Rafale C T-0318 pesanan Indonesia sedang di ujiterbang. Dikabarkan Indonesia akan menambah pesawat Rafale. (@Swiderek M)
Kementerian Pertahanan (Kemhan) memastikan opsi pembelian 24 pesawat tempur Rafale dari Prancis masih dalam tahap kajian.
Hal tersebut dikatakan Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kemenhan RI Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait saat dikonfirmasi Antara di Jakarta, Jumat soal rencana membeli 24 pesawat tempur Rafale.
"Opsi penambahan masih dalam tahap kajian oleh pemerintah," kata Rico.
Rico menyampaikan pengkajian tersebut dilakukan untuk memastikan pembelian tersebut sesuai dengan kebutuhan pertahanan Indonesia.
Untuk itu, Rico memastikan hingga saat ini belum ada kontrak baru antara Pemerintah Indonesia dan Prancis terkait penambahan sebanyak 24 Rafale.
Seperti diketahui, Indonesia dan Prancis dikabarkan membuat opsi transaksi 24 pesawat tempur Rafael. Berdasarkan informasi yang diunggah akun Instagram khusus informasi pertahanan @isds.indonesia, dijelaskan bahwa pembahasan opsi itu muncul saat pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron beberapa waktu lalu.
Indonesia sendiri sudah memilik tiga pesawat Rafale, hasil dari kontrak pembelian 42 pesawat yang telah ditandatangani Prabowo Subianto saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
Ke-42 pesawat tersebut datang secara bertahap, dimulai dari gelombang pertama kedatangan tiga pesawat tempur pada awal 2026 lalu.
Semua Tinggal Tunggu Permintaan
Ilustrasi SU35 Rusia, dikabarkan akan di beli Indonesia (TASS)
Rusia siap memasok berbagai kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk Indonesia. Namun saat ini, Rusia masih menunggu permintaan resmi dari pemerintah Indonesia.
Hal itu disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Gennadievich Tolchenov usai menghadiri seminar internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta, Kamis (16/4/2026.
Dia mengatakan, hubungan militer kedua negara selama ini telah terjalin kuat, termasuk dalam kerja sama teknis.
"Saya senang mengatakan bahwa kami memiliki hubungan yang sangat kuat dengan militer Republik Indonesia di bidang militer dan teknis," katanya.
Lebih lanjut, Tolchenov menyebut Rusia telah menawarkan berbagai opsi alutsista kepada Indonesia, mulai dari sistem pertahanan udara hingga teknologi persenjataan lainnya.
"Kami telah menyampaikan kepada mitra Indonesia bahwa kami siap memasok apa pun yang mereka butuhkan," katanya.
"Kami memiliki banyak peluang untuk menunjukkan kepada militer Indonesia, angkatan laut, udara, dan darat, teknologi serta persenjataan spesifik, termasuk S-300, S-400, bahkan sistem yang lebih canggih,” kata dia.
Meski demikian, realisasi kerja sama tersebut masih menunggu langkah dari Indonesia.
“Kami masih menunggu permintaan spesifik dari Indonesia dan siap memulai diskusi mengenai apa yang bisa kami suplai,” katanya.
Sebagai bagian dari upaya memperkenalkan teknologi militernya, Rusia juga aktif berpartisipasi dalam pameran pertahanan di Indonesia.
“Sebagai contoh, tahun lalu kami memiliki delegasi besar untuk berpartisipasi dalam Indo Defence 2024. Jadi ini sangat memungkinkan,” kata dia..
✈️ IDX Chanel
Dalam rangka efisiensi BBM 
Ilustrasi kapal produksi PAL (PAL)
Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan pihaknya akan menggunakan bahan bakar jenis B50 untuk kapal patroli dalam rangka penghematan bahan bakar minyak (BBM).
"Ke depan akan menggunakan bahan bakar B50. B50 nah ini tentunya ada modifikasi dari permesinan yang ada di kapal nantinya," kata Ali saat jumpa pers di Mabes Angkatan Laut (Mabes AL), Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis.
Untuk diketahui, bahan bakar B50 merupakan bahan bakar nabati yang memiliki campuran 50 persen solar dan 50 persen minyak dari kelapa sawit (CPO).
Ali menyampaikan penggunaan B50 dapat mengurangi ketergantungan TNI AL akan bahan bakar yang berasal dari minyak mentah.
Selain itu, penggunaan B50 juga dianggap mampu untuk mendukung operasional kapal yang memiliki mobilitas tinggi seperti patroli laut hingga misi pengiriman logistik atau pasukan.
Ali melanjutkan penggunaan bahan bakar jenis B50 akan dilakukan secara bertahap dalam waktu dekat.
"Untuk patroli sementara ini kita masih menggunakan kapal-kapal yang menggunakan bahan bakar B35 ya," kata Ali.
Dengan adanya upaya penggunaan bahan bakar jenis B50, Ali memastikan intensitas kapal dalam berpatroli di laut tidak akan berkurang di tengah masa efisiensi bahan bakar.
⚓ Multi Purpose Combat Ship
MPCS BWJ 320 (Ficantieri)
KRI Brawijaya-320 merupakan kapal perang tercanggih milik TNI Angkatan Laut yang didukung dengan berbagai komponen teknologi modern.
Tak hanya tercanggih, kapal ini juga dilabeli sebagai kapal fregat terbesar di Asia Tenggara.
Label ini membuat TNI Angkatan Laut berhasil menciptakan kekuatan berdaya gentar di kawasan.
📹 Video from Youtube :
🎥 Youtube
Korvet type 056C terbaru Kamboja (Army Recognition)
Kamboja telah menerima korvet rudal Tipe 056C pertama buatan China di Pangkalan Angkatan Laut Ream, menandai peningkatan signifikan dalam kemampuan tempur maritim Angkatan Laut Kerajaan Kamboja..
Dikirim oleh China dan secara resmi diserahkan pada 8 April 2026, kapal ini memperkenalkan potensi peperangan permukaan yang mampu meluncurkan rudal, menggeser Kamboja dari armada yang berfokus pada patroli menuju operasi tempur angkatan laut terintegrasi di perairan pesisir..
Kapal korvet, dengan nomor lambung 622, tiba pada 4 April 2026, dengan awak lengkap, menyelesaikan fase pertama dari hibah dua kapal yang diumumkan pada tahun 2024, dengan unit kedua dijadwalkan tiba pada bulan Juni..
Pengiriman ini, menyusul pembukaan kembali Pangkalan Angkatan Laut Ream setelah perluasan yang didanai China, meningkatkan kesiapan operasional Kamboja dan memperkuat kemampuannya untuk melakukan patroli keamanan maritim dan operasi angkatan laut terkoordinasi di Teluk Thailand.
👷 Army Recognition
Rafale C T-0318 pesanan Indonesia sedang di ujiterbang. Dikabarkan Indonesia akan menambah pesawat Rafale. (@Swiderek M)
Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris, pada Selasa (14/4/2026).
Kedua kepala negara membahas kerja sama pengadaan alutsista hingga pengembangan energi. Sebelum bertemu Macron, Presiden Prabowo terlebih dahulu melakukan lawatan ke Rusia untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin di Istana Kremlin, pada Senin (13/4/2026).
"Usai merampungkan kunjungan kenegaraannya ke Rusia, Presiden melanjutkan agenda lawatan ke Prancis dan bertemu dengan Presiden Republik Prancis, Yang Mulia Emmanuel Macron," tulis akun resmi @presidenrepublikindonesia.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin negara membahas penguatan kerja sama di berbagai sektor, termasuk pengadaan alutsista dan penguatan industri pertahanan, transisi energi dan pengembangan energi baru terbarukan, infrastruktur dan transportasi, hingga pendidikan dan ekonomi kreatif.
"Sebagai salah satu mitra penting di kawasan Eropa, Indonesia terus mendorong kerja sama berkelanjutan dengan Prancis guna membuka peluang kolaborasi baru yang semakin konkret dan saling menguntungkan bagi kedua negara," tulis keterangan tersebut.
Sementara itu, ketibaan Presiden Prabowo di Istana Élysée disambut secara resmi oleh Presiden Macron beserta pasukan kehormatan. Pasukan Guard of Honor Prancis memberikan penghormatan militer sebagai simbol persahabatan dan penghargaan tinggi terhadap kunjungan Presiden Prabowo.
Dalam suasana hangat dan penuh keakraban, kedua pemimpin tampak berjabat tangan dan berbincang singkat sebelum melanjutkan agenda utama.
Presiden Prabowo dan Presiden Macron kemudian menuju ruang Les Salon des Portraits untuk melaksanakan pertemuan tête-à-tête.
Pertemuan empat mata tersebut menjadi forum strategis bagi kedua pemimpin untuk membahas penguatan kerja sama bilateral di berbagai sektor prioritas, sekaligus bertukar pandangan mengenai dinamika global yang tengah berkembang.
Agenda dilanjutkan dengan jamuan makan siang resmi yang menjadi bagian dari diplomasi tingkat tinggi untuk mempererat hubungan personal antar pemimpin serta memperkuat fondasi kemitraan kedua negara. (shf)
KRI Canopus 936 (Dispenal)
Kapal survei Hidro-Oseanografi terbaru milik TNI AL KRI Canopus-936 (KRI CNP-936) berhasil melintasi Samudra Atlantik Selatan dengan keadaan selamat.
Perjalanan itu dilalui KRI CNP-936 setelah berangkat dari galangan kapal Abeking dan Rasmusen di Jerman pada 14 Maret 2026.
"Kapal sempat bertolak dari Lagos, Nigeria pada Sabtu lalu sukses melintasi Samudra Atlantik Selatan sepanjang 2.600 Nautical Miles (NM) dengan aman, lancar, dan tanpa kendala berarti," kata Kepala Dinas Penerangan TNI (Kadispenal) Tunggul dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.
Tunggul menjelaskan keberhasilan itu bisa diraih berkat koordinasi yang baik antara para awak kapal serta kepiawaian Komandan KRI CNP-936 Kolonel Laut (P) Indragiri Yani W.
Setelah melalui jalur tersebut, KRI CNP-936 bersandar di Pelabuhan Cape Town, Afrika Selatan, Senin (13/04) untuk menjalankan misi diplomasi maritim.
Kedatangan KRI CNP-936 di Afrika Selatan disambut hangat oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia (Konjen RI) di Cape Town, Tudiono didampingi Atase Pertahanan (Athan) RI di Pretoria beserta staf.
"Kehadiran kami di sini adalah bagian dari misi besar untuk mempererat kerja sama maritim dan menunjukkan peran aktif diplomasi TNI AL di kancah internasional," kata Komandan KRI CNP-936 Kolonel Laut (P) Indragiri Yani W dalam siaran pers resmi TNI AL.
Indragiri berserta personelnya dijadwalkan berada di Afrika Selatan selama tiga hari untuk mengisi bahan bakar kapal, mengisi ulang logistik perjalanan sebelum kembali melanjutkan perjalanan ke Indonesia.
Dia berharap kunjungan ini bisa mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Afrika Selatan. Dia juga berharap perjalanan menuju Indonesia bisa dilalui dengan lancar dan aman.
Pesawat SU-30Mk2 TNI AU dengan rudal R77 (dispenau)
Rusia dilaporkan telah mengoperasikan sistem pertahanan udara (SAM) terbaru yang memanfaatkan teknologi rudal udara ke udara jarak menengah-jauh (BVR) R-77-1.
R-77-1 adalah adalah versi penyempurnaan menyeluruh dari rudal R-77 standar (RVV-AE) yang dalam kode NATO disebut AA-12 Adder.
Berkat peningkatan profil aerodinamis dan mesin roket yang lebih efisien, jangkauannya meningkat signifikan menjadi sekitar 110 km (saat diluncurkan di udara) dibandingkan versi awal yang 80 km.
Dilengkapi dengan seeker radar aktif tipe 9B-1248 (Izdeliye 424), R-77-1 lebih tahan terhadap gangguan elektronik (jamming) dan memiliki kemampuan mengunci target dengan penampang radar (RCS) yang lebih kecil.
Dari sisi dimensi, R-77-1 sedikit lebih panjang dan lebih berat dibandingkan pendahulunya. Ekstensi ini memberikan ruang tambahan untuk sistem elektronik baru dan bahan bakar roket yang lebih banyak.
Kehadiran sistem ini terungkap melalui dokumentasi yang menunjukkan unit peluncur tersebut telah disiagakan di wilayah Oryol untuk memperkuat perlindungan objek vital.
Sistem peluncur baru menggunakan pilon pesawat yang telah dimodifikasi dan dipasang pada platform darat untuk meluncurkan empat rudal R-77-1 sekaligus.
Langkah ini menunjukkan kemampuan industri pertahanan Rusia dalam melakukan integrasi teknologi lintas platform secara cepat dan efisien.
Berdasarkan spesifikasi teknis, penggunaan R-77-1 pada platform darat ini mampu menjangkau target pada ketinggian hingga 9 km (sekitar 29.500 kaki).
Sistem ini dirancang untuk menciptakan lapisan pertahanan tambahan dalam menghadapi ancaman rudal jelajah maupun wahana udara tak berawak (UAV).
Meskipun dioptimalkan untuk peluncuran darat, rudal ini tetap mempertahankan akurasi tinggi yang menjadi ciri khas keluarga besar rudal Vympel.
Penggelaran sistem ini di wilayah Oryol, yang berjarak sekitar 160 km dari perbatasan, dinilai sebagai jawaban Rusia atas dinamika ancaman udara yang terus berkembang.
Selain memperkuat kepadatan sistem SAM yang sudah ada, aplikasi rudal R-77-1 di darat menjadi bukti fleksibilitas doktrin militer Rusia dalam memanfaatkan inventaris senjatanya.
Media menilai, inovasi ini sekaligus menghidupkan kembali riset jangka panjang mengenai sistem pertahanan titik yang mandiri dan memiliki daya getar tinggi. (RNS)
Akses Teknologi Alutsista Canggih Terbuka 
(kemhan)
Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Republik Indonesia resmi menyepakati pembentukan Major Defense Cooperation Partnership (MDCP). Kesepakatan strategis ini diteken langsung oleh U.S. Secretary of War dan Menteri Pertahanan Indonesia pada 13 April 2026.
Pengumuman resmi Kementerian Perang Amerika Serikat atau U.S. Department of War, yang dirilis hari Senin (13/4) ini, menjadi sinyal kuat atas peran krusial Indonesia dalam menjaga stabilitas regional, sekaligus mempertegas potensi kemitraan pertahanan bilateral kedua negara.
MDCP dirancang sebagai kerangka kerja utama untuk memandu kerja sama pertahanan di masa depan. Melalui kesepakatan ini, kedua negara menegaskan kembali komitmen bersama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik.
Secara struktural, MDCP bertumpu pada tiga pilar utama yang diimplementasikan berlandaskan penghormatan bersama dan kedaulatan nasional:
Pertama, Modernisasi Militer dan Peningkatan Kapasitas; Kedua, Pelatihan dan Pendidikan Militer Profesional; serta Ketiga Latihan Gabungan dan Kerja Sama Operasional.
Di bawah payung MDCP, Amerika Serikat dan Indonesia bakal mengeksplorasi berbagai inisiatif mutakhir yang telah disepakati. Hal ini mencakup pengembangan bersama kemampuan asimetris yang canggih, merintis teknologi pertahanan generasi berikutnya di ranah maritim, bawah laut (subsurface), dan sistem otonom.
Selain itu, kedua negara sepakat bekerja sama dalam dukungan pemeliharaan, perbaikan, dan pemeriksaan (Maintenance, Repair, and Overhaul/MRO) guna mengerek kesiapan operasional alutsista.
Sebagai simbol penguatan kemitraan dan refleksi kepercayaan mendalam antarnegara, kedua pemimpin juga berkomitmen meningkatkan latihan pasukan khusus gabungan.
Langkah ini diharapkan mampu memajukan kepentingan keamanan bersama dan memperkuat hubungan antara personel militer AS dan Indonesia melalui perluasan peluang pendidikan militer profesional serta pembentukan jaringan alumni pertahanan.
Kemitraan ini merupakan representasi dari perkembangan berkelanjutan hubungan pertahanan bilateral RI-AS yang telah dibangun selama puluhan tahun.
Kedua negara mengakui satu sama lain sebagai mitra penting dan menegaskan kembali komitmen untuk bekerja sama berdasarkan saling menghormati, kedaulatan, dan kepentingan bersama dalam mewujudkan perdamaian serta stabilitas regional.
U.S. Department of War dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menyatakan kesiapannya untuk memperdalam investasi dalam kerja sama yang lebih intensif di bawah kerangka MDCP.
Kontroversi Kedaulatan
Kesepakatan MDCP ini sebelumnya menuai isu sensitif di bidang kedaulatan wilayah Udara, karena Indonesia dikabarkan akan membuka akses bebas bagi pesawat militer Amerika Serikat untuk melintas di wilayah udaranya.
Kabar ini ramai setelah muncul laporan bahwa Amerika Serikat mengajukan permintaan akses luas, bahkan disebut sebagai “blanket overnight access” atau izin melintas yang fleksibel, termasuk untuk operasi mendadak. Bahkan, sempat beredar narasi bahwa Indonesia sudah menyetujui proposal tersebut.
Kementerian Pertahanan Indonesia langsung Menanggapi pemberitaan sejumlah media asing yang menyiratkan adanya persetujuan final terkait akses lintas udara militer Amerika Serikat di wilayah udara Indonesia tersebut.
Melalui pernyataan tertulis Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menegaskan bahwa dokumen yang beredar saat ini merupakan rancangan awal yang masih dalam tahap pembahasan internal dan antarinstansi.
Dokumen tersebut bukan merupakan perjanjian final, belum memiliki kekuatan hukum mengikat, serta belum dapat dijadikan dasar kebijakan resmi Pemerintah Republik Indonesia, Senin (13/4/2026).
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menegaskan bahwa setiap pembahasan kerja sama pertahanan dengan negara lain senantiasa dilaksanakan dalam kerangka mengutamakan kepentingan nasional, menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara penuh, serta berpedoman pada ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku.
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menegaskan bahwa otoritas, kontrol, dan pengawasan atas wilayah udara Indonesia sepenuhnya berada pada negara Indonesia.
Setiap kemungkinan pengaturan tetap menjamin kewenangan penuh Indonesia untuk menyetujui atau menolak setiap aktivitas di ruang udara nasional.
Kemhan RI juga menegaskan bahwa setiap rencana kegiatan harus sesuai dengan hukum nasional masing-masing negara.
Dalam konteks Indonesia, hal ini berarti seluruh proses harus mengikuti peraturan perundang-undangan, mekanisme kelembagaan, dan keputusan politik negara. Tidak ada ruang bagi implementasi sepihak di luar hukum Indonesia.
💥 Kontan
Psawat kepresidenan yang membawa Presiden Prabowo Subianto dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta menuju Pangkalan Udara Adisutjipto, Kabupaten Sleman mendapat pengawalan udara dari TNI AU. (Foto/TNI AU)
Media asing The Sunday Guardian mengungkapkan sebuah dokumen rahasia pertahanan Amerika Serikat yang menjabarkan rencana untuk mengamankan akses penerbangan menyeluruh bagi pesawat militer Amerika melalui wilayah udara Indonesia.
Kesepakatan tersebut sebagai langkah signifikan dalam memperluas jangkauan operasional A.S. di seluruh Indo-Pasifik.
Disebutkan, konsensus telah terjadi saat pertemuan bulan Februari antara Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Donald Trump pada Februari 2026 lali di Washington.
Seperti diketahui, Prabowo mengunjungi Washington D.C. pada tanggal 18 hingga 20 Februari 2026 untuk menghadiri Board of Peace Summit.
Selama kunjungan ini, beliau menyetujui proposal untuk mengizinkan izin penerbangan pesawat AS melalui wilayah udara Indonesia dalam pertemuan bilateral dengan Trump, sesuai dengan rincian yang terkandung dalam dokumen rahasia AS.
The Sunday Guardian memaparkan, untuk melaksanakan komitmen ini, Departemen Perang AS mengirimkan dokumen berjudul “Operasionalisasi Penerbangan AS” ke Kementerian Pertahanan Indonesia pada tanggal 26 Februari.
Dokumen tersebut mengusulkan kesepakatan formal yang menyatakan bahwa Indonesia akan mengizinkan pesawat militer AS transit di wilayah udaranya untuk operasi darurat, misi tanggap krisis, dan latihan militer yang disepakati bersama.
Konsensus tersebut kemungkinan besar mempunyai implikasi geopolitik yang lebih luas. Hal ini dapat mengubah keseimbangan mobilitas militer di Asia Tenggara dan dapat berkontribusi pada peningkatan ketegangan strategis, khususnya di tengah persaingan yang sedang berlangsung di antara negara-negara besar di Indo-Pasifik.
Lebih lanjut, di dalam teks dokumen menyatakan bahwa tujuan dari pengaturan ini adalah agar pemerintah Indonesia memberikan izin penerbangan penuh (blanket overflight) bagi pesawat AS yang melewati wilayah udara Indonesia untuk operasi darurat, tujuan tanggap krisis, dan kegiatan terkait latihan yang disepakati bersama.”
Peraturan ini lebih lanjut menetapkan bahwa “pesawat AS dapat transit langsung setelah adanya pemberitahuan hingga pemberitahuan penonaktifan berikutnya oleh Amerika Serikat,” yang secara efektif memungkinkan akses berkelanjutan setelah mekanisme tersebut diaktifkan.
Sistem berbasis pemberitahuan dan bukan izin kasus per kasus, sehingga secara signifikan mengurangi kendala prosedural pada mobilitas militer AS.
Perjanjian ini juga menguraikan mekanisme koordinasi, termasuk hotline langsung antara Angkatan Udara AS di Pasifik dan pusat operasi udara Indonesia, serta saluran komunikasi diplomatik dan militer paralel.
Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin, disebut akan mengunjungi Washington pada tanggal 15 April mendatang, di mana ia diharapkan menandatangani perjanjian dengan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth, yang meresmikan mekanisme tersebut.
The Sunday Guardian menghubungi Departemen Luar Negeri AS, Departemen Perang dan Kementerian Luar Negeri Indonesia serta kantor terkait lainnya untuk memberikan tanggapan terhadap perkembangan ini.
Menurut The Sunday tanggapan belum diterima ketika cerita itu dicetak. “Belum ada konfirmasi publik baik dari Washington maupun Jakarta terkait dokumen tersebut,” bunyi pernyataan tersebut.
Namun, serangkaian peristiwa yang diuraikan dalam naskah tersebut, termasuk persetujuan politik tingkat tinggi, konsensus antar pemerintah, dan jadwal penandatanganan yang akan segera dilakukan, menunjukkan bahwa perjanjian tersebut mendekati finalisasi.
Posisi geografis Indonesia, yang mencakup jalur laut penting dan jalur udara antara Samudera Pasifik dan Hindia, menjadikan wilayah udaranya sangat strategis dan penting untuk penempatan pasukan dan proyeksi kekuatan secara cepat.
Di kawasan Indo-Pasifik, Amerika Serikat telah menetapkan akses pangkalan dan pengaturan penerbangan dengan sekutu utamanya termasuk Australia, Filipina, dan Jepang.
Penambahan Indonesia ke dalam jaringan ini akan memperluas kelangsungan operasional secara signifikan di seluruh kawasan.
KRI BPD 322 frigate pertama PAL (PAL)
PT PAL Indonesia meyakini industri pertahanan maritim bisa menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Direktur Teknologi PT PAL, Briljan Gazalba, menegaskan pembangunan kekuatan pertahanan laut tidak hanya berdampak pada aspek keamanan, tetapi juga memberikan efek berganda bagi perekonomian nasional.
Dalam konteks tersebut, menurut dia, konsolidasi galangan nasional menjadi langkah straregis untuk memperkuat struktur industri secara menyeluruh.
Integrasi antargalangan, baik BUMN maupun swasta, akan mampu menciptakan efisiensi produksi, standarisasi kualitas, serta peningkatan kapasitas nasional dalam memenuhi kebutuhan alutsista secara mandiri.
“Ketika kapal dibangun di dalam negeri, yang bergerak bukan hanya industri galangan, tetapi juga industri baja, permesinan, elektronik, logistik, hingga ribuan tenaga kerja yang terlibat di dalamnya. Inilah multiplier effect yang membuat industri pertahanan memiliki dampak strategis terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Briljan pada Diskusi Panel Kuliah Kerja Dalam negeri (KKDN) Pendidikan Reguler Seskoal Angkatan ke-65 Tahun Ajaran 2026, di Jakarta.
Untuk memastikan dampak tersebut dapat berkelanjutan, kata Briljan, transformasi menjadi elemen kunci dalam memperkuat daya saing industri maritim nasional.
Ia menekankan bahwa transformasi tidak hanya berkaitan dengan penguatan teknologi dan fasilitas produksi, tetapi juga mencakup perubahan pola pikir, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan integrasi industri, serta kesiapan menghadapi dinamika geopolitik dan ancaman maritim yang semakin kompleks.
“Dengan transformasi yang menyeluruh, konsolidasi industri tidak hanya menghasilkan efisiensi, tetapi juga mendorong terciptanya industri maritim nasional yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing global,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Briljan juga menyoroti pentingnya menjaga kawasan perbatasan, terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) sebagai sebagai wilayah yang memiliki dimensi strategis tinggi dalam konteks pertahanan negara.
“Karena itu, keberadaan armada maritim yang kuat, andal, dan diproduksi di dalam negeri menjadi bagian penting dalam menjaga keutuhan wilayah Indonesia,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Diskusi Panel KKDN Pendidikan Reguler Seskoal Angkatan ke-65 Tahun Ajaran 2026 mengusung tema “Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara di Laut”.
Forum ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan strategis dari kementerian, pemerintah daerah, industri pertahanan, hingga TNI-Polri.
📝 Koran BUMN
Rafale C T-0318 pesanan Indonesia sedang di ujiterbang. Dikabarkan Indonesia akan menambah pesawat Rafale. (@Swiderek M)
