Sesuai eskalasi wilayah
Kapal patroli TNI AL, KRI Tatihu 853 [TNI AL] ☆
Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) TNI AL menempatkan lebih banyak kapal patroli hingga empat unit untuk memantau perairan yang rawan pelanggaran laut.
“Perbandingannya yang jelas di daerah aman itu satu kapal, tapi di daerah rawan itu bisa empat atau tiga. Kalau memang eskalasinya meningkat kita pun bisa menambah armada sampai bisa lima atau enam kapal,” kata Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar) Laksamana Muda TNI, Aan Kurnia di Jakarta, Selasa (18/10/2016).
Dia mengatakan pihaknya sudah memerhatikan indikasi kerawanan setiap wilayah perairan dalam menempatkan petugas patroli dan armada. Di perairan rawan pelanggaran, seperti Perairan Natuna, pihaknya mewaspadai kegiatan ilegal, termasuk penangkapan ikan oleh kapal-kapal tanpa izin dari pemerintah Indonesia.
“Banyak kapal kita atur, kita bagi sesuai tingkat kerawanan,” tuturnya.
Pangarmabar Laksamana Muda TNI Aan Kurnia menuturkan setiap wilayah memiliki tingkat kerawanan yang berbeda, misalnya wilayah perairan yang memiliki kekayaan ikan yang banyak akan lebih rawan dengan kegiatan ilegal dibandingkan perairan yang memiliki sedikit ikan.
“Ikan juga tidak semua perairan itu ada. Ada di titik tertentu, ada tempat yang banyak makanan ikan sehingga ikan berkumpul. Jadi di titik itu kita beroperasi, kira-kira di titik-titik mana yang rawan nah di situ kita tempatkan,” ujarnya.
Potensi eskalasi kegiatan ilegal juga menjadi perhatian Koarmabar dalam mengerahkan personelnya untuk melakukan pemantauan di setiap wilayah.
“Kita punya eskalasi di mana yang paling potensial timbulnya kegiatan ilegal, misal ikan di perairan Natuna, ya di Natuna kita tempatkan. Terus kemudian kegiatan penyelundupan misalnya di mana, di perairan Singapura misalnya, ya di sana kita tempatkan. Jadi, sesuai eskalasi,” ujarnya.
Dalam menjalankan tugasnya, Koarmabar memiliki strategi untuk menjaga keamanan wilayah laut, antara lain dengan memerhatikan eskalasi di mana wilayah yang menjadi potensial terhadap ancaman.
Kemudian, dalam menanggulangi kekurangan armada, pihaknya berkolaborasi dengan sejumlah instansi, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Bea Cukai dan Polisi Perairan (Polair).
Kapal patroli TNI AL, KRI Tatihu 853 [TNI AL] ☆Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) TNI AL menempatkan lebih banyak kapal patroli hingga empat unit untuk memantau perairan yang rawan pelanggaran laut.
“Perbandingannya yang jelas di daerah aman itu satu kapal, tapi di daerah rawan itu bisa empat atau tiga. Kalau memang eskalasinya meningkat kita pun bisa menambah armada sampai bisa lima atau enam kapal,” kata Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar) Laksamana Muda TNI, Aan Kurnia di Jakarta, Selasa (18/10/2016).
Dia mengatakan pihaknya sudah memerhatikan indikasi kerawanan setiap wilayah perairan dalam menempatkan petugas patroli dan armada. Di perairan rawan pelanggaran, seperti Perairan Natuna, pihaknya mewaspadai kegiatan ilegal, termasuk penangkapan ikan oleh kapal-kapal tanpa izin dari pemerintah Indonesia.
“Banyak kapal kita atur, kita bagi sesuai tingkat kerawanan,” tuturnya.
Pangarmabar Laksamana Muda TNI Aan Kurnia menuturkan setiap wilayah memiliki tingkat kerawanan yang berbeda, misalnya wilayah perairan yang memiliki kekayaan ikan yang banyak akan lebih rawan dengan kegiatan ilegal dibandingkan perairan yang memiliki sedikit ikan.
“Ikan juga tidak semua perairan itu ada. Ada di titik tertentu, ada tempat yang banyak makanan ikan sehingga ikan berkumpul. Jadi di titik itu kita beroperasi, kira-kira di titik-titik mana yang rawan nah di situ kita tempatkan,” ujarnya.
Potensi eskalasi kegiatan ilegal juga menjadi perhatian Koarmabar dalam mengerahkan personelnya untuk melakukan pemantauan di setiap wilayah.
“Kita punya eskalasi di mana yang paling potensial timbulnya kegiatan ilegal, misal ikan di perairan Natuna, ya di Natuna kita tempatkan. Terus kemudian kegiatan penyelundupan misalnya di mana, di perairan Singapura misalnya, ya di sana kita tempatkan. Jadi, sesuai eskalasi,” ujarnya.
Dalam menjalankan tugasnya, Koarmabar memiliki strategi untuk menjaga keamanan wilayah laut, antara lain dengan memerhatikan eskalasi di mana wilayah yang menjadi potensial terhadap ancaman.
Kemudian, dalam menanggulangi kekurangan armada, pihaknya berkolaborasi dengan sejumlah instansi, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Bea Cukai dan Polisi Perairan (Polair).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.