TNI AL Latihan Operasi Amfibi di Laut Jawa

Kerahkan KRI Makasar 590 KRI Makassar 590 Laksanakan Latihan Manuver Lapangan [Puspen TNI]  
Sebanyak empat Landing Craft Vehicle Personnel (LCVP), lima sekoci karet, serta Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Makassar 590, tengah berada di perairan Laut Jawa.

Sekitar 82 personel KRI Makassar (MKS) 590 dan 24 personel Divisi Pantai Koarmada II juga terlibat dalam operasi ini. Mereka diangkut KRI MKS 590, dan akan melakukan pendaratan amfibi.

Sementara itu, personel Divisi Pantai melaksanakan pandu gelombang terhadap pasukan yang membawa tank dengan menggunakan LCVP untuk segera menuju ke pantai sebagai titik pendaratan.

Berdasarkan siaran resmi Pusat Penerangan TNI, dilansir VIVA Militer Jumat 25 September 2020, ternyata operasi ini merupakan latihan Sekoci Pendarat Pasukan (SPP) Satuan Kapal Amfibi (Satfib) Koarmada II.

Latihan ini memasuki tahap Manuver Lapangan (Manlap), dengan melibatkan KRI Makassar (MKS-590), 4 LCVP dan 5 sekoci karet.

“Dengan melaksanakan latihan pandu gelombang dalam formasi Viktor, Alfa dan Shaf, diharapkan keterampilan serta kemampuan Prajurit Satfib,” kata Dansatfib Koarmada II Kolonel Laut (P) Agus Prabowo Adi.

Adi juga mengungkapkan jika, para prajurit Satfib mempunyai tugas pokok guna mendukung terlaksananya operasi amfibi yang semakin meningkat sesuai yang dicanangkan dan ditargetkan Pangkoarmada II Laksda TNI Heru Kusmanto.

Meski melaksanakan latihan di tengah pandemi COVID-19, Dansatfib menegaskan bahwa selama kegiatan latihan berlangsung, para prajuritnya tetap melaksanakan protokol kesehatan. Tentu hal ini dilakukan untuk mengurangi dampak penyebaran virus mematikan tersebut.

  ★ VIVAnews  

Dubes Ceko Periksa Radar Pesenan TNI AU

Radar Passive Vera-NGDuta Besar RI Praha pada tanggal 4 Juni 2020 melakukan kunjungan kerja ke pabrik radar terbaik di Ceko, Era a.s. di Pardubice.

Kunjungan dilakukan bersama dengan Atase Pertahanan RI Berlin yang juga merangkap untuk Republik Ceko dalam rangka mewakili Kementerian Pertahanan dan TNI AU dalam melaksanakan Factory Acceptance Test (FAT) terhadap 2 unit Radar Passive: Vera-NG buatan Era a.s.

Radar Passive Vera-NG merupakan salah satu produk tracker Era terbaru dan tercanggih, dirancang untuk deteksi lokasi dan identifikasi sasaran baik di darat, laut maupun udara. Radar tersebut akan memperkuat pertahanan RI terutama di wilayah perbatasan.

Pada kesempatan tersebut, Duta Besar dan rombongan serta tim Era juga melakukan vidcon dengan sekitar 15 perwira TNI AU di Indonesia terkait persiapan-persiapan teknis dan rencana pelatihan para perwira TNI AU ke Era di Ceko.

 ♖ Kemenlu  

Target Roket Indonesia 2020

➶ Roket Sonda 3 Tingkat Pengembangan roket LAPAN [LAPAN​] 

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan Universitas Pertahanan (Unhan) menjelaskan target penguasaan teknologi roket di Indonesia.

Dalam acara webinar ‘Teknologi Roket’ yang digelar atas kerja sama antara Pusat Teknologi Roket (Pustekroket) LAPAN dan Unhan, Selasa, 22 September 2020, Rektor Unhan Laksamana Madya TNI Amrullah Oktavian menerangkan beberapa rincian target dengan periodenya.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017, dia menjelaskan, pada periode 2016-2020 Indonesia melakukan pengembangan roket sonda 3 tingkat hingga diameter 550 mm dan roket kendali low attitude high subsonic.

“Pada periode yang sama, melakukan uji terbang roket cair non cryogenic thrust 1000-2000 kgf, uji terbang roket sonda muatan sensor atmosfer, dan peningkatan fasilitas produksi dan pengujian,” ujar dia, Selasa.

Menurut Amrullah, roket merupakan teknologi yang masih terus dikembangkan, yang perkembangannya ditujukan untuk membangun suatu kekuatan nasional. Dia juga mengatakan, negara yang mampu menguasai teknologi roket, tentu akan disegani oleh negara lain di dunia.

Kemudian pada periode 2020-2025, Indonesia memiliki target terlaksananya pengembangan teknologi roket sonda dengan jelajah 30 km. Periode 2026-2030 beroperasinya roket sonda dengan jelajah 300 km dan mulainya rancang bangun teknologi roket pengorbit satelit low earth orbit.

“Sementara periode 2031-2035, tersedianya prototipe roket pengorbit satelit low earth orbit, dan periode 2036-2040 terlaksananya peluncuran roket pengorbit satelit earth orbit,” kata Amrullah yang juga ahli spesialisasi anti-kapal selam itu.

Teknologi roket yang dimiliki negara, Amrullah berujar, membuat negara memiliki tingkat kemandirian dalam peluncuran satelit, baik untuk keperluan sipil dan kepentingan pertahanan negara.

“Dengan terus dilakukannya pengembangan teknologi roket, tentu saja akan berdampak dan bermanfaat dalam berbagai aspek kehidupan, tidak hanya pada ranah pertahanan,” kata anggota TNI Angkatan Laut itu.

Target-target tersebut juga disampaikan Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa LAPAN Rika Andiarti. Menurutnya, pengembangan roket merupakan salah satu kegiatan keantariksaan yang wajib dikuasai, termasuk pengembangan satelit, aeronautika, dan lainnya.

Rika juga mengatakan arah kebijakan dalam pengembangan roket di Indonesia sudah jelas dan kuat, karena sudah ditetapkan menjadi aturan. Mulai dari Undang-Undang Keantariksaan Nomor 21 Tahun 2013, rencana induk keantariksaan, termasuk Perpres RPJMN yang mengambil data dari program prioritas riset nasional. “Jadi kebijakannya sangat kuat,” tutur Rika.

Menurut Rika, Indonesia pada 2040 menargetkan agar mempunyai kemampuan meluncurkan roket dan satelit sendiri, dan dilakukan di tanah Indonesia. “Tapi kemampuan itu perlu didukung oleh industri roket,” ujar Rika.

Sementara Peneliti Kebijakan Penerbangan dan Antariksa LAPAN Mardianis menjelaskan bahwa ada beberapa tantangan yang patut diantisipasi dalam penguasaan teknologi roket di Indonesia. Dari segi politik adalah keamanan intercontinental ballistic missile (ICBM) dan adanya rezim pelarangan, serta monopoli peluncuran.

Sedangkan dari segi hukum yang harus diantisipasi adalah kontrak peluncuran atau perjanjian intercontinental ballistic missile (ICBM) dan kaitannya dengan RPP penguasaan teknologi. “Segi ekonomi itu adalah tingginya risiko, benefit tidak instan,” ujar dia.

  ➶ Tempo  

[Infografis] F-16 Makin Canggih Dengan Senjata Laser Pelumpuh Rudal

Lockheed Martin mematangkan konsep untuk melengkapi jet tempur F-16 dengan senjata laser antirudal yang akan digunakan mulai 2024. Program SHiELD (Self-Protect High-Energy Laser Demonstrator) ini berasal dari Lab Penelitian Angkatan Udara.

Senjata ini, sebenarnya ditujukan untuk pesawat tempur generasi keenam seperti proyek NGAD (next generation air dominance). Sementara program SHiELD dikembangkan untuk dapat digunakan pada pesawat tempur non-siluman seperti F-16.

Salah satu tantangan untuk penggunaan di pesawat tempur F-16 adalah bagaimana dapat mengisi daya laser tanpa memasang sistem pembangkit listrik yang benar-benar baru. Daya yang dihasilkan pun mungkin di bawah 100 kW.

  ✈️ Sindonews  

[Dunia] Jet Tempur Su-30 Dirudal Sesama Jet Tempur Rusia hingga Jatuh

Friendly Fire Ilustrasi Su 30 Flanker Indonesia [TNI AU] 

Insiden "friendly fire" terjadi di langit Rusia. Sebuah jet tempur Su-30 tak sengaja ditembak oleh jet tempur rekannya hingga membuat jet temput tersebut terjatuh.

Su-30 sedang dalam misi pelatihan rutin dengan dua pilot di dalamnya pada hari Selasa ketika jatuh di dekat sebuah desa di wilayah Tver di barat laut Moskow. Kedua pilot keluar sebelum pesawat itu jatuh dan segera dievakuasi oleh helikopter pencarian dan penyelamatan (SAR).

"Penyebab awal dari kecelakaan itu adalah rudal yang secara tidak sengaja menghantam Su-30 selama latihan," kata sumber yang tidak disebutkan namanya di layanan darurat regional kepada TASS hari Rabu (23/09/2020). "Tembakan itu dilakukan oleh pesawat lain," lanjut sumber tersebut.

Sementara itu, situs berita militer Defense Blog mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya mengatakan jet tempur Su-35 diduga telah menembak jatuh Su-30.Sumber yang dikutip TASS mengatakan kedua pilot Su-30 dalam kondisi stabil. Militer Rusia belum berkomentar atas laporan dugaan insiden "friendly fire" tersebut. (sri)

  ✈ Sindonews  

Kemhan Jepang Kunjungi PT PAL Indonesia

Bidik kerjasama perkapalan Direktur Pembangunan Kapal PT PAL Indonesia (Persero) Turitan Indaryo (kiri) bersama Direktur Acquisition Technology and Logistic (ATLA) Kementerian Pertahanan Jepang, Rear Admiral Hoshi Naoya di Surabaya, Rabu (23/9) (H.O PT PAL Indonesia) 

Direktur Acquisition Technology and Logistic (ATLA) Kementerian Pertahanan Jepang, Rear Admiral Hoshi Naoya mengunjungi PT PAL Indonesia di Surabaya, Jawa Timur, sekaligus membidik kerja sama di bidang perkapalan dengan perusahaan BUMN tersebut.

Dalam keterangan persnya yang dikirim PT PAL Indonesia di Surabaya, Rabu, Rear Admiral Hoshi Naoya mengapresiasi dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menilik potensi kerja sama antara PT PAL Indonesia (Persero) dengan Jepang.

Rear Admiral Hoshi Naoya berharap, kerja sama antara Indonesia dengan Jepang dapat berlanjut di kemudian hari.

Sementara itu, kedatangan Hoshi Naoya langsung disambut Direktur Pembangunan Kapal PT PAL Indonesia (Persero) Turitan Indaryo, yang didampingi Direktur Rekayasa Umum, Pemeliharaan dan Perbaikan, Sutrisno.

Turitan menyatakan selamat datang dan bangga atas kunjungan rombongan Kementerian Pertahanan Jepang ke kantor tersebut.

Dalam pertemuan itu, Turitan menyampaikan profil serta sejumlah produk yang menjadi unggulan PT PAL Indonesia, seperti Kapal Cepat Rudal (KCR) 60 Meter, varian Offshore Patrol Vessel (OPV), varian Kapal Landing Platform Dock (LPD), Kapal Selam Nagapasa Class hingga kemampuan desain dan persenjataan produk Alutsista PT PAL Indonesia (Persero).

Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan paparan profil dan produk dari Industri Maritim Jepang.

  ★ antara  

Jokowi Wanti-wanti Soal Ketegangan Antar Negara Adidaya

Di Sidang Umum PBBPresiden Joko Widodo. [Foto/Dok SINDOnews​] ●

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperingatkan bahwa stabilitas dan perdamaian global dapat dihancurkan jika persaingan geo-politik terus meningkat.

"Perang tidak akan menguntungkan siapa pun. Tidak ada gunanya merayakan kemenangan di antara reruntuhan. Tidak ada gunanya menjadi kekuatan ekonomi terbesar di tengah dunia yang sedang tenggelam," kata Jokowi dalam pidato pertamanya di depan Sidang Umum PBB.

Peringatannya itu muncul saat ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan China meningkat, termasuk di Laut China Selatan.

China mengklaim kedaulatan atas sebagian besar Laut China Selatan, posisi yang ditolak oleh Washington dan beberapa negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dengan mengutip ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS).

Awal bulan ini, pemerintah Indonesia memprotes ketika kapal penjaga pantai China memasuki wilayah Laut China Selatan yang diklaimnya. Itu adalah insiden yang terbaru dari beberapa serangan China pada tahun lalu.

"Prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional seringkali diabaikan, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah," kata Jokowi seperti dilansir dari Reuters, Rabu (23/9/2020).

Bahaya ketegangan AS-China juga diangkat oleh presiden Filipina Rodrigo Duterte. Filipina memiliki klaim yang sama dengan China di Laut China Selatan.

"Mengingat ukuran dan kekuatan militer para pesaing, kami hanya bisa membayangkan dan terkejut dengan korban jiwa yang mengerikan dan harta benda yang akan ditimbulkan jika 'perang kata' memburuk menjadi perang senjata nuklir dan rudal yang sebenarnya," ujarnya kepada sidang umum PBB.

Jokowi mengatakan pandemi virus corona adalah masa persatuan global.

"Apa yang kami lihat, sebaliknya, adalah salah satu divisi yang dalam dan persaingan yang berkembang," katanya.

"Jika perpecahan dan persaingan terus berlanjut, maka saya khawatir pilar stabilitas dan perdamaian berkelanjutan akan runtuh atau bahkan (dihancurkan)," imbuhnya.

Ia mengatakan bahwa Indonesia akan menjadi "pembangun jembatan" dan mengadvokasi kesetaraan global

 China Tidak Ingin Perang dengan Negara Manapun 
Presiden China Xi Jinping. [Foto/ABC] ●

Presiden China Xi Jinping mengatakan Beijing tidak memiliki niat untuk berperang baik dalam makna sesungguhnya atau pun perang dingin dengan negara manapun. Pernyataan itu dilontarkannya dalam Sidang Umum PBB di tengah ketegangan antara China dengan Amerika Serikat (AS).

“Kami akan terus mempersempit perbedaan dan menyelesaikan perselisihan dengan orang lain melalui dialog dan negosiasi. Kami tidak akan berusaha untuk mengembangkan diri sendiri atau terlibat dalam permainan zero sum,” kata Jinping dalam pernyataan video yang direkam sebelumnya dalam pertemuan tahunan para pemimpin dunia, yang tahun ini dilakukan secara virtual karena pandemi virus Corona.

Ketegangan yang telah lama membara antara AS dan China mencapai titik didih terkait pandemi, menyoroti upaya Beijing untuk mendapatkan pengaruh multilateral yang lebih besar sebagai tantangan bagi kepemimpinan tradisional Washington.

Virus Corona muncul di China akhir tahun lalu dan Washington menuduh Beijing kurang transparan yang dikatakan memperburuk wabah. Namun China membantah pernyataan AS.

Dalam apa yang tampaknya merupakan teguran bagi Presiden AS Donald Trump, meskipun pidato kedua pemimpin itu direkam sebelumnya, Xi Jinping menyerukan tanggapan global terhadap virus tersebut dan memberi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) peran utama.

Trump telah mengumumkan rencana AS untuk meninggalkan WHO yang berbasis di Jenewa, menuduh badan tersebut sebagai boneka China, klaim yang dibantah WHO.

“Menghadapi virus ini, kita harus meningkatkan solidaritas dan melalui ini bersama-sama. Kita harus mengikuti panduan sains, memainkan peran utama Organisasi Kesehatan Dunia,” imbau Jinping.

"Setiap upaya mempolitisasi masalah atau stigmatisasi harus ditolak," tegasnya seperti dilansir dari AsiaOne, Rabu (23/9/2020).

Sebelumnya Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan kepada 193 anggota Majelis Umum bahwa segala sesuatu harus dilakukan untuk menghindari Perang Dingin baru.

"Kita bergerak ke arah yang sangat berbahaya," ia memperingatkan.

“Dunia kita tidak mampu memiliki masa depan di mana dua ekonomi terbesar membelah dunia dengan sangat parah,” ujarnya.

“Risiko kesenjangan teknologi dan ekonomi pasti berubah menjadi kesenjangan geo-strategis dan militer. Kita harus menghindari ini dengan cara apa pun,” tukasnya. (ber)

  ★ Sindonews  

TNI Tegaskan Punya Kewenangan Atasi Terorisme

Jawab Para PengkritikPasukan elite TNI (facebook Moeldoko)

Inspektur Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) TNI Brigjen TNI Edy Imran menilai, argumentasi pengkritik rancangan peraturan presiden (Raperpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme kurang kuat.

"Setelah saya menganalisa, mencermati, saya mengambil kesimpulan bahwa pemerhati, bukan pakar, kalau pakar tidak boleh salah, bisa salah kalau pemerhati dan saya melihat komentar dan pandangan tersebut, mohon maaf argumentasinya kurang," ujar Edy dalam webinar "Operasi Militer Selain Perang TNI: Kontra Terorisme dalam Perspektif Keamanan Nasional" yang digelar Ikatan Alumni Universitas Pertahanan, Selasa (22/9/2020).

Edy menuturkan, selama ini pihaknya telah mencermati dan menganalisa pandangan para pemerhati yang mengkritik raperpres tersebut.

Dalam analisanya, ia menyimpulkan beberapa poin atas kritik pemerhati yang meliputi pelibatan TNI dinilai akan tumpang tindih dengan kewenangan BNPB dengan Polri, serta kementerian dan lembaga lainnya.

Kemudian ada yang berpandangan TNI berpotensi akan mereduksi atau akan mengambil alih kewenangan BNPB dan Polri.

Lalu, lanjut Edy, ada juga yang berpandangan, bahwa pelibatan TNI akan merusak tatanan criminal justice system karena TNI bukan institusi penegak hukum.

Kemudian disusul muncul pandangan, bahwa raperpres tersebut terlalu luas, dari hulu ke hilir, dimulai dari penangkalan, penindakan, dan pemulihan.

"Selanjutnya ada yang berpandangan bahwa raperpres tersebut menabrak aturan di atasnya atau asas hirarki, ada lagi yang menyarankan supaya TNI terlibat penanganan aksi terorisme tapi bersifat perbantuan, dan yang terakhir pelibatan TNI akan rawan terhadap pelanggaran HAM," terang Edy.

Edy menjelaskan, pada dasarnya, TNI mempunyai kewenangan dalam upaya mengatasi aksi terorisme.

Misalnya, dalam pasal 30 ayat 3 UUD 1945 yang disebutkan, TNI terdiri atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan, dan kedaulatan negara.
 ♖ Kompas  

Korea, Indonesia Set Renegotiations for Joint Fighter Jet Development Project

Korea produce another KFX prototipe [ROK Armed Force​] ★

Korea and Indonesia are working on a new agreement for their joint fighter jet project, which has hit a snag following Indonesia's delay in paying hundreds of millions of dollars.

About 10 officials from the Defense Acquisition Program Administration (DAPA) and Korean Aerospace Industries (KAI) ― the maker of the KF-X aircraft ― left for Jakarta, Tuesday, to meet Indonesian officials on Wednesday and Thursday, according to the two organizations.

The joint fighter jet project is called the KF-X (Korean Fighter eXperimental) in Korea and the IF-X (Indonesian Fighter eXperimental) in Indonesia.

While the two sides have held four rounds of renegotiations, the latest talks come after about a year. It is also the first meeting since Indonesia's Defense Minister Prabowo Subianto took office last October. Subianto had been putting off resuming talks with the Korean government, saying he would review the overall content of the country's defense budget and weapons systems.

During this week's meeting, officials of the two countries are expected to review conditions of the joint development project to strike a deal, as Indonesia wants a reduction in how much it promised to pay the Korean government.

Indonesia initially agreed to pay 1.7 trillion won ($1.46 billion), which accounts for about 20 percent of the total 8 trillion won project budget. But it has only paid about 220 billion won. It stopped paying in late 2017, citing the country's deteriorating financial situation.

While payment is supposed to be completed by 2026, the arrears are around 500 billion won.

According to industry officials, the Indonesian side wants to reduce its contribution from the promised 20 percent to 15 percent. The proposal was raised by Indonesian President Joko Widodo when he met President Moon Jae-in during a visit to Korea in September 2018, according to the officials.

Last year, Indonesia's Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs Wiranto said the country was considering offering CN-235 aircraft from the country's state plane maker PT Dirgantara Indonesia as part of its contribution, instead of cash.

Industry officials said Indonesia also wanted the Korean government to transfer more of the technology for the fighter jet development to Indonesia ― a request that Korea cannot decide alone because some of the technology is linked to the United States.

Meanwhile, the fighter development by KAI is going smoothly, with the manufacturer set to roll out the prototype in the first half of 2021. Earlier this month, KAI started assembling the prototype of what will be the country's first indigenously developed fighter jet.

  ★ Korea Times  

[Video] China Rilis Video Gempur Pangkalan AS di Guam

Video dari YoutubeH-6K pesawat pembom strategis China [istimewa] ☆

Angkatan udara Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China merilis sebuah video simulasi perang. Video itu diberi judul "Dewa Perang H-6K terus menyerang!" dan diunggah ke akun Weibo resmi, Sabtu (19/9/2020).

Video berdurasi dua menit dan 15 detik. Isinya adalah serangan yang dilakukan pembom H-6 berkemampuan nuklir.

Dengan latar musik dramatis, pilot menekan tombol dan melepaskan rudal ke sebuah landasan pacu pantai yang tidak disebutkan namanya. Scene kemudian berubah ke pemandangan ledakan besar yang membumbung di udara.

Lagu kemudian berhenti diiringi dengan sebuah tulisan. "Kami adalah pembela keamanan udara ibu pertiwi; kami memiliki kepercayaan diri dan kemampuan untuk selalu mempertahankan keamanan langit ibu pertiwi" bunyi tulisan itu.

Menurut Reuters, tampaknya yang diserang dalam simulasi itu adalah Pangkalan Angkatan Udara Andersen di pulau Guam, Pasifik, milik Amerika Serikat (AS). Ini bersamaan dengan latihan militer hari kedua China di dekat Taiwan, sebagai ungkapan kemarahan negeri Tirai Bambu atas kunjungan pejabat senior Kementerian Luar Negeri Paman Sam ke Taipe.

Meski begitu baik China maupun AS belum menanggapi permintaan wawancara soal video tersebut. Sebelumnya kedua negara memang tegang di banyak hal termasuk kemerdekaan Taiwan.

Sementara itu seorang peneliti di Institut Studi Pertahanan dan Strategis Singapura, Collin Koh, mengatakan bahwa video itu bertujuan untuk menyoroti kekuatan China. Termasuk memperingatkan orang Amerika bahwa bahkan posisi yang seharusnya aman dan terbelakang seperti Guam mungkin berada di bawah ancaman.

"Ketika konflik atas titik api regional, baik itu Taiwan atau Laut Cina Selatan meletus," katanya.

H-6K telah terlibat dalam beberapa penerbangan China di sekitar dan dekat Taiwan, termasuk pada minggu lalu, sebagaimana dilaporkan Formosa. H-6K adalah model pembom terbaru, yang didasarkan pada Tu-16 Soviet tahun 1950-an. 

  ☆ CNBC  

PAL Lanjutkan SAT Alugoro

Di Perairan Utara Bali Ujicoba KRI Alugoro 405 [PAL] ★

Pada 12 Sept 2020, PT PAL Indonesia (Persero) kembali melanjutkan kegiatan SAT (Sea Acceptance Tests) Kapal Selam Nagapasa Class.

Kapal Selam Nagapasa Class diberangkatkan dari Faskasel PT PAL Indonesia (Persero) menuju perairan utara Pulau Bali.

Pelaksanaan kegiatan SAT Kapal Selam Nagapasa Class berlangsung di tengah pandemi Corona dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Hal tersebut sebagai bentuk jiwa Loyal setiap Insan PAL dengan berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara dalam menunjang kekuatan pertahanan laut nasional.

  ♞ PAL  

Pindad Akan Menyelesaikan 50 Unit Maung

Meramaikan Defile HUT TNI Rantis Maung 4x4 produksi Pindad [kompas} 

Meski di tengah pandemi Covid-19, proses produksi Maung yang menjadi kendaraan taktis (Rantis) terbaru PT Pindad (Persero) dikabarkan terus berjalan.

Fokus produksinya sampai saat ini juga belum berubah, masih memenuhi kuota permintaan yang dipesan oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan), yakni sebanyak 500 unit.

Meski tak menyebutkan berapa unit yang sudah rampung, namun Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose mengatakan, proses produksi sejauh ini berjalan lancar. Bahkan diharapkan dalam waktu dekat, sudah bisa diantar.

"Tak ada kendala, prosesnya masih terus berjalan. Sesuai rencana yang saya jelaskan waktu itu, kita upayakan beberapa unit bisa dikirim ke Kemhan sebelum 5 Oktober 2020 nanti," ucap Abraham saat dihubungi Kompas.com, Senin (21/9/2020).

Seperti diketahui, sebelumnya Abraham menjelaskan bila Pindad akan memenuhi permintaan Kemhan secara bertahap hingga akhir 2020. Untuk awal, rencananya ada 50 unit Maung yang dikirim guna meramaikan parade defile HUT TNI.

Dengan demikian, artinya hanya tinggal hitungan hari untuk menyelesaikan 50 unit kendaraan berbasis Toyota Hilux tersebut. Namun dengan kondisi Covid-19 saat ini, Abraham menjelaskan belum mengetahui apakan seremoni akan tetap dilakukan atau tidak.

"Melihat kondisi saat ini, belum tahu apakan jadi digunakan untuk defile atau tidak. Sejauh ini kami belum ada info, tapi untuk produksinya tidak ada isu, kita jalan terus," kata Abraham.

Lantas bagaimana kesiapan versi sipilnya, apakah sudah ada pemesanan serta kejelasan soal konsepnya bakal seperti apa?

Menjawab hal ini, Abraham kembali mengatakan bila kerannya baru dibuka ketika seluruh unit yang dipesan Kemhan telah terpenuhi.

"Masih sama, kita jelaskan bila fokus ke Kemhan dulu, setelah selesai baru kita coba buka yang sipil. Bentuknya yang pasti beda dengan yang sekarang (versi militer)," kata Abraham.

  ★ Kompas  

TNI Bongkar Modus OPM

Buat Rusuh Papua Jelang Sidang Umum PBBKelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM)

Tentara Nasional Indonesia atau TNI mencium ada upaya adu domba yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) – Organisasi Papua Merdeka (OPM) jelang Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III Kolonel Czi IGN Suriastawa menyatakan, upaya adu domba yang dilakukan oleh gerakan separatis OPM di Papua terlihat ketika adanya isu penembakan yang dialami oleh seorang pendeta Yeremia Zanambani yang tewas pada hari Minggu, 20 September 2020 lalu.

OPM menghembuskan isu bahwa pelaku penembakan yang telah menyebabkan pendeta Yeremia tewas adalah aparat TNI. Isu itu sengaja dihembuskan agar masyarakat Papua terprovokasi dan berujung pada bentrok besar jelang momentum Sidang Umum PBB akhir bulan ini.

“Seperti yang telah saya sampaikan kemarin, mereka sedang mencari momen menarik perhatian di Sidang Umum PBB akhir bulan ini. Dan inilah yang saya khawatirkan bahwa rangkaian kejadian beberapa hari ini adalah setting-an mereka yang kemudian diputarbalikkan bahwa TNI menembak pendeta. Harapan mereka, kejadian ini jadi bahan di Sidang Umum PBB. Saya tegaskan bahwa ini semua fitnah keji dari KKSB,” kata Kolonel Czi IGN Suriastawa, Senin, 21 September 2020.

Kapen Kogabwilhan III itu juga mengimbau kepada masyarakat Papua agar tidak terprovokasi dengan sebaran fitnah yang diduga sengaja disebarluaskan secara sistematis melalui media sosial. Menurutnya, TNI sudah memantau sejumlah akun media sosial yang diduga berafiliasi dengan kelompok OPM yang telah menyebarkan berita bohong tentang penembakan itu.

Sebagaimana diketahui, satu pekan terakhir ini situasi keamanan di sejumlah lokasi di Papua telah memanas. Setidaknya terjadi beberapa kali insiden baku tembak yang melibatkan antara personil TNI AD dengan sejumlah orang yang diduga sebagai OPM.

Dua personil TNI atas nama Serka Sahlan dan Pratu Dwi Akbar Utomo tewas akibat terjangan timah panas dari senjata OPM di daerah Distrik Hipadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua.

Tidak hanya TNI yang tewas akibat kesadisan OPM, sejumlah warga sipil juga dikabarkan ikut menjadi korban atas kekejaman para pemberontak Papua itu, diantaranya adalah Pendeta Yeremia Zanambani.

Perlu diketahui pula, jika merujuk pada tahun-tahun sebelumnya, kerusuhan yang pecah di Papua hampir setiap tahun terjadi bersamaan dengan sidang umum PBB.

Hal serupa terjadi pada tahun 2019 lalu. Ketika itu kerusuhan besar terjadi di sejumlah wilayah Papua hingga menelan korban jiwa yang tidak sedikit. Dan kali ini, TNI sudah mencium upaya peta konflik yang telah dilakukan oleh kelompok OPM jelang Sidang Umum PBB akhir September nanti. Target OPM adalah dunia internasional menyoroti kerusuhan Papua dan menuding bahwa TNI telah melakukan refresif terhadap warga sipil di Papua.
 ♖ VIVAnews  

PT Dahana Ingin Lebih Mandiri Memproduksi Bahan Peledak

Bom Produk PT Dahana [Dahana] ★

BUMN produsen bahan peledak, PT Dahana (Persero) terus melakukan beberapa upaya untuk mewujudkan kemandirian bahan peledak di Indonesia. Manager Humas dan Kelembagaan Dahana Juli Jajuli mengatakan saat ini Dahana sedang membangun pabrik Elemented Detonator dikawasan Energetic Material Center di Subang, Jawa Barat dan Pabrik Amonium Nitrat (AN) di Bontang, Kalimantan Timur.

"Pembangunan Pabrik AN sendiri akan menjadi katalisator bagi tumbuh dan kembangnya industri turunannya, baik untuk sektor bahan peledak komersial maupun pertahanan," ujar Juli dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (4/9).

Juli menilai kehadiran Pabrik Amonium Nitrat dapat mengikis ketergantungan impor bahan peledak. Hal ini merupakan perkembangan yang positif dalam membangun kemandirian industri bahan peledak.

"Kemandirian industri bahan peledak yang terlepas dari ketergantungan impor menjadi sebuah keniscayaan, khususnya industri pertahanan yang berujung pada kemandirian alutsista nasional," lanjut Juli.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kebijakan impor bahan peledak komersial, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah mengunjungi fasilitas produksi dan gudang penyimpanan bahan peledak komersial milik Dahana di area terbatas Ring I Energetic Material Center Dahana, Subang, Kamis (3/9).

Kepala Seksi Barang Kimia dan Bahan Berbahaya, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kemendag M Ashari Firdaus mengatakan kunjungan kerja ini merupakan kegiatan rutin guna memonitor dan mengevaluasi tentang kebijakan impor barang kimia dan bahan berbahaya, termasuk didalamnya adalah bahan peledak komersial.

"Kegiatan kunjungan seperti ini rutin dilakukan kepada setiap perusahaan yang melakukan aktivitas kegiatan impor barang kimia maupun bahan berbahaya lainya, jadi tidak hanya ke Dahana saja," ucap Ashari.

Ashari berharap Dahana sudah mampu memproduksi sendiri, mulai dari bahan baku hingga hasil jadi bahan peledak komersial tanpa melakukan impor lagi. "Akan bagus sekali nantinya jika semua bisa diproduksi secara mandiri di dalam negeri," kata Ashari.

  ★ Republika  

TNI Selamatkan 3 Kru Helikopter PT NUH

40 Jam Terjebak di Rimba PapuaTNI evakuasi 3 helikopter bell dari rimba Papua. [Paskhas TNI AU]

Setelah lebih dari 40 jam terjebak di hutan belantara pedalaman Kabupaten Paniai, Papua, tiga kru helikopter milik PT Nataional Utility Helicopters (NUH), akhirnya bisa diselamatkan.

Informasi yang didapatkan VIVA Militer dari Korps Pasukan Khusus Angkatan Udara (Paskhas) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Minggu 20 September 2020, ketiga korban diselamatkan melalui operasi gabungan SAR dan TNI pada Sabtu kemarin.

Menurut Paskhas, dalam operasi itu korps baret jingga mengerahkan dua prajurit terlatih dalam operasi itu ditambah dua anggota TNI dari Basarnas, dan 2 personel kepolisian.

Operasi penyelamatan tak mudah, sebab helikopter Bell 212 REG PK-USS mendarat di tengah rimba yang sangat lebat di ketinggian 4.700 meter dari permukaan laut (mdpl). Ketika ditemukan, badan helikopter utuh, hanya saja dalam posisi terbalik.

Karena tak mungkin dilakukan evakuasi melalui darat, akhirnya ketiga korban dievakuasi melalui udara. Prajurit TNI dan Basarnas melakukan evakuasi dengan helikopter Airfast Freeport.

Evakuasi korban berlangsung dramatis, karena prajurit TNI harus membawa ketiga korban ke atas helikopter yang standby di udara tepat di atas bangkai helikopter Bell 212.

Akhirnya dengan menggunakan tali safety, prajurit TNI turun ke lokasi dan mengevakuasi satu persatu korban ke atas helikopter penyelamat. Proses ini tak mudah, sebab prajurit TNI harus bergantung di tali dengan membawa tubuh para korban.

Setelah beberapa jam, seluruh korban berhasil dievakuasi dan langsung diterbangkan untuk selanjutnya mendapatkan penangana medis di Rumah Sakit Umum Daerah Nabire.

Helikopter Bell 212 REG PK-USS milik PT NUH dinyatakan hilang kontak pada Kamis 17 September 2020, helikopter itu membawa sembako dan lepas landas dari Nabire menujur Baya Biru, Kabupaten Paniai. Sehari kemudian pada Jumat, helikopter Bell 212 REG PK-USS terdeteksi dan dipastikan semua kru selamat.
 ♖ VIVAnews  

TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam

Di Laut Natuna Utara KRI Usman Harun-359 berhsil menangkap dua Kapal Ikan Asing (KIA) asal Vietnam saat melakukan pencurian ikan atau illegal fishing di Laut Natuna Utara, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), Sabtu (19/9/2020). ⚓️

TNI Angkatan Laut dengan mengandalkan KRI Usman Harun-359 menangkap dua kapal ikan asing berbendera Vietnam yang didapati sedang menangkap ikan secara ilegal di wilayah perairan Laut Natuna Utara, Sabtu (19/9/2020).

Penangkapan berawal saat KRI Usman Harun-359 melaksanakan patroli rutin dalam penegakan hukum dan kedaulatan di perairan Laut Natuna Utara di bawah bantuan kendali operasi (BKO) Gugus Tempur Laut Koarmada I (Guspurla koarmada I).

KRI Usman Harun-359 mendeteksi dua kontak kapal ikan asing pada jam 12.55 WIB yang sedang menangkap ikan menggunakan jaring.

"Setelah didekati, kedua kapal tersebut berusaha melarikan diri dengan melepaskan jaring ke laut dan menambah kecepatan serta berpencar menjauh dari KRI Usman Harun-359," kata Panglima Koarmada I Laksamana Muda TNI Abdul Rasyid dalam keterangan tertulis, Minggu (20/9/2020).

KRI Usman Harun-359 kemudian memberikan isyarat agar dua kapal tersebut berhenti. Prosedur dan isyarat telah diberikan untuk berhenti namun kedua kapal tidak mengindahkan.

Setelah berhasil dihentikan, pasukan di KRI Usman Harun-359 menurunkan Rubber Inflatable Boat (RIB) dan menurunkan Tim Visit Board Search and Seizure (VBSS) untuk melaksanakan pemeriksaan dan penggeledahan.

Dari hasil pemeriksaan diperoleh informasi bahwa kapal ikan dari Vietnam tersebut bernama BV5075TS dengan jumlah anak buah kapal (ABK) 10 orang.

TNI AL selanjutnya melaksanakan pengejaran sasaran kedua yang berusaha melarikan diri. Tak berselang lama, kapal.ikan asing dengan nomor lambung BV92658TS dengan jumlah ABK tiga orang dapat dihentikan dan digeledah.

Kedua kapal ikan asing tersebut diduga menangkap ikan di perairan Landas Kontinen Indonesia tanpa memiliki izin.

Kedua kapal ikan asing tersebut selanjutnya dikawal menuju Lanal Ranai untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan kegiatannya yang melanggar hukum.

"TNI AL dalam hal ini Koarmada I tetap memberikan jaminan dan menjaga keamanan dan kedaulatan di laut yurisdiksi nasional, wilayah kerja Koarmada I," ujar Abdul Rasyid.

  ⚓️ Kompas