Desain OPV 90M PT PAL [PAL] ☆
Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto mengajukan anggaran sebesar Rp 129,3 triliun di tahun anggaran 2021.
Berdasarkan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021 yang bertajuk Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi, seperti dikutip CNBC Indonesia, Minggu (1/7/2020), anggaran ini untuk mencapai target pembangunan di bidang pertahanan.
Dari total anggaran tersebut, anggaran alokasi rupiah murni yang diajukan mencapai Rp 113,1 triliun. Sebagian alokasi ini akan ditujukan untuk penyelesaian proyek/kegiatan yang ditunda/terhambat akibat adanya pandemi Covid-19 di tahun anggaran 2020.
Di dalam dokumen disebutkan beberapa sasaran output strategis Kemenhan pada 2021, salah satunya dukungan pengadaan alat utama sistem senjata TNI (alutsista) sebanyak lima paket.
Lalu, dukungan pengadaan munisi kaliber kecil sebanyak 1 paket, dukungan pengadaan atau penggantian kendaraan tempur sebanyak 12 unit, hingga KRI, KAL, Alpung dan Ranpur/Rantis Matra Laut sebanyak 14 unit.
"Dukungan pengadaan/penggantian pesawat udara dan lainnya sebanyak 4 unit," tulis dokumen tersebut.
MLRS Lokal [istimewa]
Pakar militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie mengaku ingin melihat revolusi sistem TNI yang lebih integrasi dulu sebagai Primus Interpares Kemenhan di balik besarnya anggaran itu.
Ia menyebut setelah terintegrasi, prioritas selanjutnya adalah melakukan perawatan dan midlife process pada alutsista yang ada. Setelah itu, Connie mendorong operasionalnya menopang sesuai dengan kemampuan negara, baru setelah itu baru rencana dengan keintegrasian.
"Di sini saya ingin melihat anggaran R&D (penelitian dan pengembangan) harus besar. Saya tidak peduli mau lisensi atau joint production, namun semua alutsista harus memiliki komponen yang dibuat secara lokal," kata Connie kepada CNBC Indonesia, Minggu (5/7/2020).
Connie menegaskan jika platform alutsista (dasar pesawat/kapal/tank) lebih penting untuk prioritas bisa dibuat di dalam negeri. Sementara untuk untuk aksesoris atau fitur teknologi bisa sementara beli dan pasang. Teknologi mesin diesel misalnya mutlak harus dikuasai dan produksi, kemudian bisa dipasang di berbagai platform senjata.
"Ini semua dibereskan baru kita bisa mendapatkan belanja pertahanan yang justified dan bisa berkontribusi pada pertahanan dan juga roda ekonomi negara," jelasnya.
CNBC Indonesia sudah berusaha menghubungi Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak perihal rencana anggaran Kemenhan di 2021. Namun hingga berita ini ditulis belum ada respons yang diberikan Dahnil.
Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto mengajukan anggaran sebesar Rp 129,3 triliun di tahun anggaran 2021.
Berdasarkan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021 yang bertajuk Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi, seperti dikutip CNBC Indonesia, Minggu (1/7/2020), anggaran ini untuk mencapai target pembangunan di bidang pertahanan.
Dari total anggaran tersebut, anggaran alokasi rupiah murni yang diajukan mencapai Rp 113,1 triliun. Sebagian alokasi ini akan ditujukan untuk penyelesaian proyek/kegiatan yang ditunda/terhambat akibat adanya pandemi Covid-19 di tahun anggaran 2020.
Di dalam dokumen disebutkan beberapa sasaran output strategis Kemenhan pada 2021, salah satunya dukungan pengadaan alat utama sistem senjata TNI (alutsista) sebanyak lima paket.
Lalu, dukungan pengadaan munisi kaliber kecil sebanyak 1 paket, dukungan pengadaan atau penggantian kendaraan tempur sebanyak 12 unit, hingga KRI, KAL, Alpung dan Ranpur/Rantis Matra Laut sebanyak 14 unit.
"Dukungan pengadaan/penggantian pesawat udara dan lainnya sebanyak 4 unit," tulis dokumen tersebut.
MLRS Lokal [istimewa]
Pakar militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie mengaku ingin melihat revolusi sistem TNI yang lebih integrasi dulu sebagai Primus Interpares Kemenhan di balik besarnya anggaran itu.
Ia menyebut setelah terintegrasi, prioritas selanjutnya adalah melakukan perawatan dan midlife process pada alutsista yang ada. Setelah itu, Connie mendorong operasionalnya menopang sesuai dengan kemampuan negara, baru setelah itu baru rencana dengan keintegrasian.
"Di sini saya ingin melihat anggaran R&D (penelitian dan pengembangan) harus besar. Saya tidak peduli mau lisensi atau joint production, namun semua alutsista harus memiliki komponen yang dibuat secara lokal," kata Connie kepada CNBC Indonesia, Minggu (5/7/2020).
Connie menegaskan jika platform alutsista (dasar pesawat/kapal/tank) lebih penting untuk prioritas bisa dibuat di dalam negeri. Sementara untuk untuk aksesoris atau fitur teknologi bisa sementara beli dan pasang. Teknologi mesin diesel misalnya mutlak harus dikuasai dan produksi, kemudian bisa dipasang di berbagai platform senjata.
"Ini semua dibereskan baru kita bisa mendapatkan belanja pertahanan yang justified dan bisa berkontribusi pada pertahanan dan juga roda ekonomi negara," jelasnya.
CNBC Indonesia sudah berusaha menghubungi Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak perihal rencana anggaran Kemenhan di 2021. Namun hingga berita ini ditulis belum ada respons yang diberikan Dahnil.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.