Pangkohanudnas Terima Paparan Hasil Pelatihan Battalion Level Commanders of BUK Air Defense bagi Personel TNI AD

  Di Belarusia (Kohanudnas)

Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) Marsdya TNI Andyawan Martono P., S.I.P. menerima paparan hasil pelatihan Battalion Level Commanders of BUK Air Defense Training bagi personel TNI AD yang dilaksanakan di Belarusia.

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kohanudnas, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025), sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan modernisasi kemampuan satuan pertahanan udara TNI AD.

Dalam paparan disampaikan bahwa sistem pertahanan udara BUK merupakan salah satu unsur strategis dalam menjaga kedaulatan wilayah udara nasional.

Personel yang telah mengikuti pelatihan internasional tersebut diharapkan mampu memperkuat kemampuan satuan Arhanud, khususnya dalam aspek taktik penggelaran, integrasi sistem radar peringatan dini, serta penerapan prosedur komando dan pengendalian tingkat batalyon dalam menghadapi spektrum ancaman udara modern.

Pangkohanudnas menegaskan bahwa hasil pelatihan ini harus ditindaklanjuti secara nyata melalui penguatan doktrin, prosedur, dan kesiapan satuan di lapangan.

Pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dari Belarusia dinilai memberikan nilai tambah dalam pengembangan kemampuan pertahanan udara nasional. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Staf Kohanudnas Mayjen TNI Trias Wijanarko, S.I.P., M.H.I. beserta para pejabat utama Kohanudnas.

  🚀  Kohanudnas  

[Video] Sosok di Balik Kapal Selam Tanpa Awak dan Kapal Perang Merah Putih Buatan PT PAL

  🎥 Liputan DI's Way 

PT PAL sempat mengalami krisis yang berkepanjangan. Berkat tangan dingin Dirut Kaharuddin Djenod, PT PAL kini menjadi perhatian dunia setelah mampu memproduksi kapal selam tanpa awak (KSOT 008) dan kapal fregrat Merah Putih yang merupakan kapal perang besar nan canggih bernama KRI Balaputradewa-322.

Founder ‪@hariandisway‬ Dahlan Iskan penasaran dengan sukses besar yang bisa diraih PT PAL ini.

Dahlan pun berkunjung ke PT PAL dan menemui Kaharuddin untuk bisa melihat dari dekat perkembangan pesat ini.

  Berikut video dari Youtube :  

   📹  Youtube  

[Global] Polandia Membatalkan Upgrade 12 FA-50GF

 ​ Akan dijadikan jet latihFA-50PL (Andrzej Rogucki)

Keputusan mengejutkan datang dari Warsawa yang akan menghentikan rencana peningkatan (upgrade) 12 unit jet latih FA-50GF Fighting Eagle ke standar tempur penuh FA-50PL Block 20, telah mengungkap masalah yang jauh lebih dalam daripada sekadar alasan “ketidaklayakan ekonomi” yang dikemukakan.

Masalah krusial pengadaan pesawat dari Korea Selatan yang diteken pada September 2022 tersebut ternyata berpusat pada satu senjata penting, yaitu rudal udara ke udara jarak sedang/jauh buatan Amerika Serikat, AIM-120 AMRAAM.

Polandia, yang tengah gencar memodernisasi angkatan udaranya dengan jet tempur F-16 dan F-35, kini menghadapi kenyataan pahit, di mana jet tempur serang FA-50PL Block 20 yang mereka pesan sebagai tulang punggung baru, mungkin tidak akan memiliki kemampuan tempur penuh yang diharapkan.

Seperti diketahui, Polandia memesan total 48 unit FA-50 dari Korea Selatan senilai 3 miliar USD melalui kontrak yang ditandatangani oleh Badan Persenjataan (di bawah Kementerian Pertahanan Nasional Polandia) dengan Korea Aerospace Industries (KAI).

Kontrak yang ditandatangani pada tanggal 16 September 2022 di Minsk Mazowiecki, Polandia tersebut mencakup dua tahap pengadaan.

Tahap pertama adalah akuisisi 12 unit jet FA-50GF (Gap Filler) di mana pengiriman pesawat akan dilakukan sangat cepat. Pengadaan ini sudah terealisasi, di mana pesawat pertama tiba di Polandia pada Juli 2023 dan seluruh 12 unit pesawat FA-50 Block 10 itu telah diterima oleh Warsawa.

Tahap kedua adalah pengadaan 36 unit FA-50PL (Polandia), di mana pesawat versi lanjutan ini, yaitu FA-50PL Block 20, akan dikirimkan di kemudian hari (menyusul).

Perlu dijelaskan agar pembaca paham, bahwa meskipun pesawat pesanan Polandia menggunakan kode FA (Fighter Attack/Tempur Serang), seluruh 12 FA-50GF Polandia adalah pesawat tempur ringan dengan kemampuan terbatas.

Hal ini karena pesawat tersebut masih menggunakan radar ELTA ELM-2032 yang kurang canggih dibandingkan standar FA-50PL Block 20 yang diharapkan.

Jet FA-50GF Polandia mampu membawa rudal udara ke udara jarak dekat AIM-9 Sidewinder, tetapi pesawat ini tidak memiliki kemampuan untuk membawa rudal jarak jauh (BVR) AIM-120 AMRAAM.

Karena keterbatasan spesifikasi awal tersebut, FA-50GF dinilai lebih ideal digunakan untuk transisi pilot dari pelatihan dasar ke jet tempur modern yang kompleks, seperti F-16 dan F-35.

Pemerintah Polandia melihat faktor efisiensi biaya dan waktu, sehingga memilih untuk memaksimalkan peran FA-50GF sebagai platform pelatihan pendahuluan canggih (LIFT), sambil menunggu 36 unit FA-50PL Block 20 yang seharusnya menjadi jet tempur penuh itu tiba.

Jet FA-50GF sejatinya mampu melaksanakan misi untuk melakukan serangan ringan, tetapi kemudian Polandia memilih untuk menjadikannya sebagai platform pelatih saja.

  Alasan “Sesungguhnya”  
Meski demikian, portal pertahanan Defense Express dari Ukraina pada 28 Desember 2025 sekilas mengungkap ada faktor kunci yang membuat Polandia membatalkan rencana untuk meningkatkan seluruh FA-50GF yang telah diterimanya itu.

Dikatakan bahwa peningkatan FA-50GF tidak ekonomis dan adanya keraguan akan masa depan FA-50PL yang diakibatkan oleh hambatan prosedur AS untuk mengintegrasikan rudal AIM-120 AMRAAM pada FA-50PL Block 20.

Inilah sebenarnya yang menjadi alasan “sesungguhnya” bagi Polandia untuk membatalkan rencananya, karena gagal untuk mendapatkan rudal AMRAAM dari AS.

Integrasi rudal buatan Amerika, terutama senjata canggih seperti AIM-120 AMRAAM, memerlukan persetujuan ekspor yang ketat dari Pemerintah AS serta studi teknis yang mahal.

Berdasar penelusuran Airspace Review terhadap beberapa sumber di internet yang relevan terkait masalah ini, diketahui bahwa ada indikasi kontrak awal antara Pemerintah Polandia dan Korea Aerospace Industries yang disebut tidak secara eksplisit mencakup integrasi penuh rudal AIM-120 AMRAAM.

Kontrak tersebut hanya meminta studi kelayakan integrasi di masa depan. Hal ini dilakukan untuk mempercepat penandatanganan dan mengurangi risiko di awal, mengingat proses FMS (Foreign Military Sales) AS yang panjang dan tidak pasti.

Akibatnya, untuk melakukan integrasi penuh tersebut kini memerlukan amandemen kontrak, pendanaan tambahan, dan negosiasi baru lagi.

AIM-120 adalah rudal Beyond Visual Range (BVR) yang membutuhkan radar canggih sebagai pemandu terhadap targetnya. Integrasi rudal ini akan terikat erat dengan pemasangan dan sertifikasi radar AESA PhantomStrike baru di jet FA-50PL Block 20.

Keterlambatan dan isu teknis pada radar AESA ini, secara otomatis menunda seluruh proses integrasi rudal AIM-120. Sedangkan tanpa rudal AMRAAM, maka kemampuan tempur udara ke udara jarak jauh dari jet FA-50PL otomatis hilang.

Oleh karena hal tersebut, menginvestasikan uang untuk meningkatkan FA-50GF Block 10 ke FA-50PL Block 20, dapat diartikan sebagai langkah yang tidak masuk akal bagi Warsawa.

Menghadapi kebuntuan tersebut, Polandia dilaporkan kini sedang mencari opsi persenjataan dari pasar Eropa.

Mereka mempertimbangkan rudal udara ke udara seperti IRIS-T dan ASRAAM, serta rudal udara ke darat Brimstone, untuk memberikan kemampuan serangan ringan tambahan pada jet-jet mereka.

Bila benar begitu, keputusan Warsawa menandai respons yang pragmatis dan defensif.

Dengan hanya mengalokasikan “studi kelayakan” pada kontrak awal, Warsawa dan KAI menciptakan risiko yang kini harus ditanggung, yaitu menunda integrasi rudal AIM-120 AMRAAM yang vital, yang secara otomatis juga menaikkan biaya secara signifikan.

Polandia kini “terpaksa” mengamankan tujuan vital awal program ini, yaitu untuk pelatihan pilot, sembari secara cerdik menghindari pengeluaran dana untuk peningkatan jet yang masa depan tempurnya sendiri diragukan oleh birokrasi Washington dan kontrak yang tidak lengkap. (RNS)

  ✈ Airspace Review  

TNI Beli Alutsista hingga Tambah Batalyon

  Di 2025 Alutsista baru TNI di tahun 2025 (antara)

Sepanjang tahun ini, Tentara Nasional Indonesia (TNI) menambah alat utama sistem persenjataan atau alutsista hingga menambah batalion.

Pemerintah bersama TNI mendorong pembaruan menyeluruh, tidak hanya melalui rencana pengadaan alutsista baru dan kedatangan sejumlah platform strategis, tetapi juga lewat penataan organisasi dan penguatan struktur teritorial.

Langkah modernisasi itu tercermin dari penambahan batalion teritorial di berbagai wilayah, penguatan satuan-satuan khusus yang kini dipimpin perwira tinggi bintang tiga, hingga penyesuaian dan pembentukan organisasi baru di tiga matra TNI.

Di saat yang sama, wacana penambahan komando daerah militer (kodam) kembali mengemuka.

Berbagai kebijakan dan rencana tersebut mewarnai perjalanan TNI sepanjang 2025 ini.

  Alutsista baru  
Penambahan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI dilakukan di setiap matra, mulai dari darat, laut, hingga udara.

Di matra darat, Indonesia membeli rudal balistik jarak pendek atau short-range ballistic missile (SRBM) KHAN buatan Roketsan, Turki.

Kehadiran sistem rudal ini menjadikan Indonesia sebagai pengguna asing pertama KHAN sekaligus negara pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan rudal balistik.

Rudal KHAN ditempatkan di markas Batalyon Artileri Medan ke-18 di Kalimantan Timur.

Namun, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat saat itu, Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, menjelaskan bahwa pengiriman masih terbatas pada angkatan atau batch pertama dan belum diserahterimakan secara resmi kepada TNI AD.

“Artinya, rudal KHAN ini pengirimannya baru batch pertama. Jadi, belum diserahterimakan kepada TNI AD,” ujarnya.

Penyerahan resmi sistem rudal KHAN dijadwalkan berlangsung pada awal 2026 bersamaan dengan kedatangan batch kedua.

Indonesia sendiri memesan rudal balistik tersebut sejak 2022. Sistem KHAN disebut mampu menghancurkan berbagai target permukaan hingga jarak 280 kilometer.

Di matra laut, modernisasi armada TNI AL ditandai dengan kehadiran kapal fregat hasil kerja sama Indonesia dan Italia.

KRI Prabu Siliwangi (PSL) 321 akan tiba tahun 2026.(Fincantieri)
KRI Prabu Siliwangi dijadwalkan memperkuat jajaran armada pada awal 2026, menyusul kapal kembarannya, KRI Brawijaya-320, yang lebih dahulu tiba di Indonesia pada 8 September 2025.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali menyampaikan, pengiriman kru KRI Prabu Siliwangi ke Italia dimulai pada Oktober 2025. Proses delivery kapal direncanakan pada 17 Desember 2025, sehingga kapal dapat segera bergabung dengan armada pada awal tahun berikutnya.

KRI Prabu Siliwangi dan KRI Brawijaya-320 merupakan kapal jenis Offshore Patrol Vessel atau Pattugliatore Polivalente d’Altura (PPA) buatan galangan Fincantieri, Italia. Kedua kapal ini memiliki panjang 143 meter, kecepatan maksimum 32 knot, serta daya jelajah 5.000 mil laut.

Sebagai Multi Purpose Combat Ship, kapal ini dilengkapi kemampuan peperangan empat dimensi: anti-udara, anti-kapal permukaan, anti-kapal selam, dan peperangan elektronika.

Persenjataannya mencakup sistem peluncur vertikal (VLS) SYLVER A50 dengan rudal ASTER 15/30, meriam 127 mm dan 76 mm, rudal anti-kapal Teseo Mk-2, serta sistem torpedo. Kehadiran kedua kapal ini menjadi bagian penting dalam penguatan pertahanan maritim dan implementasi kebijakan Perisai Trisula Nusantara.

Di matra udara, penguatan TNI AU berlangsung melalui pengadaan pesawat angkut berat dan pesawat tempur generasi terbaru.

Airbus Defence and Space telah menyerahkan pesawat angkut berat A400M pertama kepada Kementerian Pertahanan RI di Lanud Halim Perdanakusuma pada 3 November 2025.

Pesawat A400M merupakan satu dari dua unit yang dipesan Indonesia pada 2021, dengan unit kedua dijadwalkan tiba pada 2026.

Dirancang sebagai pesawat multiperan, A400M mampu menjalankan misi angkutan kargo, transportasi pasukan, evakuasi medis, hingga operasi kemanusiaan dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Dengan daya angkut hingga 37 ton dan kemampuan beroperasi di landasan pendek atau tidak beraspal, A400M memperluas jangkauan operasi TNI AU di seluruh wilayah Nusantara.

  Rafale sudah dipesan  
Pesawat Rafale pesanan TNI AU T-0302 akan tiba tahun 2026 (Raphael Savry)
Selain pesawat angkut, kekuatan udara tempur Indonesia juga akan diperkuat dengan kehadiran pesawat tempur Rafale buatan Prancis.

Kementerian Pertahanan telah menandatangani kontrak pembelian 42 unit Rafale yang akan datang secara bertahap mulai awal 2026.

Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono memastikan, tiga unit pertama Rafale akan tiba di Indonesia sekitar Februari–Maret 2026, seiring dengan berlangsungnya pelatihan pilot dan teknisi TNI AU di Prancis.

Rafale dikenal sebagai pesawat tempur multirole berkecepatan hingga 1,8 Mach, dengan radius tempur 1.850 kilometer dan daya jelajah 3.700 kilometer. Pesawat ini dilengkapi berbagai persenjataan canggih, termasuk rudal udara-ke-udara, udara-ke-darat, hingga rudal jelajah SCALP berjangkauan lebih dari 300 kilometer.

  Batalyion Teritorial Pembangunan  
Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembentukan sejumlah satuan baru Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Batujajar, Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengumumkan pembentukan 20 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan (Brigif TP) serta 100 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) yang akan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) saat itu, Brigjen Wahyu Yudhayana, menjelaskan bahwa prajurit yang tergabung dalam batalyon tersebut tidak disiapkan untuk bertempur, melainkan untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari ketahanan pangan hingga pelayanan kesehatan.

“Sebagai implementasi konkret, TNI AD berencana membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan yang tersebar di seluruh Indonesia guna mendukung stabilitas dan pembangunan di 514 kabupaten/kota,” ujar Wahyu kepada Kompas.com, 3 Juni 2025.

Ia menambahkan, setiap batalyon akan dibangun di atas lahan seluas sekitar 30 hektar dan dilengkapi dengan kompi-kompi yang secara langsung menjawab kebutuhan masyarakat.

Lebih lanjut, Wahyu menyebutkan bahwa terdapat empat kompi utama yang akan diterjunkan.

Pertama, Kompi Pertanian yang berfokus pada penguatan ketahanan pangan dan swasembada nasional.

Kedua, Kompi Peternakan untuk mendukung penyediaan protein hewani.

Ketiga, Kompi Medis sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat serta penanganan bencana.

Keempat, Kompi Zeni yang akan difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana, khususnya di wilayah tertinggal dan daerah rawan bencana.

  Pasukan elite sekarang dipimpin panglima  
Tiga pasukan elite Tentara Nasional Indonesia (TNI), yakni Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, Korps Marinir TNI AL, dan Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI AU, mengalami perubahan dalam struktur kepemimpinan.

Untuk pertama kalinya, satuan tempur elite dari tiga matra TNI tersebut dipimpin oleh perwira tinggi berpangkat jenderal bintang tiga, yakni letnan jenderal, letnan jenderal (marinir), dan marsekal madya.

Perubahan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi TNI yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025.

Melalui aturan tersebut, jabatan pimpinan yang sebelumnya menggunakan sebutan “Komandan” resmi diubah menjadi “Panglima”.

Dengan demikian, pucuk pimpinan ketiga satuan elite tersebut kini masing-masing menyandang jabatan Panglima Komando Pasukan Khusus (Pangkopassus), Panglima Korps Marinir (Pangkormar), dan Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat (Pangkorpasgat).

Perubahan nomenklatur ini menjadi simbol penguatan organisasi sekaligus peningkatan status ketiga pasukan elite tersebut dalam struktur komando TNI.

Pada 10 Agustus 2025, Presiden Prabowo secara resmi melantik tiga panglima pasukan elite TNI tersebut.

Adapun perwira yang dilantik adalah Mayjen TNI Djon Afriadi sebagai Pangkopassus, Marsda TNI Deny Muis sebagai Pangkorpasgat, dan Mayjen TNI (Mar) Endi Supardi sebagai Pangkormar.

Dalam upacara pelantikan tersebut, Presiden Prabowo juga memasangkan tanda pangkat jenderal bintang tiga, pistol, serta tongkat komando kepada ketiganya.

Dengan pelantikan ini, tiga pasukan elite TNI resmi dipimpin oleh seorang panglima, bukan lagi komandan.

  Penambahan Kodam, Kodaeral, dan Kodau  
Presiden Prabowo juga meresmikan 6 Komando Daerah Militer (Kodam) baru, 14 Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral), 3 Komando Daerah Angkatan Udara (Kodau), 1 Komando Operasi Udara, serta 6 Grup Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

Prabowo turut meresmikan satu Brigade Infanteri Marinir, satu Resimen Korps Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat), lima Batalyon Infanteri Marinir, serta lima Batalyon Komando Kopasgat.

Dalam arahannya, Kepala Negara menegaskan bahwa para panglima pasukan elite TNI hingga komandan brigade harus senantiasa memimpin dari garis terdepan, khususnya di wilayah yang paling berbahaya dan kritis. Sebab, seorang pemimpin tidak boleh memimpin dari belakang.

“Tidak ada komandan pasukan yang memimpin dari belakang,” kata Prabowo.

  Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan  
Sebaran Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan meliputi Pulau Sumatera sebanyak enam satuan, Pulau Jawa tiga satuan, Pulau Kalimantan tiga satuan, Pulau Bali dan Nusa Tenggara satu satuan, Pulau Sulawesi dua satuan, Pulau Maluku satu satuan, serta Pulau Papua empat satuan.

Jumlah Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan mencakup Pulau Sumatera sebanyak 31 satuan, Pulau Jawa 14 satuan, Pulau Kalimantan 15 satuan, Pulau Bali dan Nusa Tenggara lima satuan, Pulau Sulawesi 10 satuan, Pulau Maluku lima satuan, serta Pulau Papua 25 satuan.

 Penambahan kekuatan 3 matra  
TNI menargetkan kekuatan pembangunan mulai dari ratusan batalion Angkatan Darat (AD), armada Angkatan Laut (AL), hingga puluhan satuan radar (Satrad) Angkatan Udara (AU).

Pembangunan kekuatan TNI itu merupakan bagian dari implementasi Optimum Essential Force (OEF) yang menjadi amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, untuk mewujudkan postur pertahanan nasional yang adaptif dan modern.

Hal tersebut menjadi pembahasan dalam rapat koordinasi yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), pada Rabu (29/10/2025).

"Melalui Rakor ini, Kemenko Polkam memastikan arah pembangunan kekuatan TNI tahun 2025-2029 berjalan terpadu dan sejalan dengan kebijakan pertahanan nasional yang diamanatkan dalam RPJMN,” ujar Asdep Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan Kemenko Polkam Brigjen TNI (Mar) Kresno Pratowo, dalam keterangannya, Jumat (31/10/2025).

TNI AD memfokuskan penguatan pertahanan darat di wilayah perbatasan seperti Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur, serta menargetkan pembentukan 750 Batalyon Tempur (BTP) hingga 2029.

Sementara itu, TNI AL berencana membentuk lima Komando Armada (Koarmada) dan lima belas Komando Daerah Maritim (Kodaeral), serta meningkatkan modernisasi sarana dan prasarana kapal baru yang berbasis teknologi informasi hingga 2029.

Sedangkan TNI AU menargetkan pembentukan 33 Satrad hingga 2029 serta pengembangan Satuan Antariksa di bawah Kohanudnas untuk memperkuat sistem pertahanan udara nasional.

Mabes TNI menilai rencana penambahan kekuatan di tiga matra akan berdampak positif bagi militer Indonesia.

“Pembentukan satuan-satuan baru tersebut tentu akan berdampak positif terhadap peningkatan efektivitas tugas-tugas Mabes TNI, khususnya di bidang operasi dan kesiapsiagaan,” ujar Kapuspen TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah saat dikonfirmasi, Senin (3/11/2025).

Selain itu, peningkatan jumlah dan kemampuan satuan akan memperkuat daya tangkal sekaligus memperluas kemampuan proyeksi kekuatan TNI di seluruh wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Meski begitu, perwira tinggi (Pati) TNI berpangkat bintang dua itu menekankan bahwa penambahan ini masih dalam tahap perencanaan yang akan disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan kebijakan pertahanan nasional.

“Seluruh kekuatan TNI tersebut akan tetap berada dalam sistem komando dan kendali Mabes TNI sebagai organisasi induk yang mengkoordinasikan ketiga matra secara terpadu,” tegas dia.

Rencana pembangunan kekuatan TNI hingga 2029 disebut merupakan bagian dari upaya strategis untuk mewujudkan postur ideal TNI sesuai arah kebijakan pertahanan negara.

“Pembangunan tersebut disusun secara bertahap, terukur, dan realistis dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis, kemampuan anggaran, serta perkembangan teknologi pertahanan,” jelasnya.

  Alasan rencana pembangunan 250 batalion hingga 2029  
Sementara itu, Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) menegaskan bahwa target pembangunan 250 batalion hingga 2029 bukan didorong oleh adanya ancaman asing.

“Mengenai alasan kebutuhan hingga 750 batalion, kebijakan ini bukan karena adanya ancaman asing tertentu yang bersifat langsung,” kata Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Inf Donny Pramono, kepada Kompas.com, Rabu (19/11/2025).

Perwira tinggi (Pati) TNI itu menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari pembangunan kekuatan jangka panjang melalui konsep Optimum Essential Force (OEF).

Program ini bertujuan untuk memperkuat pertahanan teritorial di seluruh kabupaten serta meningkatkan kesiapsiagaan negara.

“Jadi, orientasinya adalah penguatan struktur pertahanan negara secara menyeluruh, bukan respons atas situasi tertentu,” ujar dia.

Dengan demikian, TNI Angkatan Darat mendukung penuh kebijakan tersebut, dan proses pembentukan satuan baru saat ini berjalan secara bertahap sesuai perencanaan serta arahan pemerintah.

Sebanyak dua Komando Armada (Koarmada) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL) akan dibangun di Kalimantan Timur dan Ambon.

“Untuk lokasi, Koarmada IV direncanakan di Kalimantan Timur dan Koarmada V di Ambon,” ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI AL Laksamana Pertama (Laksma) TNI Tunggul, saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (4/11/2025).

Kapal OPV buatan PT DRU KRI Lukas Rumkorem (LRK) 392 dalam ujilaut akan perkuat TNI AL di tahun 2026 (Agus Triwahyudi)
Sejauh ini, TNI AL sudah memiliki tiga Koarmada yang meliputi Koarmada I Tanjungpinang, Koarmada II Surabaya, dan Koarmada III Sorong.

“Pembentukan (dua Koarmada tambahan) sesuai dengan konsep pertahanan pulau-pulau besar dan gugusan pulau strategis,” tegas dia.

Aster KSAU Marsekal Muda Palito Sitorus mengatakan, rencana penambahan 33 satuan radar (Satrad) TNI Angkatan Udara hingga tahun 2029 tidak dilakukan secara sembarangan dalam penempatannya.

“Jadi, untuk menetapkan posisi radar itu juga tidak sembarangan,” kata Palito, saat ditemui di Halim Perdanakusuma, Makasar, Jakarta Timur, Kamis (27/11/2025).

Menurut dia, penempatan Satrad harus melalui perhitungan khusus, termasuk analisis ancaman serta kajian terhadap lokasi yang akan dipilih.

Namun, perwira tinggi (Pati) bintang dua itu menuturkan, penempatan Satrad sudah dipersiapkan oleh matranya.

“Sementara sudah mulai dipersiapkan satuan radar atau mungkin ditempatkan yang untuk mengganti radar baru ataupun ada juga yang lokasi yang baru yang baru dibuat,” kata dia.

Saat ditanya apakah penempatan Satrad tersebut termasuk center of gravity, ia membenarkannya.

Rencana penambahan prajurit TNI memang akan difokuskan pada tiga provinsi yang disebut sebagai titik berat nasional atau center of gravity, yakni Aceh, Papua, dan Jakarta.

“Betul. Jadi, semua yang menjadi arahan-arahan dari pada pimpinan, presiden dan sebagainya itu kita akomodasi dan kita sesuaikan dengan lokasi-lokasi yang memang betul-betul tempat strategis yang harus kita back up,” ucap dia.

  💥  Kompas  

TNI AU Pastikan Alutsista Udara Terawat Dengan Baik

✈ Siap digunakanPesawat latih lanjut Hawk 100 dengan nomor registrasi TL-0103 kembali bertugas ke Skadron Udara 12 di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru (TNI AU)

TNI AU memastikan seluruh alat utama sistem senjata (alutsista) udara yang dimiliki tetap terawat baik agar siap digunakan.

Upaya itu terlihat dari pemeliharaan satu pesawat tempur dan satu pesawat angkut TNI AU yang dilakukan Satuan Pemeliharaan (Sathar) 32 Depo Pemeliharaan (Depohar) 30, Malang, Jawa Timur.

Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI I Nyoman Suadnyana saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, mengatakan pesawat yang menjalani pemeliharaan yakni Casa NC-212 dengan nomor registrasi A-2107 dan Hawk nomor registrasi TL-01013.

Dua pesawat tersebut sudah dikembalikan ke skuadron masing-masing pada Kamis (18/12).

"Pesawat Casa NC-212 dengan nomor registrasi A-2107 diserahkan kepada Skuadron Udara 4, sementara Hawk dengan nomor registrasi TL-0103 kembali ke Skuadron Udara 12," kata dia saat dikonfirmasi.

Komandan Depo Pemeliharaan 30 Kolonel Tek Sudi Andojo Bangkit dalam siaran pers resmi TNI AU menjelaskan, selama proses perawatan, dua pesawat itu telah menjalani rangkaian perawatan menyeluruh, perbaikan sistem, hingga pelaksanaan uji terbang.

Seluruh tahapan perawatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku guna menjamin keselamatan dan kesiapan operasional.

Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan seluruh alutsista TNI AU dapat berfungsi dengan baik sehingga siap dikerahkan untuk misi pertahanan maupun operasi militer selain perang (OMSP). 

  ✈ antara  

Peneliti IPB Kembangkan Rompi Anti Peluru dari Limbah Sawit

Peneliti IPB menguji coba rompi anti peluru dari bahan limbah sawit di Laboratorium Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Darat, Batujajar, Bandung, Jumat (19/12/2025).(Dok.IPB)

Peneliti IPB University mengembangkan rompi anti peluru berbahan baku tandan kosong kelapa sawit (TKKS). Peneliti Pusat Studi Sawit sekaligus Dosen Departemen Fisika IPB Universi, Siti Nikmatin menjelaskan limbah sawit digunakan sebagai alternatif material kevlar, bahan utama pembuatan rompi anti peluru.

"Aslinya (rompi anti peluru) adalah 100 persen dari kevlar, lalu kami modifikasi 50 pesennya dari kelapa sawit. Jadi 50 persennya kelapa sawit, dan 50 persennya masih menggunakan kevlar, setidaknya ada substitusi 50 persen dari serat kevlar," ungkap Siti saat dihubungi, Jumat (26/12/2025).

Dia berpandangan, substitusi ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada kevlar yang berbahan sintetis berbasis kimia dan relatif mahal. Sedangkan TKKS adalah limbah industri sawit yang saat ini mudah ditemukan, serta belum dimanfaatkan secara optimal.

Keungulannya, kata Siti, serat sawit lebih ringan dibandingkan kevlar. Sehingga, dapat menekan bobot rompi yang digunakan anggota TNI.

"(Pihak) TNI juga bertanya apakah bisa 100 persen dari sawit, ini bisa namun tebal. 100 persen (bahan) dari sawit bisa, tetapi tidak memenuhi standar TNI," tutur Siti.

Adapun standar rompi anti peluru TNI mensyaratkan berat maksimal 2 kilogram, ketebalan tidak lebih dari 2 sentimeter, dengan ukuran 30 x 30 sentimeter. Karena itu, komposisi serat sawit saat ini baru bisa mencapai sekitar 50 persen.

"Tetapi, kalau dipaksa apakah 100 persen dari sawit bisa cuma tebalnya pasti 4 cm, beratnya 3-4 kg," imbuh dia.

Siti mengakui teknologi pembuatan rompi masih bersifat semi manual. Sebagian proses produksinya masih dilakukan secara manual, khususnya pada tahap pembuatan benang dan kain serat sawit.

“Untuk pengolahan sawit menjadi serat panjang sudah menggunakan mesin, begitu juga proses pembuatan kompositnya. Yang masih manual itu proses benang dan kainnya,” ujarnya.

Siti menyebut, dibutuhkan waktu satu hari untuk memproduksi rompi anti peluru dari limbah sawit. Di sisi lain, dia memastikan ketersediaan tandan kosong kelapa sawit tidak menjadi kendala. Limbah tersebut dapat diperoleh secara gratis dari pabrik kelapa sawit.

Para peneliti hanya mengeluarkan biaya untuk jasa angkut limbah sawit saja.

   Tersertifikasi  
Adapun inovasi rompi anti peluru berbahan tandan kosong kelapa sawit hasil riset tim IPB University dinyatakan lolos uji balistik dan tersertifikasi setelah diuji di Laboratorium Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Darat, Batujajar, Bandung, Jumat (19/12/2025).

Pengujian menggunakan amunisi kaliber 9×19 milimeter dari jarak tembak 5 meter, mencakup kondisi tembak kering dan basah, serta uji ketahanan terhadap tusukan dan bacokan senjata tajam.

Berdasarkan penilaian, rompi dinyatakan lulus karena mampu menahan proyektil tanpa tembus dengan tingkat deformasi atau lekukan belakang di bawah 44 mm. Performa ini dinilai sangat kompetitif dengan rentang harga pasaran rompi antipeluru level IIIA yang ada saat ini.

Menurut Siti, proyek tersebut didanai Program Dana Padanan (Kedaireka) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tahun anggaran 2024–2025. Dia berharap, rompi anti peluru bisa diproduksi massal.

"Kalau saya pribadi sebagai dosen tugasnya ya sudah sampai penelitian terbukti, tersertifikasi oleh lembaga yang terkompeten, bisa digunakan ya sudah. tetpi kan kalau untuk produksi banyak itu bukan tugas dosen, harapannya ada mitra yang bisa men-scale up ini," tutur dia.

  💥  Kompas  

BRIN Dorong N219 Jadi Solusi Konektivitas Wilayah Terpencil

  🛩 👷 Integrasi riset yang tidak hanya berhenti di laboratorium(PTDI)

PT Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memperkuat ekosistem kedirgantaraan nasional melalui kolaborasi riset yang lebih erat dengan industri.

Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala BRIN, Prof Arif Satria, saat melakukan kunjungan kerja ke fasilitas produksi PT Dirgantara Indonesia (PTDI) di Bandung, Rabu (24/12/2025).

Arif menekankan pentingnya integrasi riset yang tidak hanya berhenti di laboratorium, tetapi mampu menjawab kebutuhan nyata industri (industry-led research).

“Kita harus memastikan bahwa setiap riset di bidang kedirgantaraan memiliki dampak ekonomi dan nilai tambah nyata bagi industri nasional,” ujar Arif dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Arif, PTDI merupakan pusat gravitasi inovasi teknologi tinggi di Indonesia. Oleh karena itu, BRIN akan mendukung penuh melalui skema pendanaan riset, penggunaan fasilitas laboratorium bersama, hingga penguatan sumber daya manusia (SDM) periset.

  Fokus pada Pesawat N219
Salah satu agenda utama dalam kunjungan tersebut adalah meninjau perkembangan pesawat N219 Nurtanio, hasil kolaborasi antara BRIN dan PTDI. Pesawat bermesin ganda ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan transportasi di wilayah terpencil di Indonesia.

Arif menyebutkan bahwa N219 memiliki keunggulan kompetitif yang sulit ditandingi di kelasnya, terutama kemampuan Short Take-Off and Landing (STOL).

"N219 mampu beroperasi di landasan pacu yang pendek, kurang dari 800 meter, bahkan yang tidak beraspal sekalipun. Ini solusi kunci untuk wilayah seperti pegunungan Papua atau daerah 3T lainnya," ujarnya.

Selain itu, pesawat ini memiliki volume kabin terbesar di kelasnya dengan kapasitas 19 penumpang. Berkat sistem quick change, konfigurasi kabin dapat diubah dengan cepat untuk misi angkut kargo, evakuasi medis (medevac), hingga patroli maritim.

  Sinergi Riset dan Industri
Direktur Utama PTDI, Gita Amperiawan, menyambut baik dukungan dari BRIN. Ia menyatakan bahwa kolaborasi ini sangat penting untuk meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada produk-produk dirgantara Indonesia.

"Dengan dukungan riset dari BRIN, kami optimistis dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global kedirgantaraan," kata Gita.

PTDI merupakan satu-satunya industri dirgantara di Asia Tenggara yang memiliki kemampuan lengkap mulai dari desain, manufaktur, hingga perawatan pesawat. Selain N219, PTDI juga telah sukses memasarkan produk unggulan lain seperti CN235 dan NC212i ke pasar internasional. 

  🛩  Republika  

[Global] Korea Utara Pamer Kapal Selam Tenaga Nuklir

 Tandingi rencana Korsel Kapal selam tenaga nuklir pertama Korut (KCNA)

Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un memimpin pembangunan kapal selam rudal strategis bertenaga nuklir seberat 8.700 ton. Kabar itu dilaporkan Kantor Berita Pusat Korea (KCNA).

KCNA menyatakan kapal selam tersebut merupakan komponen inti dari "pencegahan perang nuklir" negara itu, yang dirancang untuk memberikan "serangan balasan tanpa ampun."

Laporan tersebut menggambarkan kapal selam sebagai perwujudan kebijakan pertahanan Pyongyang, yang diklaim "berdasarkan kekuatan ofensif terkuat."

Kim menyatakan kapal tersebut mewakili perubahan penting yang "menjamin diri kita sendiri dan bahkan musuh tentang tingkat pencegahan perang" yang telah dicapai.

Tujuannya adalah untuk menjamin respons yang menghancurkan terhadap serangan apa pun, dengan Kim memperingatkan musuh "akan menghadapi serangan balasan tanpa ampun jika mereka mencoba memilih opsi militer."

Pengumuman tersebut secara langsung dikaitkan oleh KCNA dengan kecaman Korea Utara terhadap rencana pengembangan kapal selam nuklir Korea Selatan sendiri, yang disebutnya sebagai "tindakan ofensif."

Hal ini menunjukkan kapal selam baru tersebut merupakan senjata taktis sekaligus sinyal strategis yang bertujuan menetralisir kemajuan yang dianggap dilakukan oleh Seoul dan sekutunya. (sya)

  👷  sindonews