Asal-Usul Isu Kudeta Yang Menakutkan Pemerintah
Isu kudeta yang belakangan ini muncul membingungkan rakyat,
tetapi menakutkan bagi Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY).
Menhan: Jangan Main-Main Dengan Isu Kudeta
Menteri Pertahanan (Menhan), Purnomo Yusgiantoro
menegaskan, agar semua pihak tidak main-main dengan isu kudeta terhadap
pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang akan terjadi
saat demonstrasi pada 25 Maret 2013.
Isu kudeta atau penggulingan pemerintahan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono terus bergulir. Dikabarkan,
Senin (25/3) pekan depan, akan ada demonstrasi besar-besaran dari
Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI). Gerakan itu akan terus
terjadi hingga pemerintahan SBY dan Boediono benar-benar lenggser dari
jabatannya.
Ratna Sarumpaet |
Hari ini, Jumat (22/3),
Presiden SBY mengumpulkan delapan pimpinan tinggi negara di Istana,
tepat sehari setelah insiden kebakaran Gedung Setneg di Istana.
Pejabat
negara yang hadir dalam pertemuan itu adalah Ketua MPR RI Taufiq
Kiemas, Ketua DPR Ri Marzuki Ali, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud
MD, Ketua DPD RI Irman Gusman, Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali,
Ketua BPK Hadi Purnomo, dan Ketua Komisi Yudisial (KY) Eman Suparman.
Dari mana asal isu kudeta itu muncul ?
Menurut
Menko Ekonomi, Hatta Rajasa, isu kudeta itu muncul di siang bolong.
Tidak ada sebab dan masalah, tiba-tiba saja isu itu muncul.
Tentu seorang pejabat dan politisi sekelas Hatta Rajasa tidak bohong untuk mengatakan belum mengetahui asal-usul isu kudeta.
Hatta
pasti tahu, awal muasal munculnya isu kudeta adalah pertemuan sejumlah
tokoh yang bergabung dalam Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI),
pimpinan Ratna Sarumpaet.
Tetapi sebagai pejabat negara, beliau tidak boleh berburuk sangka terhadap warga negara lainnya.
Ketua
Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI), Ratna Sarumpaet dalam
keterangan pers menyampaikan lima tuntutan ke pemerintah.
Pertama, nasionalisasi tambang dan migas.
Kedua, turunkan tingkat impor.
Ketiga,
selesaikan kasus korupsi besar terutama yang melibatkan lingkaran
Istana seperti skandal BLBI, Century, IT KPU, Hambalang dan pajak
Cikeas.
Keempat, hentikan konflik agama dan antar golongan yang masih sering terjadi.
Kelima, adili pelaku pelanggaran HAM berat.
Tidak Berburuk Sangka
Presiden SBY dan para menteri memberikan beragam reaksi atas tuntutan MKRI itu.
Ratna
kemudian meminta Presiden SBY tidak berburuk sangka dengan organisasi
yang didirikannya dengan menuding MKRI sebagai gerakan bawah tanah
untuk menggulingkannya.
Menurut
Ratna, yang diperjuangkan MKRI adalah terbentuknya pemerintahan
transisi untuk selanjutnya membangun pemerintahan yang baru.
"Jangan
Istana terlalu sensitif. Ini (yang diperjuangkan) bukan tentang SBY
tetapi tentang Republik Indonesia," kata Ratna dalam acara diskusi di
daerah Cikini, Jakarta, Sabtu (16/3).
Oleh
karena itu, Ratna menantang SBY untuk mengajak diskusi dengan MKRI
dibandingkan mengundang sejumlah tokoh dan kelompok beberapa hari
terakhir ini, seperti Prabowo Subianto, tujuh purnawirawan Jenderal
TNI, ormas-ormas Islam, hingga forum pemimpin redaksi.
Sementara
itu, sumber SP di Jakarta, Jumat, mengatakan, isu kudeta memang sudah
direncanakan, dan draf pemerintahan transisi sudah ada di MKRI.
“Ada
yang menyodorkan draf pemerintahan transisi. MKRI berkumpul untuk
membahas draf itu. Sejumlah jenderal pun ikut nimbrung, ingin mengetahui
apa isi draf tersebut,” kata sumber itu.
Belum
selesai dibahas, kata sumber, intelijen melaporkan ke SBY bahwa MKRI
tengah menggodok rencana kudeta yang didukung para jenderal.
Entah
tersistematis atau hanya kebetulan saja, setelah itu Presiden SBY
menerima kunjungan Prabowo Subianto di Istana, disusul kunjungan tujuh
jenderal, lalu ormas-ormas, dan terakhir dengan para pemimpin redaksi
media massa di Jakarta.[SP/Gusti Lesek](Suara Pembaruan)
Menhan: Jangan Main-Main Dengan Isu Kudeta
Menhankam |
"Yang
mau kudeta itu siapa? Yang punya senjata itu kan TNI. TNI tidak akan
berbuat demikian," kata Menhan usai melepas Tim Aerobatik Jupiter ke
Malaysia di Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat (22/3).
Menurut
dia, tidak akan terjadi kudeta terhadap pemerintahan Presiden SBY. "Tak
akan sampai ke sana. Kalau terjadi keinginan menggoyahkan pemerintah,
maka kita akan serbu. Jangan main-main dengan kedaulatan Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI)," tegas Menhan.
Purnomo
mengatakan, kedaulatan Indonesia harus tetap dijaga. Aksi menyatakan
pendapat boleh saja, namun jangan sampai berujung anarkhis yang
merugikan semua pihak.
"Boleh menyatakan pendapat. Tapi, ada batasnya. Tak boleh melanggar batas-batas keutuhan NKRI," ucap Purnomo.
Kepala
Staf TNI Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo
menyayangkan beredarnya isu tentang kudeta terhadap pemerintahan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dia yakini tidak akan terjadi.
"Saya
jamin tidak ada kudeta. Memang biasanya kudeta dianggap disponsori oleh
militer. Namun, dipastikan tak akan terjadi di tubuh TNI AD," kata
Pramono di Mabes TNI AD, Jakarta, Kamis (21/3).
Ia
mengaku telah menyampaikan kepada seluruh juniornya di militer bahwa
kudeta merupakan jalan pengambilalihan kekuasaan yang tidak baik dan
bahwa pergantian kekuasaan harus dijalankan melalui demokrasi.
"Saya
minta adik-adik saya junior untuk menjauhkan hal-hal seperti itu, tidak
melakukan kudeta. Itu tidak baik, jangan. Ganti dengan cara yang
'smooth'. Saya mengidamkan pergantian presiden seperti tentara, dihadiri
semua, diucapkan anak buahnya. Itu kan indah," paparnya.
"Saya
juga minta bagi mereka yang tidak memegang senjata, janganlah
mengembangkan isu kudeta, jangan memberi cerita pada anak cucu kita
dengan berita yang tidak baik," tambah dia.
Ketika
ditanya tentang manuver para purnawirawan jenderal soal kudeta, Pramono
mengatakan seorang Kasad dengan empat bintang yang punya jaring komando
saja tak boleh melakukannya.
"Apalagi bagi yang sudah tak aktif. Saya bukan hendak mengecilkan para purnawirawan, yang saya hormati," ujarnya.
Sebelumnya
Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan para
purnawirawan jenderal TNI menolak pemberhentian pemerintahan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono di tengah jalan karena dinilai tidak
konstitusional.
Kasad mengatakan,
isu kudeta bisa berdampak hingga ke perekonomian, karena berpotensi
membuat penanam modal tahun melakukan investasi di Indonesia.
"Bayangkan
yang mau investasi ke Indonesia juga mulai takut. Sekitar 15.000
pegawai dan buruh di Jakarta bisa tak dapat gaji karena beberapa
perusahaan akan hengkang," tuturnya.[Ant/L-8](Suara Pembaruan)
Heran...Siapa Sih yang Gembar-gembor Bilang Soal Kudeta ?
Taufiq Kiemas |
Menanggapi isu itu,
Ketua MPR Taufiq Kiemas mengemukakan tidak akan terjadi kudeta. Negara
akan aman-aman saja dan pemerintahan SBY-Boediono sampai pada akhir masa
jabatannya yaitu Oktober 2014.
"Tidak
akan terjadi. Itu tidak punya dasar," kata Taufiq usai mengikuti rapat
konsultasi delapan pimpinan lembaga tinggi negara di Istana Presiden,
Jakarta, Jumat (22/3).
Pertemuan
dipimpin Presiden SBY, dihadir Ketua DPR Marzuki Ali, Ketua MK Mahfud
MD, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua MA Hatta Ali, Ketua BPK Hadi Purnomo,
dan Ketua KY Eman Suparman.
Hadir
pula pada pertemuan itu, Wapres Boediono, Menko Polhukam Djoko Suyanto,
Menko Perekonomian Hatta Radjasa, dan Menko Kesra Agung Laksono.
Taufiq
yang juga tokoh senior PDIP ini menjelaskan pergantian kepemimpinan
harus mengikuti mekanisme lima tahunan. Pergantian pimpinan di tengah
jalan tidak sesuai dengan mekanisme tersebut. Di sisi lain, model itu
bertentangan dengan UUD 1945.
"Ikuti saja mekanisme lima tahunan yang sesuai konstitusi," tegasnya.
Sementara
itu, Hatta Radjasa mengemukakan isu kudeta itu muncul di siang bolong.
Tidak ada sebab dan masalah, tiba-tiba saja isu itu muncul.
Menurutnya, kondisi ekonomi Indonesia saat ini sangat baik. Keamanan dan situasi politik juga dalam kondisi baik.
Di
sisi lain, tidak ada gejolak apa-apa dalam masyarakat. Masyarakat masih
bisa memenuhi kebutuhannya dengan harga yang terjangkau.
Dalam kondisi itu maka tidak mungkin terjadi kudeta.
"Kalau
mau ganti kepemimpinan, ikuti mekanisme lima tahun. Itu sesuai
konstitusi kita. Jika ingin menjadi pemimpin, jangan potong di tengah
jalan. Gabung saja dalam 12 partai politik yang ada sekarang. Setelah
itu ikut pemilu. Kalau dipercaya rakyat pasti terpilih," tutur Hatta
yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN).[R-14](Suara Pembaruan)
● Suara Pembaruan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.