iPhone Belasan Pejabat RI Dilaporkan Disusupi Software Mata-mata

Buatan Israel Ilustrasi iPhone g.(KOMPAS.com/Zulfikar)♔

Belasan pejabat pemerintah dan militer Indonesia disebut menjadi target spyware (software mata-mata) buatan perusahaan Israel, NSO Group, yang menyusup ke dalam perangkat iPhone mereka pada akhir 2021 lalu.

Meski software ini dibuat oleh perusahaan Israel NSO Group, namun tidak diketahui pihak mana yang menggunakan spyware ini untuk menargetkan belasan pejabat RI.

Menurut sumber yang dikutip Reuters, enam dari belasan pejabat yang menjadi target sypware di antaranya adalah Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, seorang pejabat militer senior, dua diplomat regional, serta penasihat di Kementerian Pertahanan.

Keenam target ini berkata bahwa mereka menerima e-mail dari Apple pada November 2021. Melalui e-mail tersebut Apple menyatakan bahwa pihaknya yakin para pejabat sedang menjadi "target serangan yang disponsori negara".

Namun Apple tak mengungkap identitas maupun jumlah pengguna yang menjadi target serangan tersebut.

Seorang direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga berkata kepada Reuters bahwa dirinya menjadi target dan mendapat pesan yang sama dari Apple. Kendati begitu, ia enggan mengumbar identitasnya.

Menurut Apple dan peneliti keamanan siber, perangkat para korban disusupi oleh software canggih bernama ForcedEntry, buatan perusahaan mata-mata siber Israel - NSO Group, untuk membantu agen mata-mata asing mengendalikan iPhone dari jarak jauh.

Selain NSO Group, ada pula perusahaan Israel lainnya yang mengembangkan software serupa, yaitu QuaDream.

Terkait insiden ini, KompasTekno sudah menghubungi pihak Badan Siber dan sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk meminta penjelasan. Akan tetapi keduanya belum memberikan tanggapan.

Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Rina Anita hanya berkata, "Kami koordinasikan dengan Satker (Satuan Kerja) terkait."

Adapun menurut Reuters, juru bicara Kementerian Luar Negeri menyatakan pihaknya tidak mengetahui soal kasus serangan itu dan merujuk ke BSSN.

  NSO Group bantah 

Juru bicara NSO Group membantah pihaknya terlibat dalam insiden keamanan siber yang menargetkan sejumlah pejabat Indonesia pada 2021 itu.

Menurutnya, tidak mungkin bagi NSO Group melakukan praktik tersebut, baik secara kontrak maupun teknologi.

Meski demikian, NSO tak merinci alasannya menyanggah keterlibatan perusahaan, dan hanya mengatakan bahwa perusahaannya hanya menjual produknya ke entitas pemerintah yang terverifikasi.

Adapun QuaDream tidak memberikan komentarnya.

Penggunaan ForcedEntry untuk mengeksploitasi iPhone, dipublikasikan oleh lembaga pengawas keamanan siber Citizen Lab pada September 2021.

Menurut peneliti keamanan Google, ForcedEntry merupakan serangan peretasan yang secara teknis paling canggih yang pernah ada.

Adapun Apple saat itu menambal kerentanan perangkatnya pada September dan November 2021, dengan mengirimkan pemberitahuan ke sejumlah pengguna yang mungkin menjadi target.

  Presiden Jokowi Diminta Tak Pakai WhatsApp 
Ilustrasi Spyware Pegasus.(Istimewa)

Beberapa kepala negara, aktivis, politisi, dan jurnalis dikabarkan menjadi target spyware Pegasus buatan perusahaan Israel, NSO Group.

Menurut laporan Amnesty International dan Citizen Lab, total ada 50.000 nomor ponsel yang menjadi sasaran potensial perangkat pengintai Pegasus, termasuk 10 perdana menteri, tiga presiden, dan seorang raja yang disebut menjadi target Pegasus.

Terkait ancaman ini, pemerhati keamanan siber sekaligus kepala Lembaga Riset Siber CISSRec, Pratama Persadha, menyarankan agar presiden dan pejabat penting negara, termasuk Presiden Jokowi, untuk tidak lagi menggunakan WhatsApp sebagai media telekomunikasi.

Sebab, aplikasi perpesanan instan itu dianggap menjadi pintu masuk spyware Pegasus yang paling mudah.

"Bila menilik malware Pegasus, cukup dengan panggilan WhatsApp, ponsel penerima sudah terinfeksi, bahkan tanpa harus menerima panggilannya. Dengan metode yang sama dan mengirimkan file lewat WhatsApp, juga bisa menyebabkan peretasan," jelas Pratama.

Pratama menyontohkan, salah satu kasus yang sempat ramai beberapa waktu lalu, yakni peretasan iPhone milik Jeff Bezos pada 2020. iPhone milik bos Amazon itu dikabarkan diretas melalui WhatsApp.

Menurut hasil investigasi, Bezos diketahui menerima pesan WhatsApp yang diduga dikirim oleh Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Mohammed bin Salman. Pesan tersebut berisi sebuah video berukuran 4,22 MB yang mengandung malware.

Dari hasil analis forensik digital, yang dilakukan firma konsultasi bisnis kenamaan asal AS, FTI terhadap ponsel Bezos, ditemukan bahwa software yang digunakan untuk meretas iPhone milknya adalah spyware Pegasus.

Menurut Pratama, ancaman serupa juga bisa menyasar pejabat tinggi Tanah Air.

"Ponsel apa pun termasuk iPhone masih bisa ditembus oleh Pegasus," jelas Pratama dalam keterangan resmi yang diterima KompasTekno.

Ia menyarankan agar dilakukan tindakan forensik pada perangkat yang digunakan pejabat.

Selanjutnya, baru dilakukan protokol keamanan untuk nomor yang digunakan komunikasi antar-petinggi negara. Nomor tersebut harus dirahasiakan dan tidak dibocorkan ke siapa pun.

"Langkah preventif yang paling bisa dilakukan adalah menggunakan software enkripsi, sehingga data yang ditransmisikan atau dicuri oleh Pegasus tidak serta-merta langsung bisa dibuka atau diolah," imbuh Pratama.

Sebelumnya dilaporkan, Presiden Perancis Emmanuel Macron telah mengganti ponsel dan nomor telepon selulernya setelah masuk daftar target Pegasus.

Menurut laporan media asal Perancis, Le Monde, dalam kasus ini klien Pegasus yang teridentifikasi menyasar perangkat Macron adalah layanan keamanan Maroko yang tidak dikenal.

  Malware Pegasus berbahaya 

Menurut Pratama, Pegasus merupakan malware jenis pengintai yang berbahaya. Spyware ini masuk ke perangkat seseorang dan melakukan kegiatan pengintaian.

Pegasus sejatinya adalah sebuah "trojan", yang ketika bisa menembus sistem perangkat, ia bisa mengambil informasi dari target. Jika malware berhasil tertanam di perangkat, data dari ponsel bisa disedot dan dikirim ke server.

Bahkan, Pegasus bisa menyalakan kamera atau mikrofon pada ponsel untuk membuat rekaman secara rahasia.

"Prinsipnya adalah, Pegasus bisa melakukan segala hal di smartphone kita dengan kontrol dari dashboard. Bahkan bisa melakukan pengiriman pesan, panggilan, dan perekaman yang tidak kita lakukan," jelas Pratama.

Teknik yang digunakan Pegasus biasa disebut dengan "remote exploit" dengan menggunakan "zero day attack". Zero day attack adalah metode serangan yang memanfaatkan celah keamanan yang belum diketahui oleh si pembuat sistem sendiri.

Serangan ini biasanya juga sulit dideteksi oleh software keamanan, walaupun sudah diperbarui (updated). Hal inilah yang membuat Pegasus berbahaya.

Malware semacam ini, kata Pratama, cukup banyak dijual bebas di pasaran. Bahkan, ada beberapa yang bisa didapatkan secara cuma-cuma.

Perbedaannya biasanya terletak pada metode yang digunakan untuk menginfeksi perangkat target, serta teknik bersembunyi agar sulit dideteksi oleh anti-virus atau alat keamanan dan teknik pelacak lainnya.

"Saat ini sangat sulit untuk menghindari kemungkinan serangan malware. Pegasus sendiri hanya membutuhkan nomor telepon target. Ponsel bisa jadi terhindar dari Pegasus jika nomor yang digunakan tak diketahui oleh orang lain," jelas Pratama.

Kendati demikian, Pratama mengatakan bahwa bukan hanya WhatsApp yang bisa diawasi oleh Pegasus, melainkan semua aplikasi yang terinstal di dalam perangkat memiliki potensi yang sama.

"Bagi Indonesia, ini seharusnya menjadi pengingat pentingnya kita mengembangkan perangkat keras sendiri, serta aplikasi chat serta e-mail yang aman digunakan oleh negara, sehingga mengurangi risiko eksploitasi keamanan oleh pihak asing," pungkas Pratama.

  Spyware Israel Incar Aktivis Indonesia 
Ilustrasi

Akhir Desember 2020 lalu, peneliti dari pengawas keamanan siber Citizen Lab menemukan adanya serangan Spyware Pegasus pada 1.400 pengguna WhatsApp global. Spyware ini utamanya menyasar para aktivis, politisi, dan jurnalis.

Spyware yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi asal Israel, NSO Group, mempunyai kemampuan mematai-matai pengguna dan mencuri data melalui smartphone.

Ketika itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate mengatakan belum ada dampak spyware Pegasus di Indonesia.

Baru-baru ini, hal yang sama terjadi lagi. Citizen Lab bersama dengan Microsoft menemukan bahwa, ada spyware lain yang mengincar pada aktivis, jurnalis, hingga politisi, termasuk di Indonesia.

Hal ini terungkap dalam laporan terbaru Citizen Lab bersama dengan Microsoft baru-baru ini. Laporan itu mengungkap, ada perusahaan cyber warefare Israel bernama Candiru, yang ikut menanamkan spyware pada sistem operasi Windows milik Microsoft dan produk Google.

Spyware milik Candiru ini disebutkan dapat mengeksploitasi kelemahan pada sistem operasi Windows, sehingga memungkinkan hacker untuk mencuri kata sandi, file, hingga mencuri pesan dari perangkat.

Pesan yang dicuri termasuk dari e-mail, akun media sosial, termasuk aplikasi pesan instan terenkripsi. Spyware ini juga dapat menginfeksi dan memantau iPhone, Android, Mac, PC, dan akun cloud.

Terkait serangan spyware Candiru ini, Microsoft dalam blog resminya, mengaku telah merilis pembaruan software "yang akan melindungi pelanggan Windows dari eksploitasi eksploitasi terkait, yang digunakan "aktor" untuk membantu mengirimkan malware yang sangat canggih".

  Ada domain dari Indonesia 

Berdasarkan analisis Citizen Lab dan Microsoft, Spyware milik Candiru ini dijual secara eksklusif dan disebut, "dioperasikan dari beberapa negara, seperti Arab Saudi, Israel, Uni Emirat Arab, Hongaria, dan Indonesia".

Temuan itu didapat setelah Citizen Lab menelusuri data historis situs web yang diyakini sudah terinfeksi spyware Candiru. Hasilnya ada setidaknya 764 nama domain yang dinilai telah menjadi target spyware Candiru.

Situs-situs itu antara lain merupakan milik kelompok Amnesty International, gerakan Black Lives Matter, hingga instansi layanan pos Rusia.

Citizen Lab juga menemukan ada satu domain yang berasal dari Indonesia, yaitu indoprogress.co. Dalam laporan tersebut, situs itu disebut sebagai "Left-leaning Indonesian publication".

Dalam laporan juga disebutkan, berdasarkan analisis independen Microsoft, spyware Candiru ini telah menargetkan setidaknya 100 masyarakat sipil, termasuk politisi, aktivis hak asasi manusia (HAM), jurnalis, akademisi, hingga politikus di negara, seperti Inggris, Spanyol, Singapura, Israel, hingga Palestina.

Candiru sendiri belum memberikan tanggapan atas tudingan tersebut.

Perusahaan, seperti Candiru dan NSO Group (pembuat spyware Pegasus), mengatakan software milik mereka dirancang untuk digunakan secara resmi oleh pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk menggagalkan potensi terorisme dan kejahatan, sebagaimana dihimpun KompasTekno dari Financial Times, Senin (19/7/2021).

Namun PBB, Citizen Lab, dan kelompok hak asasi seperti Amnesty International, telah secara berkala menemukan adanya spyware yang ditanamkan kepada telepon dan komputer jurnalis, politikus, dan aktivis yang kritis.

NSO Group sendiri kini diketahui tengah menghadapi gugatan hukum dari WhatsApp, karena diduga menjual alat yang memungkinkan klien untuk menanamkan software secara diam-diam ke telepon seseorang melalui panggilan WhatsApp.

  ♔ Solopos  

Bjorka 'Obok-obok' Data sampai ke Istana Presiden

BSSN Gandeng Polri Ilustrasi hacker. (e-propethic.com) ♔

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyatakan telah berkoordinasi dengan penyelenggara atau penyedia sistem elektronik (PSE) di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara guna menindaklanjuti dugaan kebocoran data dengan nama Bjorka di baliknya. Arsip surat menyurat Presiden Joko Widodo, termasuk yang berasal dari Badan Intelejen Negara atau BIN, adalah yang terkini dari sejumlah kasus data pribadi di Tanah Air yang berhasil 'diobok-obok' Bjorka.

BSSN, kata juru bicaranya Ariandi Putra, telah menelusuri terhadap beberapa dugaan insiden kebocoran data yang terjadi dan memvalidasi data-data yang dipublikasikan. "BSSN telah berkoordinasi dengan setiap PSE yang diduga mengalami insiden kebocoran data, termasuk dengan PSE di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara," bunyi keterangan pers atas nama Juru Bicara BSSN Ariandi Putra yang diterima di Jakarta, Sabtu 10 September 2022.

BSSN mengaku telah dan sedang melakukan upaya-upaya mitigasi cepat bersama PSE terkait, guna memperkuat sistem keamanan siber demi mencegah risiko lebih besar terhadap beberapa PSE tersebut. Selain itu, BSSN juga telah berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk mengambil langkah-langkah penegakan hukum.

Lebih jauh, BSSN mengingatkan keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, mereka menyatakan dukungan teknis sembari meminta seluruh PSE memastikan keamanan sistem elektronik di lingkungan masing-masing.

Tangkapan layar jual beli data 1,3 miliar kartu SIM telepon Indonesia. (FOTO/Twitter)

Hal itu juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. "Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya," bunyi isi PP selaras dengan yang diingatkan BSSN.

Sebelumnya, peretas yang mengaku sebagai Bjorka melalui grup Telegram mengklaim telah meretas surat menyurat milik Presiden Joko Widodo, termasuk surat dari BIN. Klaim Bjorka itu disebarluaskan oleh sebuah akun Twitter "DarkTracer: DarkWeb Criminal Intelligence".

Unggahan tersebut mengklaim bahwa surat dan dokumen untuk Presiden Indonesia, termasuk sejumlah surat yang dikirimkan BIN berlabel rahasia, telah bocor. Jumlahnya 40 MB yang sudah dikompres. "The next leak will come from the president of Indonesia," kata Bjorka sebelumnya di Telegram.

Nama Bjorka sudah sentral sebelumnya, antara lain, dalam kasus bocornya data registrasi 1,3 miliar Kartu SIM telepon Indonesia (SIM Card), dan pelanggan Indihome. Akun DarkTracer : DarkWeb Criminal Intelligence di Twitter memprofilkannya sebagai 'Bad Actor' yang telah bolak balik membocorkan basisdata di Indonesia sejak 2020.

Terhadap serangannya yang terbaru, Kepala Sekretariat Presiden Budi Heru Hartono menegaskan tidak ada surat dan dokumen untuk Presiden Joko Widodo yang bocor di jagat maya. "Nanti, pihak Sekretariat Negara akan menyampaikan," kata Heru saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.

  ♔ Tempo  

Menlu Inggris Liz Truss Kunjungi Indonesia

 Jalin Hubungan KeamananMenteri Luar Negeri Inggris Liz Truss (kiri) konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi di kantor Kementerian Luar Negeri Indonesia di Jakarta, Kamis (11/11/2021). [Foto/Kementerian Luar Negeri R] ☆

Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris Liz Truss berkunjung ke Jakarta pada Kamis (11/11/2021) hingga Jumat besok untuk menjalin hubungan keamanan dan ekonomi yang lebih erat dengan Indonesia.

Dalam kunjungannya, Liz Truss akan bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (jJokowi) dan Menlu Retno Lestari Piransari Marsudi untuk membicarakan diplomasi ekonomi, dialog perdagangan dan teknologi, serta isu-isu kebijakan luar negeri.

Liz Truss melihat Indonesia sebagai mitra penting untuk visi “Global Britain (Inggris yang mendunia)”, sebagai negara demokrasi yang berpikiran sejalan, sesama pendukung lembaga dan hukum internasional dan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Indonesia diperkirakan akan meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) lebih dari lima kali lipat atau sebesar 532 persen antara tahun 2020 hingga 2050.

”Sebuah hubungan yang lebih dalam dengan Indonesia, sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia serta kekuatan ekonomi saat ini dan di masa depan, akan membantu mengamankan masa depan yang sukses bagi Inggris dan mewujudkannya bagi rakyat kita,” kata Menlu Liz Truss dalam keterangan tertulis yang disampaikan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta.

“Ada banyak potensi kerjasama dalam hubungan Inggris dan Indonesia dan saya ingin memperdalam kemitraan kedua negara di bidang-bidang utama seperti teknologi, perdagangan, investasi, dan keamanan sebagai bagian dari rencana untuk membangun jaringan kebebasan dengan mitra-mitra penting”.

Selama kunjungannya ke Indonesia Menlu Truss akan meluncurkan kelompok kerja gabungan pertama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), yang bekerja untuk melawan ekstremisme.

Dia juga akan mengunjungi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memfasilitasi kolaborasi lebih lanjut dalam menangani kejahatan siber, keamanan, dan peningkatan kapasitas. Lebih lanjut, diplomat top Inggris itu akan menyelenggarakan dialog “Build Back Better World” dengan para eksekutif senior di bidang keuangan, untuk mempromosikan investasi di Indonesia.

Menlu Liz Truss juga akan bertemu dengan Sekretaris Jenderal ASEAN, Dato Lim untuk menindaklanjuti penetapan Inggris menjadi status Mitra Dialog, serta membahas kerja sama untuk mengatasi krisis yang sedang berlangsung di Myanmar.

Kunjungan ini menyusul kedatangan dari Carrier Strike Group Inggris beberapa waktu lalu ke wilayah Asia Tenggara, serta keberhasilan latihan bersama Angkatan Laut Inggris dengan TNI AL pada saat kunjungan kapal AL Inggris HMS Richmond pada bulan Oktober.

Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins mengatakan bahwa Indonesia dan Inggris membangun persahabatan yang hebat.

“Inggris dan Indonesia mungkin berjauhan secara geografis, tetapi kita memiliki banyak kesamaan. Baik Inggris dan Indonesia adalah negara demokrasi, negara kepulauan (meskipun Indonesia memiliki 17.000 pulau dan kami hanya memiliki 5.000!) dan masyarakat multi-agama yang mengakui keberagaman sebagai sebuah kekuatan”, ujar Owen.

Lebih lanjut Duta Besar Inggris mengungkapkan kedua negara juga berbagi kegemaran akan teh dan kopi, sepak bola Liga Premier, bulu tangkis, musik dan makanan.

“Orang Inggris mencintai Indonesia, 400.000 warga Inggris mengunjungi Indonesia setiap tahunnya sebelum pandemi, dan warga Inggris adalah wisatawan nomor satu di antara negara-negara Amerika dan Eropa. Inggris adalah tujuan yang semakin populer bagi orang Indonesia baik untuk berlibur maupun belajar”, kata Owen.

Menurut Owen, hubungan antar individu kedua negara tercermin melalui kerja sama erat dalam isu-isu global.

“Indonesia dan Inggris telah berbicara dengan satu suara untuk mendukung tanggapan pertama multilateral terhadap pandemi COVID-19. Inggris adalah salah satu donor terbesar melalui mekanisme COVAX untuk menyebarkan vaksin ke 92 negara berkembang, di mana Menlu Retno adalah salah seorang Ketua Bersamanya (Co-Chair). Inggris juga telah menyumbangkan 1 juta dosis vaksin ke Indonesia, dan akan mengirimkan lebih banyak lagi melalui donasi kami setidaknya 80 juta vaksin melalui COVAX hingga Juli 2022,” katanya.

Owen menambahkan bahwa Inggris mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk mencapai pembangunan ekonomi, perdagangan, kemakmuran, dan keamanan yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia melalui berbagai program yang mencakup pendidikan maritim, pembangunan rendah karbon, transisi energi, infrastruktur, kontra-terorisme, dan banyak lagi.

“Tindakan nyata terus berlangsung dan kemajuan sedang dibuat di seluruh nusantara. Kami menantikan lebih banyak lagi kerjasama dengan Indonesia di tahun-tahun mendatang”, papar Owen. (min). 

  ☆ sindonews  

Jaringan BIN dan Kementerian Dilaporkan Dibobol Hacker China

 🌩 💻Ilustrasi hacker. (Istockphoto/ Undefined)

Peretas atau hacker China dikabarkan telah menembus jaringan internal sedikitnya 10 kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia, termasuk Badan Intelijen Negara (BIN). Hal tersebut dilaporkan peneliti keamanan internet The Record, Insikt Group.

Peretasan itu dikabarkan berhubungan dengan Mustang Panda yang selama ini dikenal sebagai peretas asal China yang menargetkan kawasan Asia Tenggara.

Seperti dilansir The Record pada Jumat (10/9), peneliti Inskit pertama kali menemukan upaya peretasan tersebut pada April 2021.

Awalnya, mereka saat itu sedang mendeteksi server pengendali dan control (C&C) malware PlugX yang dioperasikan Mustang Panda. Server tersebut ternyata berkomunikasi dengan beberapa host dalam jaringan pemerintah Indonesia.

Mereka kemudian menelusuri lebih lanjut dan mengklaim hal itu telah berlangsung sejak Maret 2021. Namun, belum jelas metode serta target dari peretasan tersebut.

Peneliti Insikt Group menyatakan telah memberi tahu hal itu ke Indonesia pada Juni 2021 dan dilakukan lagi pada Juli 2021. Namun, pemerintah Indonesia disebut tidak merespons laporan itu.

BIN juga disebut menjadi salah satu target paling sensitif dari aksi peretasan itu. Mereka juga tidak merespons laporan The Record pada Juli dan Agustus 2021.

Namun, The Record menyatakan seorang sumber mengatakan pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah identifikasi dan membersihkan sistem yang diretas.

Sayangnya, peneliti Insikt beberapa hari kemudian mengonfirmasi bahwa host dalam jaringan pemerintah Indonesia Masih berkomunikasi dengan server malware Mustang Panda.

Terpisah, CNNIndonesia.com telah mencoba meminta tanggapan dari perwakilan BSSN serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. Namun, mereka belum memberikan tanggapan hingga berita ini ditulis.

Sementara itu, Deputi VIII Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Purwanto enggan memberi tanggapan saat diminta konfirmasi oleh CNNIndonesia.com. (chri/bac)
   🖥 CNN  

Transformasi Digital pada Sistem Pertahanan dan Keamanan

🎥 📞 🖥 🕹Ilustrasi pesawat C295 AEW dengan radar AESA (Airbus)

Presiden Jokowi pada Agustus 2020 yang lalu telah mencanangkan transformasi digital Indonesia dengan lima program utama.

♖ Pertama, perluasan akses (konektivitas) dan peningkatan infrastruktur digital.

♖ Kedua, pengembangan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, baik di pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, sektor pendidikan, sektor kesehatan, perdagangan, sektor industri, sektor penyiaran dan lainnya.

♖ Ketiga, percepatan integrasi pusat data nasional.

♖ Keempat, mempersiapkan kebutuhan SDM talenta digital.

♖ Kelima, Presiden meminta persiapkan regulasi terkait skema-skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital disiapkan secepat-cepatnya.

Kelima hal diatas tentu harus dilaksanakan dengan framework yang baik dan program rinci yang tepat. Berbagai kerangka kerja transformasi digital telah diusulkan oleh berbagai organisasi atau pengembang.

Penulis dengan tim juga mengusulkan suatu kerangka kerja garuda transformasi digital.

Transfomasi digital bukan sekadar membuat aplikasi proses bisnis yang sekarang ada, tetapi upaya perubahan fundamental bisnis/proses yang mungkin berbeda dengan proses yang sekarang ada. Mungkin ada terobosan baru yang tidak memerlukan birokasi yang menghambat proses itu sendiri.

Dalam transformasi digital ada tiga istilah yang ada yaitu digitazion, digitalization, dan transformasi digital.

Digitazion adalah adalah proses konversi dari analog ke digital. Misalnya, data temperatur yang ada di lingkungan kita diukur dan dikonversi ke data digital atau gambar seseotang di foto/scan analog kemudian di konversi kedalam digital.

Sementara digitalization adalah penggunaan teknologi digital dan data digital (hasil digitazion) untuk memberikan dampak yang lebih baik antara konsumen dan produsen.

Sementara tranformasi digital mempunyai makna yang luas hingga suatu organisasi ,yang menyangkut orang, proses, hingga teknologi.

Lima program yang telah dicanangkan Presiden perlu dikawal dengan suatu manajemen proyek yang baik. Tidak lupa hadirnya teknologi digital memberikan kemudahan bagi pemangku kepentingan, untuk itu keamanan dan pertahanan siber perlu disiapkan dengan lebih matang.

 Sistem pertahanan dan keamanan 
Salah satu produk lokal Infoglobal {Infoglobal]

Pertahanan dan keamanan adalah salah satu sektor yang sangat strategis. Lebih lanjut, pertahanan negara merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara bisa datang dari berbagai sudut batas, udara, laut, darat angkasa hingga sekarang siber yang tidak mengenal wilayah.

Alat dan teknologi perang sudah semakin maju. Berbagai teknologi digital dan disrupsi sudah menyentuh hampir semua aspek kehidupan seperti kesahatan, pemerintahan, industri hingga sektor pertahanan dan keamanan.

Disrupsi inovasi tersebut diataranya Internet of Military Things (IoMT), artificial intelligence, cyber security, big data, hingga cloud computing.

Internet of Military Things atau juga sering disebut sebagai Internet of Battlefield Things (IoBT) adalah salah satu kemajuan teknologi komunikasi, komputasi dan terhubung dengan sensor dan penggerak, sehingga operasi militer berjalan dengan lebih, akurat, tepat, cepat dan dikendalikan dari jarak jauh.

Teknologi IoMT disinergiskan dengan teknologi kecerdasan artifisial menjadikan fungsi dari perangkat militer menjadi lebih efektif, sehingga bisa lebih otomatis dan mandiri (otonom/autonomous).

Tugas dan fungsi manusia untuk operasi militer di daerah bahaya atau ranjau bisa digantikan oleh mesin berbasis IoMT. Robot militer, robot yang bisa terbang (drone udara), robot yang bisa menyelam (kapal selam tanpa awak), juga sudah mulai dikembangkan.

Perkembangan teknologi digital juga memberikan suatu doktrin militer (baru) yaitu Network Centric Warfare (NCW). Prinsip kepemilikan informasi (information superiority), pemahaman situasi (situational awareness) dan kecepatan komando (speed of command) sebagai rules dalam peperangan ini.

Sistem peperangan ini melibatkan berbagai komponen sistem cerdas (smart system) seperti sensor, komputasi (understanding) dan actuator (acting). Contoh, konfigurasi network centric warfare, idsth.com.

Selanjutnya bagaimana terkait dengan pencanangan transformasi digital oleh Presiden RI di sektor pertahanan dan keamanan?

Ini adalah suatu momen yang tepat untuk mensinergiskan dan mengintegrasikan transformasi digital di Kementerian Pertahanan dan yang terkait, seperti di TNI, Polri, BSSN , Basarnas dan lainnya.

Saya yakin beberapa inisiatif juga telah dilakukan, namun kunci integrasi dan sinergi menjadi tantangan kita semua.

Ekosistem Pertahanan dan Keamanan menyangkut, pengguna (TNI,Polri, BSSN dll), pemerintah, peneliti, pengembang hingga Industri. Kemandirian pembangunan kemampuan industri dalam negeri telah di amanahkan melalui UU no 16 tahun 2012.

Industri pertahanan perlu mempersiapkan dengan seksama terhadap disrupsi teknologi ini sehingga bisa melakukan modernisasi terhadap produk yang dikembangkan, baik BUMN maupun BUMS.

Terlebih lagi BUMN juga sudah membuat perusahaan holding di industri pertahanan. Lebih jauh kehadiran teknologi ini memberikan suatu potensi pengembangan industri mula (start up) bidang pertahanan.
 ♖ Kompas  

Kepala BSSN Bicara soal Pelaku Serangan Siber di Isu Papua

Ilustrasi ●

Kerusuhan di Papua dan Papua Barat mendapat perhatian prioritas dari pemerintah. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI Purn Hinsa Siburian mengatakan ada serangan siber yang bertujuan memperkeruh situasi.

Hinsa mengaku baru kembali dari Sorong dan Manokwari bersama Menkopolhukam Wiranto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Hinsa menyebutkan tentang kondisi yang dilihatnya.

"Saya lihat di situ dan sangat nyata, bisa dilihat dari hasil monitor kita, memang ada kelompok-kelompok tertentu memanfaatkan insiden yang ada di Surabaya maupun di Malang," ucap Hinsa di kantornya, Jalan Harsono RM, Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2019).

Hinsa menyebutkan pelaku dalam dunia siber bisa dari individu hingga bahkan suatu negara. Serangan siber pun, disebut Hinsa, bisa mempengaruhi informasi di lingkungan masyarakat.

"Pelaku penyerangan dalam dunia siber itu bisa individu, bisa kelompok, bahkan bisa negara," sebut Hinsa.

"Jadi dari sisi siber saya katakan memang ada kelompok yang memanfaatkan itu, memperkeruh situasi dengan konten-konten, berita-berita untuk menimbulkan kemarahan masyarakat sehingga kita melihat kemarin di beberapa tempat di Papua maupun Papua Barat terjadi unjuk rasa," sambungnya.

  ★ detik  

BSSN Akan Pasang Sensor Siber di 34 Provinsi

Sejauh ini, Indonesia baru memiliki 21 sensor siber.BSSN [wikipedia] ●

Ancaman kemanan siber di Indonesia dinilai sudah dalam posisi darurat. Tercatat sebanyak 225,9 juta serangan siber dalam kurun 2018 hingga sekarang menyerang sistem data warga maupun instansi di Indonesia. Meski tertinggal dari negara tetangga soal keamanan siber, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berencana memasang sensor siber di 34 provinsi.

“Sejauh ini, Indonesia baru memiliki 21 sensor siber. Kalau sudah dipasang di 34 provinsi, mungkin jumlahnya bisa mencapai 50 sensor,” kata Kepala BSSN Djoko Setiadi kepada wartawan, di Jakarta, Sabtu (9/2).

Dia menjelaskan, sebagai negara dengan teritorial dan akses internet yang masif, Indonesia belum mampu memasang sensor siber dengan jumlah yang banyak. Alasannya, kata dia, BSSN terkendala sumber daya manusia dan sumber anggaran. Sebagai informasi, satu sensor siber yang ada di Indonesia harganya berkisar Rp 4 juta.

Sebagai lembaga yang berfungsi mengamankan keamanan data nasional, dana yang dimiliki masih minim yakni Rp 2,2 triliun. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat menganggarkan Rp 260 triliun untuk lembaga keamanan sibernya.

“Dengan anggaran sebesar itu saja, sistem keamanan Amerika masih bisa diretas. Bagaimana dengan Indonesia,” kata Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSREC, Pratama Persadha, kepada wartawan, di Jakarta, Sabtu (9/2).

Pratama mengapresiasi langkah BSSN untuk memasang sensor siber di 34 provinsi di Indonesia, namun begitu dia berharap pemerintah dapat menambahkan anggaran BSSN dalam menjalankan fungsinya. Dia juga mengimbau pada pemerintah untuk tidak terlalu mengeluarkan energi terlalu besar pada urusan penyebaran hoaks. Menurut dia, meski hoaks merupakan permasalahan yang harus diberantas, tapi hal itu hanyalah bagian kecil dari permasalahan keamanan siber.

“Permasalahan utamanya ada di sektor perbankan, bisnis, maritim, militer, politik, hingga transportasi. Kalau hanya sekadar memberantas hoaks, itu hanya remah-remahnya saja. Lebih baik fokus ke yang besar dulu, hulunya,” kata dia.

Sebagai negara dengan luas terotori dan akses internet yang luas, Indonesia tertinggal jauh dari Taiwan. Negara ‘mungil' asal Asia itu bahkan memiliki enam ribu sensor siber agar dapat menghalau kejahatan siber di negaranya.

  ★ Republika  

BSSN to team up with Australia to deal with cyber attacks

BSSN to cooperate technically with Australia in incident handling of cyber attack. Cyber attack. BSSN to cooperate technically with Australia at least in incident handling of cyber attack. (Illustration)  ☆

The State Code and Cyber Agency (BSSN) said it will team up with Australian counterpart in creating standard of handling cyber attacks. BSSN and the Ministry of Communications and Informatics and the Coordinating Ministry of Law, Security and Political Affairs, exchanged experience for capacity building with Australia, Anton said.

"Yesterday we organized a workshop with friends from Australia and we will cooperate technically at least in incident handling, in creating the standard," BSSN spokesman Anton Setiawan told Antara news agency on the sidelines of Indonesia-Australia Digital Forum 2018 here on Wednesday.

BSSN, which was established only a month ago, learned from the sharing of experience in the application of national cyber security policy. "We only need to carry on with more centralized as those from Australia was counterpart, also a national agency of Australia," Anton said.

He said a number of similar agencies from other countries have expressed interest in cooperation with BSSN and follow up steps have been take with some of them. In addition to cyber security, Indonesia-Australia Digital Forum 2018 also discussed creative industry, digital health, fin-tech and start-up as well as smart government.

The Australia-Indonesia Digital Forum was a joint initiative of President Joko Widodo and Australian Prime Minister Malcolm Turnbull at a meeting in Sydney in 2017 discussing promotion of cooperation in sciences, technology and innovation. The 31 January-1 February 2018 activity is a forum of exchange of ideas in digital sector to catch potential trade and development backed up by technology.

  ★ Republika  

Badan Siber dan Sandi Negara Resmi Dibentuk

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah resmi dibentuk setelah ditandatanganinya Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2017 oleh Presiden Joko Widodo pada 19 Mei 2017.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara setelah mengikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Kamis, memastikan Perpres BSSN diundangkan untuk mendeteksi dan mencegah kejahatan siber.

"Perpresnya sudah, sudah diundangkan bahkan. Jadi Basinas ini dari mulai mendeteksi, mencegah, sampai kalau terjadi kalau ada kaitannya sama cyber security dia juga memperbaiki," katanya.

Ia mengatakan, Basinas atau BSSN telah dibahas sejak 2015 dan sejak Perpres ditandatangani oleh Presiden maka akan ada masa transisi.

Menurut dia, sejak diundangkan pada 23 Mei 2017 Perpres itu akan dibahas lebih lanjut secara teknis termasuk penggabungan antara kewenangan yang berada dalam ranah Kemenkominfo dengan Lembaga Sandi Negara.

Rudiantara juga membantah fungsi dan kewenangan BSSN akan tumpang tindih dengan lembaga lain termasuk Polri.

"Justru mengkoordinasikan agar semua lebih baik," katanya.

Soal pemilihan kepala BSSN dan struktur di bawahnya, kata Rudiantara, belum dibicarakan secara detail.

Sebelumnya Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN).

Sebagaimana laman Sekretariat Kabinet merilis Perpres tersebut ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 19 Mei 2017 dan disebutkan bahwa BSSN bertugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan dan mengkonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber.

Dalam praktiknya, BSSN akan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan dan dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh Sekretariat Umum serta empat deputi yaitu, Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi, Deputi Bidang Proteksi, Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian.

Kepala BSSN diangkat dan diberhentikan atas usul Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan Sekretaris Umum dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala BSSN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara Lembaga Sandi Negara dan Direktorat Keamanan Informasi di bawah Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melebur ke dalam BSSN.

Peralatan, pembiayaan, arsip dan dokumen pada Direktorat Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII) dan Lembaga Sandi Negara dialihkan ke BSSN.

Untuk pelaksanaan tugas di bidang persandian saat ini masih tetap dilakukan oleh Lembaga Sandi Negara hingga selesainya penataan organisasi BSSN. Begitu pula dengan tugas bidang keamanan di Direktorat Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

  ★ antara