Presiden Palestina Mahmoud Abbas (kanan) bertemu Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Federica Mogherini di Ramallah, Tepi Barat, Sabtu (8/11). (REUTERS/Osama Falah/Palestinian President Office (PPO)/Handout via Reuters)Kepala urusan luar negeri Uni Eropa Federica Mogherini Sabtu menyerukan pembentukan negara Palestina, dengan menyatakan dunia "tidak dapat membiarkan" perang lagi di Gaza.
"Kami memerlukan satu negara Palestina -- itu tujuan akhir dan ini sikap dari semua Uni Eropa," kata Mogherini dalam kunjungannya ke Gaza, yang mengalami kerusakan berat dalam konflik ketiganya dalam enam tahun.
Hamas yang berkuasa di Gaza dan Israel bertempur selama 50 hari Juli dan Agustus yang menyebabkan 2.140 orang Palestina dan lebih 70 orang Israel meninggal.
Kunjungan Mogherini terjadi manakala ketegangan Israel-Palestina memuncak di Jerusalem Timur yang dicaplok tempat bentrok-bentrok hampir tiap hari terjadi di kawasan-kawasan di dekatnya.Ia berharap Gaza akan terhindar dari konflik besar lagi.
"Tidak hanya warga Gaza yang tidak mengehendaki perang keampat, seluruh dunia tak menghendaki ini," kata dia.
"Kita tidak dapat hanya duduk dan menunggu. Jika kita duduk dan menunggu ini akan berlanjut selama 40 tahun lagi. Kita harus bertindak sekarang," kata Mogherini, mantan menteri luar negeri Itali yang baru-baru ini menggantikan Catherine Ashton sebagai diplomat tertinggi Uni Eropa.
Pihak Palestina berjuang mendirikan negara di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki Israel dengan Jerusalem Timur sebagai ibu kota.
Swedia bulan lalu menjadi anggota pertama EU di Eropa Barat secara resmi mengakui negara Palestina.
Ditanya apakah EU mungkin melakukan hal sama, Mogherini mengatakan bahwa langkah seperti itu "bukan termasuk di antara kompetensi" dari blok yang beranggota 28 negara itu, demikian AFP.(Uu. M016)
UE usulkan satu ibukota dua negara bagi Palestina-Israel
Dokumentasi seorang pengunjung berjalan menuju Kubah Shakhrah saat memasuki wilayah yang dikenal dengan Bait Allah bagi umat Kristen, Al Haram Asy Syarif bagi (Islam) dan Baitul Maqdis (Yahudi) di Kota Tua Yerusalem, Minggu (19/10). Yerusalem adalah kota penting bagi tiga agama besar dunia, Kristen, Islam, dan Yahudi. (REUTERS/Ammar Awad)Kepala urusan luar negeri Uni Eropa, Federica Mogherini, Sabtu, mendesak agar Yerusalem dijadikan sebagai ibukota bagi dua negara, yaitu Israel dan Palestina, pada masa depan.
"Saya berpendapat Yerusalem dapat dan harus dijadikan sebagai ibukota dua negara," kata Mogherini, kepada sejumlah wartawan, di Ramallah.
Status kepemilikan Yerusalem adalah salah satu persoalan sensitif yang selalu menjadi penghalang tercapainya kesepakatan damai antara Israel dengan Palestina selama puluhan tahun.
Palestina di satu sisi berupaya mendirikan negara merdeka di wilayah Tepi Barat dan Gaza dengan Yerusalem bagian timur sebagai ibu kota. Sementara Israel di sisi lain mengklaim sepenuhnya kepemilikan atas kota suci tersebut.
Usulan Mogherini muncul di tengah terus memanasnya situasi karena rencana Israel mendirikan pemukiman baru di Yerusalem timur dan tuntutan kelompok ekstrimis Yahudi atas hak melakukan ritual agama di Masjid Al-Aqsa.
Selain itu kekerasan juga terus terjadi. Pihak kepolisian menembak mati seorang pemuda Arab berkewarganegaraan Israel saat hendak melindungi anggota keluarga yang ditangkap.
Pihak kepolisian mengatakan bahwa pembunuhan dilakukan setelah mereka mengeluarkan tembakan peringatan. Namun pihak keluarga membantahnya dan menuduh sebaliknya.
Kematian pemuda Kheir Hamdan tersebut memicu demonstrasi oleh ratusan orang di tempat Hamdan akan dikuburkan.
Penembakan Hamdan terjadi setelah bentrok antara pihak kepolisian Israel dengan pemuda Palestina di Yerusalem timur.
Untuk meredakan situasi yang terus memanas itu, Menteri Pertahanan Israel, Moshe Yaalon, mengatakan, warga Yahudi --yang selama ini hanya diizinkan mengunjungi Masjid Al-Aqsa-- tidak akan diberi wewenang beribadah di sana.
Sementara Presiden Palestina, Mahmud Abbas, mendesak komunitas internasional untuk memastikan bahwa tuntutan warga ekstrimis Yahudi dan rencana pembangunan pemukiman di Yerusalem timur tidak menjadi kenyataan demi menghindari kerusuhan lebih lanjut.
Di sisi lain, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, Jumat, membantah tuduhan Uni Eropa yang menyatakan bahwa pembangunan pemukiman adalah akar masalah.
"Saya membantah klaim yang menyatakan bahwa akar dari konflik yang terus terjadi ini disebabkan karena pembangunan pemukiman. Selain itu, Yerusalem adalah ibu kota kami dan oleh karena itu bukan merupakan tempat pemukiman," kata Netanyahu.
Netanyahu juga mengeluarkan surat perintah penghancuran rumah milik warga Palestina yang terlibat dalam serangan anti-israel.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.