Jakarta ♼ Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa akan mengambil tindakan tegas terkait penyadapan yang dilakukan oleh Autralia terhadap Presiden SBY, Ibu Negara, dan sejumlah pejabat lainnya. Menurut Marty, jika penyadapan oleh Australia dianggap sebagai untuk menjaga keamanan nasionalnya, terus apa relevansi menyadap telepon Ibu negara Indonesia?
"Kan kadang-kadang isu semacam ini digunakan sebagai alasan untuk isu dan keamanan dan kedaulatan nasional Australia. Apa manfaat dan relevansi penyadapan Presiden dan ibu negara untuk alasan keamanan nasional?" kata Marty di Kantor Kemenlu di Pejambon, Jakarta Pusat, Senin (18/11).
Marty mengatakan, penyadapan ini sangat disesalkan. Hal lain yang dikemukakan Marty lainnya, apa karena Australia memiliki teknologi tinggi, terus semua informasi disadap dan diserap?
"Apa hanya karena memiliki kemampuan teknologi terus semua diserap? Silakan mereka tanya pada pemerintah Australia akan informasi yang mereka peroleh dengan cara seperti ini. Inilah yang sangat disesali," ujar Marty menjawab beberapa pertanyaan wartawan asing yang menilai Indonesia juga tahu kalau penyadapan dalam sebuah hubungan antarnegara adalah hal yang lumrah.
Dalam hal penyadapan ini, Marty mengaku, posisi Indonesia berada pihak korban. Maka menurut Marty, Indonesia akan mendengarkan penjelasan pihak Australia terlebih dahulu baru kemudian melakukan langkah-langkah lanjutan selain dengan memulangkan duta besar Indonesia di Canberra hari ini juga.
Saat ditanya apakah akan melakukan pemutusan hubungan dengan Australia. Marty tetap bersikukuh tindakan lanjutan untuk Australia setelah mendengar pandangan resmi dari Australia. Marty berjanji akan memberikan penjelasan jika ada perkembangan.
"Jangan paksa saya berandai-andai. Kita tunggu dulu tanggapan resmi dari pemerintah Australia akan hal ini. Sikap Indonesia akan tetap logis, tegas, dan terukur. Jadi silakan Australia memberikan tanggapan bijak," ujar Marty.
"Kan kadang-kadang isu semacam ini digunakan sebagai alasan untuk isu dan keamanan dan kedaulatan nasional Australia. Apa manfaat dan relevansi penyadapan Presiden dan ibu negara untuk alasan keamanan nasional?" kata Marty di Kantor Kemenlu di Pejambon, Jakarta Pusat, Senin (18/11).
Marty mengatakan, penyadapan ini sangat disesalkan. Hal lain yang dikemukakan Marty lainnya, apa karena Australia memiliki teknologi tinggi, terus semua informasi disadap dan diserap?
"Apa hanya karena memiliki kemampuan teknologi terus semua diserap? Silakan mereka tanya pada pemerintah Australia akan informasi yang mereka peroleh dengan cara seperti ini. Inilah yang sangat disesali," ujar Marty menjawab beberapa pertanyaan wartawan asing yang menilai Indonesia juga tahu kalau penyadapan dalam sebuah hubungan antarnegara adalah hal yang lumrah.
Dalam hal penyadapan ini, Marty mengaku, posisi Indonesia berada pihak korban. Maka menurut Marty, Indonesia akan mendengarkan penjelasan pihak Australia terlebih dahulu baru kemudian melakukan langkah-langkah lanjutan selain dengan memulangkan duta besar Indonesia di Canberra hari ini juga.
Saat ditanya apakah akan melakukan pemutusan hubungan dengan Australia. Marty tetap bersikukuh tindakan lanjutan untuk Australia setelah mendengar pandangan resmi dari Australia. Marty berjanji akan memberikan penjelasan jika ada perkembangan.
"Jangan paksa saya berandai-andai. Kita tunggu dulu tanggapan resmi dari pemerintah Australia akan hal ini. Sikap Indonesia akan tetap logis, tegas, dan terukur. Jadi silakan Australia memberikan tanggapan bijak," ujar Marty.
Penyadapan Jadi Ujian Kedaulatan RI
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie menyatakan, isu penyadapan yang dilakukan oleh Australia dan Amerika Serikat adalah ujian bagi Indonesia. Namun, menurutnya, tak dapat dipungkiri penyadapan yang dilakukan merupakan persoalan serius dalam hubungan diplomatik di kedua negara.
Hal ini disampaikan Marzuki saat berpidato di rapat paripurna pembukaan masa sidang II tahun sidang 2013-2014 di Gedung DPR, Senin 18 November 2013.
“Ini juga merupakan ujian bagi Indonesia di dalam memaknai kedaulatan Indonesia di hadapan para pemimpin dunia,” ujar dia.
Tapi, kata Marzuki, sebagai bangsa yang berdaulat, Indonesia sepatutnya tidak terjebak dalam kerangka pikir pragmatis demi kepentingan diplomasi semata, melainkan harus menuntaskan persoalan penyadapan ini secara tegas.
Hal ini disampaikan Marzuki saat berpidato di rapat paripurna pembukaan masa sidang II tahun sidang 2013-2014 di Gedung DPR, Senin 18 November 2013.
“Ini juga merupakan ujian bagi Indonesia di dalam memaknai kedaulatan Indonesia di hadapan para pemimpin dunia,” ujar dia.
Tapi, kata Marzuki, sebagai bangsa yang berdaulat, Indonesia sepatutnya tidak terjebak dalam kerangka pikir pragmatis demi kepentingan diplomasi semata, melainkan harus menuntaskan persoalan penyadapan ini secara tegas.
“Misalnya kepala negara meminta penjelasan langsung kepada kedua kepala negara tersebut sekaligus untuk membangun kesepakatan baru secara bilateral serta komitmen untuk menghentikan penyadapan terhadap negara lain,” kata Marzuki.
Sebelumnya, dalam jumpa pers di kantor Kementerian Luar Negeri sore ini, Menlu Marty Natalegawa menegaskan bahwa Pemerintah memutuskan memanggil pulang Dubes Indonesia untuk Australia Nadjib Riphat Kesoema menyikapi terbongkarnya penyadapan telepon Presiden RI dan sejumlah pejabat penting lainnya.
"Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memanggil pulang Dubes Indonesia di Australia untuk konsultasi," kata Marty.
Menurutnya, mustahil duta besar bisa melakukan tugas-tugasnya di tengah suasana yang mengganggu ini. "Saya telah bicara dengan presiden bahwa Dubes kembali ke Jakarta untuk konsultasi dengan pemerintah, untuk nantinya mengambil keputusan," katanya.
Hanya saja, Marty tidak menjelaskan lebih detil ihwal pemanggilan pulang itu. "Saya gunakan istilah konsultasi dengan pemerintah sambil kita evaluasi," ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.