Dengan Malaysia 
Kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan unsur patroli kedua negara yang sedang sandar di Pelabuhan Batam. ★
Dalam rangka memperkuat keamanan laut kedua negara, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) secara resmi membuka Patroli Terkoordinasi Operasi Tindak Maritim Malaysia-Indonesia (Patkor Optima Malindo) 30A pada Kamis (6/7).
Acara peresmian ini dipimpin langsung oleh Ketua Tim Perancang Operasi Maritim (TPOM) Indonesia, Laksma Bakamla Friche Flack, M.Tr. Opsla, dan Ketua TPOM Malaysia, Laksda Maritim Aminuddin Bin Hj Abdul Rashid, di Batam, Kepulauan Riau.
Patkor Optima Malindo-30A ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam pelaksanaan patroli maritim di perbatasan laut kedua negara sesuai dengan daerah atau sektor operasi yang telah ditentukan.
Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat hubungan antara personel penegak hukum di laut dari kedua negara serta memastikan pentingnya koordinasi dan kerja sama dalam menjalankan operasi tersebut.
Dalam sambutannya, Ketua TPOM Indonesia menyampaikan harapannya agar kegiatan Patkor Optima ini dapat berjalan dengan sukses, memberikan hasil yang optimal bagi kedua negara, serta dapat memperkuat silaturahmi kedua negara tetangga itu, terutama TPOM Malindo.
"Saya berpesan kepada komandan unsur, agar bersungguh-sungguh melaksanakan kegiatan Patkor Optima ini dengan penuh dedikasi, menjaga keamanan personel dan materiil, mengikuti seluruh pedoman dan SOP yang berlaku, serta menjaga kekompakan antar unsur Patkor Optima," ujarnya.
Dalam melaksanakan Patkor Optima Malindo-30A, beberapa aset patroli dari instansi terkait telah dilibatkan , di antaranya aset patroli dari Bakamla RI KN Belut Laut-406, KRI Alamang 644 yang dimiliki oleh TNI AL, KP Hiu 17 yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), serta beberapa aset patroli dari instansi maritim Malaysia seperti KM Marudu-3222 yang dimiliki oleh APMM, PA 50, dan PA 51 yang dimiliki oleh Polis Marin.
Jet tempur Mirage 2000-5 milik Angkatan Udara Kerajaan Qatar. (avionslegendaires) ⍟
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengaku banyak menerima cibiran setelah memutuskan membeli 12 pesawat tempur bekas Angkatan Udara Qatar, Mirage 2000-5.
Dia menyatakan terpaksa membeli pesawat bekas pakai itu, namun dia memastikan usia pakainya masih cukup lama.
"Banyak yang seolah-olah nyinyir, ya, seolah-olah mau macem-macem, menilai bahwa diomong-omongin pesawat bekas, pesawat bekas. Memang sering terpaksa kita beli pesawat tidak baru, tapi sebetulnya jam terbangnya masih lama," kata Prabowo di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis, 6 Juli 2023.
Pesawat bekas yang dibeli Indonesia masih bisa beroperasi 15 tahun lagi
Prabowo menjelaskan, pesawat jet tempur Mirage 2000-5 masih memiliki usia pakai sekitar 15 tahun lagi. Ia menyebut flying hours atau jam terbang dari pesawat tersebut baru terpakai sekitar 30 persen.
Meski bekas, Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut saat ini banyak negara yang memperebutkan pembelian pesawat tersebut.
"Sekarang ya banyak negara yang rebutan di mana-mana, karena ketegangan di mana-mana," kata Prabowo.
Beli pesawat bekas untuk kesiapan tempur
Sebelumnya, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kemhan Brigjen TNI, Edwin Adrian Sumantha, menyatakan bahwa pembelian selusin jet tempur bekas Mirage 2000-5 karena adanya penurunan kesiapan tempur TNI AU. Edwin menyatakan penurunan tersebut karena adanya sejumlah pesawat tempur TNI AU yang akan habis masa pakainya, menjalani peremajaan (upgrade) atau pun perbaikan (overhaul/repair).
"Pelaksanaan upgrade dan overhaul/repair pesawat tersebut di atas akan menyebabkan penurunan kesiapan pesawat tempur TNI AU," kata Edwin.
Dia pun membeberkan sejumlah pesawat TNI AU yang akan habis masa pakainya, menjalani peremajaan maupun menjalani perbaikian. Diantaranya adalah F-5 Tiger dan Hawk 100/200, F-16 hingga Sukhoi Su 27/30.
Dassault Rafale baru akan datang ke Indonesia beberapa tahun lagi
Indonesia sebenarnya akan membeli pesawat baru seperti 42 unit Dassault Rafale dari Prancis dan F-15 Super Eagle dari Amerika Serikat. Akan tetapi pesawat-pesawat tersebut masih belum akan dikirimkan ke Indonesia cukup lama.
Karena lamanya pengadaan dua pesawat baru itu, Edwin menyatakan bahwa Indonesia membeli Mirage 2000-5 bekas dari Qatar. Selusin pesawat itu diharapkan bisa menambal terlebih dahulu kekuatan TNI AU.
Qatar pensiunkan Mirage buatan 1997
Kontrak pembelian Mirage 2000-5 bekas dari Qatar itu ditandatangani pada 31 Januari 2023. Nilainya mencapai 734,53 juta dolar Amerika atau sekitar Rp 10,947 triliun.
"Material kontrak tersebut meliputi 12 MIRAGE 2000-5 Ex. Qatar Air Force (9 Single Seat And 3 Double Seat, 14 Engine and T-cell, Technical Publications, GSE, Spare, Test Benches, A/C Delivery, FF & Insurance, Support Service (3 Years), Training Pilot And Technician, Infrastructure, dan Weaponary," jelas Edwin.
Pesawat-pesawat tersebut, rencananya akan tiba dalam waktu 24 bulan setelah kontrak efektif. Pesawat itu akan ditempatkan di Skadron Udara 1 Lanud Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat. Laman Asia Pacific Defence Journal menyebut pesawat bekas angkatan udara Qatar yang dibeli Indonesia merupakan buatan tahun 1997. Qatar memensiunkan pesawat itu karena telah melakukan peremajaan.
Laporan tersebut menyatakan bahwa pembelian Mirage itu merupakan transisi bagi para pilot TNI AU untuk membiasakan diri dengan pesawat buatan Prancis. Pasalnya, Indonesia selama ini belum pernah mengoperasikan pesawat buatan negeri yang terkenal dengan Menara Eiffel itu.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto disebut membicarakan pembelian pesawat Mirage 2000-5 itu saat berkunjung ke Qatar pada Maret tahun lalu. Dalam kunjungan itu, dia bertemu dengan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Negara Urusan Pertahanan Khalid bin Muhammad Al-Attiyah di Doha, ibu kota Qatar.
Pesawat tempur Rafale (Dassault Aviation) ☆
Pesawat tempur Rafale pesanan Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto rencananya akan ditempatkan di wilayah Pekanbaru, Riau.
Hal tersebut terungkap dalam konferensi pers Prabowo usai melakukan serah terima pesawat C-130J Super Hercules kepada Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (6/7).
Pada kesempatan yang sama, Prabowo turut menjelaskan jika pesanan pertama pesawat tempur asal Prancis itu baru dapat tiba di Indonesia dalam kurun waktu 3 tahun mendatang. “Rafale, pesawat teknologi Prancis generasi 4,5 yaa. Kita sudah pesan dan yang pertama akan datang itu 36 bulan lagi,” ungkapnya.
Pengiriman pesawat tempur buatan Dassault Rafale itu ke Indonesia pun akan dilakukan secara bertahap. TNI Angkatan Udara (TNI AU) diperkirakan membutuhkan waktu 4 tahun dari sekarang untuk siap mengoperasionalkan skadron udara pesawat tempur Rafale.
“Mungkin sampe skadron pertama (Rafale) akan siap operasional kira-kira 4 tahun lagi ya, 48 bulan lagi skadron pertama,” imbuhnya.
Keberadaan pesawat tempur Rafale bagi TNI AU sejatinya memiliki nilai strategis karena dapat memperkokoh kekuatan udara Indonesia. Kontrak pengadaan pesawat ini menjadi bukti atas komitmen Prabowo untuk memberikan alutsista yang terbaik dan tercanggih bagi pertahanan udara Indonesia.
Kemhan sebelumnya telah menandatangani kontrak pembelian 6 pesawat tempur Rafale pada 10 Februari 2022 di kantor Kemhan, Jakarta. Momen penandatanganan tersebut turut disaksikan langsung oleh Prabowo dan Florence Parly, Menhan Prancis periode 2017-2022.
Sebagai langkah awal, Indonesia terlebih dahulu mengakuisisi 6 unit Rafale dan berencana untuk mendatangkan 36 pesawat tempur Rafale lainnya. Dengan demikian, total pesawat Rafale yang rencananya akan diakusisi oleh Indonesia adalah sebanyak 42 unit.
Apresiasi Kemajuan Alutsista TNI
(Pindad) ★
Panglima Angkatan Bersenjata (AB) Australia, General Angus Campbell didampingi oleh Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono mengunjungi PT Pindad pada Rabu, 5 Juli 2023. Direktur Utama PT Pindad, Abraham Mose beserta Jajaran Direksi menyambut kunjungan Panglima AB Australia, Panglima TNI beserta rombongan di Auditorium Gedung Direktorat Pindad, Bandung. Kunjungan ini dalam rangkaian kegiatan sidang The 11th Australia-Indonesia High Level Committee (AUSINDO HLC).
Direktur Utama PT Pindad, Abraham mose mengungkapkan rasa bangga atas momen bersejarah kunjungan Panglima Angkatan Bersenjata Australia didampingi Panglima TNI ke PT Pindad. Kunjungan ini juga memiliki peran penting dan meningkatkan hubungan bilateral kedua negara.
“Merupakan kehormatan dan kebanggaan bagi kami untuk menerima kunjungan Panglima Angkatan Bersenjata Australia dan Panglima TNI ke PT Pindad. Kami berharap pertemuan pada hari ini dapat menghasilkan diskusi komprehensif untuk mendukung kerja sama yang baik antara Australia dan Indonesia di masa mendatang,” jelas Abraham Mose.
Setelah presentasi singkat terkait profil perusahaan dan perkembangannya, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Panglima AB Australia mengapresiasi kemajuan alutsista TNI produksi PT Pindad, Anoa dan Komodo yang telah beroperasi di UN Peacekeeping, Medium Tank Harimau serta kualitas senjata dan munisi buatan Pindad yang memiliki tingkat akurasi tinggi dan berprestasi mendukung kontingen TNI menjuarai lomba tembak Australian Army of Skill Arms at Meeting (AASAM) selama 12 kali berturut-turut. Rombongan Panglima AB Australia dan Panglima TNI kemudian meninjau fasilitas lini produksi PT Pindad. Pelaksanaan kunjungan ke fasilitas produksi mengendarai MV2, kendaraan taktis 4x4 produksi PT Pindad.
Salah satu momen berkesan pada saat plant tour adalah Panglima AB Australia dan Panglima TNI Terlihat antusias saat menyaksikan defile alutsista TNI yang diproduksi PT Pindad meliputi Anoa APC, Anoa Amphibious, Ranpur Badak, Rantis Komodo, Rantis Maung varian pertama, Kendaraan Operasional (Ranops) Maung terbaru, MV3 varian Komando (hardtop) dan MV3 varian Tangguh (Spartan, atap terbuka) serta kendaraan listrik roda 2 Moto EV. Selain produk pertahanan, PT Pindad juga menampilkan berbagai produk industrial seperti alat berat Pindad Excava serta alat preservasi jalan Motor Grader dan Soil Compactor.
Pada kesempatan kali ini Panglima TNI, Panglima AB Australia beserta jajaran berkesempatan untuk menjajal senjata Designated Marksman Rifle (DMR) SPM-1, Senapan Serbu AM-1, dan Pistol G2 Elite serta Pistol Armo IPSC di lapangan tembak PT Pindad.
Medium Tank Harimau adalah produk kendaraan tempur roda rantai produksi PT Pindad bekerja sama dengan FNSS, Industri Pertahanan Turki untuk memenuhi kebutuhan TNI. Sebelumnya, Medium Tank Harimau telah menjalani serangkaian Factory Acceptance Test (FAT) yang dilaksanakan di fasilitas uji FNSS Turki pada 8 – 14 Agustus 2021. Setelah menjalani berbagai rangkaian uji FAT di FNSS Turki, Medium Tank Harimau telah melaksanakan uji tembak kanon kaliber 105 mm pada 24 -25 Februari 2022 di Pusat Pendidikan Infanteri (Pusdikif) TNI AD Cipatat. Memasuki proses produksi, Saat ini 10 unit Batch 1 sudah selesai dan akan mengikuti proses uji serah terima, sementara 8 unit batch 2 sedang dalam tahap proses produksi.
Senjata DMR SPM-1 kaliber 5.56 mm x 45 memiliki desain ergonomic dan masih merupakan bagian dari seri SS-2. DMR SPM-1 ini memiliki jarak tembak efektif sejauh 400 meter jika menggunakan alat bidik mekanik serta 600 meter untuk alat bidik optik. DMR SPM-1 memiliki kecepatan tembakan 720-820 butir/menit, dimana kapasitas magasen standar 20 peluru tetapi dapat digunakan juga dengan kapasitas 30 peluru. Senapan DMR SPM-1 dapat dipasangi peredam suara sehingga tembakan dapat terjadi secara senyap.
Sementara AM-1 merupakan senapan serbu kaliber 5.56 x 45 mm NATO dengan prinsip kerja Gas Operated & Piston. Senapan ini memiliki Panjang laras 14,5 Inchi dilengkapi dengan popor teleskopik yang bisa direntangkan ke belakang (ditarik). Senapan serbu ini memiliki panjang total 881 mm pada keadaan popor terentang penuh dan 797 mm pada kondisi popor posisi normal. Sedangkan bobot senapan AM-1 adalah 3,25 kg, tergolong ringan dan memudahkan pengguna untuk mobilisasi dan mengoperasikan senjata. Dari segi desain, AM-1 menggunakan aim lock pada bagian hand guard untuk pengaplikasian aksesoris dan alat optic tambahan. Selain itu, AM-1 memiliki vertical grip untuk memudahkan pengguna dalam mengoperasikan senapan serbu ini.
Turut mendampingi Panglima AB Australia dan Panglima TNI adalah Asisten Intelijen Panglima TNI Laksamana Muda Angkasa Dipua, Wakil Asisten Operasi Panglima TNI Mayor Jenderal Nur Rahmad, Asisten Personil Panglima TNI Marsekal Muda TNI Samsul Rizal, Asisten Logistik Panglima TNI Mayor Jenderal Yustinus Agus Peristiwanto, dan Kepala Pusat Kerjasama Internasional TNI Marsma TNI Firman Dwi Cahyono, beserta jajaran pejabat serta delegasi Australia.
♞ Pindad
⚓ Kapal Patroli Cepat (PC) 60 meter produksi dalam negeri
Pelumcuran Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Tuna-876 di galangan PT Karimun Anugrah Sejati, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (5/7/2023) ⚓
TNI Angkatan Laut meluncurkan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) jenis patroli cepat (PC) 60 meter yang diberi nama KRI Tuna-876 di Batam, Kepulauan Riau, Rabu, untuk mengoptimalkan operasi keamanan laut.
Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan peluncuran kapal ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan alutsista TNI AL dan mengoptimalkan tugas operasi keamanan laut di lingkungan strategis NKRI.
"KRI Tuna-876 ini ditujukan untuk Koarmada I, nanti rencana penempatannya di Lantamal I Belawan," ujarnya di Batam Kepulauan Riau.
Dia menjelaskan proses pembuatan kapal ini memakan waktu 22 bulan sejak penandatanganan kontrak pada 4 Maret 2022 dengan menelan anggaran sebesar Rp 310 miliar. KRI Tuna-876 ditetapkan sebagai Kapal Perang Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Panglima TNI dengan Nomor Kep/222/11/2023 tanggal 28 Februari 2023.
KRI Tuna-876 memiliki panjang 62,40 meter, lebar 8,80 meter, dan tinggi 19,37 meter. Kapal ini memiliki kecepatan maksimal 24 knot dan kecepatan jelajah sejauh 17 knot.
Produksi PT Karimun Anugrah Sejati (ist)
"Untuk persenjataan, KRI Tuna-876 dilengkapi dengan satu unit meriam kaliber 40 milimeter dan dua unit meriam berkaliber 12,7 mm, serta memiliki awak sebanyak 50 orang," kata dia.
Ali menjelaskan pemilihan nama "Tuna" untuk kapal ini memiliki makna filosofis. "Dalam bahasa Yunani, 'Tuna' disebut dengan 'Thino' yang berarti 'melesat'. Ikan 'Tuna' juga terkenal dengan kecepatannya dan kemampuannya beradaptasi dalam berbagai kondisi air," kata dia.
Dengan nama KRI Tuna-876, katanya, diharapkan kapal ini mampu menjadi kapal patroli yang responsif dan mendukung berbagai kegiatan operasi, baik dalam situasi damai maupun perang, serta penegakan hukum di laut dan misi kemanusiaan.
Peluncuran KRI Tuna-876 sejalan dengan rencana strategis TNI AL untuk mengembangkan kekuatan pertahanan matra laut dengan peningkatan kualitas dan kuantitas alat utama sistem persenjataan serta regenerasi alutsista sesuai perkembangan teknologi.
⚓️ Akan beroperasi di Laut Kaspia 
Kapal perusak kelas Jamaran Damavand-2 milik Angkatan Laut Iran berlabuh di Rusia. (Foto/sputnik)
Iran akan meluncurkan kapal perang terbaru yang dilengkapi dengan rudal hipersonik dalam waktu dekat, untuk meningkatkan kemampuan Angkatan Laut di perairan.
Dilansir dari Sputniknews, Komandan Angkatan Laut Iran Laksamana Muda Shahram Irani mengatakan kapal perang perusak atau destroyer baru ini akan ditempatkan di Laut Kaspia ketika mulai beroperasi.
Awal pekan ini, Irani menyebutkan bahwa kapal perusak kelas Jamaran Damavand-2 yang diproduksi di dalam negeri, akan dilengkapi dengan "rudal defensif dan ofensif."
"Semua peralatan pertahanan yang dipasang di kapal perang perusak Damavand-2 benar-benar mutakhir," ungkap Irani.
Diberitakan Tehran Times, beberapa fitur penting dari kapal selam ini di antaranya sistem radar dan rudal baru, sistem pendorong, dan persenjataan canggih.
Irani mengklaim semua peralatan di kapal perusak Damavand-2 mencerminkan teknologi mutakhir dalam hal deteksi, identifikasi, pemantauan, dan kemampuan tempur.
Dia mencatat bahwa semua peralatan perang yang dipasang di semua kapal perusak akan diperbarui seiring waktu.
Damavand-2 sendiri akan dikerahkan di Laut Kaspia untuk mendukung armada utara Angkatan Laut Iran.
Dalam beberapa tahun terakhir, Angkatan Laut Iran secara mandiri memproduksi kapal permukaan maupun bawah permukaan seperti kapal selam.
Iran juga merupakan salah satu dari empat negara di dunia yang mempunyai rudal hipersonik selain Rusia, China, dan Korea Utara. (dna)
⚓ Panjangnya bertambah 2–3 meter 
KRI Bung Karno 369 (Dispenal) ⚓
TNI Angkatan Laut (AL) ingin membangun sistership atau kapal kedua yang setipe dengan KRI Bung Karno-369.
Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana Muhammad Ali mengatakan, pengadaan kapal sistership KRI Bung Karno-369 itu akan dilaksanakan pada 2024.
“Jadi progamnya untuk tahun depan, namun sekarang sudah ada blueprint-nya,” kata Ali di Markas Kolinlamil, Jakarta Utara, Senin (3/7/2023).
Dalam desainnya, kapal sistership itu memiliki ukuran yang lebih panjang dibanding KRI Bung Karno-369 saat ini.
“Cuma jenisnya sama, sama-sama korvet. Dari desain hampir sama, cuma panjangnya bertambah sedikit, tambah 2–3 meter saja,” ucap KSAL.
“Persenjataannya nantinya akan sama,” kata dia lagi.
Sama seperti KRI Bung Karno-369, sistership itu akan diproduksi oleh perusahaan dalam negeri.
Adapun TNI AL baru saja meresmikan KRI Bung Karno-369. Peresmian dipimpin oleh Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri didampingi Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, KSAL Laksamana Muhammad Ali, dan Ketua DPR RI Puan Maharani di Markas Kolinlamil, pada 1 Juni 2023 atau bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila.
KRI Bung Karno-369 kemudian bermarkas di Komando Armada (Koarmada) I, Tanjungpinang, Kepulauan Riau.
KRI Bung Karno-369 merupakan kapal korvet pertama buatan dalam negeri dan akan menjadi kapal kepresidenan menggantikan KRI Barakuda-633 yang sudah beroperasi selama 27 tahun.
Kapal produksi PT Karimun Anugrah Sejati di Batam ini juga akan dioperasionalkan dalam mendukung pelaksanaan operasi militer perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP).
“Dalam kondisi damai, ini lebih diperuntukkan untuk kapal kepresidenan, tetapi apabila situasi mendesak bisa saja untuk keperluan kombatan full,” ujar KSAL, dikutip dari keterangan Dispenal.
⚓
Frosch class adalah LST medium tang dibangun oleh VEB Peenewerft, Wolgast, Jerman Timur. (Piet Sinke) ☆
Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali mengungkapkan, kapal perang TNI AL yang berasal dari Jerman Timur akan menjalani peremajaan atau refurbishment. Dia mengungkapkan saat ini banyak kapal perang milik Indonesia yang sudah berumur dan harus menjalani peremajaan.
“Karena kapal-kapal yang tua ini memang kita harus hati-hati dalam mengoperasikannya dan harus melaksanakan refurbishment atau dulu istilahnya ada midlife modernization, ini juga ada beberapa kapal,” kata Ali usai menghadiri kegiatan Puncak HUT ke-62 Kolinlamil di Mako Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta, Senin (3/7/2023).
"Mungkin ada dari Kolinlamil terutana LST-LST (landing ship tank) yang ex Jerman Timur, yang (jenis) Frosch itu akan dilaksanakan peremajaan," sambungnya.
Ali menegaskan, sambil melakukan peremajaan untuk kapal yang berusia lanjut, pihaknya juga tetap mengadakan kapal-kapal baru. Bahkan, untuk unsur Kolinlamil, kata Ali, bisa dibuat di dalam negeri.
"Namun ke depan kita tetap mengadakan juga kapal-kapal baru, namun secara bertahap dilaksanakannya. Dan ini semua, untuk unsur-unsur seperti unsur-unsur Kolinlamil bisa diadakan di dalam negeri semua," katanya.
"Kecuali unsur-unsur yang mempunyai tingkat sophisticated, tingkat peralatan yang cukup canggih itu memang kita masih pengadaan dari luar," sambungnya.
Lebih lanjut Ali mengungkapkan bahwa tidak hanya kapal perang, TNI AL juga berencana melakukan peremajaan pesawat udara Pusat Penerbangan TNI AL (Puspenerbal). "Mungkin dari pesawat udara juga akan dilaksanakan beberapa peremajaan atau kita tetap mempertahankan beberapa pesawat yang usianya sudah lanjut," katanya.
Untuk diketahui, saat ini sebanyak 41 KRI TNI AL tengah menjalankan perbaikan dan peningkatan kemampuan sehingga siap tempur. Hal tersebut dilaksanakan melalui kerja sama dengan Industri Pertahanan dalam negeri PT. PAL Indonesia.
Industri radar AESA AS akan terpukul
Ilustrasi radar AESA F 35 USAF [Lockheed Martin] 📡
China baru-baru ini telah mengumumkan untuk memperketat eskpor Galium. Para ahli menyebut industri pertahanan Amerika Serikat bakal terpukul akibat kebijakan Beijing tersebut.
Dikatakan, Galium banyak digunakan sebagai bahan komponen radar canggih yang dipasang pada pesawat tempur, kapal perang, maupun instatasi pertahanan di darat.
Aturan China ini akan diterapkan mulai 1 Agustus. China merupakan pemasok Galium terkemuka di dunia, seperti diberitakan Global Times pada hari Selasa.
Aturan menyebut, barang-barang yang memenuhi karakteristik tertentu tidak boleh diekspor tanpa persetujuan. Langkah ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan kepentingan nasional China.
Untuk diketahui, Gallium dan Germanium digunakan dalam pembuatan semikonduktor dan komponen elektronik lainnya, kata pengamat.
Analis militer China mengatakan, kontrol ekspor, terutama galium, dapat memukul industri pertahanan AS pada saat AS berusaha untuk secara militer menahan perkembangan China.
Gallium arsenide (GaAs) dan Gallium nitride (GaN) merupakan bahan paling dasar dalam pembuatan modul penerima pancar pada radar Active Electronic Scanning Array (AESA), yang banyak digunakan pada pesawat tempur modern, kapal perang dan instalasi darat, jelas Fu Qianshao, ahli penerbangan militer China.
Sebelumnya, perusahaan pertahanan AS Raytheon dan Northrop Grumman dilaporkan memperkenalkan sistem radar AESA baru berdasarkan GaN, yang memberikan kinerja lebih unggul daripada GaA yang digunakan sebelumnya.
Radar terbaru untuk jet tempur berbasis kapal induk F/A-18E/F dan jet tempur siluman F-35 juga menggabungkan GaN.
China menyumbang sekitar 85 persen dari cadangan galium global, yang berarti bahwa AS dan negara-negara Barat lainnya tidak mungkin menghindari penggunaan bahan China tanpa biaya yang signifikan, kata Fu. -Poetra-
Jika Dipenuhi Demi Keselamatan Semua
Pilot Susi Air Captain Philip Mehrtens masih disandera TPNPB OPM. (Arsip Istimewa) ☆
KKB Papua pimpinan Egianus Kogoya meminta tebusan Rp 5 miliar apabila pemerintah ingin pilot Susi Air, Kapten Phillip Mark Merthens, dibebaskan. Panglima TNI Yudo Margono mengaku masih belum tahu dari mana permintaan tebusan itu datang, namun jika untuk kemanusiaan, bisa saja permintaan itu dipenuhi.
"Ya, kalau permintaannya itu, ya, kita penuhi demi keselamatan semuanya," kata Yudo di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (4/7).
"Saya enggak tahu tadi permintaan itu dari mana. Kami belum tahu itu. Tetapi, ya, itu tadi untuk damai dan kemanusiaan apalagi menyangkut nyawa manusia. Artinya tidak ada apa pun yang seharga itu," lanjutnya.
Meski demikian, Yudo menekankan hingga saat ini pihaknya masih terus bernegosiasi dengan KKB Papua. Untuk negosiasi dilakukan oleh Pj Bupati Nduga.
"Dan saat ini Pak Bupati dimonitor di Wamena untuk menyiapkan pesawat karena memang ini kesulitan, pada takut menuju ke daerah yang sudah disepakati itu. Karena dari belum percaya tadi itu untuk mengangkut ataupun negosiasi tadi," tuturnya.
Sehingga, pihaknya mempercayakan proses negosiasi kepada Pj Bupati Nduga, Edison Nggwijangge. Tujuannya tetap sama, yaitu mengutamakan keselamatan pilot Susi Air dan masyarakat sekitar.
"Kita tetap mengutamakan keselamatan pilot maupun masyarakat di sekitar itu jangan sampai menjadi korban sehingga kita tetap ajukan negosiasi yang damai. Sehingga situasi sekarang kami, Pangdam, Pangko Armada 3 monitor yang dilaksanakan Pj Bupati Nduga," pungkasnya.
Sebelumnya, Kapolda Papua Irjen Mathius Fakhiri mengaku bakal membayar tebusan Rp 5 miliar ke KKB untuk membebaskan pilot Susi Air, Kapten Phillip Mark Merthens. Namun, tidak untuk permintaan senjata dan kemerdekaan.
Jarak jangkau mencapai 450 Km 
Radar GCI LEN 📡
Kementerian Pertahanan (Kemhan) menandatangani kontrak jual beli dengan PT Len Industri (Persero) untuk pengadaan 13 unit sistem radar Ground Control Interception (GCI) GM-403 dari Thales, Prancis. 13 unit sistem radar GCI GM-403 dijadwalkan dikirim dari Prancis dalam waktu 48 bulan atau 4 tahun setelah kontrak efektif.
"Kontrak ditandatangani pada tanggal 20 April 2022 dan pengiriman dilakukan dalam waktu 48 bulan setelah tanggal efektif kontrak. Selain itu, periode garansi untuk sistem radar ini adalah 36 bulan,” kata Kepala Biro Humas Setjen Kemhan Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha saat ditemui di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu (28/6/2023).
Dia menuturkan, jika tidak ada halangan, maka pengiriman 13 sistem unit radar GCI GM-403 berlangsung sesuai jadwal. Sebagai informasi, pengadaan 13 unit radar GCI itu dilakukan melalui diplomasi antara Menhan Prabowo Subianto dengan Prancis pada 2022.
Radar darat TNI AU (KompasTV)
Kemudian ditandatangani oleh Direktur Utama Len Bobby Rasyidin, dan SVP Latin America & Asia of Thales International SAS, Guy Bonassi, di Prancis.
Pengadaan 13 unit sistem radar GCI ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memodernisasi dan memperkuat kemampuan pertahanan negara, serta alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI. Dikutip dari laman resmi www.len.co.id, radar GCI Dilengkapi dengan command and control, dan merupakan salah satu alutsista yang berfungsi bagaikan 'mata' pertahanan.
Dengan jangkauan mencapai 450 km, radar GCI berperan untuk memberikan pengawalan pada pesawat pencegat maupun pesawat buru sergap dalam menjalankan misinya. Keterlibatan PT Len Industri (Persero) dalam proses pengadaan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan industri pertahanan dalam negeri, meningkatkan kesempatan kerja lokal, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengumumkan sejumlah orang yang diduga agen Mossad. (Foto/REUTERS) 💀
Organisasi Intelijen Nasional Turki (MIT) mengungkap jaringan "hantu" yang luas dari lusinan agen yang bekerja untuk badan intelijen Israel, Mossad.
Jaringan itu terungkap dalam operasi Turki terbaru untuk menghancurkan jaringan spionase asing.
Menurut surat kabar Turki, Daily Sabah, MIT baru-baru ini mengungkap sel yang terdiri dari 56 agen Mossad.
Terbongkarnya jaringan itu berdasarkan pengakuan yang diperoleh dari tujuh orang terkait yang ditangkap dalam operasi yang dilakukan bekerja sama dengan Cabang Anti-Terorisme Departemen Kepolisian Istanbul.
Mengutip dokumen MIT, surat kabar itu melaporkan mata-mata itu terikat pada sembilan jaringan yang diawasi sembilan agen senior Mossad yang berbasis di ibu kota Israel, Tel Aviv, dan bertanggung jawab atas pengumpulan intelijen biografi warga negara asing non-Turki yang tinggal di Turki.
Para operator menggunakan serangkaian metode termasuk perutean online, pelacakan pergerakan kendaraan melalui GPS, meretas ke jaringan yang dilindungi kata sandi berdasarkan perangkat Wi-Fi dan sumber serta mengidentifikasi lokasi pribadi.
Pelacakan fisik dan mengikuti target juga dilakukan, terutama individu-individu yang dianggap perlu oleh Mossad untuk diawasi, dan membuat foto pertemuan.
Sebagian besar pekerjaan dilaporkan diawasi oleh orang Israel asal Arab, seperti yang bernama Soliman Agbaria. Sel tersebut terdiri dari warga negara dari berbagai negara Timur Tengah.
Agen di Turki dan luar negeri berkomunikasi menggunakan saluran telepon seluler sekali pakai yang berbasis di Spanyol, Inggris, Jerman, Swedia, Malaysia, Indonesia, dan Belgia, yang semuanya dimiliki oleh identitas palsu.
Salah satu contoh yang diberikan oleh surat kabar tersebut adalah seorang agen dengan nama kode 'Shirin Alayan' yang menggunakan saluran telepon Jerman untuk menginstruksikan seorang agen Mossad Palestina, Khaled Nijim, untuk membuat platform berita palsu dan situs web yang akan berfungsi untuk menarik perhatian target ke artikel tertentu, yang kemudian akan menginfeksi ponsel atau perangkat target dengan virus saat mereka mengklik tautan.
Situs web tersebut dilaporkan termasuk orang-orang seperti najarland.com, almeshar.com, nasrin-news.com dan hresource.co.uk.
Dinamika yang lebih internasional juga ditemukan oleh MIT, di mana Mossad mengirim agen asal Arabnya yang berbasis di Istanbul ke negara-negara Arab seperti Lebanon dan Suriah, di mana mereka mengumpulkan intelijen untuk menandai lokasi potensial atau serangan pesawat tak berawak Israel di masa depan.
Contohnya termasuk pengerahan agen ke ibu kota Lebanon, Beirut, untuk menjelajahi Haret Hreik, di mana mereka dikatakan telah mengidentifikasi koordinat yang tepat untuk satu bangunan di mana gerakan Hizbullah dan tokoh politik dan militer berpangkat tinggi beroperasi dari lantai tiganya.
Salah satu dari sembilan pemimpin jaringan, dengan nama kode 'Abdulla Qassem' diduga orang Yordania yang tinggal di Swedia.
Dia juga menginstruksikan dari jarak jauh seseorang bernama Zeyd Saadeddin untuk memotret satu bangunan penting yang strategis di distrik Qudsiyeh di ibukota Suriah, Damaskus, dan untuk menganalisis tingkat keamanannya.
Bersamaan dengan operasi pengumpulan intelijen tersebut, Mossad juga dilaporkan mengirim lusinan agennya, terutama orang Turki, ke Serbia, kemudian Dubai dan kemudian ibu kota Thailand, Bangkok, lokasi di mana warga Turki tidak memerlukan visa, dalam perjalanan "turis" tiga perhentian rahasia.
Pada bagian terakhir dari perjalanan itu, mereka dibawa ke pusat Mossad di Bangkok untuk meningkatkan keterampilan spionase mereka.
Pengungkapan tersebut adalah yang terbaru dari berbagai operasi MIT dan dinas keamanan Turki untuk membongkar dan membongkar sel dan jaringan mata-mata Mossad di Turki selama beberapa tahun terakhir.
Aktivitas Mossad tampaknya telah meningkat secara signifikan di tengah perkembangan regional.
Badan mata-mata Israel dan operasinya bukan satu-satunya target intelijen Turki, karena juga mengungkap dan menangkap banyak sel intelijen Iran di dalam negeri yang berusaha menculik para pembangkang.
Mossad tampaknya tetap, bagaimanapun, agen paling menonjol yang telah menyusup ke Turki sampai sekarang. (sya)
KF-21 Boramae [ROKArmed Forces] ★
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku belum mengetahui informasi terakhir perihal utang pembayaran atau cost share KF-21 Boramae atau KFX/IFX.
Indonesia memiliki perjanjian kontrak kerja sama pembuatan jet tempur KFX/IFX dengan Korea Selatan. Dalam perjanjian ini, Korea Selatan menanggung 60% pembiayaan dan sisanya dibagi rata melalui skema sharing cost antara Indonesia dan Korea Aerospace Industry (KAI) masing-masing 20%.
total cost share yang harus dibayar oleh Pemerintah Indonesia berkisar Rp24,8 triliun. Adapun, Indonesia baru membayar 17% dari kewajibannya dan 83% belum dilunasi hingga saat ini.
Sri Mulyani menegaskan bahwa pihaknya belum mendapatkan update terkait dengan hal ini sehingga dirinya belum bisa memberikan komentar lebih lanjut.
"Aku belum update mengenai itu karena kalau itu transaksi ada di Kemenhan, kalau kami di Kemenkeu ya nanti akan proses kalau itu sesuatu perjanjian," ujarnya," kata Sri Mulyani di DPR RI, Selasa (4/7/2023).
"Kami belum dapat update bukannya belum komunikasi, belum diupdate," tambahnya.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengaku bakal melunasi tagihan pembayaran jet tempur KF-21 atau KFX yang sempat ditagihkan Korea Aero Space Industry. Meski proses negosiasi akan terus dilakukan dengan pihak Korea Selatan.
"Ya itu memang akan kita negosiasi terus sama mereka, pokoknya kita akan penuhi komitmen kita," kata Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (26/6/2023).
Prabowo menjelaskan bakal memenuhi komitmen Indonesia dengan pihak Korea Selatan. "Ya, kita pokoknya penuhi komitmen kita kepada mereka," kata Prabowo.
Kementerian Administrasi Program Akuisisi Pertahanan Korea (DAPA) beberapa waktu lalu mengumumkan bahwa purwarupa atau prototype jet tempur KF-21 Boramae atau KFX/IFX keenam yang dibuat Korea Aeropace Industries (KAI) berhasil menuntaskan penerbangan pertama atau flight test.
"Semua prototipe telah diuji terbang dan siap untuk diproduksi secara massal, dan akan dikerahkan ke Angkatan Udara Korea mulai tahun 2026. Indonesia juga dapat dikerahkan dalam waktu dekat jika berpartisipasi secara normal dalam proyek tersebut, seperti pembayaran pembagian biaya," ungkap First Secretary Defense Industry and Acquisition Cooperation Kedubes Korsel Kim Hyun-wook dalam pesan singkatnya, dikutip Selasa (7/4/2023).
Opini Alman Helvas Ali 
Proses produksi pesawat KF21 Boramae (ROK Armed Forces) ☆
Penerapan dual use technology sesungguhnya bukan hal baru di Indonesia. Ini karena sejak industrialisasi dimulai pada pertengahan 1970-an, sejumlah firma Indonesia telah mengadopsi teknologi tersebut.
Secara definisi, dual use technology adalah perangkat keras, perangkat lunak dan teknologi yang dapat digunakan untuk kepentingan sipil dan militer. Industri dirgantara negeri ini sejak awal telah mengadopsi dual use technology, baik berupa perangkat keras, perangkat lunak maupun teknologi.
Begitu pula industri elektronika pertahanan dan industri bahan peledak sudah menerapkan dual use technology. Namun sayangnya belum diikuti dengan industri lainnya di bidang pertahanan.
Di masa Orde Baru, 10 BUMN yang tergabung dalam BUMN Industri Strategis (BUMNIS) diarahkan untuk menghasilkan produk-produk dengan target 80% pasar komersial dan 20% pasar pertahanan. Dari sana tergambar bahwa BUMNIS diarahkan untuk menguasai dan mengembangkan dual use technology sehingga bisnis mereka berkembang tanpa harus sepenuhnya tergantung pada belanja pemerintah.
Namun hingga Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS) selaku pengelola BUMNIS dibubarkan pada 2002, kinerja keuangan 10 BUMNIS tidak sehat karena berbagai kesalahan tata kelola.
Merupakan hal yang wajar bagi industri pertahanan untuk mengadopsi dual use technology. Sebab hal demikian telah lama diadopsi oleh industri pertahanan negara-negara lain.
Firma pertahanan yang juga memiliki portofolio produk komersial dalam jumlah besar seperti Boeing dan Airbus sebagian besar mengandalkan pendapatan dari pasar komersial lewat pemakaian dual use technology.
Di sisi lain, banyak pula perusahaan pertahanan yang sebagian besarnya pendapatannya berasal dari sektor pertahanan memanfaatkan dual use technology, seperti Lockheed Martin dan Dassault Aviation. Dual use technology seperti komposit menawarkan keuntungan bagi industri dirgantara sebab selain dapat diaplikasikan pada pesawat tempur, juga bisa diterapkan pada pesawat komersial.
Selain produk akhir seperti komponen pesawat, dual use technology mencakup pula permesinan dan perangkat lunak. Berbagai mesin Computerized Numerical Control (CNC) yang dipunyai oleh beberapa firma Indonesia, seperti buatan DMG Mori dan Cincinnati Milacron digolongkan sebagai dual use technology, di mana pengguna mesin CNC harus menandatangani sejumlah dokumen sebelum membeli mesin tersebut.
Begitu juga dengan perangkat lunak berteknologi maju yang berguna membantu para insinyur untuk mendesain berbagai produk. Industri-industri yang mengadopsi permesinan dan perangkat lunak yang dikategorikan sebagai dual use technology harus mempunyai end-user certificate yang diterbitkan oleh pemerintah negara produsen.
Dalam implementasi kebijakan pengadaan senjata dari luar negeri melalui program alih teknologi, saat ini tengah dilaksanakan beberapa kegiatan alih teknologi yang mengandung dual use technology. Sebagai contoh adalah alih teknologi tentang radar AESA (active electronically scan array) dalam program akuisisi jet tempur Rafale dari Prancis.
RBE2-AA AESA radar pesawat Rafale (ist) ☆
Teknologi radar AESA dapat pula dimanfaatkan untuk kepentingan navigasi penerbangan sipil, di mana saat ini pemakaian radar AESA untuk pengaturan lalu lintas udara hanya masalah waktu saja. Teknologi radar AESA juga salah satu teknologi yang Indonesia tidak memiliki akses, baik dari Amerika Serikat maupun Korea Selatan, dalam program KFX/IFX.
Program pengadaan kapal selam dengan alokasi Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar US$ 2,1 miliar bisa dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mendapatkan dual use technology. Dengan komitmen Naval Group untuk membangun dua kapal selam di Indonesia apabila mendapatkan kontrak dari Kementerian Pertahanan, Indonesia mempunyai peluang untuk mendapatkan teknologi konstruksi kapal selam yang bersifat dual use.
Teknologi demikian di masa depan dapat diaplikasikan untuk membangun submersible tanpa awak yang dapat digunakan bagi kegiatan survei bawah air dan juga penyelamatan bawah air (submersible rescue system).
Pemanfaatan dual use technology menjanjikan keuntungan finansial bagi industri pertahanan apabila dapat melihat peluang di pasar pertahanan dan komersial. Sejauh ini, pemanfaatan dual use technology pada sektor industri pertahanan, baik spin on maupun spin off, baru terbatas pada sektor industri dirgantara, elektronika pertahanan dan industri bahan peledak.
Namun pemanfaatan demikian belum optimal dari sisi ekonomi karena kinerja keuangan industri pertahanan BUMN masih tidak sesuai dengan harapan. Terkait dengan dual use technology di Indonesia, terdapat beberapa isu kunci yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah maupun pelaku industri pertahanan.
Pertama, aturan hukum. Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang lemah dalam aturan hukum mengenai teknologi maju. Begitu pula mengenai dual use technology, negara ini tidak mempunyai aturan hukum tentang hal tersebut.
Sebagai akibatnya, secara langsung atau tidak langsung Indonesia agak sulit untuk mendapatkan akses terhadap dual use technology yang tergolong maju atau minimal dual use technology yang diberikan kepada Indonesia hanya boleh digunakan untuk kepentingan komersial saja.
Dalam praktek selama ini, Indonesia hanya mengandalkan pada end-user certificate yang diterbitkan oleh negara pemilik teknologi untuk mengakses dual use technology. Walaupun end-user certificate penting bagi negara pemilik teknologi, akan tetapi Indonesia sebagai negara penerima teknologi tidak memiliki aturan hukum tentang dual use technology, termasuk menjamin bahwa teknologi tersebut tidak akan ditransfer atau bocor ke pihak ketiga tanpa seizin negara pemilik teknologi.
Semestinya kebijakan pemerintah yang memaksakan transfer teknologi pada senjata yang diimpor dari luar negeri diikuti pula dengan eksistensi aturan hukum tentang dual use technology. Adapun bentuk aturan hukum minimal adalah Peraturan Pemerintah berdasarkan pertimbangan bahwa isu dual use technology tidak cukup hanya dengan Peraturan Menteri Pertahanan.
Kedua, peta jalan penguasaan dual use technology. Selama ini penguasaan dual use technology berjalan tanpa arah yang jelas dan hanya mengacu pada program akuisisi senjata yang ditetapkan oleh Kementerian Pertahanan.
Pemerintah tidak mempunyai peta jalan penguasaan dual use technology yang dapat menjadi panduan bagi industri pertahanan. Begitu pula dengan rencana pemanfaatan dual use technology oleh industri pertahanan dalam jangka panjang, seperti pengembangan produk baru yang dibutuhkan oleh pasar pertahanan maupun komersial.
Dalam rangka memajukan industri pertahanan sekaligus mendorong nilai ekonomi penggunaan dual use technology, pemerintah perlu menyusun peta jalan penguasaan dual use technology untuk jangka waktu hingga 25 tahun ke depan. Langkah tersebut akan membantu industri pertahanan menentukan prioritas penguasaan teknologi ke depan sekaligus menyusun rencana bisnis jangka panjang yang lebih berorientasi pasar daripada sekedar membuat produk yang tidak laku di pasar.
Belum terlambat bagi Indonesia untuk memiliki peta jalan penguasaan dual use technology sebagai upaya mengejar ketertinggalan dari industri pertahanan negara-negara lain di kawasan Indo Pasifik. (miq/miq)
