Sabtu, 08 November 2025

Airbus A400M Bisa Jadi Tanker Udara

A 400M A-4001 TNI AU, tersedia tangki bahan bakar untuk pengisian di udara. (@spotting)

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pesawat angkut Airbus A400M/MRTT Alpha 4001 memiliki kemampuan untuk mengisi bahan bakar pesawat lain di udara (tanker udara).

"Ini bisa juga (menjadi) tanker udara," kata Prabowo usai penyerahan pesawat kepada TNI AU di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (3/11/2025).

Pesawat A400M ini bisa digunakan untuk air to air refuelling atau mengisi bahan bakar pesawat sambil melaju di udara.

Kepala Negara menyampaikan bahwa pesawat ini juga dapat dilibatkan dalam misi kemanusiaan, baik dalam mengangkut dan drop off bantuan logistik hingga mengevakuasi korban.

"Saya kira ini sangat mampu, tapi ini saya kira lebih nanti berpengaruh atau lebih berperan dalam evakuasi yang luka-luka, yang perlu operasi, dan sebagainya," beber Prabowo.

Oleh karenanya, ia meminta TNI untuk membuat modul operasi udara dan menambah batalion kesehatan (yonkes).

Nantinya, berbagai angkutan TNI AU termasuk Airbus A400M dapat dilibatkan untuk mendukung penanganan bencana di wilayah nasional.

"Tapi seandainya ada peristiwa kemanusiaan di mana-mana, kita juga bisa hadir. Jadi kita juga sebagai bagian dari komunitas dunia, kita harus juga bantu negara-negara dalam kesulitan," tandas Prabowo.

  Kedatangan pesawat Perancis pesanan RI  
Sebagai informasi, TNI AU resmi kedatangan armada baru dari Perancis, yakni pesawat angkut berat Airbus A400M.

Presiden Prabowo sudah menyerahkan satu unit pesawat itu kepada TNI AU.

Untuk menerbangkan pesawat tersebut, 22 personel TNI AU telah menyelesaikan pelatihan Line & Basic Category (Electrical & Avionic) Airbus A400M di Pusat Pelatihan Internasional Airbus Military and Defence, Sevilla, Spanyol.

Ke-22 personel tersebut terdiri atas lima anggota Skadron Udara 31, tiga anggota Skadron Teknik 021, serta masing-masing dua anggota dari Satuan Pemeliharaan 23 dan 15

Mereka menjalani pelatihan sejak 23 Juni hingga 15 September 2025.

  Pesan Modul Ambulans Udara  
Infografis (antara)
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan TNI AU segera memesan modul ambulans udara untuk melengkapi pesawat Airbus A400M yang baru tiba di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada 3 November 2025 pagi.

"Tadi saya diberi penjelasan, untuk C130 kita sudah punya kontainer ambulans udara. Saya perintahkan kita segera pesan modul ambulans udara untuk A400," kata Prabowo pasca penyerahan Airbus A400M, Senin.

Tak hanya itu, Prabowo juga menginstruksikan agar A400M dilengkapi dengan alat-alat untuk menghadapi kebakaran hutan.

Dengan begitu, Airbus A400M dapat melengkapi kekuatan armada udara Indonesia.

"Dan saya sudah instruksikan untuk diperlengkapi dengan alat-alat untuk menghadapi kebakaran hutan. Jadi ini nanti menambah kekuatan kita," ucapnya.

Menurut Prabowo, TNI adalah alat negara yang peranannya sangat besar dalam menghadapi bencana, kesulitan, dan masalah-masalah kepentingan masyarakat.

Terlebih, wilayah Indonesia sangat besar, seluas Bumi Eropa.

"Jadi saya kira ini akan menambah kemampuan kita. Wilayah kita sangat besar, sebesar Eropa, kemudian sekian belas ribu pulau, ya kan. Udara bagi kita sangat-sangat menentukan dan sangat penting," jelas Prabowo.

Adapun pesawat Airbus A400M didatangkan ke Indonesia untuk membangun TNI lebih efektif.

  Akan dipakai bantu Gaza  
Prabowo pun membuka peluang memanfaatkan Airbus A400M untuk mengevakuasi korban bencana di Gaza dalam misi kemanusiaan, selain melakukan drop-off makanan dan bantuan logistik.

"Semua TNI sekarang kita bangun untuk menjadi lebih efektif, tidak hanya menjaga wilayah tetapi juga mengamankan dan mendukung pembangunan nasional," tegas Prabowo.

  Berpotensi Jadi Pesawat Pembom Air TNI AU  
Pesawat A400M firefighter. (Airbus)
Pesawat angkut strategis Airbus A400M yang baru saja tiba di Indonesia, bukan hanya akan memperkuat kemampuan misi logistik dan operasi kemanusiaan TNI Angkatan Udara (TNI AU).

Pemerintah bersama Airbus Defence juga tengah mengevaluasi kemungkinan memanfaatkan pesawat angkut raksasa ini untuk membantu pemadaman kebakaran hutan di berbagai wilayah Tanah Air.

A400M tersebut resmi diserah-terimakan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin (3/11/2025), sebagai unit pertama dari total dua pesawat yang dipesan Indonesia pada tahun 2021.

Satu unit berikutnya direncanakan tiba pada 2026. Proses serah terima dilakukan setelah penyelesaian manufaktur dan pengujian akhir di fasilitas Airbus di Seville, Spanyol.

Menurut Kepala Divisi Internasional Airbus Defence and Space, Karl-Heinz Grossman, dengan kedatangan pesawat ini Indonesia bergabung sebagai operator A400M ke-10 di tingkat global.

Kami akan memberikan dukungan penuh berupa pelatihan dan layanan teknis untuk memastikan proses pengoperasian berlangsung lancar,” ujar Grossman.

Pada kesempatan yang sama, pihak Indonesia dan Airbus turut membahas kemungkinan pemasangan perangkat pemadam kebakaran dari udara (firefighting kit) yang baru dikembangkan pada armada A400M.

Perangkat modular sistem roll-on/roll-off membuat pesawat dapat dengan cepat dikonversi menjadi pesawat pembom air.

Dengan teknologi tersebut, A400M dapat membawa hingga 20.000 liter air atau cairan pemadam dalam satu misi terbang, sehingga dapat memperkuat kemampuan pengendalian kebakaran hutan di wilayah terpencil atau sulit diakses.

Apabila rencana ini terealisasi, Indonesia akan mengoperasikan salah satu pesawat multi-fungsi terbesar di kawasan yang sanggup menjalankan peran gabungan, angkut militer sekaligus penanganan karhutla skala besar.

Sebelumnya, Airbus telah menguji firefighting kit khusus untuk A400M pada 2022 lalu di Spanyol, yang memungkinkan A400M menjatuhkan hingga 20.000 liter air dalam satu lintasan.

Upaya ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya frekuensi dan skala kebakaran hutan di berbagai belahan dunia, termasuk Eropa selatan, yang dalam beberapa tahun terakhir menghadapi musim panas lebih panas dan lebih kering akibat perubahan iklim.

Airbus merancang sistem modular tanpa modifikasi permanen pada pesawat, sehingga A400M bisa tetap menjalankan fungsi militernya sembari siap beralih ke misi pemadaman bila diperlukan.

Selain itu, A400M yang diterima oleh TNI AU sudah dirancang untuk mengemban berbagai jenis operasi, termasuk pengiriman logistik, transportasi pasukan, evakuasi medis (MEDEVAC), dan penyaluran bantuan kemanusiaan pada situasi darurat.

Pesawat ini mampu mengangkut beban hingga 37 ton, mencakup kendaraan militer dan suplai bantuan, serta menjangkau seluruh wilayah Indonesia dalam satu penerbangan dengan muatan sekitar 30 ton.

Dirancang dengan kemampuan operasi fleksibel, A400M dapat mendarat di landasan pendek maupun tidak beraspal, dan juga dapat difungsikan sebagai tanker udara, memperluas jangkauan operasi penerbangan TNI AU di wilayah nasional.

  ✈️ 
Kompas  

PT DI Kembangkan Drone MALE dan Rudal Nasional

🛩  Dikunjungi Kemenko Polkam UCAV Elang Hitam sukses terbang perdana, drone MALE proyek bersama nasional (PTDI)

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) dari Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa melaksanakan kunjungan ke industri pertahanan dalam negeri PT Dirgantara Indonesia (PT DI) di Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/11).

Kunjungan tersebut dipimpin Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan Kemenko Polkam Brigjen TNI (Mar) Kresno Pratowo.

Kresno menyampaikan bahwa kunjungan bertujuan memantau isu-isu strategis terkait peningkatan dan pengembangan industri pertahanan nasional, sebagai bagian dari pengawalan program prioritas pemerintah dalam RPJMN 2025–2029, khususnya program nasional 2, yakni memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa.

Melalui pemantauan ini, kami ingin memastikan bahwa pengembangan industri pertahanan nasional berjalan sejalan dengan arah kebijakan pemerintah, terutama dalam memperkuat kemandirian bangsa di bidang pertahanan,” ujar Kresno, dikutip dari siaran pers Kemenko Polkam, Jumat (7/11).

Rudal nasional RN01 (Indonesia Defence Review)
Dalam kesempatan itu, jajaran Kemenko Polkam diterima Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko dan Direktur Produksi PT DI.

PT DI memaparkan bahwa mereka memiliki empat pilar utama, antara lain aircraft design & production, aerostructure, aircraft & engine services, engineering & weapon system.

Keempat pilar tersebut menjadi fondasi dalam kegiatan desain, produksi, perawatan, dan pengembangan sistem pertahanan berbasis teknologi tinggi,” tulis siaran pers Kemenko Polkam.

Saat ini, PT Dirgantara Indonesia juga mengandalkan tiga pesawat produksi nasional, yakni CN235-220, NC212i, dan N219.

PT DI juga tengah mengembangkan berbagai proyek unggulan seperti pesawat N219 Amphibi, Unmanned Combat Aerial Vehicle (UCAV) atau persawat nirawak tipe medium altitude long endurance (MALE) dan program rudal nasional.

Dalam setiap proses produksinya, PT Dirgantara Indonesia terus berupaya meningkatkan daya saing global dengan fokus pada peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), serta penguasaan technology readiness level (TRL) dan manufacturing readiness level (MRL) hingga siap produksi. (nma)

  🛩
IDM  

PT PAL Indonesia Perkuat Sinergi Maritim dan Pertahanan Indonesia–Rusia

 Rusia tawarkan teknologi untuk PAL CEO Kaharuddin Djenod memberikan cinderamata Kapal Selam kepada Penasihat Presiden Federasi Rusia, Patrushev Nikolai (Corcomm PAL)

Pemerintah Indonesia melalui PT PAL Indonesia memperkuat kerja sama dengan Rusia di sektor kemaritiman dan pertahanan. Langkah ini menegaskan posisi PT PAL sebagai pilar utama dalam mendorong kolaborasi strategis antarnegara untuk pengembangan teknologi dan industri maritim nasional.

Kegiatan ini ditandai dengan kunjungan kerja Delegasi Dewan Maritim Federasi Rusia ke PT PAL Indonesia pada Rabu (5/11). Kunjungan tersebut sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, di mana sektor kemaritiman menjadi prioritas utama dalam pembangunan konektivitas nasional. Fokus kebijakan tersebut mencakup peningkatan volume angkutan laut, penguatan tenaga kerja transportasi yang kompeten, serta peningkatan posisi Indonesia dalam indeks inovasi global.

Delegasi Dewan Maritim Federasi Rusia dipimpin oleh Penasihat Presiden Federasi Rusia, Patrushev Nikolai, bersama Kepala Direktorat Kepresidenan untuk Kebijakan Maritim Nasional, Vakhukov Sergey, diikuti juga oleh Asisten Deputi Konektivitas Maritim dan Udara, Balkis Kusumawati, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI. Rombongan tiba di Transformation Hall PT PAL Indonesia dan disambut langsung oleh CEO PT PAL Indonesia, Kaharuddin Djenod, beserta jajaran Direksi dan General Manager.

Dalam sambutannya, Kaharuddin Djenod menekankan bahwa kehadiran Delegasi Dewan Maritim Federasi Rusia menjadi momentum penting untuk memperluas kerja sama strategis di bidang pengembangan industri maritim, konektivitas, dan transfer teknologi pertahanan.

PT PAL butuh strategic partnership untuk dapat support bidang teknologi, supply chain, SDM dan system digital dimana itu memiliki potensi untuk kolaborasi dengan pihak Rusia. Mulai dari kapal perang, kapal komersial hingga bidang energi maritim terbarukan” ujar Kaharuddin.

Dalam forum tersebut, kedua pihak juga membahas peluang strategis dalam pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dengan melibatkan Rosatom, perusahaan nuklir terkemuka asal Rusia. Kolaborasi ini diarahkan untuk memastikan keberlanjutan dan kesiapan ekosistem industri nasional, khususnya dalam mendukung ketahanan energi di masa depan.

Selain aspek teknologi, penguatan sumber daya manusia (SDM) turut menjadi perhatian utama. PT PAL Indonesia dan pihak Rusia menjajaki kerja sama dalam bentuk program vokasi, pelatihan teknis, serta magang industri. “Kerja sama ini diharapkan mampu membuka ruang transfer pengetahuan bagi generasi muda maritim Indonesia,” tambah Kaharuddin.

Sementara itu, Penasihat Presiden Federasi Rusia, Patrushev Nikolai, menegaskan pihaknya terbuka dengan semua potensi kerja sama di bidang maritim meliputi teknologi pertahanan. “Rusia memiliki semua teknologi kapal perang yang di butuhkan, dan kita ingin membaginya dengan Indonesia lewat PT PAL yang kita tahu telah melalui perkembangan yang sangat pesat” ujar Patrushev.

Sebagai industri strategis nasional, PT PAL Indonesia berperan penting dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk memperkuat ketahanan maritim dan mengembangkan ekosistem industri pertahanan yang mandiri. Melalui kerja sama internasional yang saling menguntungkan, PT PAL terus berkomitmen menghadirkan inovasi dan kolaborasi yang memberi nilai tambah bagi pembangunan ekonomi dan kemandirian teknologi nasional.

Tentang PT PAL Indonesia: PT PAL Indonesia merupakan perusahaan manufaktur bidang maritim terbesar di Indonesia. Kami memiliki keunggulan bisnis pada kapabilitas rancang (desain) bangun kapal perang, kapal niaga, dan rekayasa umum (general engineering). Selain itu, kami juga terbilang andal dalam pemeliharaan & perbaikan (harkan) serta overhaul produk-produk maritim baik kapal perang, kapal selam, kapal niaga, serta general engineering produk energi dan elektrifikasi.

  💫 
PAL  

Jumat, 07 November 2025

Penempatan Koarmada Baru di Kaltim dan Ambon Sudah Tepat

 Tangkal ancaman laut KRI BELATI-622 (HAVELSAN)

Analisis Utama Politik Keamanan Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45), Reine Prihandoko, menilai penempatan dua Komando Armada (Koarmada) TNI Angkatan Laut di Kalimantan Timur dan Ambon sudah tepat.

Penambahan tersebut merupakan bagian dari rencana pembangunan kekuatan TNI hingga 2029, di mana TNI AL menargetkan memiliki lima Koarmada pada tahun itu.

Selain (Koarmada yang sudah dimiliki) di Riau, Surabaya, dan Sorong. Saya dengar, penambahan dua Koarmada ada di Kalimantan Timur dan Ambon. Nah, ini sangat masuk akan untuk menangkal ancaman-ancaman,” ujar Reine saat dihubungi Kompas.com, Rabu (5/11/2025).

Reine menjelaskan, arah pembangunan pertahanan Indonesia periode 2025–2029 seharusnya disusun berdasarkan dua pendekatan utama, yakni berbasis ancaman (threat-based) dan berbasis kemampuan (capability-based).

Ia mencontohkan, pendekatan threat-based dapat digunakan untuk menentukan arah pembangunan pertahanan dengan mempertimbangkan berbagai potensi ancaman yang nyata.

Indonesia, kata Reine, memiliki banyak jalur strategis global yang juga menjadi titik rawan atau choke point maritim.

Kondisi ini meningkatkan berbagai risiko di wilayah perairan nasional, seperti penyelundupan, perompakan, penculikan, perdagangan senjata, transportasi ilegal, pencurian ikan, hingga meningkatnya aktivitas kapal asing di zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Bahkan, jalur-jalur tersebut berpotensi dimanfaatkan sebagai rute operasi kelompok terorisme.

Dengan penempatan dua Koarmada baru di Kalimantan Timur dan Ambon, diharapkan bisa menangkap sejumlah ancaman tersebut.

Utamanya (ancaman) yang datang dari, mungkin sisi utara atau timur laut Indonesia. Karena kan letaknya di Kalimantan Timur dan Ambon,” jelas dia.

  KRI yang cocok  
Kapal OPV-90, KRI RHF 391 (Ist)
Dalam hal ini, Riene menganalisis jenis-jenis Kapal Republik Indonesia (KRI) yang dinilai cocok untuk ditempatkan di dua Koarmada tambahan tersebut.

Wilayah Kalimantan Timur berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi dan Selat Makasar, serta memiliki dengan Filipina dan Malaysia. Selain itu, posisinya juga berdekatan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Karena situasinya seperti itu, ancamannya mungkin lebih ke perompakan, terorisme, ada potensi konflik di situ,” ujar dia.

Karena itu, tipe KRI yang diperlukan di kawasan tersebut lebih mengarah pada kapal-kapal pengamanan perbatasan dan pelindung area laut strategis.

Selain kapal cepat rudal, mungkin ada juga korvet ringan. Karena untuk perairan terbukanya. Lalu, kapal bantu logistik atau tanker, mungkin butuh untuk (mobilitas) ke IKN,” ucap dia.

Kapal amfibi (seperti) LPD/LSD juga baiknya ada untuk dukungan kebencanaan atau evakuasi logistik,” kata dia lagi.

Ia menambahkan, kapal patroli cepat juga mutlak diperlukan untuk mengawasi wilayah pesisir, terutama di Selat Makassar dan Balikpapan.

Kalau memungkinkan, bisa juga ada kapal intelijen atau kapal survei bawah laut untuk mendeteksi aktivitas maritim di kawasan tersebut,” imbuhnya.

Meski begitu, Riene menilai wilayah Kalimantan Timur tidak terlalu membutuhkan kapal selam karena perairannya relatif dangkal.

Tapi kalau digunakan untuk operasi yang menjangkau ke utara, mendekati Filipina, keberadaan kapal selam tetap bisa mendukung,” ujarnya.

Sementara untuk wilayah Ambon, lanjutnya, karakteristiknya berbeda karena memiliki perairan terbuka ke arah selatan dan langsung menghadap Australia.

Menurutnya, jenis kapal yang sesuai di kawasan ini antara lain fregat atau korvet berukuran sedang, kapal cepat rudal, kapal amfibi, kapal bantu logistik, hingga kapal survei hidrografi.

Dan karena perairan di Maluku relatif dalam, kapal selam juga bisa dioperasikan di sana. Itu bisa memperkuat jangkauan operasi hingga ke Laut Banda dan membantu Koarmada di Sorong,” tuturnya.

Secara umum, Riene menyimpulkan, Koarmada di Kalimantan Timur akan berperan lebih defensif dengan fokus pada perlindungan IKN, pengamanan choke point, dan pengawasan perbatasan utara.

Sementara Koarmada di Ambon bisa bersifat lebih ofensif karena berada di kawasan laut dalam yang strategis menuju Pasifik dan Australia.

  Rencana penambahan kekuatan  
Ilustrasi rudal jelajah supersonik BrahMos, cocok sebagai rudal pertahanan pantai (Ist)
Diberitakan sebelumnya, TNI menargetkan kekuatan pembangunan mulai dari ratusan batalion Angkatan Darat (AD), armada Angkatan Laut (AL), hingga puluhan satuan radar (Satrad) Angkatan Udara (AU).

Pembangunan kekuatan TNI itu merupakan bagian dari implementasi Optimum Essential Force (OEF) yang menjadi amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, untuk mewujudkan postur pertahanan nasional yang adaptif dan modern.

Hal tersebut menjadi pembahasan dalam rapat koordinasi yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), pada Rabu (29/10/2025).

"Melalui Rakor ini, Kemenko Polkam memastikan arah pembangunan kekuatan TNI tahun 2025-2029 berjalan terpadu dan sejalan dengan kebijakan pertahanan nasional yang diamanatkan dalam RPJMN,” ujar Asdep Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan Kemenko Polkam Brigjen TNI (Mar) Kresno Pratowo, dalam keterangannya, Jumat (31/10/2025).

TNI AD memfokuskan penguatan pertahanan darat di wilayah perbatasan seperti Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur, serta menargetkan pembentukan 750 Batalyon Tempur (BTP) hingga 2029.

Sementara itu, TNI AL berencana membentuk lima Komando Armada (Koarmada) dan lima belas Komando Daerah Maritim (Kodaeral), serta meningkatkan modernisasi sarana dan prasarana kapal baru yang berbasis teknologi informasi hingga 2029.

Sedangkan TNI AU menargetkan pembentukan 33 Satrad hingga 2029 serta pengembangan Satuan Antariksa di bawah Kohanudnas untuk memperkuat sistem pertahanan udara nasional.

  💫 
Kompas  

2 Perusahaan Kolaborasi Riset Otak Drone Buatan Lokal

🛩  Menekan produk impor Frogs Indonesia dan PT Infoglobal Teknologi Semesta resmi menjalin kerja sama strategis dalam pengembangan Flight Control System (FCS) lokal untuk Kendaraan Udara Nirawak (UAV) (dok. Frogs Indonesia)

Dua perusahaan teknologi nasional, Frogs Indonesia dan PT Infoglobal Teknologi Semesta resmi menjalin kerja sama strategis dalam pengembangan Flight Control System (FCS) lokal untuk Kendaraan Udara Nirawak (UAV).

Langkah ini menandai komitmen kuat kedua perusahaan dalam mendorong kemandirian teknologi drone di Indonesia.

"Frogs Indonesia dan Infoglobal Teknologi Semesta sepakat untuk berkolaborasi dalam riset, pengembangan, serta pengujian FCS yang andal dan sesuai dengan kebutuhan operasional drone di berbagai sektor, mulai dari pertanian, pemetaan, hingga pertahanan," kata Chief Executive Officer (CEO) Frogs Indonesia, Adhitya Chandra, dikutip Selasa (4/11/2025).

  1. FCS adalah otak dari sebuah drone  
Untuk diketahui, FCS merupakan otak dari sebuah drone dan mempunyai peran dalam mengendalikan penerbangan, mengeksekusi perintah pilot, serta menjalankan navigasi dan misi.

"Oleh karena itu, kemampuan memproduksi FCS sendiri menjadi fondasi penting bagi kemandirian industri UAV nasional," ujar Adhitya.

  2. Pengembangan FCS jadi tantangan besar industri drone RI  
Drone WANI-23 Infoglobal dipamerkan pada IDEF 2025 (Infoglobal)
Adapun hingga saat ini pengembangan FCS masih menjadi tantangan besar bagi industri drone tanah air.

Kebutuhan drone yang terus meningkat belum diimbangi dengan ketersediaan sistem kendali penerbangan buatan dalam negeri. Sebagian besar drone yang digunakan di Indonesia masih bergantung pada produk impor.

"Dengan terjalinnya kerja sama ini, Frogs Indonesia dan PT Infoglobal Teknologi Semesta berharap dapat membuka jalan bagi lahirnya lebih banyak inovasi teknologi nasional dan memperkuat posisi Indonesia di industri drone global," kata CEO Infoglobal Teknologi Semesta, J Adi Sasongko.

  3. Kemenhub terus godok regulasi soal drone  
Sebelumnya diberitakan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan sangat siap menghadapi teknologi drone. Namun, sama dengan negara lain di dunia yang belum punya aturan tetap terkait drone, Indonesia juga terus menggodok regulasi tersebut sampai sekarang. Hal itu lantaran drone merupakan teknologi baru dan mengalami perkembangan teknologi yang begitu cepat setiap waktu.

"Regulasi itu akan berproses, peraturan itu akan berproses. Semakin data yang masuk, pengalaman mengoperasikan akan masuk, maka semakin matang, semakin mature dalam proses regulasinya. Sama seperti pesawat baru diciptakan tahun 1904, itu juga regulasinya sangat minim, sampai hari ini kita juga punya regulasi yang sangat-sangat kompleks," ujar Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub, Sokhib Al Rohman.

"Sama seperti drone, kami di Indonesia sudah menyiapkan regulasi terkait dengan remote pilotnya. Kemudian masalah registrasi kami juga sudah siap dan terkait dengan organisasi yang mengoperasikan kami siap," sambung dia.

Kemenhub juga berencana drone komersial atau Advanced Air Mobility (AAM) bisa beroperasi di Indonesia pada akhir 2026. Adapun kini Kemenhub masih menyiapkan reguasi dan infrastruktur pendukung guna menunjang pengoperasian teknologi baru dalam transportasi udara tersebut.

"Kami sudah on track dalam menyusun dan menyambut teknologi ini. Menteri Perhubungan juga sangat concern agar AAM dapat segera diterapkan. Harapannya, pada Desember 2026 sudah ada satu yang beroperasi secara komersial," kata Sokhib..

  🛩
  IDN Times  

Kamis, 06 November 2025

Media India Laporkan Indonesia Segera Beli Rudal Supersonik BrahMos

  Menunggu persetujuan Rusia Rudal jelajah supersonik bersama India-Rusia, BrahMos (Morung Express)

India dan Indonesia dilaporkan segera memfinalisasikan sebuah kesepakatan pertahanan pembelian rudal jelajah supersonik BrahMos. Menurut laporan India Today mengutip sejumlah sumber pertahanan di India, kesepakatan itu masih menunggu persetujuan dari Rusia.

Menurut sejumlah pejabat, semua negosiasi dan pembicaraan antara New Delhi dan Jakarta telah rampung, dan kesepakatan langsung ditandagangani begitu Rusia memberikan persetujuan. Jika disetujui, kesepakatan ini akan menjadi tonggak signifikan bagi ambisi ekspor alat pertahanan India, khususnya peningkatan kemampuan ekspor teknologi militer canggih ke negara mitra strategis.

Sebelumnya pada April 2023, India telah berhasil mengamankan pengadaan BrahMos oleh pemerintah Filipina senilai 375 juta dolar AS, di mana menurut kesepakatan itu, Manila akan menerima tiga baterai rudal. Sistem rudal BrahMos, dengan jarak jelajah hingga 290 kilometer dan kecepatan hingga Mach 2,8, menebalkan kemampuan pertahanan laut Filipina.

Ketertarikan Indonesia untuk membeli rudal BrahMos sejalan dengan upaya memodernisasi pertahanan dan tujuan keamanan kawasan. Potensi kesepakatan juga diperkiarakan akan memperkuat hubungan bilateral, khususnya setelah Indonesia bergabung dengan kelompok BRICS pada Januari 2024.

Dikembangkan bersama oleh Organisasi Pengembangan dan Penelitian Pertahanan India (DRDO) dan Mashinostroyenia Rusia, rudal BrahMos di antara rudal supersonic tercepat di dunia. Dikenal akan presisinya, kecepatan, dan kemampuang untuk diluncurkan dari pangkalan darat, laut dan udara, sistem rudal BrahMos telah menarik ketertarikan dari negara-negara Asia Tenggara di tengah berkembangkan dinamika geopolitik.

Pada pekan lalu, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI Donny Ermawan Taufanto menyatakan Indonesia belum membeli rudal jelajah supersonik BrahMos produksi India hingga saat ini. Meski begitu, Donny mengakui pembahasan terkait BrahMos ikut dibincangkan ketika Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan Kepala Staf Pertahanan Angkatan Bersenjata (CDS) India Jenderal Anil Chauhan pada Selasa pekan lalu.

Oh, belum,” kata Donny di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, saat jumpa pers usai pertemuan dimaksud.

Dalam pertemuan itu, menurut Donny, CDS India Jenderal Anil menyampaikan bahwa rudal BrahMos telah digunakan untuk operasi berbagai, baik ground-to-ground, ground-to-sea, ataupun air-to-ground.

Mereka (India) juga sudah memodifikasi (pesawat) Sukhoi mereka (untuk) bisa membawa BrahMos, tapi kita masih belum ada kontrak dengan India untuk BrahMos,” imbuh Wamenhan.

Selain itu, Donny menyebut Jenderal Anil sempat menawarkan untuk memodifikasi Sukhoi milik RI agar dilengkapi dengan rudal BrahMos. Namun, hal itu belum bisa direalisasikan lantaran belum ada kontrak resmi terkait BrahMos antara Indonesia dan India.

Tadi memang ditawarkan untuk bisa memodifikasi Sukhoi kita untuk bisa membawa BrahMos, ya, tapi kan kita sendiri belum, untuk membeli BrahMos juga belum,” tuturnya menjelaskan.

India sejatinya telah menjajaki peluang kolaborasi teknologi rudal BrahMos dengan RI saat Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) India Laksamana Dinesh K. Tripathi melakukan lawatan ke Jakarta pada Desember 2024. Dalam lawatan itu, Laksamana Tripathi, salah satunya, menemui KSAL RI Laksamana TNI Muhammad Ali di Markas Besar TNI AL, Cilangkap.

Laksamana Ali menjelaskan peluang kolaborasi teknologi pertahanan, termasuk perihal rudal BrahMos, memang menjadi salah satu topik diskusi dalam pertemuannya dengan Tripathi.

Walaupun demikian, Ali enggan berkomentar banyak, terutama terkait kemungkinan adanya rencana pembelian rudal BrahMos, karena urusan pengadaan alutsista menjadi kewenangan Kementerian Pertahanan.

"Untuk masalah alutsista terkait dengan rudal BrahMos, memang ini menjadi salah satu opsi, kemungkinan. Kami masih meninjau apakah itu yang akan dipilih oleh Kementerian Pertahanan, tetapi nanti semuanya Kementerian Pertahanan yang mengatur," kata KSAL di Jakarta, Selasa (17/12/2024).

  🚀 
Republika  

KKP Dapat Pinjaman Rp 5,8 T dari Spanyol

  Buat bikin kapal dan drone laut Infografis KP Orca 5, kapal hibah dari Jepang (antara)

Pemerintah Indonesia akan menggunakan pinjaman luar negeri senilai Rp 5,8 triliun dari Pemerintah Spanyol untuk memperkuat pengawasan laut nasional.

Dana ini akan membiayai pembangunan kapal pengawas dan sistem pengawasan maritim terpadu yang menjadi bagian dari proyek Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS).

Pinjaman tersebut telah disetujui Komisi IV DPR RI dengan alokasi Rp 2 triliun pada tahun anggaran (TA) 2025 sebagai tahap awal implementasi. Proyek ini ditargetkan mulai berjalan pada awal 2025 dan rampung pada akhir 2028.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan pinjaman dari Spanyol bersifat lunak dan digunakan untuk mendanai pembangunan 10 kapal pengawas baru, sekaligus pengadaan sistem pengawasan laut digital.

"Kita mendapatkan pinjaman dari Pemerintah Spanyol, pinjaman lunak untuk pembangunan kapal, di mana totalnya ada sekitar 10 unit kapal, empat kapal dibangun di Spanyol, lalu kemudian enam kapal dibangun di dalam negeri. Periodenya atau jangka waktunya kira-kira sekitar tiga tahun," kata Trenggono dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (5/11).

Trenggono menjelaskan karena pembiayaan berasal dari pinjaman luar negeri, maka seluruh proses pengadaan dilakukan melalui bidding internasional yang bersifat terbuka dan transparan.

Ia menambahkan mekanisme pembayaran proyek dilakukan bertahap, dimulai dengan pembayaran uang muka alias down payment sebesar Rp 2 triliun pada 2025.

"Pengadaannya secara internasional, ini ada bidding internasional karena pembiayaannya dari Spanyol maka bidding-nya juga internasional sangat transparan. Terus kemudian sistem pembayarannya itu bertahap," jelasnya.

"Jadi setelah ini nanti disetujui, ada sebagian sebagai uang muka yang harus dibayarkan, totalnya kira-kira sekitar Rp 2 triliun, lalu kemudian mereka mulai mengerjakan baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di Spanyol," tambahnya.

Sisa nilai proyek akan dicairkan secara bertahap sesuai kemajuan pembangunan kapal dan sistem pengawasan. Trenggono menegaskan Kementerian Keuangan menjadi pihak yang mengeksekusi penarikan pinjaman, sedangkan KKP berperan sebagai pelaksana proyek.

Selain pembangunan kapal, ruang lingkup proyek MFISS mencakup pembangunan sistem surveilans terpadu, Maritime Integrated System, Secure Data Infrastructure, Regional Monitoring Center, Intelligent Room, serta pengadaan drone dan sistem komando terintegrasi antara pusat dan daerah.

"Total investasi proyek ini mencapai Rp 5,828 triliun dengan sumber pendanaan dari pinjaman Pemerintah Spanyol. Dari jumlah tersebut, alokasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp 2 triliun kami ajukan untuk mendapat persetujuan Komisi IV DPR RI," kata Trenggono.

Trenggono menyebut sistem baru ini akan memungkinkan koordinasi data real time antara kapal pengawas, radar, satelit, dan sistem intelijen maritim sehingga pengawasan terhadap illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing bisa dilakukan lebih cepat dan berbasis bukti digital.

Ia juga menargetkan seluruh kapal pengawas dan kapal penangkap ikan nantinya terkoneksi langsung dengan pusat pengawasan nasional (war room) agar kondisi laut bisa dipantau secara langsung oleh pemerintah pusat.

"War room-nya sudah jadi, tapi kemudian masih ada yang terputus karena ada yang terkoneksi dan ada yang tidak. Mudah-mudahan di akhir 2028 itu pimpinan bisa memantau situasi laut kita lewat tablet atau ponsel saja," ujarnya.

Trenggono memastikan proyek akan dijalankan dengan prinsip good governance bekerja sama dengan Kemenkeu dan Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk memastikan penggunaan pinjaman dilakukan secara hati-hati dan efisien.

"Kami memastikan bahwa pelaksanaan proyek ini akan dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Kami bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk memastikan bahwa mekanisme penarikan pinjaman dilakukan secara hati-hati dan efisien sesuai loan agreement yang telah ditandatangani," katanya.

Komisi IV DPR RI pun menyatakan setuju atas tambahan anggaran tersebut.

"Komisi IV DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2025 sebesar Rp2 triliun yang bersumber dari pinjaman luar negeri pemerintah Spanyol guna mendukung pelaksanaan proyek MFISS untuk memperkuat pemberantasan IUU fishing dan mencegah kebocoran PNBP," ujar Titiek saat memimpin rapat yang disepakati seluruh anggota dan perwakilan KKP. (del/dhf)

  👷 
CNN  

Rabu, 05 November 2025

Republikorp Joint Venture Agreement (JVA) dengan Baykar Makina

🛩  Membangun pabrik drone Drone Republikorp (Republikorp)

Perusahaan asal Indonesia, Republikorp mengungkapkan teknologi drone bisa menjadi solusi untuk kebutuhan komersial maupun pertahanan nasional, yang sejalan dengan konsep Perisai Trisula Nusantara.

Founder Republikorp, Norman Joesoef mengungkapkan kalau drone bukan hanya tentang sebuah alat dan teknologi, melainkan tentang bagaimana upaya membangun masa depan kolaborasi lintas sektor.

Maka dari itu Republikorp berpartisipasi di ajang Indonesia Drone Expo atau IDE 2025, salah satu bagian pameran dari Indonesia Technology & Innovation (INTI) pada 28–30 Oktober 2025 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta.

"Lewat IDE 2025, Republikorp ingin ada integrasi antara inovasi, keamanan, dan kemandirian teknologi," kata Norman dalam siaran pers, Kamis (30/11/2025).

Dalam pengembangan unmanned system, Republikorp menjalin kerja sama strategis lewat Joint Venture Agreement (JVA) dengan Baykar Makina, perusahaan asal Turki pada 12 Februari 2025 lalu di Istana Kepresidenan Bogor.

Kesepakatan ini menjadi upaya penguatan kemandirian industri pertahanan nasional dengan mencakup pembangunan pabrik di Indonesia untuk memproduksi Unmanned Technology Solution canggih, termasuk TB3 Bayraktar.

UCAV TB3 (Baykar)
Lewat kolaborasi ini, Republikorp ingin melokalisasi teknologi drone, meningkatkan kapasitas industri pertahanan domestik, serta mendorong transfer teknologi dari Turki.

Langkah ini juga menjadi sebuah akselerasi bagi kemandirian dan kedaulatan teknologi Indonesia, dengan tujuan membangun ekosistem unmanned technology yang terintegrasi dan berdaya saing global.

Mereka juga siap berperan sebagai bagian dari rantai pasok global (global supply chain) dalam pengembangan teknologi drone dan sistem tanpa awak di masa depan.

Dengan prinsip dual-use, Norman memaparkan teknologi drone yang dikembangkan Republikorp tidak hanya difokuskan pada sektor pertahanan, tetapi juga diterapkan secara luas di sektor komersial melalui Aero Terra Indonesia, perusahaan nasional di bawah Republikorp yang berfokus pada solusi drone untuk industri dan pertahanan.

Aero Terra turut menjadi pionir dalam integrasi teknologi drone untuk perkebunan, pertambangan, konstruksi, konservasi lingkungan, dan pemetaan geospasial.

Teknologi serta platform yang dikembangkan Aero Terra telah digunakan oleh Topografi Angkatan Darat dan satuan-satuan TNI lainnya dalam mendukung misi pemetaan dan pengintaian taktis di berbagai wilayah.

Drone Republikorp AT-250 Pro (Republikorp)
Selain itu, Aero Terra juga memperluas lini produk mulai dari drone sprayer untuk agrikultur, drone tethered untuk pengawasan area luas, hingga solusi pemetaan dan industrial monitoring untuk mendukung efisiensi dan keselamatan kerja.

"Dengan pengalaman lapangan dan kolaborasi lintas sektor, Aero Terra berkomitmen menghadirkan teknologi drone yang presisi, aman, dan berdaya guna tinggi untuk menjadi jembatan antara inovasi sipil dan kebutuhan strategis pertahanan nasional," paparnya.

Lebih jauh, Republikorp menekankan peran sebagai penggerak inovasi Unmanned Technology Solution yang akan mendorong pemanfaatan drone secara aman, efisien, dan berkelanjutan.

Teknologi ini juga diyakini tidak hanya memperkuat kedaulatan bangsa, tetapi juga menciptakan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Indonesia di masa depan.

Drone adalah teknologi masa depan yang lintas fungsi, mulai dari pertanian, industri kreatif, hingga pertahanan. Republikorp ingin memastikan manfaat itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," pungkasnya.

Beragam produk yang dipamerkan oleh Republikorp menunjukkan penerapan lintas fungsi dari pertahanan, industri, hingga ekologi. Mulai dari AT400 untuk misi pengawasan jarak jauh, AT250Pro untuk pemetaan industri, Bramara 5.56 dengan sistem serang modular, Kamikaze Rotor yang ringkas dan presisi, hingga Mangrove Sowing Drone untuk restorasi lingkungan.

  🛩
  Suara  
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...