wacana itu muncul menyusul terjadinya pergeseran basis ISIS ke Marawi Filipina.

"Sudah ada satu wacana untuk saling membantu. Misalnya, saya dengan pihak Australia juga sudah bicara, kemudian Filipina dengan Indonesia sendiri sudah bicara. Banyak negara lain juga punya kepentingan terhadap munculnya basis teror di Marawi itu," kata Wiranto.

Ia menyebutkan kerja sama saling membantu itu atas dasar prinsip pada pertimbangan bahwa tidak mungkin satu negara itu sendirian melawan terorisme.

"Presiden Duterte pun memberikan lampu hijau untuk mendapatkan bantuan dari negara lain," katanya.

Wiranto mengaku ada mekanisme dalam kerja sama itu. "Bantuan-bantuan, kerja sama dalam bentuk operasi-operasi militer tentu ada mekanismenya, prosedurnya," katanya.

Ia menyebutkan kerja sama tersebut digarap. Sejumlah menhan juga sudah ketemu untuk menggarap itu.

"Nanti di Manado bulan Juli ada pertemuan enam negara New Zealand, Australia, Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Filipina juga akan berbicara masalah ini," katanya.

Menurut dia, kerja sama dalam menanggulangi masalah terorisme di kawasan Asia Tenggara merupakan sesuatu yang sangat wajar.

"Semua perlu prosedur, Filipina punya prosedur, Indonesia punya prosedur, Malaysia punya prosedur. Masing-masing tentu akan menjaga prosedur itu," kata Wiranto.

 Pertukaran Intelijen Penting Berantas ISIS 
https://2.bp.blogspot.com/-DTkLz5hRSCg/WUgee5KG9FI/AAAAAAAAKcQ/PZQFDN4rRCcX3M-eOYu_XRTh37TbcqlEgCLcBGAs/s1600/mmc02.jpgMenteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan pertukaran informasi intelijen merupakan teknis kerja sama yang paling penting dalam upaya pemberantasan kegiatan ISIS di Filipina.

"Kalau kita jalan, tidak ada intelijen, percuma saja," kata Ryamizard ditemui di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis.

Selain itu, penguatan patroli bersama baik di wilayah laut, udara dan darat juga menjadi esensial dilakukan oleh tiga negara; Indonesia, Filipina dan Malaysia.

Menurut Ryamizard, kerja sama trilateral perlu dilakukan karena ISIS sebagai musuh bersama yang hadir di kawasan Filipina bagian selatan.

"Dengan kebersamaan itu, pasti keberhasilan lebih besar. Kita setiap hari dengan Menhan Filipina dan Malaysia itu minimal dua hari telepon-teleponan," jelas Ryamizard.

Menhan menjelaskan kendati Indonesia siap memberikan bantuan dukungan militer, namun hal itu membutuhkan keputusan kongres Filipina dengan bermacam pertimbangan.

"Kita tidak bisa masuk kalo tidak diizinkan, walaupun Presidennya (Rodrigo Roa Duterte) boleh. Tapi kita siap saja," ujar Ryamizard.

Sebelumnya pada Senin (19/6) di Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, tiga panglima angkatan bersenjata dari tiga negara, yakni Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Panglima Angkatan Tentera Malaysia Jenderal Tan Sri Dato Sri Raja Mohamed Affandi bin Raja Mohamed Noor dan Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines General Eduardo M Ano AFP menandatangani prasasti peresmian Maritime Command Center (MCC).

MCC itu diharapkan membantu semua pihak untuk menerapkan sejumlah langkah strategis preventif, di antaranya, melaksanakan patroli terkoordinasi ketiga negara, memberikan bantuan segera untuk menyelamatkan manusia dan kapal dalam kondisi darurat, mendirikan focal point nasional antara tiga negara guna menfasilitasi sharing informasi dan intelijen, serta membentuk jaringan kmunikasi untuk memudahkan koordinasi dalam situasi darurat.

MCC Indonesia berada di Tarakan, MCC Malaysia berada di Tawau dan MCC Filipina berada di Bongao.

Pusat Komando Maritim itu akan menjadi pos wilayah keamanan dalam memantau kapal-kapal yang beroperasi dan berpatroli di laut kawasan itu.

  antara  

Operasi Militer Bersama Filipina Tak Bisa Ujug-ujug

https://obs.line-scdn.net/0m01e920db1b6d0130606e7a457923342b6a34606c71432f46137b3d392d2f6a356962613473303d593c2730343d/w644Ilustrasi Pasukan Khusus

Filipina telah mengizinkan pemerintah Indonesia untuk terlibat dalam patroli darat mengepung ISIS. Menko Polhukam Wiranto mengatakan sebelum itu dilakukan perlu ada beberapa penyesuaian.

"Semua kan ada prosedurnya, latihan bersama saja ada prosedur operasinya sementara kita pelajari prosedur operasi bersama itu bagaimana," kata Wiranto saat ditemui wartawan di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (22/6/2017).

Menurut dia setiap negara mempunyai karakteristik operasi yang berbeda. Sehingga dia menilai tidak bisa serta-merta melaksanakan operasi bersama, perlu ada latihan bersama sebagai penyesuaian terhadap kekuatan militer di kedua negara.

"Ada yang mungkin ikut mazhab Inggris ada yang ngikut ke Amerika, kita sendiri punya pengembangan dari prosedur operasi itu, itu nggak bisa tiba-tiba mesti kompak," kata Wiranto.

"Pernah waktu saya panglima dulu juga ada latihan bersama, semuanya untuk menyesuaikan prosedur bersama supaya nggak terjadi suatu miss komunikasi dan miss untuk operasi," imbuhnya.

Wiranto menjelaskan setelah diawali oleh latihan bersama, nantinya akan ada peningkatan latihan, dan bisa saja untuk melakukan operasi bersama. Menurutnya melawan terorisme harus dilakukan bersama-sama, tidak bisa dilawan sendirian.

"Bukan potensi tapi kemauan bersama, karena kalau kita melawan terorisme itu nggak bisa mandiri, mesti bersama-sama," kata Wiranto.

Wiranto menjelaskan sampai saat ini latihan bersama tersebut masih dalam proses persetujuan dari parlemen Filipina. Meski Durtete sudah mengizinkan, masih ada persetujuan konstitusional yang harus diurus oleh kedua negara.

"Nanti kita lihat prosedur di sana bagaimana di Indonesia bagaimana, Indonesia pun tidak kemudian ujug-ujug bisa Operasi di negara lain, tentu ada prosedur yang secara konstitusional diizinkan dan dibenarkan oleh negara," tutup Wiranto. (erd/erd)

  detik  

Dubes Spanyol Tawarkan Kerja Sama Pemberantasan Terorisme

Temui Wiranto http://assets.kompas.com/crop/66x0:910x563/750x500/data/photo/2017/06/21/41491415111.jpgMenteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat memberikan keterangan usai bertemu dengan Duta Besar Spanyol untuk Indonesia José Maria Matres Manso di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (21/6/2017).(KOMPAS.com/Kristian Erdianto)

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto bertemu dengan Duta Besar Spanyol untuk Indonesia José Maria Matres Manso, di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (21/6/2017).

Dalam pertemuan tersebut, José menawarkan konsep kerja sama antara Indonesia dan Spanyol pada bidang pemberantasan terorisme, keamanan siber, dan alutsista.

Wiranto mengatakan, José dikenal berpengalaman dalam mengatasi persoalan terorisme saat ditugaskan menjadi duta besar di Mali.

"Kita tahu di Mali sana cukup kisruh ya waktu itu. Dia punya pengalaman mengatasi masalah terorisme, sehingga menawarkan suatu bantuan kerja sama dengan BNPT dalam rangka menumpas aksi terorisme di Indonesia," ujar Wiranto, usai pertemuan.

Ia menyambut baik tawaran tersebut. Menurut Wiranto, Indonesia harus menjalin kerja sama dengan banyak negara dalam memberantas aksi terorisme.

Mantan Panglima ABRI itu yakin, kerja sama dengan Spanyol dapat memperkuat tugas pokok dan fungsi BNPT.

"Negara manapun yang punya pengalaman melawan terorisme, selalu kita minta untuk memberikan satu kontribusi pengalaman untuk melawan itu. Untuk memperkaya bagaimana BNPT bisa secara hard approach maupun soft approach menghadapi terorisme itu, dan Spanyol punya pengalaman seperti itu," kata dia.

Dalam pertemuan tersebut, keduanya juga membahas soal rencana kerja sama di bidang keamanan siber. Kerja sama itu dilakukan terkait pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"Dan tentunya juga masalah siber ya. Kita kan baru mendirikan Badan Siber dan Sandi Negara. Kita butuh juga masukan dari Spanyol," kata Wiranto.

Kerja sama di bidang pertahanan dan alutsista juga tak luput dibahas.

Selama ini, Indonesia dan Spanyol memiliki pengalaman kerja sama yang cukup panjang terkait hal tersebut.

"Kita sudah mempunyai pengalaman yang cukup panjang dengan Spanyol, dengan demikian perkembangan perkara ke arah yang lebih maju sangat dimungkinkan," ujar Wiranto.

  Kompas  

Wiranto Ungkap Syarat Kerja Sama Alutsista dengan Negara Lain

Harus Ada Alih Teknologi https://4.bp.blogspot.com/-dmOU_DcfwDg/WDrsshsT6JI/AAAAAAAAJtk/C55-oAzOkYMuPzLel7wF-ewMB5DM70CmwCPcB/s1600/pkr%2B10514%2B331%2BREM.jpgKRI REM 331, PKR 10514 [Damen]

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan ada syarat yang harus dipenuhi dalam kerja sama dengan negara lain terkait alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Menurut Wiranto, harus ada transfer atau alih teknologi dalam kerja sama memproduksi senjata dengan negara lain.

Tidak hanya itu, lanjut Wiranto, konten atau material yang digunakan dalam pembuatan maka harus ada transfer teknologi dan menggunakan material dari Indonesia.

"Itu persyaratan yang harus masuk dalam satu kerja sama pembuatan alutsista sehingga suatu saat kita tidak perlu mengimpor lagi, jadi bisa buat industri di sini," ujar Wiranto usai menerima Duta Besar Spanyol, Jose Marin Matres Manso di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (21/6/2017).

Di Indonesia, kata dia, industri alutsista bukan perkara yang mudah karena selalu dikaitkan dengan mekanisme pasar.

Wiranto mencontohkan dalam memproduksi pesawat terbang. Menurut dia, negara akan merugi karena tidak sanggup untuk memberikan subsidi.

Oleh karena itu, kata dia, langkah yang tepat adalah melakukan ekspansi ke luar negeri untuk memperoleh dana.

"Tidak mudah untuk kemudian membuka industri persenjataan dan kelengkapan perang di Indonesia sendiri. Kita mesti cari pasar, pasar ini kan sangat ketat ya," ucapnya. (dam)

  sindonews  

Cek Kesiapan Lapangan Tembak Senjata Berat Arhanud

https://www.beritalima.com/wp-content/uploads/2017/06/photo_2017-06-21_15-03-29.jpgWakil Komandan Pusat Kesenjataan Artileri Pertahanan Udara (Wadan Pussenarhanud) Kolonel Arh Drs. Haris Sarjana, M.M bersema rombongan melakukan kunjungan kerja ke Markas Detasemen Arhanud-001 Kodam IM yang berkedudukan di Pulo Rungkom, Aceh Utara Rabu pagi-21 Juni 2017.

Kunjungan Wadan Pussenarhanud disambut langsung oleh Komandan Detasemen Arhanud-001 Mayor Arh Iwan Hermaya P, S.I.P. beserta para Perwira dan prajurit Detasemen Arhanud-001 dengan penuh semangat dan gembira serta Yel-yel prajurit yang menambah hangat dan kedekatan pimpinan dengan anak buahnya.

Dalam Kunjungan kerja tersebut Wadan Pussenarhanud didampingi oleh Pamen Ahli Pussenarhanud Kol Arh Fachrudin Usuluddin, S.E dan Kasi Binsat Dirbinsen Pussenarhanud Kapten Arh Hafda Prima Agung yang mengecek secara langsung kesiapan prajurit Detasemen Arhanud-001 dalam bertugas.

Dihadapan ratusan prajurit Korp Arhanud, Wadan Pussenarhanud Kolonel Arh Drs. Haris Sarjana, M.M menyampaikan kepada seluruh prajurit bahwa dalam melaksanakan tugas harus disertai dengan niat ibadah.

Dalam menjalankan tugas bisa mendapat hasil yang maksimal, serta siapkan diri kalian dalam kemajuan teknologi Alutsista yang terus berkembang serta jangan terpengaruh lingkungan yang dapat mengarahkan kepada hal-hal negatif bagi diri sendiri maupun orang lain.

Dalam kesempatan tersebut, Danden Arhanud-001 Mayor Arh Iwan Hermaya P, S.I.P. mengatakan, tujuan kunjungan Wakil Komandan Pusat Kesenjataan Artileri Pertahanan Udara tersebut selain untuk bersilaturahmi dan menyapa langsung para parjurit.

Dia juga datang ke Aceh dalam rangka melaksanakan peninjauan langsung Alutsista TD 2000B yang dimiliki satuan dan mengecek kesiapan Lapangan tembak Senjata Berat Arhanud di daerah Lhoksukun, Aceh Utara,’’(Aa79)

  Berita Lima  

KRI Bung Tomo-357 Amankan Tripartite Meeting

KRI Bung Tomo-357 [Portal Komando]

Ras Al-Naqoura. Pada pelayarannya yang ke-44, KRI Bung Tomo-357 dipercaya oleh United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) sebagai salah satu unsur Maritime Task Force (MTF) untuk mengamankan kegiatan Tripartite Meeting. KRI Bung Tomo-357 adalah satu dari dua unsur MTF yang dipercaya untuk menjaga stabilitas keamanan perairan perbatasan Lebanon-Israel selama Tripartite Meeting. Unsur lainnya adalah kapal perang milik Yunani HS ROUSSEN P-67. Selasa (20/6/2017)

Tripartite Meeting merupakan salah satu agenda penting UNIFIL yang mempertemukan tiga delegasi/perwakilan dari Lebanese Armed Forces (LAF), Israel Defence Forces (IDF) dan UNIFIL sebagai pihak mediator untuk menyelesaikan sengketa antara Lebanon dan Israel yang tertuang dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1701 terkait dengan penempatan tanda tanda batas pada Blue Line (batas Lebanon-Israel) serta isu-isu penting lainnya demi terciptanya dan terjaganya kelangsungan perdamaian di Lebanon.

Keberhasilan pelaksanaan Tripartite Meeting akan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan perdamaian di Lebanon. Oleh karena itu, pihak UNIFIL akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengamankan pertemuan trilateral tersebut dengan mengerahkan unsur unsur pengamanan di darat, laut dan udara sehingga tidak ada kejadian-kejadian dari pihak lain yang bisa menggagalkan pertemuan tersebut.

KRI Bung Tomo-357 yang dikomandani oleh Kolonel Laut (P) Heri Triwibowo adalah unsur pengamanan laut yang bertugas mengamankan jalannya pertemuan tersebut. Selama pelaksanaan Tripartite Meeting, KRI Bung Tomo-357 melaksanakan pengamanan perairan perbatasan Lebanon Israel dengan kapal perang Yunani dan kapal patroli angkatan laut Lebanon. KRI Bung Tomo-357 harus melaksanakan koordinasi ketat dengan LAF-NAVY untuk memonitor dan mendeteksi kontak apapun yang mendekat dengan zona pengamanan. Selain itu, KRI Bung Tomo-357 harus memonitor area laut dan udara dan selalu berkoordinasi dengan unit FCR (Force Commander's Reserve) dari Perancis, sejak dimulainya meeting sampai dengan selesainya dan jika diminta maka KRI Bung Tomo-357 akan mengirimkan Tim Boarding Party guna membantu kapal patroli angkatan laut Lebanon.

Penunjukan KRI Bung Tomo-357 oleh UNIFIL dalam rangka pengamanan sektor laut dan udara pada Tripartite Meeting di Lebanon kembali menegaskan kepercayaan MTF dan UNIFIL terhadap profesionalisme prajurit prajurit TNI AL dan kemampuan alutsistanya dalam menjamin dan menjaga perdamaian di Lebanon dan tentu saja ini merupakan prestasi yang akan mengangkat citra Kontingen Garuda, TNI dan bangsa Indonesia di mata dunia.

  TNI AL  

Ryamizard Sebut Duterte Perbolehkan Operasi Darat

Di Filipinahttp://newsinfo.inquirer.net/files/2017/06/13marawi2-620x413.jpgIlutrasi operasi militer di Marawi [inquirer]

Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard Ryacudu mengklaim Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengizinkan patroli darat di negaranya untuk mengantisipasi penyebaran kelompok ISIS di Asia Tenggara.

Patroli laut yang dilakukan Filipina, Malaysia dan Indonesia dengan tujuan yang sama telah dimulai dua hari yang lalu.

Namun kendala masih muncul lantaran patroli udara dan patroli darat yang sebelumnya dicanangkan Kemenhan RI masih belum menemui titik terang.

Ryamizard menjelaskan patroli darat itu membutuhkan payung hukum untuk direalisasikan. Hanya saja, dia mengklaim bahwa Duterte telah memberikan lampu hijau.

"Kami sedang pikirkan karena payung hukumnya belum ada walau Presiden Filipina telah mengiyakan," kata Ryamizard saat ditemui di gedung Kemhan, Jakarta, Rabu (21/6).

Menurutnya, saat dia bertemu dengan Duterte dan Menteri Pertahanan Filipina, keduanya mempersilakan dan mendukung penuh jika ada patroli militer di darat yang dilakukan tiga negara.

Patroli tersebut tidak serta-merta bisa langsung dieksekusi karena dukungan baru dilontarkan oleh presiden. Sedangkan dukungan dari kongres setempat belum didapatkan.

Jikalau pada akhirnya dukungan tak didapat, Ryamizard melontarkan ide agar latihan bersama digelar di tiga negara itu karena ada payung hukum yang melindungi itu.

"Ada satu payung hukum di negara manapun bisa latihan bersama, paling tidak kita latihan di Kalimantan, di Serawak, dan kemudian latihan di rangkaian kepulauan di Filipina Selatan," ujarnya.

Menurutnya, patroli itu diperlukan agar Indonesia dan Malaysia bisa membantu Filipina mencegah perluasan ISIS ke arah selatan.

Kapal perang Indonesia, Filipina, dan Malaysia mulai bermanuver di sekitar perairan Sulawesi dan Sulu, Filipina selatan, pada awal pekan ini.

Patroli ini dianggap mendesak setelah bentrokan antara militer Filipina dan kelompok Maute di Marawi pecah pada 23 Mei lalu, menewaskan setidaknya 350 orang, termasuk 257 militan, 62 tentara, dan 26 warga sipil.

Militan yang berafiliasi dengan ISIS ini bahkan sempat mengibarkan bendera hitam khas kelompok itu yang menyalahgunakan kalimat 'la ilaha ilallah' atau 'tiada Tuhan selain Allah' di hampir seluruh penjuru kota. (aal)

 Filipina Pukul Mundur Militan dari Sekolah di Cotabato 
http://sa.kapamilya.com/absnews/abscbnnews/media/2017/news/06/08/marawi-rtr-060817.jpg?ext=.jpgIlustrasi. (ABS-CBN)

Setelah baku tembak sengit, militer Filipina berhasil memukul mundur kelompok militan BIFF yang menduduki sebuah sekolah di Kota Pigcawayan, Cotabato, pada Rabu (21/6).

"Mereka sudah disingkirkan. Mereka tidak lagi di sana. Wilayah sekolah sudah aman kembali. Tentara sedang melakukan operasi pencarian," ujar juru bicara militer Filipina, Restituto Padilla.

Padilla kemudian mengatakan, kini militer sedang memburu para militan yang diduga membawa lima warga sipil dari desa tersebut.

Namun, Padilla membantah berita yang mengatakan bahwa kelompok militan itu menyandera sejumlah murid dari sekolah tersebut.

Sementara itu, juru bicara BIFF, Abu Misri Mama, mengatakan bahwa kelompok militan itu hanya menyelamatkan warga sipil dari baku tembak, bukan bermaksud untuk menculik.

Ketika ditanya Reuters mengenai kepastian BIFF memulangkan para warga sipil tersebut, ia menjawab, "Ya. Kami bukan penculik."

Lebih jauh, Padilla memastikan bahwa insiden ini tak ada kaitannya dengan yang terjadi di Marawi, di mana militer Filipina menggempur kelompok militan Maute selama tiga pekan belakangan.

"Serangan ini dilancarkan oleh satu kelompok yang sudah sering melakukan kekerasan," tutur Padilla, sebagaimana dikutip Reuters. (has)

   CNN  
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...