⚓ Menapak Asa Kemandirian Industri Maritim Pertahanan
KRI Ahmad Yani dan KRI Oswald Siahaan tampak dari galangan PT PAL Indonesia di Surabaya, Jawa Timur. (Kompas) ☆
KINERJA PT PAL Indonesia pada 2023 tak terlepas dari sejumlah pekerjaan yang sedang digarap. Di antara semua garapan itu, ada program perbaikan 41 kapal perang (Refurbishment 41 KRI atau R41), pembuatan Frigate Merah Putih, dan penggarapan pesanan dari luar negeri.
Selain itu, PT PAL Indonesia juga tengah melakukan negosiasi ulang untuk sejumlah kerja sama yang bertujuan mendapatkan sebanyak mungkin transfer teknologi (transfer of technology atau ToT). Salah satunya, proyek kapal selam bersama Korea Selatan.
Di luar kapal tempur dan kapal komersial, PT PAL Indonesia juga berkontribusi membangun floating power plant bagi sejumlah perusahaan migas.
Proyek R41
KRI Malahayati dan KRI Usman Harun, di PT PAL Indonesia. (Kompas)
Proyek R41 adalah sebutan untuk program perbaikan 41 kapal perang milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL). Kode R41 adalah kependekan dari Refurbishment 41 KRI.
Dari 41 KRI itu, 16 kapal di antaranya diperbaiki sepenuhnya di galangan PT PAL Indonesia di Surabaya. Untuk selebihnya, PT PAL Indonesia menjadi lead integrator.
"Tak hanya perbaikan platform, tapi juga ditambah senjata baru (seperti) peluru kendali. ada 22 KRI (dari 41 kapal) ditambah peluru kendali, ada yg 2x2, ada yg 1x2," tutur Komisaris Utama PT PAL Indonesia, Didit Herdiawan, tentang proyek yang menelan biaya senilai 980 juta dollar AS tersebut.
Didit menjelaskan, R41 juga merupakan sinergi antara BUMN dan BUMN Industri Strategis (BUMNIS) dengan pengawasan dari PT PAL, TNI AL, dan Kementerian Pertahanan.
"Ini merupakan inisiasi dari Menhan Prabowo untuk perbaikan 41 kapal (perang), siapkan KRI-KRI ini untuk siap perang," tegas Didit.
Filosofinya, ujar dia menirukan pesan Prabowo, bila kita siap untuk damai maka kita juga harus siap untuk berperang.
Bagi PT PAL Indonesia, proyek perbaikan 41 kapal perang ini merupakan capaian tertinggi yang pernah digarap dalam satu kurun waktu. Karena tidak semua kapal dan pekerjaan dari proyek ini digarap di galangan PT PAL Indonesia, pengawasan dilakukan pula lewat sistem digital.
Kompas.com dan sejumlah awak media berkesempatan sekilas melihat dashboard Industri Maritim 4.0 (IM 4.0) yang juga dipakai dalam pengawasan oleh PT PAL Indonesia untuk berkomunikasi bahkan memantau detail pekerjaan, baik di galangan PT PAL Indonesia maupun di galangan lain.
Didit menuturkan, dalam pelaksanaannya, perbaikan 41 kapal perang milik TNI AL tidak dilakukan serempak. Waktu perbaikan mengikuti jadwal kegiatan dan atau perbaikan yang sudah lebih dulu ada.
Bila hari ini, misalnya, KRI Halasan yang sedang digarap perbaikannya maka tiga atau empat pekan ke belakang giliran KRI Malahayati dan KRI Usman Harun yang diperbaiki.
Perbaikan pun beragam, mulai dari bangunan kapal, mesin, komunikasi, sampai persenjataan dan sistemnya kendalinya.
"Perbaikan 41 kapal ini tidak ganggu tugas TNI AL, sudah koordinasi dengan end user, memanfaatkan jadwal olah pemanfaatan dan olah guna atau operasi," tutur Didit.
Dalam penjelasan terpisah, Djenot menambahkan, ada perbedaan antara kebutuhan di kapal komersial dan kapal perang.
Di kapal komersial, tutur Djenod, kebutuhannya lebih ke kemampuan operasi, seperti kecepatan, efisiensi bahan bakar, manuver, dan kestabilan. Di luar itu, lanjut dia, adalah akomodasi untuk membuat nyaman penumpang dan kapasitas angkut muatan.
"Untuk kapal perang, juga (ada kebutuhan) daya tempur, persenjataannya," tegas Djenod.
Itu pun, ada pemeringkatan oleh TNI AL tentang kebutuhan kapal perang mereka yang masuk jadwal perbaikan (maintenance, repair, and overhaul atau MRO) ke PT PAL Indonesia dan BUMNIS lain. Level itu adalah siap tempur, siap layar, dan siap operasi.
"Itu leveling untuk MRO atau tidak," kata Djoned.
Menurut Djoned, kondisi tiap KRI yang masuk ke PT PAL untuk MRO memang beragam. Namun, ujar dia, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghendaki semua kapal itu siap tempur.
"Ini MRO sudah rekor secara jumlah, juga bukan sekadar perbaikan platform, tapi sampai ke kemampuan tempur," tegas Djoned.
Setelah proyek R41 selesai, demikian juga Frigate Merah Putih, Djoned berkeyakinan kekuatan TNI AL akan semakin mantap.
Frigate Merah Putih
Proyek Frigate Merah Putih yang sedang dikerjakan PT PAL Indonesia di Surabaya, Jawa Timur. Pada Senin (22/1/2024), sudah terpasang 58 blok dari keseluruhan 161 blok kapal buatan anak bangsa ini (Kompas)
Frigate Merah Putih adalah fregat, pergata, atau kapal penjaga yang dibangun dari nol oleh PT PAL atas pesanan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di periode Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Ada dua fregat dibuat di PT PAL Indonesia, dengan kontrak penggarapan dimulai pada 2021.
"Durasi pembuatan frigate pertama 57 bulan, frigate kedua 69 bulan, (untuk) delivery ke owner," kata Didit.
Targetnya, penyerahan ke Kementerian Pertahanan bisa dilakukan pada 2026 dan 2027.
Teknologi yang terpasang di Frigate Merah Putih sudah menggunakan teknologi terkini, termasuk kecepatan kapal dan peranti tempurnya.
"CMS (combat management system) Frigate Merah Putih, yang canggih-canggih dimasukkan. Buatan anak bangsa, kemandirian industri pertahanan di dalam negeri," ungkap Didit.
Saat Kompas.com bertandang ke galangan PT PAL Indonesia, progres Frigate Merah Putih adalah telah tergarap 58 blok dari total 161 blok untuk membangun kapal ini.
"Target, April sudah diletakkan di graving dock, akan di-erection di situ," kata Djoned.
Adapun sistem sensor, persenjataan, komunikasi, dan kontrol dari sistem sensor, weapon, and comand atau sewaco kapal sedang dalam tahap renegosiasi untuk mendapatkan ToT yang sebenarnya.
"Kalau CMS kita beli glondongan tanpa ToT kita tidak tahu apakah ada backdoor. (Kalau begitu), apakah kita bisa jamin perintah tidak bocor?" tanya Djoned.
Hanya dengan tahu betul tentang seluruh persenjataan yang terpasang, kata Djoned, kita bisa menjamin kerahasiaan alutsista Indonesia.
Pekerjaan lain
Lokasi peletakan lunas (keel laying) Landing Dock Filipina di PT PAL Indonesia, Surabaya, Jawa Timur, Senin (22/1/2024) (Kompas)
Selain dua pekerjaan besar dari Kementerian Pertahanan tersebut, PT PAL juga mendapat kepercayaan internasional untuk menggarap perbaikan sejumlah kapal milik negara sahabat.
Salah satu yang terkini adalah kapal Landing Dock milik Filipina. Progres pekerjaan kapal ini sudah memasuki tahap keel laying atau peletakan lunas. Babak ini merupakan batas dimulainya perhitungan usia bagi sebuah kapal.
"Ini kerja sama antara TNI AL dan Navy Filipina. Tapi, kuncinya adalah hasil kunjungan Presiden Jokowi ke Filipina, yang langsung ditindaklanjuti dengan keel laying, tidak lepas pula dari prakarsa Menhan Prabowo untuk dapatkan pesanan dua Landing Dock Filipina ini," papar Didit.
Setelah peletakan lunas, pembangunan Landing Dock Filipina akan dilanjutkan dengan kegiatan bagian tengah dan atas kapal.
Selain dari Filipina, pesanan negara sahabat datang pula dari Uni Emirat Arab. Satu kapal sudah masuk tahap kontrak dan direncanakan ada tambahan pesanan dua kapal lagi dari negara ini.
"(Ibarat) orang bisa beli sepatu di X, beli lagi berikutnya di Y. Tapi alhamdulillah kita dapat lagi dua (pesanan kapal) baru, termasuk yang Uni Emirat Arab," tutur Didit.
Djoned menambahkan, pesanan ke PT PAL juga datang dari Arab Saudi. Beberapa negara ASEAN pun, kata dia, sudah meminta penawaran dari PT PAL Indonesia.
"Begitu kapasitas produksi PT PAL naik, (kontrak-kontrak itu) akan kami tarik lagi," janji Djoned.
Djoned mengungkap pula perkembangan terkait proyek kapal selam kerja sama Indonesia dan Korea Selatan.
"Batch pertama, tiga kapal selam sudah selesai," kata Djoned.
Menurut dia, seharusnya saat ini kerja sama sudah memasuki Batch 2. Namun, lanjut Djoned, kontrak untuk Batch 2 dinilai masih tidak adil.
"(Dengan kontrak yang ada), kalau kita mau kuasai teknologi dan capai kemandirian industri pertahanan, Indonesia butuh waktu panjang untuk kapal selam," tutur Djoned.
Karenanya, Djoned menyebutkan bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberi syarat bagi kelanjutan proyek ini.
Syarat pertama adalah perbaikan kapal selam dari hasil Batch 1. Tujuannya, kapal-kapal itu memiliki kemampuan tempur lebih baik.
Syarat kedua, ToT dengan pembangunan kapal dilakukan di PT PAL Indonesia, dengan porsi belanja ke industri pertahanan dalam negeri yang lebih besar juga.
"Jadi ini penundaan dalam rangka renegosiasi untuk tingkatkan kemampuan yang kita dapat dari proyek ini," tegas Djoned.
Didit pun berkeyakinan renegosiasi proyek kapal selam dengan Korea Selatan dapat segera diambil keputusan pada tahun ini.
"Begitu mereka memberikan yang lebih baik ke kita," kata Didit.
KRI Ahmad Yani dan KRI Oswald Siahaan tampak dari galangan PT PAL Indonesia di Surabaya, Jawa Timur. (Kompas) ☆KINERJA PT PAL Indonesia pada 2023 tak terlepas dari sejumlah pekerjaan yang sedang digarap. Di antara semua garapan itu, ada program perbaikan 41 kapal perang (Refurbishment 41 KRI atau R41), pembuatan Frigate Merah Putih, dan penggarapan pesanan dari luar negeri.
Selain itu, PT PAL Indonesia juga tengah melakukan negosiasi ulang untuk sejumlah kerja sama yang bertujuan mendapatkan sebanyak mungkin transfer teknologi (transfer of technology atau ToT). Salah satunya, proyek kapal selam bersama Korea Selatan.
Di luar kapal tempur dan kapal komersial, PT PAL Indonesia juga berkontribusi membangun floating power plant bagi sejumlah perusahaan migas.
Proyek R41
KRI Malahayati dan KRI Usman Harun, di PT PAL Indonesia. (Kompas)Proyek R41 adalah sebutan untuk program perbaikan 41 kapal perang milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL). Kode R41 adalah kependekan dari Refurbishment 41 KRI.
Dari 41 KRI itu, 16 kapal di antaranya diperbaiki sepenuhnya di galangan PT PAL Indonesia di Surabaya. Untuk selebihnya, PT PAL Indonesia menjadi lead integrator.
"Tak hanya perbaikan platform, tapi juga ditambah senjata baru (seperti) peluru kendali. ada 22 KRI (dari 41 kapal) ditambah peluru kendali, ada yg 2x2, ada yg 1x2," tutur Komisaris Utama PT PAL Indonesia, Didit Herdiawan, tentang proyek yang menelan biaya senilai 980 juta dollar AS tersebut.
Didit menjelaskan, R41 juga merupakan sinergi antara BUMN dan BUMN Industri Strategis (BUMNIS) dengan pengawasan dari PT PAL, TNI AL, dan Kementerian Pertahanan.
"Ini merupakan inisiasi dari Menhan Prabowo untuk perbaikan 41 kapal (perang), siapkan KRI-KRI ini untuk siap perang," tegas Didit.
Filosofinya, ujar dia menirukan pesan Prabowo, bila kita siap untuk damai maka kita juga harus siap untuk berperang.
Bagi PT PAL Indonesia, proyek perbaikan 41 kapal perang ini merupakan capaian tertinggi yang pernah digarap dalam satu kurun waktu. Karena tidak semua kapal dan pekerjaan dari proyek ini digarap di galangan PT PAL Indonesia, pengawasan dilakukan pula lewat sistem digital.
Kompas.com dan sejumlah awak media berkesempatan sekilas melihat dashboard Industri Maritim 4.0 (IM 4.0) yang juga dipakai dalam pengawasan oleh PT PAL Indonesia untuk berkomunikasi bahkan memantau detail pekerjaan, baik di galangan PT PAL Indonesia maupun di galangan lain.
Didit menuturkan, dalam pelaksanaannya, perbaikan 41 kapal perang milik TNI AL tidak dilakukan serempak. Waktu perbaikan mengikuti jadwal kegiatan dan atau perbaikan yang sudah lebih dulu ada.
Bila hari ini, misalnya, KRI Halasan yang sedang digarap perbaikannya maka tiga atau empat pekan ke belakang giliran KRI Malahayati dan KRI Usman Harun yang diperbaiki.
Perbaikan pun beragam, mulai dari bangunan kapal, mesin, komunikasi, sampai persenjataan dan sistemnya kendalinya.
"Perbaikan 41 kapal ini tidak ganggu tugas TNI AL, sudah koordinasi dengan end user, memanfaatkan jadwal olah pemanfaatan dan olah guna atau operasi," tutur Didit.
Dalam penjelasan terpisah, Djenot menambahkan, ada perbedaan antara kebutuhan di kapal komersial dan kapal perang.
Di kapal komersial, tutur Djenod, kebutuhannya lebih ke kemampuan operasi, seperti kecepatan, efisiensi bahan bakar, manuver, dan kestabilan. Di luar itu, lanjut dia, adalah akomodasi untuk membuat nyaman penumpang dan kapasitas angkut muatan.
"Untuk kapal perang, juga (ada kebutuhan) daya tempur, persenjataannya," tegas Djenod.
Itu pun, ada pemeringkatan oleh TNI AL tentang kebutuhan kapal perang mereka yang masuk jadwal perbaikan (maintenance, repair, and overhaul atau MRO) ke PT PAL Indonesia dan BUMNIS lain. Level itu adalah siap tempur, siap layar, dan siap operasi.
"Itu leveling untuk MRO atau tidak," kata Djoned.
Menurut Djoned, kondisi tiap KRI yang masuk ke PT PAL untuk MRO memang beragam. Namun, ujar dia, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghendaki semua kapal itu siap tempur.
"Ini MRO sudah rekor secara jumlah, juga bukan sekadar perbaikan platform, tapi sampai ke kemampuan tempur," tegas Djoned.
Setelah proyek R41 selesai, demikian juga Frigate Merah Putih, Djoned berkeyakinan kekuatan TNI AL akan semakin mantap.
Frigate Merah Putih
Proyek Frigate Merah Putih yang sedang dikerjakan PT PAL Indonesia di Surabaya, Jawa Timur. Pada Senin (22/1/2024), sudah terpasang 58 blok dari keseluruhan 161 blok kapal buatan anak bangsa ini (Kompas)Frigate Merah Putih adalah fregat, pergata, atau kapal penjaga yang dibangun dari nol oleh PT PAL atas pesanan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di periode Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Ada dua fregat dibuat di PT PAL Indonesia, dengan kontrak penggarapan dimulai pada 2021.
"Durasi pembuatan frigate pertama 57 bulan, frigate kedua 69 bulan, (untuk) delivery ke owner," kata Didit.
Targetnya, penyerahan ke Kementerian Pertahanan bisa dilakukan pada 2026 dan 2027.
Teknologi yang terpasang di Frigate Merah Putih sudah menggunakan teknologi terkini, termasuk kecepatan kapal dan peranti tempurnya.
"CMS (combat management system) Frigate Merah Putih, yang canggih-canggih dimasukkan. Buatan anak bangsa, kemandirian industri pertahanan di dalam negeri," ungkap Didit.
Saat Kompas.com bertandang ke galangan PT PAL Indonesia, progres Frigate Merah Putih adalah telah tergarap 58 blok dari total 161 blok untuk membangun kapal ini.
"Target, April sudah diletakkan di graving dock, akan di-erection di situ," kata Djoned.
Adapun sistem sensor, persenjataan, komunikasi, dan kontrol dari sistem sensor, weapon, and comand atau sewaco kapal sedang dalam tahap renegosiasi untuk mendapatkan ToT yang sebenarnya.
"Kalau CMS kita beli glondongan tanpa ToT kita tidak tahu apakah ada backdoor. (Kalau begitu), apakah kita bisa jamin perintah tidak bocor?" tanya Djoned.
Hanya dengan tahu betul tentang seluruh persenjataan yang terpasang, kata Djoned, kita bisa menjamin kerahasiaan alutsista Indonesia.
Pekerjaan lain
Lokasi peletakan lunas (keel laying) Landing Dock Filipina di PT PAL Indonesia, Surabaya, Jawa Timur, Senin (22/1/2024) (Kompas)Selain dua pekerjaan besar dari Kementerian Pertahanan tersebut, PT PAL juga mendapat kepercayaan internasional untuk menggarap perbaikan sejumlah kapal milik negara sahabat.
Salah satu yang terkini adalah kapal Landing Dock milik Filipina. Progres pekerjaan kapal ini sudah memasuki tahap keel laying atau peletakan lunas. Babak ini merupakan batas dimulainya perhitungan usia bagi sebuah kapal.
"Ini kerja sama antara TNI AL dan Navy Filipina. Tapi, kuncinya adalah hasil kunjungan Presiden Jokowi ke Filipina, yang langsung ditindaklanjuti dengan keel laying, tidak lepas pula dari prakarsa Menhan Prabowo untuk dapatkan pesanan dua Landing Dock Filipina ini," papar Didit.
Setelah peletakan lunas, pembangunan Landing Dock Filipina akan dilanjutkan dengan kegiatan bagian tengah dan atas kapal.
Selain dari Filipina, pesanan negara sahabat datang pula dari Uni Emirat Arab. Satu kapal sudah masuk tahap kontrak dan direncanakan ada tambahan pesanan dua kapal lagi dari negara ini.
"(Ibarat) orang bisa beli sepatu di X, beli lagi berikutnya di Y. Tapi alhamdulillah kita dapat lagi dua (pesanan kapal) baru, termasuk yang Uni Emirat Arab," tutur Didit.
Djoned menambahkan, pesanan ke PT PAL juga datang dari Arab Saudi. Beberapa negara ASEAN pun, kata dia, sudah meminta penawaran dari PT PAL Indonesia.
"Begitu kapasitas produksi PT PAL naik, (kontrak-kontrak itu) akan kami tarik lagi," janji Djoned.
Djoned mengungkap pula perkembangan terkait proyek kapal selam kerja sama Indonesia dan Korea Selatan.
"Batch pertama, tiga kapal selam sudah selesai," kata Djoned.
Menurut dia, seharusnya saat ini kerja sama sudah memasuki Batch 2. Namun, lanjut Djoned, kontrak untuk Batch 2 dinilai masih tidak adil.
"(Dengan kontrak yang ada), kalau kita mau kuasai teknologi dan capai kemandirian industri pertahanan, Indonesia butuh waktu panjang untuk kapal selam," tutur Djoned.
Karenanya, Djoned menyebutkan bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberi syarat bagi kelanjutan proyek ini.
Syarat pertama adalah perbaikan kapal selam dari hasil Batch 1. Tujuannya, kapal-kapal itu memiliki kemampuan tempur lebih baik.
Syarat kedua, ToT dengan pembangunan kapal dilakukan di PT PAL Indonesia, dengan porsi belanja ke industri pertahanan dalam negeri yang lebih besar juga.
"Jadi ini penundaan dalam rangka renegosiasi untuk tingkatkan kemampuan yang kita dapat dari proyek ini," tegas Djoned.
Didit pun berkeyakinan renegosiasi proyek kapal selam dengan Korea Selatan dapat segera diambil keputusan pada tahun ini.
"Begitu mereka memberikan yang lebih baik ke kita," kata Didit.
☆ Kompas
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.