Drone Rusia gunakan teknologi Starlink (Kyiv Post)
Penggunaan Starlink oleh militer Rusia, telah lama menjadi sumber kekhawatiran. SpaceX membantah beroperasi di Rusia dan memberlakukan pembatasan geolokasi yang menghalangi akses ke sana. Adapun Starlink merupakan perusahaan jaringan internet nirkabel yang dimiliki perusahaan AS, SpaceX.
Namun, blogger militer Ukraina Serhii "Flash" Beskrestnov menulis pada Kamis (15/1/2026), lebih banyak kendaraan udara tak berawak (UAV) Rusia kini terlihat menggunakan terminal tersebut. "Hari ini, untuk pertama kalinya, fakta pengendalian UAV BM-35 melalui Starlink tercatat," tulisnya, melampirkan gambar yang menunjukkan drone yang jatuh terhubung ke badan styrofoam drone tersebut.
Dikutip dari Kyiv Post, Beskrestnov menggambarkan laporan tersebut sebagai "masalah besar" bagi pasukan Ukraina. Pasalnya, ia mengeklaim, navigasi drone yang dibantu jaringan Starlink "tidak rentan terhadap peperangan elektronik".
"Ini adalah masalah besar bagi kami. UAV dengan jenis kendali ini tidak rentan terhadap peperangan elektronik dan secara akurat mengenai sasaran di bawah kendali operator dari Federasi Rusia," ucapnya.
Beskrestnov memperingatkan, kombinasi serupa terlihat pada drone sayap tetap Molniya Rusia, dan penggunaan Starlink yang semakin meluas oleh Moskow berarti mereka dapat segera digunakan untuk meningkatkan drone tipe Shahed. Tipe senjata pilihan Rusia yang dikembangkan Iran itu selama ini mengincar infrastruktur Ukraina.
"Sebelumnya, Starlink hanya ditemukan pada UAV Molniya. Kapan Shahed akan terbang dengan Starlink, itu hanya masalah waktu dan, mungkin, bahkan beberapa hari, bukan beberapa bulan," tulisnya.
Institut Studi Perang (ISW), dalam pembaruan tanggal 13 Januari 2026, mencatat bahwa laporan tentang drone Molniya yang dilengkapi dengan Starlink mulai muncul pada Desember 2025. ISW menyatakan, kombinasi tersebut memperluas jangkauan drone dari 50 kilometer menjadi lebih dari 230 kilometer.
ISW menyebutnya sebagai bagian dari upaya Rusia untuk "meningkatkan produksi dan inovasi drone serang murah yang telah berhasil menghasilkan efek medan perang yang menguntungkan bagi pasukan Rusia." Laporan terbaru juga menunjukkan bahwa infanteri Rusia mulai memasang terminal Starlink pada kuda.
Starlink yang memungkinkan pengguna untuk mengakses internet melalui satelit di orbit, telah menjadi alat utama bagi pasukan Ukraina yang beroperasi di daerah garis depan tanpa jangkauan menara seluler. Moskow mampu melewati sanksi internasional dan memperoleh terminal Starlink untuk upaya perangnya di Ukraina dengan membelinya dari negara ketiga, meskipun SpaceX berulang kali membantah bahwa mereka berbisnis di Rusia.
"Starlink tidak aktif di Rusia, artinya layanan tidak akan berfungsi di negara tersebut. SpaceX tidak pernah menjual atau memasarkan Starlink di Rusia, dan juga tidak pernah mengirimkan peralatan ke lokasi di Rusia. Jika toko-toko di Rusia mengklaim menjual Starlink untuk layanan di negara tersebut, mereka menipu pelanggan mereka,” tulis perusahaan tersebut dalam pembaruan Februari 2024.
Penguatan kolaborasi industri pertahanan nasional melalui PT Pindad, dengan pendekatan modernisasi alutsista yang rasional dan ekonomis dan peningkatan pada platform yang masih relevan atau pengadaan sistem baru yang lebih efisien. (Kemhan)
Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, melaksanakan rangkaian diplomasi pertahanan di Islamabad, Pakistan. Kegiatan diawali dengan pertemuan kehormatan dengan Menteri Produksi Pertahanan Pakistan, H.E. Muhammad Raza Hayat Harraj, pada Senin (12/1).
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menegaskan komitmen memperkuat kerja sama pertahanan bilateral berdasarkan Agreement on Cooperation Activities in the Field of Defence tahun 2010. Kerja sama difokuskan pada dialog strategis, pendidikan dan pelatihan militer, pengembangan sumber daya manusia, serta penguatan mekanisme melalui forum Joint Defence Cooperation Committee (JDCC).
Agenda berlanjut dengan kunjungan kehormatan kepada Chief of Defence Forces Pakistan, Field Marshal Syed Asim Munir, guna mempererat hubungan antarangkatan bersenjata serta membahas dinamika keamanan kawasan Asia Selatan dan kawasan sekitar yang memiliki kepentingan strategis dengan Indonesia.
Dalam kesempatan ini, kedua negara juga menyoroti pentingnya stabilitas regional, peningkatan interoperabilitas militer, serta potensi kerja sama industri pertahanan, termasuk peluang kolaborasi produksi dan modernisasi alat utama sistem persenjataan di masa depan.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan kunjungan ke Markas Besar Angkatan Udara Pakistan untuk bertemu Chief of Air Staff Pakistan, Zaheer Ahmad Babar Sidhu. Pertemuan ini memperkuat komunikasi antarpimpinan matra udara dan membuka ruang kolaborasi dalam pelatihan, teknologi, serta peningkatan kapabilitas pertahanan udara.
Indonesia dan Pakistan sendiri dikenal memiliki hubungan pertahanan yang erat, tidak hanya melalui kerja sama bilateral, tetapi juga melalui berbagai forum internasional dan kontribusi dalam misi perdamaian dunia.
🤝 RRI
Ilustrasi drone AS (ist)
Amerika Serikat menuntut agar Indonesia membeli drone pengawasan maritim buatan AS untuk digunakan di perairan dekat Laut China Selatan. Hal ini sebagai syarat untuk menurunkan tarif, tulis The Strait Times (14/1) yang melihat dokumen Pemerintah AS.
Berita tersebut menjadi salah satu sorotan hangat dalam hubungan diplomatik dan ekonomi antara Indonesia dan AS di awal tahun 2026 ini.
Menarik untuk mencermati sekilas berita tersebut di mana ada kewajiban yang harus dipenuhi Indonesia sebagai tindak lanjut dari disetujuinya penurunan tarif oleh pemerintahan Presiden Donald Trump dari 32% menjadi 19%.
Sebagai negara superpower, AS dapat menentukan kehendaknya, dalam hal ini terhadap Indonesia yang, tak dapat dimungkiri, memiliki kepentingan besar terhadap AS, sebagaimana banyak negara lainnya.
Informasi tentang permintaan AS terhadap Indonesia untuk mengakuisisi drone pengawasan maritim buatan AS, merupakan bagian dari tuntutan AS lainnya untuk menyeimbangkan neraca perdagangan, seperti kewajiban Indonesia untuk membeli minyak mentah dari AS senilai 15 miliar USD, impor gandum dan kedelai dari AS senilai 4,5 miliar USD, dan pembelian 50 unit pesawat Boeing.
Mencermati permintaan agar drone pengawasan maritim buatan AS digunakan di Laut China Selatan (perairan dekat Laut China Selatan), menyiratkan bahwa AS menginginkan Indonesia untuk memiliki kemampuan pengawasan yang terintegrasi dengan teknologi Barat di wilayah yang berbatasan dengan klaim sembilan garis putus-putus Tiongkok tersebut.
Meskipun dokumen rahasia menyebut “drone maritim”, spekulasi kemudian mengarah pada model seperti drone ScanEagle atau MQ-9B SeaGuardian yang memiliki jangkauan luas untuk memantau kapal-kapal asing di ZEE Indonesia.
Pada tahun 2020 lalu AS pernah menghibahkan 14 unit drone ScanEagle (senilai 28,3 juta USD atau lebih Rp 400 miliar pada saat itu) kepada Indonesia yang kemudian digunakan oleh TNI Angkatan Laut.
Sementara itu, Indonesia juga baru menerima drone ANKA dari Turkiye, di mana drone ini terlihat sudah dioperasikan oleh TNI Angkatan Udara dalam foto yang beredar.
Berita yang baru-baru ini beredar juga menyebut Indonesia berniat membeli drone intai-serang Shahpar dari Pakistan, untuk melengkapi drone CH-4 Rainbow yang dibeli dari China dan Anka-S dari Turkiye.
Sejauh ini, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto gencar melakukan pembelian sistem persenjataan dari Eropa, termasuk 42 jet tempur Rafale dari Prancis (yang rencananya akan ditambah 18 unit lagi), dan 12 drone Anka-S dari Turkiye.
Belum lagi pembelian kapal selam, kapal perang permukaan, selain (negosiasi) pembelian 48 jet tempur KAAN dari Turkiye, 42 jet tempur J-10B dari China, 40 jet tempur JF-17 dari Pakistan/China, 16 jet KF-21 Block II dari Korea, dan akuisisi sistem persenjataan lainnya bukan dari AS.
Sementara itu, rencana pembelian 24 jet tempur F-15EX (F15IDN) yang telah disetujui oleh AS sejak empat tahun lalu (Februari 2022, sebanyak 36 unit berikut kelengkapannya sesuai permintaan Indonesia) hingga saat ini belum jelas kelanjutannya.
Adapun pembelian 50 pesawat Boeing, lebih mengarah ke pesawat jet komersial untuk memperkuat maskapai Garuda Indonesia.
Di tengah rencana-rencana pembelian sistem persenjataan yang masif dari berbagai negara, tampaknya AS mulai menyentil Indonesia. (RNS)
(dispen Kopassus)
Panglima Kopassus Letjen TNI Djon Afriandi menganugerahkan Sangkur Perak kepada delapan prajurit berprestasi. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi dan keteladanan para prajurit yang dinilai telah bekerja lebih.
Dalam upacara penganugerahan tersebut, perwakilan penerima penghargaan yang hadir secara langsung adalah Serma Wardoyo dan Serma Edi Sutono. Selain kedua prajurit tersebut, penghargaan juga diberikan kepada enam prajurit lainnya yang saat ini sedang menjalankan kewajiban di daerah penugasan.
Dalam amanatnya, Djon menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para prajurit. Dia menilai para prajurit telah menorehkan prestasi gemilang dan bisa menjadi motivasi seluruh jajaran.
"Teruslah berbuat yang terbaik, tulus, dan ikhlas pada setiap penugasan," ujar Djon Afriandi kepada seluruh peserta upacara, Rabu (14/1/2026).
Salah satu sorotan utama dalam penganugerahan ini adalah kisah keberanian Serma Edi Sutono. Penghargaan Pisau Komando Perak diberikan atas aksi heroik yang dilakukannya saat pelaksanaan Latma DOLPHINE XVI-2024, dalam penerjunan freefall dari ketinggian 10 ribu kaki.
Insiden bermula ketika Serma Edi Sutono melakukan penerjunan tandem bersama rekannya, Sgt. Sabado (anggota Socom Filipina). Pada ketinggian 5.000 hingga 4.500 kaki, Serma Edi masih mendampingi rekannya dengan posisi stabil. Namun situasi berubah jadi kritis ketika memasuki ketinggian 3.000 kaki. Serma Edi menyadari bahwa Sgt. Sabado tidak sadarkan diri (blackout) di udara.
Tanpa memedulikan keselamatan dirinya sendiri, Serma Edi Sutono melakukan pengejaran di udara (mid-air chase) untuk mendekati rekannya. Dengan kecepatan tinggi dan waktu yang sangat sempit, ia berhasil menjangkau dan menarik payung utama Sgt. Sabado hingga mengembang sempurna.
Akan tetapi, aksi penyelamatan tersebut membuat Serma Edi kehilangan ketinggian aman. Saat ia berupaya mengembangkan payung utamanya sendiri, payung tersebut tidak mengembang sempurna.
Upaya darurat dengan menarik payung cadangan pun mengalami kendala serupa. Akibatnya, Serma Edi mendarat keras menabrak pohon sebelum akhirnya jatuh ke tanah.
Pengorbanan dan keberanian mengambil risiko fatal demi menyelamatkan nyawa rekan inilah yang membuat Serma Edi Sutono dinilai layak menerima penghargaan tertinggi berupa Sangkur Perak.
Selain itu, mereka yang mendapat Sangkur Perak adalah para prajurit yang berhasil dalam beberapa penugasan di wilayah Papua.
Penganugerahan Sangkur Perak ini menjadi simbol kehormatan bagi prajurit Korps Baret Merah yang telah menunjukkan loyalitas dan kinerja luar biasa dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara. (azh/dhn)
PAL Indonesia akan membangun dua unit kapal selam Scorpene Evolved di Surabaya, merupakan hasil kerjasama dengan Perancis. (Naval Group)
Pemerintah Indonesia memperluas jejaring kemitraan strategis sepanjang 2025 di tengah ketidakpastian global.
Hasilnya, RI berhasil mengantongi tujuh kerja sama di bidang pertahanan serta 16 perjanjian penegakan hukum dengan berbagai negara mitra, sebagai bagian dari strategi diversifikasi dan penguatan ketahanan nasional.
Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan penguatan kerja sama lintas sektor tersebut merupakan bagian dari strategi Diplomasi Ketahanan, yang mengintegrasikan kebijakan luar negeri dan pertahanan sebagai instrumen stabilisasi.
"Empat pertemuan 2+2 dalam satu tahun terakhir mencerminkan kesadaran strategis bahwa di tengah dunia yang semakin tidak dapat diprediksi, diplomasi dan pertahanan menjadi satu hal yang tidak terpisahkan," ujar Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 di Jakarta Pusat, Rabu (14/1/2026).
Dalam kerangka kedaulatan dan keamanan, Indonesia menyepakati tujuh kerja sama pertahanan serta 16 perjanjian penegakan hukum dengan sejumlah negara mitra, antara lain Australia, Kanada, Prancis, Turki, dan Yordania. Indonesia juga membentuk kemitraan strategis dengan Rusia dan Thailand, serta kemitraan strategis komprehensif dengan Vietnam.
Sugiono menegaskan berbagai kesepakatan tersebut bertujuan memperkuat kepastian kerja sama dan interoperabilitas antarmitra.
MT Harimau hasil kerjasama Indonesia dan Turkiye (Pindad)
"Bagi Indonesia, pertahanan tidak dibangun dengan unjuk kekuatan, tetapi melalui kepastian, pencegahan, dan membuka ruang-ruang dialog," tegasnya.
Sinergi diplomasi dan pertahanan juga tercermin dari pelaksanaan empat dialog two plus two (2+2) antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dengan negara mitra utama, yakni China, Jepang, Australia, dan Turki. Forum ini dipandang sebagai mekanisme penting untuk pengelolaan risiko strategis dan pencegahan salah hitung di tengah meningkatnya ketegangan global.
"Ketika risiko salah hitung meningkat dan persepsi menjadi faktor kunci, sinergi kebijakan luar negeri dan pertahanan adalah instrumen stabilisasi," kata Sugiono.
Di bidang ekonomi, pemerintah menekankan pentingnya ketahanan nasional melalui diversifikasi mitra dan penguatan arsitektur kerja sama. Sepanjang 2025, Indonesia menyepakati tiga perjanjian kerja sama ekonomi dengan Kanada, Peru, dan Eurasian Economic Union (EAEU), sembari mendorong penyelesaian berbagai perundingan perdagangan lainnya.
"Di dunia yang bergejolak, ketahanan ekonomi adalah daya tahan sekaligus daya tawar," ujar Sugiono.
Ke depan, pemerintah menegaskan diplomasi Indonesia akan terus diarahkan untuk memperluas kemitraan strategis, memperkuat daya tahan nasional, dan memastikan Indonesia tidak sekadar bertahan, tetapi mampu ikut menentukan arah di tengah tekanan global. (luc/luc)
Bidik Kontrak Rp 132 Triliun 
(Defend.id)
Holding Industri Pertahanan DEFEND ID yang dipimpin oleh PT Len Industri (Persero) menegaskan langkah agresifnya dalam memperkuat daya saing industri pertahanan nasional melalui penetapan strategi operasional perusahaan tahun 2026. Strategi ini dirancang secara terarah, adaptif, dan berkelanjutan guna memastikan DEFEND ID tetap relevan di tengah dinamika industri pertahanan dan nonpertahanan, baik di tingkat nasional maupun global.
Direktur Utama Holding DEFEND ID, Joga Dharma Setiawan, menyampaikan bahwa perumusan strategi 2026 dilakukan secara komprehensif dengan mengacu pada Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), aspirasi pemegang saham, serta analisis menyeluruh terhadap kondisi internal dan eksternal perusahaan.
“Strategi 2026 kami rumuskan ke dalam Corporate Strategic Scenario (CSS) dan diterjemahkan ke dalam tujuh pilar utama, mulai dari penguatan bisnis, inovasi produk dan layanan, hingga transformasi proses bisnis, SDM, dan teknologi informasi sebagai penggerak utama bisnis,” ujar Joga.
Tujuh pilar strategis tersebut menjadi fondasi utama dalam menjaga ketahanan bisnis DEFEND ID sekaligus mendorong akselerasi pertumbuhan di tengah tantangan global yang kian kompleks. Pendekatan ini dirancang agar perusahaan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar, kebutuhan teknologi, serta tuntutan efisiensi yang semakin tinggi.
Untuk memastikan target 2026 dapat tercapai, DEFEND ID telah menyiapkan sejumlah langkah operasional strategis. Langkah tersebut meliputi optimalisasi proyek pertahanan dan nonpertahanan, percepatan realisasi kontrak baru, peningkatan burn rate operasional, penguatan struktur keuangan, serta streamlining anak usaha guna menciptakan struktur bisnis yang lebih efisien dan bankable.
“Kami juga fokus pada penguatan kapasitas produksi, digitalisasi proses bisnis, serta peningkatan kompetensi SDM agar seluruh lini perusahaan bergerak lebih agile dan produktif,” lanjut Joga.
Sebelum strategi tersebut ditetapkan, DEFEND ID melakukan evaluasi internal secara menyeluruh. Evaluasi ini mencakup analisis kinerja keuangan, efisiensi biaya, struktur permodalan, kapabilitas sumber daya manusia, kesiapan teknologi, hingga efektivitas proses bisnis di seluruh entitas holding. Hasil evaluasi tersebut menjadi pijakan utama dalam menyusun strategi perbaikan dan penguatan di setiap lini usaha.
Dari sisi peluang, DEFEND ID melihat prospek bisnis yang signifikan seiring meningkatnya belanja pertahanan nasional, hadirnya proyek strategis pemerintah, serta peluang ekspansi ke sektor komersial dan nonpertahanan. Kawasan Asia Pasifik dan Afrika menjadi fokus utama pengembangan pasar.
“Pasar Asia Pasifik dan Afrika menjadi fokus kami, seiring dengan peluang kontrak pertahanan baru dan proyek lintas kementerian, seperti Kementerian Pertahanan, Perhubungan, ESDM, hingga Kementerian Komunikasi dan Informatika,” jelas Joga.
MPCS KRI PBS 321. (Ficantieri)
KRI Prabu Siliwangi-321 menjalani sea trial perdana, dari Fincantieri menuju dermaga North Side Arsenale Italian Navy.
Kegiatan ini menjadi pelayaran pertama kapal bersama pengawak baru di bawah komando Komandan KRI Prabu Siliwangi-321 Kolonel Laut (P) Kurniawan Koes Atmadja, Kamis (8/1/2026).
Sebelum pelaksanaan, Komandan KRI memimpin briefing kepada seluruh Prajurit guna menekankan aspek keselamatan, pembagian tugas jaga, serta tahapan Sea Trial yang akan dilaksanakan.
Selama pelayaran, pengujian difokuskan pada pengecekan fungsi sistem utama kapal, meliputi sistem pendorongan, kemudi, navigasi, dan komunikasi internal.
Kapal diuji pada berbagai variasi kecepatan dan manuver untuk mengenali karakteristik kapal sekaligus melatih koordinasi antar bagian, khususnya antara anjungan dan kamar mesin.
Sea Trial ini dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran langsung bagi pengawak baru agar mampu memahami prosedur pengoperasian kapal secara terpadu dan profesional.
Komandan KRI menyampaikan evaluasi singkat dan menegaskan bahwa Sea Trial perdana ini merupakan tahap awal pembentukan soliditas tim serta penguasaan kapal secara menyeluruh.
Hasil kegiatan menunjukkan kesiapan awal yang baik dari pengawak, yang selanjutnya akan ditingkatkan melalui rangkaian Sea Trial lanjutan hingga kapal dinyatakan siap beroperasi.
Dalam berbagai kesempatan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menegaskan bahwa modernisasi Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) yang dilakukan secara berkelanjutan merupakan bukti nyata komitmen TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah perairan Indonesia.
JF-17 Thunder Angkatan Udara Pakistan (DSA)
Menteri Pertahanan Indonesia bertemu dengan kepala angkatan udara Pakistan di Islamabad untuk membahas potensi kesepakatan yang mencakup penjualan jet tempur dan drone pembunuh ke Jakarta, kata tiga pejabat keamanan yang mengetahui pertemuan tersebut pada hari Senin.
Pembicaraan tersebut terjadi ketika industri pertahanan Pakistan bergerak maju dengan serangkaian negosiasi pengadaan pertahanan, termasuk kesepakatan dengan Tentara Nasional Libya dan tentara Sudan, dan berupaya untuk memantapkan diri sebagai pemain regional yang cukup besar.
Salah satu sumber mengatakan pembicaraan tersebut berpusat pada penjualan jet JF-17, pesawat tempur multi-peran yang dikembangkan bersama oleh Pakistan dan China, dan drone yang dirancang untuk pengawasan dan menyerang target.
Dua sumber lainnya mengatakan pembicaraan tersebut berada pada tahap lanjut dan melibatkan lebih dari 40 jet JF-17. Salah satu dari mereka mengatakan Indonesia juga tertarik pada drone Shahpar Pakistan.
Sumber-sumber tersebut tidak membagikan diskusi apa pun tentang jadwal pengiriman dan berapa tahun kesepakatan yang diusulkan akan berlangsung.
Baik Kementerian Pertahanan Indonesia maupun militer Pakistan mengkonfirmasi pertemuan antara Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin dan Marsekal Udara Pakistan Zaheer.
"Pertemuan tersebut berfokus pada pembahasan hubungan kerja sama pertahanan secara umum, termasuk dialog strategis, penguatan komunikasi antar lembaga pertahanan, dan peluang kerja sama yang saling menguntungkan di berbagai bidang dalam jangka panjang," kata juru bicara Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Rico Ricardo Sirait kepada Reuters, menambahkan bahwa pembicaraan tersebut belum menghasilkan keputusan konkret.
Militer Pakistan menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa "pertemuan tersebut berfokus pada hal-hal yang menjadi kepentingan bersama, dinamika keamanan regional dan global yang berkembang, dan penjajakan jalan untuk meningkatkan kerja sama pertahanan bilateral".
Menggantikan Armada Yang Tua
Satu sumber keamanan tambahan yang mengetahui pembicaraan pengadaan militer mengatakan Pakistan sedang membahas penjualan jet JF-17 Thunder, sistem pertahanan udara, pelatihan untuk pejabat angkatan udara Indonesia tingkat junior, menengah, dan senior, serta staf teknik.
"Kesepakatan dengan Indonesia sedang dalam proses," kata Marsekal Udara purnawirawan Asim Suleiman, yang tetap mendapat informasi tentang kesepakatan angkatan udara, kepada Reuters, menambahkan bahwa jumlah jet JF-17 yang terlibat mendekati 40.
Presiden Indonesia Prabowo Subianto berada di Pakistan bulan lalu untuk kunjungan dua hari guna membahas peningkatan hubungan bilateral, termasuk pertahanan.
Indonesia telah memesan sejumlah jet tempur dalam beberapa tahun terakhir, termasuk 42 jet Rafale buatan Prancis senilai $ 8,1 miliar pada tahun 2022 dan 48 jet tempur KAAN dari Turki tahun lalu untuk memperkuat angkatan udaranya dan mengganti armada angkatan udaranya yang sudah tua.
Jakarta juga mempertimbangkan untuk membeli jet tempur J-10 buatan China dan sedang dalam pembicaraan untuk membeli jet F-15EX buatan AS.
Industri Pertahanan Pakistan Yang Berkembang
Drone UCAV Shahpar III (Army Recognition)
Minat terhadap program pengembangan senjata militer Pakistan telah meningkat sejak jet-jetnya dikerahkan dalam konflik singkat dengan India tahun lalu.
JF-17 telah menjadi pusat perhatian yang meningkat tersebut, termasuk dalam kesepakatan dengan Azerbaijan dan pakta senjata senilai $ 4 miliar dengan Tentara Nasional Libya.
Pakistan juga mengincar pakta pertahanan dengan Bangladesh yang dapat mencakup jet latih Super Mushshak dan JF-17, seiring dengan membaiknya hubungan dengan Dhaka.
Reuters juga melaporkan bahwa Islamabad sedang bernegosiasi dengan Riyadh untuk kesepakatan pertahanan yang nilainya bisa mencapai antara 2 miliar hingga 4 miliar dolar AS dan melibatkan konversi pinjaman Saudi menjadi pasokan militer.
Bahas penguatan inhan hingga penempatan Athan (Dok. Kemhan)
Dirjen Strahan Kemhan Mayjen TNI Agus Widodo, S.IP., M.Si., mendampingi Menhan RI pada kunjungan resmi ke Kemhan Bosnia dan Herzegovina. Menhan RI beserta delegasi di terima langsung oleh Menhan Bosnia dan Herzegovina H.E. Zukan Helez, di Kementerian Pertahanan Bosnia dan Herzegovina, Sarajevo, Minggu (11/1/2026).
Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral serta menjajaki pengembangan kerja sama strategis di bidang pertahanan.
Dalam diskusi pertahanan, kedua Menhan membahas dinamika lingkungan strategis regional dan global serta menegaskan pentingnya kerja sama pertahanan dalam menjaga stabilitas, perdamaian, dan keamanan dunia.
Selanjutnya, dalam konferensi pers pertemuan antara kedua Menhan menghasilkan komitmen kuat untuk meningkatkan kerja sama bilateral di berbagai bidang pertahanan. Fokus utama mencakup penguatan industri pertahanan, pendidikan militer, transfer teknologi, serta dukungan bersama bagi upaya misi kemanusiaan dan perdamaian, di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai wujud kontribusi bersama terhadap perdamaian dan stabilitas global.
Sebagai hasil konkret dari pertemuan tersebut, pejabat tinggi pertahanan kedua negara menandatangani Joint Statement yang menegaskan kesepakatan untuk meningkatkan kerja sama pertahanan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Kerja Sama Pertahanan dalam waktu sesegera mungkin, dan penjajakan penempatan atase pertahanan Bosnia di Indonesia, sebagai langkah peningkatan hubungan diplomatik militer kedua negara.
Hal ini menjadi bukti keseriusan kedua negara membangun kemitraan strategis yang saling menguntungkan dan berbasis kepercayaan.
Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangkaian kunjungan kerja di Bosnia dan Herzegovina, Menhan RI beserta delegasi juga melaksanakan kunjungan ke fasilitas industri pertahanan Pretis.
Kunjungan Menhan RI ini menegaskan kebijakan pertahanan Indonesia yang terbuka terhadap penguatan kerja sama pertahanan dengan mitra internasional, sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, serta diharapkan segera ditindaklanjuti guna mendukung kepentingan pertahanan kedua negara dan perdamaian dunia.
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, bersama Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, memimpin pertemuan perdana Menteri Luar Negeri-Menteri Pertahanan (2+2) Indonesia- Türkiye, bersama dengan Menteri Luar Negeri Türkiye, Hakan Fidan, dan Menteri Pertahanan Türkiye, Yaşar Güler (9/1). (Dok. Kementrian Luar Negeri)
Kunjungan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin ke Aselsan mengindikasikan pergeseran strategis dalam konteks kerja sama pertahanan antara RI dan Turki. Hal itu disampaikan pengamat pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi.
"Jika sebelumnya hubungan ini didominasi oleh kerja sama G-to-G (antarpemerintah) dan pembelian alutsista jadi, kini arahnya bergerak ke fase yang lebih matang dan kompleks, yaitu kolaborasi industri (B-to-B) melalui skema joint venture," ujar dia, Sabtu (10/1/2026).
Seperti diketahui, di antara poin kerja sama pertahanan Indonesia-Turki adalah pembentukan joint venture antara Aselsan dengan salah satu perusahaan swasta asal Indonesia, Republikorp.
Menurut Khairul, pelibatan Republikorp dalam kesepakatan joint venture dengan Aselsan, yang merupakan perusahaan pertahanan milik negara Turki, memberikan sinyal kesadaran negara. Dalam hal ini, pemerintah agaknya memafhumi keterbatasan badan usaha milik negara (BUMN) dalam menyerap teknologi secara cepat.
"Langkah ini juga merupakan trade-off strategis sehingga fleksibilitas swasta tetap harus diimbangi dengan kontrol negara yang ketat. Apalagi, mengingat teknologi yang dipertukarkan ini menyangkut sistem pertahanan dan kedaulatan data," jelas Khairul.
Kedalaman transfer teknologi akan menjadi tantangan utama dalam joint venture Aselsan-Republikorp dari sisi Indonesia. Sebab, Aselsan dapat dikatakan menguasai teknologi yang menjadi "saraf dan otak" militer, seperti C4ISR, radar, avionik, dan perang elektronika.
"Pertanyaan kuncinya adalah, apakah kerja sama ini hanya menjadikan Indonesia basis perakitan, atau benar-benar mencakup penguasaan desain sistem, source code tertentu, serta kemampuan modifikasi mandiri sesuai doktrin operasi TNI?" ucap Khairul.
Ia juga menyoroti orkestrasi ekosistem industri pertahanan nasional. Masuknya joint venture tersebut diharapkan dapat melengkapi, bukan menggeser, peran BUMN pertahanan sebagai lead integrator.
Khairul memandang, pemerintah perlu bertindak sebagai dirigen supaya tidak terjadi duplikasi investasi atau kanibalisasi, dengan pembagian peran yang jelas antara BUMN dan swasta nasional dalam rantai pasok pertahanan.
Dilihat dari sisi geopolitik dan keamanan pasokan, menurut Khairul, pendalaman kerja sama industri dengan Turki adalah langkah diversifikasi yang rasional. Bagaimanapun, hal itu masih dengan catatan.
"Keberhasilannya akan mensyaratkan dua hal, yaitu regulasi turunan yang tegas untuk mengawasi joint venture swasta–asing di sektor sensitif, serta kesiapan absorptive capacity SDM nasional. Tanpa itu, alih teknologi berisiko berhenti sebagai simbol, bukan fondasi kemandirian pertahanan," tukas dia.
Pada Jumat (9/1/2026), Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin mengadakan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Turki Yasar Guler, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Turki, dan Presidency of Defense Industries (SSB) di Ankara, Turki.
Dalam pertemuan tersebut, kedua negara membahas penguatan kerja sama pertahanan Indonesia-Turki yang telah terjalin erat selama ini. Baik Sjafrie dan Guler sepakat mengembangkan industri pertahanan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta penguatan hubungan antarlembaga pertahanan kedua negara.
Usai pertemuan, Menhan Sjafrie meninjau kompleks industri pertahanan Aselsan di kota yang sama. Hal itu guna memperoleh gambaran umum mengenai kapabilitas dan perkembangan teknologi pertahanan yang dimiliki Turki. Kunjungan itu menjadi bagian dari upaya memperluas pemahaman dan membuka peluang kerja sama yang lebih konkret di masa mendatang.
Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin menerima cenderamata helm pilot jet tempur KAAN di kompleks Aselsan, Ankara, Turki, Jumat (9/1/2026).
Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin melakukan kunjungan ke kompleks industri pertahanan Aselsan, Ankara, Turki, Jumat (10/1/2026). Sjafrie melihat berbagai produk Aselsan, termasuk sistem antidrone, sistem pertahanan udara (hanud), radar dan torpedo, hingga mock up jet tempur KAAN.
Dalam video yang dilihat Republika, didampingi Menhan Turki Yasar Guler, Sjafrie dengan saksama memerhatikan berbagai produk terkini Aselsan. Kunjungan diakhiri dengan pemberian cenderamata helm pilot jet tempur generasi kelima KAAN yang diserahkan Guler ke Sjafrie. Bahkan, helm karya Aselsan tersebut tertulis nama "Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin" dan bendera Turki-Indonesia.
"Helm pilot (KAAN)," kata Karo Infohan Setjen Kemenhan Brigjen Rico Ricardo Sirait saat dikonfirmasi Republika di Jakarta, Sabtu (10/1/2026). Momen penyerahan helm dilakukan Guler ke Sjafrie didampingi CEO Aselsan Ahmet Akyol dan Sekretaris Industri Pertahanan Turki (SSB) Haluk Gorgun.
Dikutip dari akun X @avionot, kontrak pembelian 48 unit jet KAAN sudah mencakup masalah mesin. "Indonesia bergantung pada persetujuan mesin AS untuk menerima pengiriman pesawat KAAN yang telah dibelinya? Perjanjian ekspor final yang ditandatangani dengan Indonesia merencanakan pengiriman pesawat tersebut dengan mesin TEI-TF35000 buatan Turki," demikian keterangannya.
Dalam pertemuan tersebut, kedua negara membahas penguatan kerja sama pertahanan Indonesia-Turki yang telah terjalin erat selama ini. Baik Sjafrie dan Guler sepakat mengembangkan industri pertahanan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta penguatan hubungan antarlembaga pertahanan kedua negara.
Indonesia dan Turki menegaskan komitmen untuk terus mendorong kerja sama yang saling menguntungkan dan berorientasi jangka panjang. Menhan Sjafrie menekankan, Indonesia memandang Turki sebagai mitra strategis dalam upaya memperkuat kemandirian pertahanan nasional.
"Kerja sama diarahkan untuk mendukung pembangunan ekosistem industri pertahanan yang berkelanjutan, peningkatan profesionalisme prajurit, serta penguatan kapasitas pertahanan dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis global," ucap Sjafrie dalam siaran pers.
