Ilustrasi KRI Bung tomo class [TNI AL] Jalur diplomatik menjadi pilihan pemerintah Indonesia dalam menyikapi pelanggaran zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang dilakukan Tiongkok. Pada saat bersamaan, operasi penjagaan diperkuat. Bahkan, tambahan lima KRI dikirim ke Laut Natura Utara untuk mengintensifkan operasi.
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono menyatakan, hubungan baik antara Indonesia dan Tiongkok harus tetap terjaga. Tidak boleh rusak lantaran dinamika yang terjadi di Natuna Utara.
Masuknya kapal nelayan berikut kapal Coast Guard Tiongkok ke perairan ZEE Indonesia di Natuna Utara, kata Yudo, sudah ditindaklanjuti. Bukan hanya pemerintah, TNI bersama instansi lain seperti Badan Keamanan Laut (Bakamla) juga bertindak. Mereka mengirim pasukan beserta alat utama sistem persenjataan (alutsista) ke Natuna Utara.
Yudo menegaskan, armada tersebut hadir bukan untuk bertindak gegabah. Melainkan sebagai tindakan persuasif. Yakni menyampaikan kepada kapal-kapal Tiongkok bahwa ZEE merupakan bagian dari Indonesia. Sehingga tidak boleh ada pelanggaran hukum, apalagi illegal fishing. Yudo memastikan bahwa arahan itu sudah disampaikan kepada para prajurit yang dikirim ke Natuna Utara.
Jenderal bintang tiga TNI-AL tersebut menekankan kepada para prajurit untuk melaksanakan tugas sesuai prosedur. ”Kehadiran kapal perang Indonesia adalah representasi negara. Sehingga mereka (Tiongkok, Red) seharusnya paham, ketika negara mengeluarkan kapal perangnya, negara sudah hadir di situ,” tandasnya.
Dilansir dari Batam Pos, saat ini tiga Coast Guard Tiongkok masih mengawal kapal ikan nelayan Tiongkok di perairan Indonesia. Posisinya berada di 130 nautical mil timur laut Pulau Bunguran. TNI-AL pun melakukan langkah persuasif. ”KRI Teuku Umar dan KRI Tjiptadi yang sedang patroli langsung melakukan komunikasi ke kapal Coast Guard Tiongkok dan meminta untuk segera meninggalkan wilayah ZEE Republik Indonesia,” kata Yudo.
Dalam situasi seperti saat ini, jelas Yudo, TNI-AL berusaha tegas, tapi menghindari terjadinya benturan. Nah, komunikasi secara persuasif dilakukan agar kapal asing, termasuk dari Tiongkok, meninggalkan wilayah ZEE di Laut Natuna. ”Tindakan pengusiran ini akan terus dilakukan. Baik di lapangan maupun secara diplomatik oleh Kemenlu,” ujarnya.
Tiga KRI lebih dulu
Selain kapal milik Bakamla, hingga kemarin sudah tiga KRI yang dikirim TNI-AL ke Natuna Utara. Dua kapal korvet KRI Tjiptadi 381 dan KRI Teuku Umar 385 sudah diperkuat satu unit kapal korvet lainnya, yakni KRI Usman-Harun 359. Komando Armada I yang berada di bawah Kogabwilhan I dalam operasi di Natuna Utara memastikan masih menambah kekuatan.
Kepada Jawa Pos, Kadispen Koarmada I Letkol Laut Pelaut Fajar Tri Rohadi mengungkapkan bahwa kemarin lima KRI lain berada dalam perjalanan menuju Natuna. Lima kapal tersebut akan ikut dalam operasi Kogabwilhan I di Natuna Utara. ”KRI Karel Satsuit Tubun 356, KRI John Lie 358, KRI Tarakan 905, KRI Sutendi Senoputra 378, dan KRI Teluk Sibolga 536,” jelas dia.
Fajar memastikan bahwa lima KRI berbagai jenis itu segera tiba di Natuna Utara. Terhadap seluruh pengawak kapal perang tersebut, Koarmada I menuturkan bahwa mereka harus menaati seluruh aturan dan hukum laut. Baik hukum yang berlaku di Indonesia maupun hukum internasional.
Seluruh tindakan yang dilakukan kapal-kapal TNI-AL harus dilaksanakan secara terukur dan profesional. Tujuannya ialah memastikan tidak ada tindakan gegabah yang bisa membuat hubungan antara Indonesia dan Tiongkok terganggu. Mereka juga diminta melaksanakan rules of engagement (RoE).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.