MPCS KRI PBS 321 sea trial di Italia. (TNI AL)
KRI Prabu Siliwangi-321 melaksanakan penembakan perdana Meriam Sovraponte 76 mm dalam rangka pelayaran uji coba structural firing sebagai bagian dari rangkaian sea going lanjutan atau uji coba tahap lanjut, Kamis (22/1).
Kegiatan ini bertujuan untuk menguji kekuatan struktur kapal, integrasi sistem senjata, serta memastikan seluruh sistem mekanis dan elektrikal berfungsi sesuai dengan spesifikasi teknis.
Penembakan perdana tersebut merupakan tahapan penting dalam proses uji coba kapal perang, di mana respons struktur kapal, tingkat getaran, dan stabilitas platform senjata diamati secara menyeluruh.
Evaluasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan awak kapal serta efektivitas sistem persenjataan saat kapal memasuki tahap operasional selanjutnya.
Selain pelaksanaan structural firing, pada pelayaran uji coba ini juga dilaksanakan uji coba peran sekoci guna menguji kesiapan sistem penurunan dan pengoperasian sekoci.
Melalui rangkaian uji coba tersebut diharapkan kesiapan personel pengawak KRI Prabu Siliwangi-321 semakin bertambah guna memasuki tahapan operasional berikutnya, serta mampu mendukung tugas-tugas TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan dan keamanan perairan nasional.
Kontak senjata tewaskan beberapa OPM
Ilustrasi (Istimewa)
Satuan Tugas (Satgas) Komando Operasi (Koops) TNI Habema merebut markas utama Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap XVI/Yahukimo dalam patroli keamanan di Jalan Gunung, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Kamis (22/1/2026).
Patroli keamanan tersebut telah dimulai sejak Rabu malam (21/1/2026) sebagai tindak lanjut atas berbagai ancaman dan aksi kelompok separatis bersenjata OPM yang dinilai mengganggu stabilitas keamanan di wilayah tersebut.
Panglima Koops Habema, Mayjen TNI Lucky Avianto menyatakan, keberhasilan tersebut merupakan wujud komitmen TNI dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman kelompok bersenjata.
"Keberhasilan merebut dua markas OPM Kodap XVI/Yahukimo ini menunjukkan kesiapsiagaan dan profesionalisme prajurit TNI di medan operasi," kata Lucky dalam keterangannya, Sabtu (24/1/2026).
"Penguasaan Jalan Gunung menjadi langkah strategis untuk memutus ruang gerak dan jalur logistik OPM serta menjamin keamanan masyarakat di wilayah Yahukimo,” tegasnya.
Sejumlah aksi yang kerap terjadi di kawasan Jalan Gunung antara lain penembakan pesawat, penembakan kendaraan aparat, pembakaran sekolah, hingga penembakan terhadap warga sipil.
Dalam pelaksanaan patroli, Satgas Koops TNI Habema melakukan infiltrasi ke dua lokasi yang diduga menjadi basis utama OPM, yakni Markas Sisibia dan Markas Yalenang.
Pada Kamis dini hari, pasukan TNI terlibat kontak tembak dengan kelompok OPM yang sedang melakukan patroli di sekitar lokasi.
Dari hasil kontak tembak tersebut, beberapa anggota OPM Kodap XVI/Yahukimo dilaporkan tewas, termasuk salah satu tokoh penting kelompok tersebut.
Selain itu, Satgas Koops TNI Habema juga berhasil mengamankan sejumlah pucuk senjata api.
Tak hanya senjata api, aparat turut menemukan dan menyita berbagai barang bukti lainnya, seperti amunisi, puluhan selongsong peluru, alat komunikasi, perangkat navigasi, telepon genggam, senjata tajam, perlengkapan panah, bendera Bintang Kejora, serta dokumen milik TPNPB Kodap XVI/Yahukimo.
Setelah kontak tembak berakhir, Satgas Koops TNI Habema berhasil menguasai Markas Sisibia dan Markas Yalenang yang selama ini diduga menjadi pusat kegiatan OPM Kodap XVI/Yahukimo.
Lucky mengatakan, patroli keamanan tersebut dapat berjalan dengan aman dan terkendali berkat dukungan seluruh elemen masyarakat.
Ke depan, TNI berharap upaya ini mampu melemahkan kekuatan OPM sekaligus meningkatkan rasa aman bagi warga di Kabupaten Yahukimo dan sekitarnya.
Ranpur Harimau, hasil kerjasama Pindad - FNSS (Pindad)
Kondisi geopolitk belakangan ini terus memanas. Perseteruan antar negara itu perlu diantisipasi dengan terus memperkuat alat utama sistem persenjataan (alutsista). Untuk mencegah potensi embargo alutsista di tengah-tengah situasi saat ini, industri pertahanan (inhan) dalam negeri bisa menjadi solusi.
Menurut Direktur Teknik PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia (NKRI) Zaenal, kemandirian inhan dalam negeri bisa mengurangi ketergantungan impor alutsista dari luar negeri. Hal itu menjadi sangat penting untuk memastikan supply chain pertahanan tetap stabil di tengah dinamika geopolitik dan potensi embargo.
Zaenal mengingatkan kembali, pada 1995-2005 Indonesia sudah pernah merasakan embargo senjata yang diberlakukan oleh Amerika Serikat (AS).
Akibatnya pemerintah mau tidak mau harus mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan alutsista dan suku cadangnya. Dia tidak ingin hal serupa terulang.
”Kemandirian industri pertahanan karenanya menjadi prasyarat sistem pertahanan yang kuat dan maju. Keuntungan lainnya adalah dampak positif bagi perekonomian dan penguasaan teknologi dalam negeri,” ungkap dia dalam keterangan resmi pada Rabu (21/1).
Presiden Prabowo Subianto, kata Zaenal, pernah menekankan pentingnya kemandirian inhan dalam negeri. Hal itu disampaikan secara terbuka oleh Prabowo saat masih bertugas sebagai menteri pertahanan (menhan). Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan alutsista, melainkan juga demi pergerakan ekonomi.
”Anggaran pertahanan yang dialokasikan untuk produk dalam negeri akan berputar kembali di ekonomi nasional dan mendorong inovasi teknologi lokal,” ujarnya.
KRI BPD 322, hasil kerjasama Babcock - PAL. (Deni)
Tidak hanya itu, kemampuan memproduksi alutsista sendiri bisa menciptakan deterrent effect bagi negara lain. Negara dengan inhan yang maju dinilai lebih tangguh karena mampu memasok kebutuhan militernya sendiri tanpa khawatir terhadap akses alutsista dari luar negeri.
”Itu meningkatkan posisi tawar Indonesia secara diplomatis. Pemerintah Indonesia telah menempatkan kemandirian pertahanan sebagai visi strategis jangka panjang,” kata dia.
Lebih lanjut, Zaenal menyampaikan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan menjadi payung utama yang mengatur pengelolaan inhan nasional. UU tersebut mengamanatkan kewajiban pelibatan produksi dalam negeri dalam setiap pengadaan alutsista.
Bahkan pada 2020, pemerintah membuka kesempatan lebih luas kepada pihak swasta untuk berpartisipasi dalam unhan lewat UU Cipta Kerja. Melalui regulasi tersebut, perusahaan swasta nasional bisa memperoleh perizinan sebagai industri pertahanan dan memproduksi alutsista dan komponennya.
Sehingga inhan BUMN dan inhan swasta bisa berkolaborasi. Sebab, kapasitas inhan BUMN belum memadai untuk memenuhi kebutuhan. Karena itu, kerja sama antara inhan pelat merah dengan inhan swasta terus berjalan. Sehingga pemenuhan kebutuhan inhan ditopang oleh BUMN dan swasta.
”Dengan dukungan kerangka hukum yang kuat itu, ekosistem industri pertahanan nasional memiliki dasar untuk tumbuh, mulai dari tahap penelitian dan pengembangan hingga produksi dan pemasaran alutsista,” jelasnya.
Saat ini, masih kata Zaenal, PT Pindad (Persero) sebagai BUMN strategis telah menghasilkan berbagai varian pistol seperti G2 Combat, MAGNUM. Mereka juga memproduksi senapan serbu seri SS yang terdiri atas SS1, SS2, sampai SS3 yang kini digunakan oleh TNI maupun Polri.
SS series, produksi Pindad (Pindad)
Selain senjata dan amunisi, produksi suku cadang lokal untuk kebutuhan perawatan alutsista juga menunjukkan sudah menunjukkan kemajuan. Berbagai komponen senjata, kendaraan tempur, kapal, dan pesawat mulai dibuat di dalam negeri melalui sinergi BUMN dan swasta.
Contohnya, PT NKRI sebagai perusahaan swasta nasional yang sudah memperoleh lisensi dari Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk memproduksi komponen senjata dan amunisi, suku cadang presisi untuk pesawat, kapal, dan kendaraan taktis atau rantis.
Dia menyebutkan bahwa pabrik PT NKRI di Bandung, Jawa Barat (Jabar) saat ini menjadi pemasok selongsong peluru, proyektil, hingga parts mekanik bagi kebutuhan industri pertahanan nasional. Selain itu ada, PT Republik Defensindo (Republik Defence) yang memproduksi kendaraan khusus militer.
”Kehadiran perusahaan-perusahaan swasta itu menambah kapasitas produksi dalam negeri, terutama di lini komponen dan suku cadang yang mendukung kemandirian pemeliharaan alutsista,” pungkasnya.
Semengtara, Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi mengatakan, melalui kebijakan industri pertahanan dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah berupaya menyelaraskan kebutuhan TNI dengan kemampuan industri dalam negeri. Ini dilakukan agar pengadaan tidak hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga memperkuat kapasitas produksi nasional.
"Pada saat yang sama, pemerintah mendorong agar industri pertahanan, baik BUMN maupun swasta tidak berhenti pada fungsi perakitan. Arah kebijakannya adalah mendorong penguasaan teknologi, peningkatan kualitas SDM dan penguatan rantai pasok dalam negeri secara bertahap dan berkelanjutan," ujar Khairul.
Tantangan utama industri pertahanan Indonesia saat ini adalah memastikan bahwa kemandirian tidak berhenti pada tingkat perakitan. UU Industri Pertahanan secara eksplisit mengamanatkan penguasaan teknologi, penguatan rantai pasok dalam negeri serta peningkatan kualitas SDM sebagai tujuan jangka panjang.
Memperluas Pakta Kekuatan Maritim Inggris-Indonesia
Fregat Merah Putih KRI BPD 322 (FMI fb)
Perjanjian lisensi baru antara Babcock International dan Indonesia memperkuat modernisasi angkatan laut Jakarta dalam strategi maritim Indo-Pasifik senilai £4 miliar yang berpusat pada proyeksi kekuatan perairan biru, kedaulatan industri pertahanan, dan diversifikasi aliansi jangka panjang.
(DEFENCE SECURITY ASIA) — Babcock International telah mengumumkan perjanjian baru yang memberikan lisensi kepada Indonesia untuk dua kapal frigat Arrowhead 140 tambahan, sebuah perkembangan yang menandai titik balik penting dalam keseimbangan kekuatan maritim Asia Tenggara yang berkembang dan secara tegas menanamkan dorongan modernisasi angkatan laut Jakarta dalam kontes geostrategis Indo-Pasifik yang lebih luas yang semakin ditentukan oleh proyeksi kekuatan perairan terbuka, kedaulatan industri pertahanan, dan diversifikasi aliansi yang terencana.
Perjanjian ini merupakan tonggak pelaksanaan nyata pertama di bawah Program Kemitraan Maritim senilai £ 4 miliar yang ambisius, yang bernilai sekitar US$ 5,08 miliar, yang secara resmi ditandatangani antara Inggris dan Indonesia pada November 2025, menerjemahkan niat strategis menjadi hasil industri dan angkatan laut yang konkret dengan implikasi regional jangka panjang.
Bobot strategis dari perkembangan ini digarisbawahi oleh pernyataan CEO Babcock, David Lockwood, bahwa, “Pesanan kerja pertama ini, dalam kerangka kerja penting ini, menandakan pentingnya kecepatan dan kemajuan yang dibutuhkan untuk mewujudkan transformasi maritim Presiden Prabowo Subianto dan mendukung keberhasilan yang semakin meningkat dari desain ekspor Arrowhead 140 kami,” sebuah pernyataan yang menempatkan tempo operasional dan niat politik di pusat kalibrasi ulang angkatan laut Indonesia.
Sama pentingnya adalah kerangka institusional Babcock tentang kesepakatan tersebut sebagai kesepakatan yang “dibangun di atas dua lisensi Arrowhead 140 yang diekspor pada tahun 2021 dan mengikuti peluncuran fregat kelas Merah Putih pertama di Indonesia baru-baru ini, yang mendukung momentum yang semakin meningkat dalam fregat kami.” menyoroti keberlanjutan daripada pengadaan episodik sebagai ciri khas program tersebut.
Penekanan Presiden Prabowo Subianto yang sudah lama pada kedaulatan maritim, yang berakar pada kewajiban Indonesia untuk mengamankan Zona Ekonomi Eksklusif yang melebihi enam juta kilometer persegi, mengubah fregat-fregat ini dari sekadar tambahan armada menjadi instrumen proyeksi kekuatan nasional, perlindungan sumber daya, dan kredibilitas pencegahan di koridor maritim yang diperebutkan.
“Saya bertemu dengan CEO Babcock. Kami senang untuk melanjutkan kemitraan maritim ini. Saya pikir ini sangat penting dan strategis bagi Indonesia. Ini adalah bagian penting dari pembangunan ekonomi maritim kita.”
Pemilihan Arrowhead 140 mencerminkan konvergensi yang diperhitungkan antara keterjangkauan, modularitas, dan skalabilitas tempur, memungkinkan Indonesia untuk mengejar ambisi angkatan laut tanpa mengorbankan otonomi industri, disiplin fiskal, atau jalur peningkatan di masa depan dalam era doktrin peperangan angkatan laut yang berkembang pesat.
Dengan memusatkan konstruksi di PT PAL dengan ketentuan transfer teknologi yang ekstensif, program ini secara bersamaan memajukan doktrin Kekuatan Esensial Minimum Indonesia sekaligus membentuk kembali ekosistem industri pertahanan domestik menjadi perusahaan yang lebih tangguh, mampu mengekspor, dan otonom secara strategis.
Secara keseluruhan, perjanjian ini menandakan bahwa modernisasi angkatan laut Indonesia bukan lagi sekadar aspirasi atau bertahap, tetapi secara struktural tertanam dalam strategi transformasi maritim jangka panjang yang dirancang untuk memposisikan kembali negara kepulauan ini sebagai aktor angkatan laut Indo-Pasifik yang menentukan.
Dua fregat Arrowhead 140 saat ini sedang dibangun di galangan kapal milik negara PT PAL Indonesia di bawah program Merah Putih Angkatan Laut Indonesia.
Pada 18 Desember 2025, lambung pertama secara resmi diberi nama dan diluncurkan, menandai tonggak penting dalam program tersebut.
Kapal ini adalah kapal utama dari kelas dua fregat yang sedang dibangun oleh PT PAL Indonesia berdasarkan desain Arrowhead 140 yang dikembangkan oleh Babcock.
Pembangunan KRI Balaputradewa dimulai dengan upacara pemotongan baja pada Desember 2022, diikuti dengan peletakan lunas pada Agustus 2023.
Dari Konsep Ekspor menjadi Jangkar Industri Strategis
Perjalanan Arrowhead 140 di Indonesia dimulai pada September 2021 ketika Babcock mendapatkan kontrak desain ekspor pertamanya, menetapkan preseden yang mengubah platform dari konsep fregat serbaguna Eropa menjadi arsitektur angkatan laut yang kompetitif secara global yang disesuaikan untuk kekuatan maritim yang sedang berkembang.
Perjanjian lisensi yang ditandatangani dengan PT PAL di pameran Defence and Security Equipment International memungkinkan Indonesia tidak hanya untuk memperoleh lambung kapal, tetapi juga untuk menginternalisasi kompetensi konstruksi fregat canggih yang sebelumnya terkonsentrasi dalam ekosistem pembuatan kapal Eropa.
Deklarasi CEO Babcock, David Lockwood, pada saat itu bahwa, “Hari ini adalah momen yang sangat menggembirakan bagi Babcock dan fregat kami."
“Program ekspor yang berkelanjutan, seiring dengan penandatanganan lisensi desain dengan PAL untuk dua fregat baru bagi Angkatan Laut Indonesia,” mencerminkan signifikansi ganda komersial dan strategis dari transfer kemampuan pembuatan kapal yang berdaulat daripada mengekspor kapal perang jadi.
Berasal dari kelas Iver Huitfeldt Denmark dan disempurnakan sebagai dasar untuk kelas Type 31 Inspiration Angkatan Laut Kerajaan Inggris, Arrowhead 140 mengintegrasikan kemampuan bertahan hidup, kapasitas muatan, dan keterjangkauan siklus hidup ke dalam satu platform yang dioptimalkan untuk interoperabilitas koalisi dan kustomisasi nasional.
Penetapan desain oleh Indonesia sebagai kelas Merah Putih mengangkat fregat-fregat tersebut menjadi simbol identitas nasional, memperkuat narasi politik bahwa modernisasi angkatan laut dan kemandirian industri merupakan komponen yang tak terpisahkan dari kedaulatan negara.
Peluncuran KRI Balaputradewa (322) pada 18 Desember 2025 menandai masuknya Indonesia ke dalam kelompok terbatas negara-negara yang mampu membangun fregat multi-peran besar secara domestik, sebuah tonggak sejarah dengan signifikansi strategis dan industri yang abadi.
Penekanan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin pada “kedaulatan maritim dan kemandirian industri” selama upacara peluncuran mengartikulasikan peran program tersebut sebagai pilar fundamental postur pertahanan jangka panjang Indonesia, bukan sebagai inisiatif pengadaan yang terpisah.
Dengan menanamkan target kandungan lokal yang tinggi yang konsisten dengan doktrin Kekuatan Esensial Minimum, program ini mengoperasionalkan ambisi Indonesia untuk mengubah pengeluaran pertahanan menjadi kemampuan industri yang berkelanjutan, bukan ketergantungan asing yang berulang.
Perjanjian Baru & Arsitektur Program Kemitraan Maritim
Peluncuran FMP KRI BPD 322 (PAL)
Perjanjian yang diumumkan pada 21 Januari 2026 meresmikan penjualan dua lisensi desain Arrowhead 140 tambahan, memperluas kekuatan fregat masa depan Indonesia dari sepasang kapal awal menjadi kemampuan tingkat skuadron yang koheren yang dirancang untuk kehadiran maritim yang berkelanjutan.
Ekspansi ini berada dalam Program Kemitraan Maritim yang lebih luas, kerangka kerja senilai £ 4 miliar yang bernilai sekitar US$ 5,08 miliar, yang mencakup konstruksi angkatan laut, infrastruktur maritim, perikanan. dukungan, dan kerja sama industri jangka panjang.
Surat Pernyataan Niat yang ditandatangani antara Babcock dan perwakilan pemerintahan Presiden Prabowo menandakan keselarasan politik di tingkat tertinggi, memastikan keberlanjutan program di luar siklus pemilihan dan inersia birokrasi.
Dengan berkomitmen pada pembangunan lokal di PT PAL, perjanjian tersebut mengkonsolidasikan transfer teknologi, pengembangan tenaga kerja, dan lokalisasi rantai pasokan sebagai pilar yang tidak dapat dinegosiasikan dari strategi angkatan laut Indonesia.
Integrasi sistem rudal, sensor, dan manajemen tempur Turki mencerminkan strategi diversifikasi Indonesia yang disengaja, mengurangi paparan terhadap persyaratan politik sambil memaksimalkan efektivitas biaya dan fleksibilitas peningkatan.
Arsitektur multi-vendor ini mencerminkan tren pengadaan pertahanan Asia yang lebih luas, di mana integrasi modular menggantikan ketergantungan pemasok monolitik sebagai model manajemen risiko yang lebih disukai.
Dari perspektif Babcock, kesepakatan tersebut mempertahankan pekerjaan desain dan rekayasa bernilai tinggi di Rosyth, melestarikan lapangan kerja terampil sambil memperkuat status Arrowhead 140 sebagai ekspor pertahanan unggulan Inggris.
Secara finansial, analis menilai bahwa dua fregat tambahan tersebut Nilai total program dapat melebihi US$ 1 miliar, setelah integrasi sistem, pelatihan, dan dukungan siklus hidup sepenuhnya diperhitungkan.
Arsitektur Tempur & Jangkauan Operasional Kapal
Dengan bobot sekitar 6.000 ton dan panjang 140 meter, Arrowhead 140 memberi Indonesia bentuk lambung yang dioptimalkan untuk daya tahan, kemampuan berlayar, dan fleksibilitas multi-misi di lingkungan pesisir dan perairan lepas.
Arsitektur propulsi CODAD, yang digerakkan oleh empat mesin diesel MTU, memberikan kecepatan mendekati 28 knot dan jangkauan 9.000 mil laut pada kecepatan jelajah, memungkinkan patroli berkelanjutan di seluruh geografi kepulauan Indonesia yang tersebar.
Daya tahan tersebut secara langsung menjawab realitas operasional dalam menjaga lebih dari 17.000 pulau, jalur komunikasi laut yang penting, dan infrastruktur energi lepas pantai yang tersebar di jarak maritim yang luas.
Arsitektur senjata modular kelas Merah Putih memungkinkan konfigurasi persenjataan yang disesuaikan, termasuk Meriam utama 76 mm, sistem peluncuran vertikal untuk rudal permukaan-ke-udara, dan opsi rudal anti-kapal canggih seperti Atmaca atau Exocet.
Kemampuan perang anti-kapal selam diperkuat melalui sonar yang terpasang di lambung kapal, helikopter yang ditempatkan di kapal seperti AS565 Panther atau Seahawk, dan sistem torpedo yang dirancang untuk melawan ancaman bawah laut yang semakin canggih.
Sensor canggih, termasuk radar AESA modern dan sistem manajemen tempur berbasis jaringan, menempatkan fregat sebagai pusat kesadaran domain maritim yang mampu berintegrasi dengan gugus tugas gabungan dan koalisi.
Dibandingkan dengan fregat kelas Sigma Indonesia yang sudah ada, Arrowhead 140 menawarkan margin muatan yang lebih unggul, kapasitas pembangkit listrik, dan potensi pertumbuhan di masa depan.
Kemampuan adaptasi ini memastikan relevansi terhadap ancaman yang terus berkembang, termasuk sistem tak berawak, rudal hipersonik, dan operasi maritim terdistribusi yang mendefinisikan peperangan laut kontemporer.
Signifikansi Geostrategis
Frigat Merah Putih KRI BPD 322 (Deni)
Keputusan Indonesia untuk memperluas armada Arrowhead 140 terjadi di tengah persaingan strategis yang semakin intensif di Laut Cina Selatan, di mana klaim yang tumpang tindih dan paksaan di zona abu-abu semakin menguji stabilitas regional.
Peningkatan kemampuan fregat memperkuat kemampuan Indonesia untuk melakukan operasi kehadiran berkelanjutan, menegakkan hak kedaulatan, dan memberikan kontribusi yang berarti bagi arsitektur keamanan maritim regional.
Program ini meningkatkan interoperabilitas dengan mitra seperti Australia, Jepang, dan Amerika Serikat, memperkuat otonomi strategis Indonesia sekaligus memperdalam kerja sama pertahanan.
Bagi Inggris Raya, kesepakatan ini merupakan contoh diplomasi pertahanan pasca-Brexit, yang memanfaatkan ekspor angkatan laut untuk mempertahankan pengaruh di seluruh Indo-Pasifik tanpa penempatan pasukan permanen.
Keberhasilan ekspor Arrowhead 140 juga mengimbangi penetrasi pasar pertahanan Tiongkok yang semakin meningkat, khususnya di mana Beijing mempromosikan platform seperti Tipe 054A sebagai alternatif yang hemat biaya.
Pendekatan pengadaan seimbang Indonesia memungkinkan negara ini untuk melakukan modernisasi tanpa berpihak secara eksklusif pada satu blok kekuatan tertentu.
Program ini juga memperkuat pengaruh Jakarta di forum multilateral, di mana kemampuan angkatan laut yang kredibel diterjemahkan menjadi bobot diplomatik.
Secara kolektif, dinamika ini memposisikan kembali Indonesia sebagai kekuatan maritim yang stabil, bukan sebagai negara pantai pinggiran.
Risiko Industri, Keberlanjutan Fiskal & Jalan ke Depan
Terlepas dari janjinya, program Arrowhead 140 menghadapi tantangan struktural, termasuk volatilitas rantai pasokan global, kendala tenaga kerja terampil, dan integrasi sistem yang kompleks di berbagai vendor internasional.
Anggaran pertahanan Indonesia, yang berada di kisaran 0,8 persen dari PDB, harus menyelaraskan ekspansi angkatan laut dengan prioritas modernisasi angkatan udara dan darat yang saling bersaing.
Pinjaman luar negeri awal sebesar US$ 1,1 miliar, menggarisbawahi intensitas keuangan pengadaan angkatan laut canggih.
Kemampuan PT PAL untuk meningkatkan produksi sambil mempertahankan kualitas akan menentukan apakah Indonesia muncul sebagai pusat pembuatan kapal regional atau menghadapi hambatan pengiriman.
Keberlanjutan lingkungan dan efisiensi siklus hidup juga menjadi pertimbangan yang muncul karena angkatan laut menghadapi tuntutan operasional yang didorong oleh iklim.
Ekspansi di masa depan menjadi enam atau delapan fregat di bawah fase Minimum Essential Force selanjutnya akan memperkuat transisi Indonesia menuju armada laut lepas yang seimbang.
Kolaborasi trilateral yang melibatkan Inggris, Indonesia, dan Turki dapat lebih mempercepat inovasi dalam sistem peperangan angkatan laut jaringan dan hibrida.
Pada akhirnya, program Arrowhead 140 bukan hanya tentang jumlah kapal, tetapi lebih tentang transformasi kelembagaan.
Seperti yang diamati David Lockwood, perjanjian tersebut mencerminkan “laju dan kemajuan yang dibutuhkan” untuk mewujudkan transformasi maritim, menempatkan Indonesia di garis depan tatanan angkatan laut Asia Tenggara yang terus berkembang. (DSA)
Ilustrasi perang (Freepik)
Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin meminta jajarannya dan TNI untuk menyiapkan diri menghadapi perang berlarut demi menjaga kedaulatan negara. Untuk itu, seluruh jajaran Kemhan dan TNI tidak boleh membiarkan ancaman datang, baik itu secara fisik maupun psikologis.
Hal itu disampaikan Sjafrie saat memaparkan konsep pertahanan defensif aktif dalam Rapim Kementerian Pertahanan-TNI di Gedung Dewan Pertahanan Nasional (DPN), Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta Pusat, Senin, 19 Januari 2026.
Rapim Kemhan dan TNI 2026 mengusung tema “Pengembangan Sistem Pertahanan Negara Menjaga dan Mengendalikan Kedaulatan NKRI”. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan, strategi, serta anggaran pertahanan Tahun Anggaran 2026.
“Sebagai pengawal dan penjaga kedaulatan negara juga harus siap untuk melakukan berbagai langkah-langkah preventif dan preemtif, bahkan kita siap untuk perang berlarut di dalam mempertahankan kemerdekaan dan NKRI,” katanya.
Sjafrie menjelaskan, konsep defensif aktif menjadi arah dan kebijakan nasional di bidang pertahanan.
Sjafrie menegaskan pertahanan defensif aktif semata-mata untuk menjaga dan mengawal eksistensi dari kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi menjaga kedaulatan tentunya juga mempunyai batas.
Dalam mempertahankan kedaulatan negara tidak boleh membiarkan ancaman baik secara fisik maupun psikologis. “Kita tidak boleh berpikir secara ofensif, baik itu terhadap negara tetangga maupun negara di kawasan regional, dan juga global,” ujarnya.
Sjafrie menambahkan, penyelenggaraan pertahanan negara berlandaskan pada amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, khususnya kewajiban negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
“Sishankamrata adalah satu kekuatan yang juga merupakan satu keutuhan dari TNI serta rakyat di dalam upaya pertahanan negara,” katanya. (cip)
Impor senjata ringan minta dihentikan Alutsista produk Pindad, SS series (Pindad)
Kolaborasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dinilai mampu menciptakan kemandirian industri pertahanan di Indonesia, yang meliputi senjata ringan seperti senapan serbu dan pistol. Apalagi, industri pertahanan Indonesia telah mumpuni dalam melakukan produksi, sehingga tak perlu lagi melakukan impor.
Salah satu tonggak kemandiriannya, yakni PT Pindad (Persero) sebagai BUMN industri pertahanan utama telah mengembangkan dan memproduksi berbagai pistol dan senapan serbu yang memenuhi kebutuhan TNI/Polri.
Eks Wakil Menteri Pertahanan, M. Herindra, mengusulkan impor peluru kaliber kecil, pistol, dan senapan buatan luar negeri dihentikan karena industri pertahanan dalam negeri mampu menyuplai kebutuhan tersebut. PT Pindad sudah mampu memproduksi peluru-peluru kaliber kecil misalnya yang berukuran 5,56 mm dan 7,62 mm.
“Setop kalau perlu, saya sampaikan end user (pengguna akhir/pembeli) saya lihat izin impor lagi, kaliber 5,56 mm, 7,62 mm, masa sih kita tidak bisa (membeli dari dalam negeri)? Kalau untuk pasukan khusus boleh lah,” kata Herindra dilansir pada Selasa, 20 Januari 2026.
Menurut dia, perlu dikembangkan pembelian produk pertahanan, seperti peluru dan pistol buatan dalam negeri. Hal ini sebagai upaya membangun kemandirian industri pertahanan.
“Kita berharap pistol G2 (buatan Pindad) mau dipakai Filipina, (itu dapat terwujud) kalau kita pakai, nanti (mereka) baru pakai SS1 dan SS2, anggota kita sudah banyak yang pakai dan beberapa kali memenangkan turnamen, sehingga mendapatkan kredit poin,” kata Herindra.
Upaya kemandirian di bidang pemeliharaan juga ditunjukkan melalui peningkatan kapasitas fasilitas perawatan TNI dan BUMN industri pertahanan, seperti PT Dirgantara Indonesia (PT DI) memperkuat layanan maintenance, repair, overhaul (MRO) untuk pesawat angkut dan helikopter TNI, sehingga perawatan berkala dapat dilakukan domestik.
PT PAL Indonesia juga telah mendapatkan transfer teknologi untuk perawatan kapal perang, termasuk kapal selam hasil kerja sama, agar docking dan overhaul bisa ditangani di galangan dalam negeri.
Kerjasama BUMN dan BUMS
Pemerintah mendorong kolaborasi antara BUMN dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) pertahanan dalam upaya memastikan siklus hidup alutsista dari pengadaan, operasional, hingga perawatan bisa ditangani industri dan SDM nasional.
Kehadiran pihak swasta menjadi bagian dari rantai pasokan lokal bagi BUMN pertahanan, seperti Pindad. Sebagai contoh, PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia (NKRI) menjalin Letter of Intent (LoI) dengan PT Pindad untuk pengadaan 100 pucuk pistol produksi Pindad.
Hal ini menunjukkan kolaborasi antar industri dalam negeri untuk saling mendukung kemandirian alutsista dan komponen pendukungnya.
"Kami telah mengantongi lisensi dari Kementerian Pertahanan untuk memproduksi komponen senjata, selongsong dan proyektil amunisi, serta komponen presisi untuk pesawat terbang, kapal, dan kendaraan tempur," jelas Direktur Operasi PT NKRI, Agus Prihanto.
Agus menuturkan kedua pihak berperan sebagai produsen komponen dan sub-assembly pertahanan dalam negeri. Kemudian, fokus memproduksi komponen senjata dan amunisi serta bagian-bagian presisi untuk berbagai platform (darat, laut, udara).
"Kami juga membantu memenuhi kebutuhan suku cadang lokal untuk Pindad, PT DI, PT PAL, dan perusahaan pertahanan lain tanpa harus mengimpor. Dengan modal dan tenaga ahli dalam negeri," kata dia.
Kolaborasi semacam ini mempercepat inovasi alutsista lokal dan memperluas kapasitas industri secara menyeluruh.
Bernilai Rp 37,95 Triliun 
Penandatanganan kerja sama strategis Barzan Holdings dan Republikorp di DIMDEX 2026, Doha.(DOK. REPUBLIKORP)
Kerja sama industri pertahanan antara Indonesia dan Qatar kembali menguat setelah Barzan Holdings meneken perjanjian strategis dengan Republikorp senilai 2,3 miliar dollar AS atau setara Rp 37,95 triliun Kesepakatan ini menjadi bagian dari upaya modernisasi sistem pertahanan Indonesia dengan dukungan pembiayaan dan teknologi dari Qatar.
Perjanjian tersebut ditandatangani dalam ajang Doha International Maritime Defence Exhibition & Conference (DIMDEX) 2026 di Doha, Qatar, pada 20 Januari 2026. Salah satu poin utama kerja sama ini adalah pembentukan perusahaan patungan atau joint venture yang akan memimpin operasional di Indonesia.
Penandatanganan dilakukan oleh Group CEO Barzan Holdings Eng. Mohamed Al Sadah dan Founder Republikorp Norman Joesoef, serta disaksikan Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saud Al Thani. Kerangka kerja sama ini mencakup pembaruan dan peningkatan sistem pertahanan pada ranah kemaritiman dan darat.
Joint venture yang dibentuk diarahkan untuk mendorong program modernisasi terintegrasi berskala besar guna meningkatkan kesiapan operasional dan interoperabilitas sistem Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan dukungan langsung dari Pemerintah Qatar.
Fokus Modernisasi Maritim dan Darat
Pada sektor kemaritiman, kerja sama ini mencakup integrasi sistem misi tingkat lanjut serta penerapan solusi digital generasi berikutnya. Langkah tersebut ditujukan untuk memperkuat keandalan dan kesiapan armada maritim Indonesia dalam jangka panjang.
Sementara di ranah darat, kemitraan ini difokuskan pada integrasi dan peningkatan berbagai subsistem penting, mulai dari sistem persenjataan presisi hingga munisi dan platform pendukung lainnya. Upaya ini diharapkan memperkuat kapasitas pertahanan darat nasional secara menyeluruh.
Norman Joesoef menilai kerja sama tersebut tidak sekadar bernilai komersial, tetapi juga strategis bagi hubungan bilateral kedua negara.
“Signifikansi kemitraan ini jauh melampaui akuisisi perangkat keras; ini merupakan bukti menguatnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Qatar,” ujar Norman dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/1/2026).
Ia menambahkan, dukungan pembiayaan dan suplai teknologi dari Barzan menjadi faktor penting dalam mempercepat peta jalan teknologi industri pertahanan nasional, sekaligus meningkatkan keunggulan teknologi TNI.
Peran Industri Pertahanan Nasional
Frigat İstif Class (Oguy Eroguy)
Selama Indo Defence Expo pada Juni 2025, Barzan Holdings mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani kontrak dan perjanjian untuk memasok senjata dan amunisi kepada Tentara Nasional Indonesia senilai QAR 5 miliar (USD 1,37 miliar).
Sebagai informasi, Republikorp selama ini berperan sebagai mitra strategis Pemerintah Indonesia dalam mendorong kemandirian industri pertahanan
Melalui skema perusahaan patungan, perusahaan ini melibatkan produsen dan pemilik teknologi internasional untuk membangun kapabilitas produksi di dalam negeri.
Adapun Barzan Holdings merupakan perusahaan pertahanan asal Qatar yang bertugas menjaga dan mengembangkan kapabilitas pertahanan negaranya, sekaligus membuka peluang kolaborasi riset, alih pengetahuan, dan pengembangan teknologi pertahanan.
Kerja sama dengan Indonesia ini dinilai menjadi salah satu proyek strategis Barzan di kawasan Asia Tenggara.
Berbasis Arrowhead 140
Fregat Merah Putih KRI BPD 322 (FMI fb)
Babcock International telah menjual dua lisensi desain fregat Arrowhead 140 lagi ke Indonesia, menandai keberhasilan ekspor lainnya untuk platform tersebut, yang juga menjadi dasar kapal Type 31 Angkatan Laut Kerajaan Inggris.
Ini adalah perjanjian nyata pertama yang ditandatangani di bawah Program Kemitraan Maritim (MPP) senilai £ 4 miliar yang lebih luas yang ditandatangani Babcock dengan Indonesia tahun lalu untuk membangun hubungan industri jangka panjang. MPP dimaksudkan untuk mendukung modernisasi kekuatan maritim Indonesia dan infrastruktur pembuatan kapal terkait. Lisensi baru ini menyusul ekspor awal dua lisensi Arrowhead 140 yang disepakati pada tahun 2021, yang menegaskan komitmen berkelanjutan Indonesia terhadap desain tersebut.
Pengumuman ini datang setelah kapal pertama dari kelas fregat Merah Putih, KRI Balaputradewa, diluncurkan di Indonesia pada Desember tahun lalu. Tonggak sejarah tersebut merupakan langkah signifikan bagi program tersebut, menunjukkan kemajuan konstruksi lokal dan transfer pengetahuan desain dan pembangunan. MPP (Millennium Partnership) dimaksudkan untuk melampaui penjualan kapal individual dan akan mendukung rekapitalisasi angkatan laut dan industri perikanan Indonesia.
Perjanjian ini menambah momentum lebih lanjut pada keberhasilan ekspor kapal perang Inggris yang terus meningkat dan meningkatkan profil desain Arrowhead 140, yang juga dipilih oleh Polandia dan menjadi dasar proyek fregat Tipe 31. Lisensi desain tersebut mendukung keberlanjutan arsitektur angkatan laut Inggris dan basis industri pembuatan kapal. Karena kapal-kapal tersebut memiliki beberapa peralatan yang sama, terdapat peningkatan skala ekonomi dalam pembuatan dan dukungan untuk setiap kapal baru yang ditambahkan ke program tersebut. Sebagai hasil dari keberhasilannya, Babcock mampu berinvestasi dalam pengembangan tenaga kerja Inggris dan pada tahun 2025-2026, sekitar 1.600 posisi karir awal sedang diciptakan di seluruh organisasi.
MPCS KRI PBS 321 sea trial di Italia. (TNI AL) 
Evaluasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan awak kapal serta efektivitas sistem persenjataan saat kapal memasuki tahap operasional selanjutnya.
