Menkopolhukam Sepakat Ada Peluang Penyesuaian Program Kendati Tim Transisi sempat disentil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ternyata pemerintah tetap membuka tangan untuk komunikasi dengan tim bentukan Jokowi tersebut.
Kemarin (8/9) Tim Transisi bertemu Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Djoko Suyanto, serta jajaran kementerian Kabinet Indonesia Bersatu II. Pertemuan tersebut membahas agenda luar negeri dan program pertahanan Indonesia.
Pertemuan yang dimulai pukul 15.00 tersebut dihadiri sejumlah jajaran menteri di bawah koordinasi Menkopolhukam, di antaranya Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Mendagri Gamawan Fauzi, MenPAN-RB Azwar Abubakar, Menkum HAM Amir Syamsuddin, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kapolri Jenderal Pol Sutarman, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman, dan Jaksa Agung Basrief Arief.
Tim Transisi juga hadir full team, yakni Kepala Staf Deputi Tim Transisi Rini Soemarno dan lima Deputi, Andi Widjajanto, Hasto Kristiyanto, Anies Baswedan, Eko Putro Sandjojo, dan Akbar Faisal. Pertemuan tertutup tersebut digelar selama satu jam di Kantor Menkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.
Ditemui setelah pertemuan, Menkopolhukam Djoko Suyanto menuturkan, pertemuan ini merupakan tindak lanjut pertemuan antara Jokowi dan SBY di Bali, sekaligus Tim Transisi dengan Wapres. Dalam pertemuan tersebut, Tim Transisi telah menginformasikan soal apa keinginan presiden terpilih Jokowi. "Mereka share ke kami, secara garis besar apa saja yang ingin diketahui," jelasnya.
Karena itu dapat diketahui jika ada peluang untuk penyesuaian-penyesuaian antara program pemerintah saat ini dengan pemerintahan yang baru. Bahkan, ada peluang program-program tersebut bisa sesuai dengan keinginan Jokowi. "Sangat memungkinkan adanya adjustment program," tuturnya.
Namun, dari semua itu yang paling mendesak adalah soal berbagai agenda luar negeri berupa konferensi-konferensi internasional yang membutuhkan peran Indonesia. Seperti, Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), The Group of Twenty (G-20) Finance Ministers and Central Bank Governors, dan The East Asia Summit. "Agenda terdekat presiden terpilih ya konferensi ini, Indonesia sangat ditunggu kehadirannya. Apalagi, ini forum yang sangat strategis," jelasnya didampingi jajarannya dan Tim Transisi.
Pembahasan lainnya, soal bidang pertahanan yang mencakup program jangka pendek hingga jangka panjang dari 2019-2024. "Kaidah pokoknya, pemerintah yang baru bisa menyesuaikan semua program pertahanan tersebut," jelasnya.
Selain itu, lanjut dia, ada pembahasan mengenai upaya penegakan hukum yang selama ini berjalan. Diakui bidang penegakan hukum masih banyak koreksi dan menjadi tugas yang berat. "Ya itu saja yang dibahas, karena masih awal tidak semuanya dibahas tuntas. Saya pastikan ada pertemuan lanjutan," tuturnya.
Sementara itu Kepala Staf Deputi Tim Transisi Rini Soemarno menuturkan, pertemuan perdana ini akan menjadi pijakan untuk masa transisi yang lebih mulus. Yang memang menjadi bahasan utama soal program yang ada di kementerian luar negeri. Hal itu dikarenakan waktu yang sempit.
Dalam pertemuan tersebut juga membahas rancangan undang-undang (RUU) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang akan selesai sebentar lagi. Hal tersebut dipastikan akan diteruskan pada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. "Kami memiliki pandangan yang hampir sama soal RUU ini," jelasnya.
Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto menjelaskan soal pertahanan ada pembicaraan menarik. Jadi, ada sejumlah kebijakan strategis yang dijadwalkan dalam tiga tahap, pemerintahan SBY, pemerintahan Jokowi, dan pemerintahan selanjutnya. Lalu, ada juga soal postur anggaran pertahanan, produk dan perencanaan strategis. "Ini disampaikan Panglima, Kapolri, dan Menhan," ujarnya.
Tugas Tim Transisi setelah pertemuan ini adalah menemukan program yang dipandang seirama dengan berbagai program yang digagas Jokowi. Sehingga, program pemerintah yang lama dengan yang baru bisa digabungkan. "Kami ingin mendeteksi ini. Harapannya, tidak ada yang bertabrakan," terangnya.
Sementara itu juga terdapat pertemuan antara Mensesneg Sudi Silalahi dengan Tim Transisi. Dalam pertemuan tersebut, Sudi beserta jajarannya membahas sejumlah pencapaian dan program pemerintah yang tengah berlangsung.
"Ya semua, mulai dari program-program yang kita capai dan yang dalam waktu dekat, utamanya program luar negeri, yang perlu disiapkan seperti APEC, G20, KTT ASEAN," papar Sudi saat ditemui di Kompleks Indonesia Peace and Security Center, Sentul, Bogor, kemarin.(idr/ken/jpnn/che/k8)
★ Kaltimpost
Kemarin (8/9) Tim Transisi bertemu Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Djoko Suyanto, serta jajaran kementerian Kabinet Indonesia Bersatu II. Pertemuan tersebut membahas agenda luar negeri dan program pertahanan Indonesia.
Pertemuan yang dimulai pukul 15.00 tersebut dihadiri sejumlah jajaran menteri di bawah koordinasi Menkopolhukam, di antaranya Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Mendagri Gamawan Fauzi, MenPAN-RB Azwar Abubakar, Menkum HAM Amir Syamsuddin, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kapolri Jenderal Pol Sutarman, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman, dan Jaksa Agung Basrief Arief.
Tim Transisi juga hadir full team, yakni Kepala Staf Deputi Tim Transisi Rini Soemarno dan lima Deputi, Andi Widjajanto, Hasto Kristiyanto, Anies Baswedan, Eko Putro Sandjojo, dan Akbar Faisal. Pertemuan tertutup tersebut digelar selama satu jam di Kantor Menkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.
Ditemui setelah pertemuan, Menkopolhukam Djoko Suyanto menuturkan, pertemuan ini merupakan tindak lanjut pertemuan antara Jokowi dan SBY di Bali, sekaligus Tim Transisi dengan Wapres. Dalam pertemuan tersebut, Tim Transisi telah menginformasikan soal apa keinginan presiden terpilih Jokowi. "Mereka share ke kami, secara garis besar apa saja yang ingin diketahui," jelasnya.
Karena itu dapat diketahui jika ada peluang untuk penyesuaian-penyesuaian antara program pemerintah saat ini dengan pemerintahan yang baru. Bahkan, ada peluang program-program tersebut bisa sesuai dengan keinginan Jokowi. "Sangat memungkinkan adanya adjustment program," tuturnya.
Namun, dari semua itu yang paling mendesak adalah soal berbagai agenda luar negeri berupa konferensi-konferensi internasional yang membutuhkan peran Indonesia. Seperti, Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), The Group of Twenty (G-20) Finance Ministers and Central Bank Governors, dan The East Asia Summit. "Agenda terdekat presiden terpilih ya konferensi ini, Indonesia sangat ditunggu kehadirannya. Apalagi, ini forum yang sangat strategis," jelasnya didampingi jajarannya dan Tim Transisi.
Pembahasan lainnya, soal bidang pertahanan yang mencakup program jangka pendek hingga jangka panjang dari 2019-2024. "Kaidah pokoknya, pemerintah yang baru bisa menyesuaikan semua program pertahanan tersebut," jelasnya.
Selain itu, lanjut dia, ada pembahasan mengenai upaya penegakan hukum yang selama ini berjalan. Diakui bidang penegakan hukum masih banyak koreksi dan menjadi tugas yang berat. "Ya itu saja yang dibahas, karena masih awal tidak semuanya dibahas tuntas. Saya pastikan ada pertemuan lanjutan," tuturnya.
Sementara itu Kepala Staf Deputi Tim Transisi Rini Soemarno menuturkan, pertemuan perdana ini akan menjadi pijakan untuk masa transisi yang lebih mulus. Yang memang menjadi bahasan utama soal program yang ada di kementerian luar negeri. Hal itu dikarenakan waktu yang sempit.
Dalam pertemuan tersebut juga membahas rancangan undang-undang (RUU) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang akan selesai sebentar lagi. Hal tersebut dipastikan akan diteruskan pada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. "Kami memiliki pandangan yang hampir sama soal RUU ini," jelasnya.
Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto menjelaskan soal pertahanan ada pembicaraan menarik. Jadi, ada sejumlah kebijakan strategis yang dijadwalkan dalam tiga tahap, pemerintahan SBY, pemerintahan Jokowi, dan pemerintahan selanjutnya. Lalu, ada juga soal postur anggaran pertahanan, produk dan perencanaan strategis. "Ini disampaikan Panglima, Kapolri, dan Menhan," ujarnya.
Tugas Tim Transisi setelah pertemuan ini adalah menemukan program yang dipandang seirama dengan berbagai program yang digagas Jokowi. Sehingga, program pemerintah yang lama dengan yang baru bisa digabungkan. "Kami ingin mendeteksi ini. Harapannya, tidak ada yang bertabrakan," terangnya.
Sementara itu juga terdapat pertemuan antara Mensesneg Sudi Silalahi dengan Tim Transisi. Dalam pertemuan tersebut, Sudi beserta jajarannya membahas sejumlah pencapaian dan program pemerintah yang tengah berlangsung.
"Ya semua, mulai dari program-program yang kita capai dan yang dalam waktu dekat, utamanya program luar negeri, yang perlu disiapkan seperti APEC, G20, KTT ASEAN," papar Sudi saat ditemui di Kompleks Indonesia Peace and Security Center, Sentul, Bogor, kemarin.(idr/ken/jpnn/che/k8)
★ Kaltimpost
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.